Kabar6-Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Banten Niniek Wahidin Halim menyatakan bahwa Gubernur Banten Wahidin Halim terbukti memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pembangunan keluarga sejahtera di Provinsi Banten.

Selain dukungan terhadap program-program PKK melalui sinergi program OPD, Pemprov dalam kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakilnya Andika Hazrumy juga telah memberikan fasilitas gedung yang memadai untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan PKK lainnya.

Hal itu disampaikan Ketua TP PKK Banten saat peresmian Gedung TP PKK Provinsi Banten sekaligus peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) ke-47 tingkat Provinsi Banten tahun 2019 di KP3B, Jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Curug, Kota Serang, Kamis (2/5/2019).

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Pj Sekda Pemprov Banten Ino S Rawita mewakili Gubernur Banten, Wakil Ketua TP PKK Provinsi Banten Adde Rosi Khoerunnisa dan TP PKK dari delapan Kabupaten dan kota se-Provinsi Banten.

“Dengan dukungan dan komitmen yang kuat dari Gubernur ini, semoga menjadi motivasi bagi seluruh pengurus TP PKK se-Provinsi Banten untuk terus bersinergi menyukseskan program-program yang tertuang dalam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten,” kata Niniek.

Kata Niniek, keberadaan gedung PKK yang memadai seyogyanya dibutuhkan oleh para pengurus dalam pelaksanaan kegiatan yang masuk dalam 10 program pokok PKK.

Yakni Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Ketrampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.

“Karena kegiatan-kegiatan yang kami lakukan seringkali melibatkan masyarakat khususnya ibu dan anak seperti Posyandu, Pembinaan ibu rumah tangga terhadap pentingnya rumah dan lingkungan bersih dan sehat serta kegiatan lainnta. Sehingga membutuhkan tempat yang layak dan ramah terhadap keduanya, dan Alhamdulillah Pemprov sudah menyediakannya. Jadi tidak usah numpang-numpang gedung OPD lagi,”tuturnya.

Niniek menambahkan, TP PKK Provinsi Banten telah meraih banyak prestasi melalui lomba-lomba yang dilaksanakan PKK Pusat baik dalam rangka HKG maupun PKK-KB Kesehatan.

Diantaranya pada tahun 2017 meraih Pakarti Utama III dalam lomba UP2K nasional dan Pakarti Utama III dalam pelaksanaan IVA tes, tahun 2018 juga meraih Pakarti Utama I pada lomba Tertib Administrasi PKK, Pakarti Madya II dalam lomba UP2K.

Pakarti Utama III dalam lomba LBS dan Pakarti Madya II dalam lomba PKK-KKBPK Kesehatan. Terakhir pada 2019, TP PKK Provinsi Banten masuk dalam nominasi dalam lomba UP2K, Hatinya PKK, Pelaksanaan IVA tes dan lomba posyandu.

**Baca juga: HMI: Gubernur Banten Gagal Melakukan Reformasi Birokrasi.

Pj Sekda Pemprov Banten Ino S Rawita mewakili Gubernur Banten menyampaikan apresiasi yang tinggi atas prestasi dan program-program yang telah TP PKK Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga di Banten.

Pj Sekda optimis, dengan fasilitas gedung TP PKK yang hari ini diresmikan, akan dapat lebih memotivasi para pengurus PKK Provinsi Banten untuk meningkatkan lagi prestasi dan sepak terjangnya dalam melakukan pembinaan terhadap keluarga di seluruh kabupaten/kota se-Banten.

“Kehadiran TP PKK Provinsi Banten dalam pelaksanaan program pembangunan Pemprov Banten sejauh ini sudah sangat baik, dan saya harap dapat terus bersinergi dan ditingkatkan lagi,” katanya. (Den)

Kabar6-Badan koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (badko HMI) Jabodetabeka menilai Gubernur Banten, Wahidin Halim tidak mampu dalam menjalankan reformasi birokrasi dimasa kepemimpinannya selama ini dengan baik.

Kepemimpinan Gubernur Banten, sejak dilantik pada tanun 2017 lalu dinilai belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan daerah, khususnya di Provinsi Banten sendiri, mulai dari pendidikan dan kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur jalan, hingga penanganan pengangguran yang ada.

Ketua HMI Cabang Pandeglang, Fikri Anidzar dalam orasinya mencontohkan seperti penerapan program pendidikan dan kesehatan gratis yang digaungkan selama ini.
Namun, pada kenyataannya, kata dia, masih banyak masyarakat Banten yang belum bisa mengenyam pendidikan dan kesehatan gratis, seperti yang pernah dijanjikan oleh Wahidin Halim saat kampanyenya, sebelum menjabat sebagai Gubernur Banten seperti saat ini.

