Kabar6-Dua hari menjelang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan Sabtu 18 April, Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih berkutat meracik Peraturan Walikota (Perwal). Rabu 15 April 2020.

Wakil Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie mengatakan, proses Perwal saat ini sudah berada di tahap paraf berjenjang.

“Perwal sudah selesai, sedang proses paraf berjenjang sebelum ditandatangani oleh ibu Walikota,” ujarnya kepada Kabar6.com melalui aplikasi pesan singkat, Rabu (15/4/2020).

Benyamin menerangkan, nantinya direncanakan akan ada 20 titik check point, diantaranya adalah perbatasan dengan daerah lain.

**Baca juga: Tangsel Siapkan 7 Cek Poin Saat PSBB, Ini Lokasinya.

Diketahui, saat ini Pemerintah Provinsi Banten masih terus mengejar perampungan pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) Banten tentang PSBB untuk wilayah Tangerang Raya.

Selain Pergub PSBB, juga bantuan dana kepada masyarakat terdampak Covid19 melalui APBD Provinsi Banten.(eka)

Kabar6-DPRD mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang segara membangun dua Rumah Sakit (RS) bertipe D diwilayah Barat dan Timur.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua II Kosasih saat membaca surat Keputusan DPRD terkait Rekomendasi LKPJ Walikota Tangerang 2019. Sebab, kata Kosasih, urasan kesehatan dilihat dari susahnya mendapatkan ruang inap bagi pasien terutama pengguna BPJS dengan alasan penuh.

“Pansus merekomendasikan agar pemerintah Kota Tangerang membangun 2 Rumah Sakit tipe D diwilayah timur dan barat,” ujar Kosasih saat Rapat Paripurana di Gedung DPRD Kota Tangerang, Rabu (15/4/2020).

Selain itu, kata dia, tidak updatenya simpati rumah sakit. Bahkan hal tersebut terjadinya penolakan pasien dan kurang responnya ketika ada rumah sakit memerlukan bantuan rujukan mengakibatkan masalah pelayanan tidak maksimal cenderung terganggu bagi masyarakat.

Kosasih mengatakan, seharusnya Dinas Kesehatan dapat memberikan pembinaan, pengawasan dan teguran bahkan hukuman terhadap rumah sakit yang tidak mengindahkan kesepakatan dengan pemerintah Kota Tangerang.

“Karena pelayanan kesehatan ini merupakan hak dasar bagi masyarakat,” tegasnya.

Kosasih pun mendorong program Tangerang sehat dan program pola hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk ditingkatkan. “Bukan sebatas program musiman dan ajang lomba semata, tapi sebagai bentuk karakter masyarakat pola hidup sehat,” tegasnya.

**Baca juga: Serapan Anggaran Turun, DPRD Soroti LKPJ Walikota Tangerang 2019.

Meski demikian, dalam masalah anggaran jangan sampai tumpang tindih dengan program yang dibuat CSR dan memaksimalkan program home care.

“Mendorong Walikota untuk menetapkan Peraturan Walikota tentang tarif layanan ambulance bagi peserta BPJS,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Titik pantau atau cek poin pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sudah ditentukan. Pemantauan terhadap mobilitas pengguna kendaraan bermotor ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

“Ada tujuh posko Covid-19,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangsel, Purnama Wijaya saat dihubungi kabar6.com, Rabu (15/4/2020).

Ketujuh titik cek poin antara lain di Jalan Parung perbatasan Bogor/Pondok Jati. Sandratex di Jalan Ir H Djuanda yang berbatasan dengan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Kemudian di Jalan Boulevard Bintaro persis seberang BMW. Gading Serpong yang berbatasan dengan Kota Tangerang. Pintu keluar Tol Rawa