Progran pendidikan dan kesehatan gratis yang disebutkan, dinilai hanya selogan belaka dalam meraup hati masyarakat agar mau memilih.

Tidak hanya itu, kata Fikri, penanganan infrastruktur jalan oleh Pemprov Banten juga terkesan asal. Pembangunan yang dikerjakan kerap mengalami kerusakan meski baru dibangun.

Pihanya menduga adanya pungutan arau setoran sehungga pembangunan infrastruktur di Provinsi tidak dapat berjalan dengan mulus.

“Dia boleh saja berhasil di Tangerang, tapi ini Banten, banyak kegagalan terjadi seperti di Kabupaten Pandeglang, lebak, Cilegon,” katanya.

Pada sisi lain, lanjut Fikri, bantuan progran yang diluncurkan oleh pemerintah dengan pemberian sembako berupa beras, hal itu bukan menjadi solusi tepat dalam menjawab semua permasalahan yang dialami masyarakat.

Menurutnya, Pemprov Banten harusnya bisa mencarikan jalan lain, yang dapat memberikan berdampak signifikan terhadap kemajuan hidup masyarakat Banten, seperti pendidikan dan kesehatan gratis, bukan berbentuj bantuan beras murah seperti yang selama ini kerap diluncurkan.

Tidak puas lantaran aksinya tidak mendapatkan sambutan dari pemerintah, puluhan mahasiswa itu akhirnya mulai membakar sejumlah kertas dan plastik sebagai bentuk kekecewaan mereka.**Baca juga: Hardiknas Momentum Pererat Hubungan Pendidikan dan Kebudayaan.

Usai menyampaikan orasinya di depan pintu masuk Kawasan Pusat Lemerintahan Provinsi Banten (KP3B), puluhan mahasiswa yang tergabung badko HMI Jabodetabeka itu akhirnya mulai membubarkan diri. Aksi demonstrasi akhirnya berjalan tertib tanpa ada kericuhan yang terjadi.(Den)

Kabar6-Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) seyogianya menjadi momentum untuk merenungkan hubungan erat antara pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tercermin dalam ajaran, pemikiran, dan praktik pendidikan yang dilakukan Ki Hadjar Dewantara.

Hal itu dikatakan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dalam peringatan Hardiknas, Harkitnas ke-111 dan Hari Otda ke-23, di Rangkasbitung, Kamis (2/5/2019).

Momentum untuk merenungkan hubungan erat antara pendidikan dan kebudayaan juga sesuai dengan tema “Menguatkan Pendidikan dan Memajukan Kebudayaan”.

“Kami berharap pendidikan di Kabupaten Lebak bisa lebih maju dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat,” kata Iti.

Bersamaan dengan peringatan Harkitnas, putri Kadin Banten Mulyadi Jabaya (JB) ini mengatakan, Harkitnas sejatinya menjadi sumber inspirasi dan motivasi bangsa Indonesia dalam berkiprah di berbagai pengabdian.

“Semangat kebangkitan Nasional tidak pernah pudar, semoga api semangat ini mampu menjiwai semangat perjuangan kita dalam mengisi kemerdekaan,” ujarnya.

**Baca juga: Demo Hardiknas, Mahasiswa Lebak Sebut Kesejahteraan Guru Honorer Luput Perhatian Pemerintah.

Kepala Dindikbud Lebak Wawan Ruswandi memastikan, pemkab terus berupaya memajukan pendidikan serta meningkatkan partisipasi pendidikan baik SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi.

“Pemerintah daerah membuka kesempatan kepada siswa siswi yang lulus di fakultas kedokteran negeri untuk ikut program beasiswa di Kabupaten Lebak,” katanya. (Nda)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akan menyerahkan santunan bagi penyelenggara Pemilu tingkat KPPS yang meninggal dunia.

Penyerahan itu akan dilakukan secara simbolis didua titik, yakni Jakarta Barat dan Kota Tangerang Selatan.

Hal itu diutarakan Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tantowi usai melakukan monitoring pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pileg dan Pilpres tingkat Kabupaten Pandeglang, di CAS Waterpark, Cikole, Kamis (2/5/2019).

Jadi secara simbolik pemberian santunan itu akan diserahkan di Jakbar dan Tangsel. Hal itu untuk menandai bahwa KPU sudah bisa mulai menyerahkan santunan pada korban kecelakaan kerja, baik yang meninggal maupun sakit,” ujar Pramono.

Dari catatan sementara KPU RI, jumlah petugas penyelenggara yang meninggal dunia sebanyak 382 jiwa yang merupakan petugas KPPS. Sedangkan yang sakit, mencapai 3.538 orang. Sehingga total petugas yang sakit dan meninggal dunia sebanyak 3.920 orang.

Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Banten, Eka Setia Laksmana menyebut, jumlah petugas di Banten yang meninggal sejauh ini sudah menyentuh diangka 23 orang, yang tersebar di 8 kabupaten kota.

“Namun jumlah itu tidak seluruhnya anggota KPPS, melainkan sebagian diantaranya berasal dari Linmas. Akan tetapi karena mereka tergolong penyelenggara, maka akan tetap mendapatkan santunan,” kata Eka.

Menurut dia, mayoritas KPPS yang meninggal dunia karena alasan kelelahan setelah melakukan penghitungan suara.**Baca juga: Disperindag Kabupaten Serang Tera Ulang Timbangan Di 6 Pasar.

“Rata-rata yang meninggal karena alasan kelelahan setelah melakukan penghitungan suara. Sempat istirahat namun mengeluh sakit dan akhirnya meninggal dunia,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Timbangan pedagang di enam pasar di Kabupaten Serang, Banten, di Tera ulang.

Beberapa pasar yang di tera ulang oleh Disperindag Kabupaten Serang ada di Pasar Baros, Pasar Cikande, Pasar Tirtayasa, Pasar Padarincang, Pasar Ciomas, dan Pasar Anyer.

“Karena pembeli meragukan timbangan di pasar akhirnya kita melakukan pengecekan,” kata Abdul Wahid, Kepala Disperindag Kabupaten Serang, Banten, Kamis (02/05/2019).

Timbangan yang sudah uzur milik pedagang di Tera Ulang keakuratannya. Guna melindungi hak konsumen.

“Ada beberapa timbangan yang kita perbaiki karena umur timbanganya sudah lama,” terangnya.

Terkait kenaikan harga bumbu dapur di Kabupaten Serang, harga bawang putih yang tadinya mencapai Rp50 ribu, telah turun menajadi Rp48 ribu per kilogram setelah dilakukan operasi pasar oleh Disperindag Provinsi Banten.

“Menjelang ramadan dan hari raya (Idul Fitri) nanti, akan bekerjasama dengan Bulog mengadakan operasi pasar untuk menystabilkan harga, untuk mengantisipasi adanya lonjakan (harga),” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Sebanyak 22 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas IIA Tangerang kelas XII menerima rapor paket C PKBM Tunas Madani, Kamis, (2/5/2019).

Selain pembagian raport, Lapas Pemuda menggelar acara Pelepasan bagi mereka yang lulus paket C. Tak hanya para WBP, kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh petugas dan wali murid WBP Lapas Pemuda.

Kepala Sub Seksi Bimkemaswat Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, Gilang Riflianto mengatakan, program sekolah paket C tidaklah menguntungkan bagi pihak Lapas Pemuda. Namun, mengikuti paket C ini adalah kesempatan emas bagi para WBP yang berada disini untuk memperbaiki hidup.

“Tidak ada untungnya bagi kami jika kalian tidak mau dan kami harus memaksa. Namun selalu saya sampaikan ijazah yang didapat dengan mengikuti paket ini akan dirasakan sepuluh tahun mendatang,” katanya saat memberikan sambutan.

Menurut Gilang, saat ini untuk mendapatkan pekerjaan dibutuhkan legalitas ijazah SLTA sederajat.

Gilang juga menyampaikan terimakasih kepada wali murid dari WBP Lapas Pemuda yang hingga saat ini masih terus mendukung berjalannya program Paket ini.

“Kami juga membuka kesempatan selebar-lebarnya jika ada rekan-rekan atau saudara bapak dan ibu yang belum memiliki ijazah dan ingin mengikuti paket untuk mendapatkan legalitas ijazah dengan menempuh pendidikan,” ujarnya.

Kalapas pemuda Tangerang. Jumadi, juga berpesan warga binaan untuk selalu mengembangkan potensi yang ada pada diri agar ketika kembali ke masyarakat dapat menjadi generasi penerus bangsa yang bermanfaat.

Sementara itu, Slamet Solehudin selaku Kepala Sekolah PKBM Tunas Madani merasa bangga dengan kemauan murid di Lapas Pemuda Tangerang ini. Pasalnya, para WPB tersebut tidak patah semangat dan masih mau belajar untuk menjadikan masa depan yang lebih baik.**Baca juga: Tanggapi Klaim Putra Bupati Pandeglang, Vivi Sumantri; Jangan Terburu-buru.

“Saya yakin dengan kemauan mereka yang terus mau belajar akan menghantarkan mereka kepada masa depan yang lebih cerah,” singkatnya.(Vee)

Kabar6-Isu people power yang saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh beberapa oknum seharusnya tidak perlu. Karena ditengah meriahnya pesta demokrasi pemilu, people power merupakan sifat politik kekanak-kanakan yang bisa mencederai makna demokrasi.

Akademisi politik, Mirza Shahreza mengungkapkan, isu people power seharusnya tidak perlu terjadi pada pesta demokrasi ini, jadi mari ambil jalan tengah untuk mendinginkan pemilu ini.

“Isu people power tidak perlulah, karena politik bukan semata-semata untuk mempertahankan konflik dan ego, jadi kita harus ambil jalan tengah untuk menyelesaikan konflik,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (2/5/2019).

Dosen ilmu komunikasi politik ini lebih memaparkan, Indonesia adalah negara hukum, jika salah satu kubu menemukan adanya dugaan kecurangan silahkan tempuh dengan prosedur yang ada.

“Sekalipun isu kecurangan segala macem tetap aja pasti akan ada jalur keadilan. Memang kecurangan harus dituntaskan dan jika tidak, nanti lihat hasil dari KPU,” katanya.

Ia juga menambahkan, menurutnya jika people power dilakukan, sementara ada hasil yang konstitusional itu sudah valid, itu juga akan membuat kritikan yang muncul terkesan seperti kekanak-kanakan dalam berpolitik.

“Ibaratnya usia dewasa tapi tidak bisa mencontohkan. Ini bahaya untuk keutuhan negara ini, bisa terjadi disintegrasi dari kekuatan. Ini yang saya khawatirkan nanti,” imbuh Mirza.

Alangkah bijak mari sama-sama memberi contoh untuk bangsa dan rakyat Indonesia, seharusnya semua pihak harus menunjukkan kesabaran dan kebesaran jiwa.

“Jadi apapun itu, mari kita menunggu hasil tidak saling mengklaim dulu. Dan itulah politik yg mencerdaskan menurut saya seperti itu,” pungkasnya.(Vee)

Kabar6-Caleg DPR RI Dapil Banten 1 (Pandeglang-Lebak) dari Partai Demokrat, Rizky Aulia Rahman Natakusuma mengklaim berhasil melenggang ke Senayan setelah memperoleh suara terbanyak berdasarkan C1 plano.

Klaim tersebut berdasarkan plano C1 yang diperoleh diTPS di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, raihan suara sementara Rizki Aulia Rahman sebanyak 55.867 suara dan Vivi Sumantri 52.041 suara yang dimiliki Caleg nomor urut 2.

Namun, klaim putra dari Bupati Pandeglang Irna Narulita mendapatkan tanggapan dari rekan sesama partainya, yang sama-sama maju di Banten 1 Vivi Sumantri Jayabaya. Menurut Caleg nomor urut 1 klaim tersebut terlalu buru-buru karena pleno tingkat Kabupaten belum selesai.

“Santai saja, jangan terburu-buru mengklaim karena pleno dua Kabupaten saja belum beres,” terang Vivi saat dikonfirmasi melalui pesan Whatshap, Kamis (2/5/2019).

Caleg petahana itu tengah menunggu hasil pleno di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Di ketahui, KPU Kabupaten Lebak baru akan menggelar pleno pada 3 Mei besok sedangkan KPU Pandeglang sudah melaksanakan pleno dari hari ini.

“Kita lagi menunggu hasil pleno Kabupaten Pandeglang dan Lebak,” ujarnya.

Saling klaim pun terjadi antara Vivi dan Rizky untuk mendapatkan jatah satu kursi yang didapat Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini di Dapil Banten 1.
Pasalnya Vivi tetap optimis bakal kembali melenggang ke Senayan kedua kalinya meski tak menyebutkan perolehan suara sementara yang didapat Vivi.

“Insyallah kita Harus Optimis (menang). (Untuk perolehan suara) nanti kita lihat di pleno Kabupaten Lebak dan Pandeglang,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Caleg DPR RI dari partai Demokrat Iing Andri Supriadi membenarkan raihan suara Rizki Aulia Rahman lebih besar dari Vivi Sumantri.

Suara terbanyak Rizki Aulia Rahman berasal dari Kabupaten Pandeglang karena sebagai putra daerah.**Baca juga: Kencan Tak Dibayar, Waria Ini Tikam Teman Kencannya di Tangerang.

“Dari Pandeglang suara untuk Rizki Aulia Rahman sebanyak 47.000 suara, sedangkan Lebak hanya 10.000. Pada prinsipnya siapapun yang jadi untuk menghantarkan satu kursi di DPR- RI, kita bersaing secara sportif karena persaingan ini untuk membesarkan partai Demokrat di Pandeglang dan Lebak,” tuturnya.(Aep)

Kabar6-Tak mau membayar, seorang wanita pria (waria) bernama Tania di Tangerang tega menghabisi nyawa teman kencannya dengan sadis.

Kejadian keji tersebut dilancarkan pada Sabtu (13/4/2019), di sebuah apartemen Grand Serpong Tower B, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Abdul Karim menerangkan, perbuatan Tania didasari karena kekesalannya terhadap korban yang tak kunjung membayarnya usai kencan.

“Adanya cekcok karena masalah uang dengan korban inisial MD (29). Ada sesuatu hal atau korban ini membohongi pelaku atau bagaimana. Jadi sebenernya karena materi,” jelas Abdul di Mapolres Metro Tangerang Kota, Kamis (2/5/2019).

Karena kesal, Tania akhirnya menghabisi nyawa teman yang baru berkencan dengannya tersebut dengan menikam di bagian dada korban.

“Hasil cekcok itu kemudian emosi pelaku mengambil pisau setelah itu ditusuk kepada korban. Dari hasil visum luka tusuknya sekali di bagian dada korban,” jelasnya.

Menurut keterangan Tania, keduanya baru tiga hari saling mengenal melalui media sosial dan memutuskan untuk kopi darat (kopdar) alias bertemu untuk bercinta.

“Awalnya tidak ada hubungan apa-apa. Jadi pelalu sama korban ini baru berkenalan hari. Melalui media sosial. Jadi sebenarnya secara emosional baru ketemu di hari itu,” terang Abdul.

Sambil tersipu malu, Tania mengaku bahwa awalnya MD tidak menghubungi dirinya sebagai tamu melainkan ingin berperan sebagai pacar MD di sebuah kamar apartemen.

Tania mengaku ia menaruh tarif Rp900 ribu sekali kencan dalam waktu singkat alias short time.

“Sesudah kencan kejadiannya, tarif Rp900 sekali main. Dia pinginnya longtime, bukan sebagai tamu tapi sebagai pacar sendiri. Kalau dia baik ya aku juga baik,” kata Tania.

Ia menjelaskan bahwa pisau yang ia gunakan untuk menghabisi nyawa MD sudah ada dari apartemen tersebut dan tidak ia siapkan.

“Belum, pisau emang dari situ dari bawaan apartemen,” katanya.**Baca juga: Tuntut Pendidikan Gratis, Mahasiswa Geruduk KP3B.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Tania terancam 15 tahun penjara sesuai pasal 338 KUHP sub pasal 351 ayat (3) KUHP.(Vee)

Kabar6-Belum kering keringat polisi yang berjaga usai mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (badko HMI) Jabodetabeka, kembali Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) digeruduk oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kesatuan Pemuda Peduli Pendidikan Banten (KP3B), dalam memperingati Hardiknas yang jatuh hari ini, Kamis (2/5/2019).

Dengan membentangkan sepandung bertuliskan ‘wujudkan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis,’ di Provinsi Banten, masa yang terdiri dari SWOT, Hamas UIN, Gamsut, SMGI UIN Banten, FMI Cabang serang, LMND Banten, Liga MM, serikat pemuda serang, HMI Cabang Pandeglang, IMM Cabang Pandeglang, BEM STIA Binabangsa, BEM Stisip, BEM STIE Pandeglang, dan FSOE itu menyusuri jalan Syekh Nawawi Albantani, untuk kemudian menuju gerbang masuk KP3B, dari arah Palima.

Dalam aksinya mereka menilai pendidikan yang seharusnya dinikmati oleh seluruh rakyat tanpa embel-embel apapun. Namun pada kenyataannya pendidikan tidak lagi ilmiah, tidak demokratis, dan lebihnparahnya lagi pendidikan menjadi lahan unthk para penghamba uang dengan memanen keuntungab sebanyak-banyaknya.

**Baca juga: HMI Sebut Program Pendidikan Gratis di Banten Slogan Belaka.

Hal itu dianggap tidak sesuai dengan keinginan oleh para pendiri bangsa, selain mengacu pada Undang-undang 1945, dalam pasal 31 menebutkan bahwa pendidikan merupakan hak dari seriap warga negara.

“Belum lagi maraknya kasus penahanan ijasah di SMP, SMA dan SMK, karena peserta didik tidak dapat membayar biaya sekolah yang cukup mahal. Hal itu menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan, khususnya di Banten’ demikian hal itu tertulis dalam rilia yang dibuat. (Den)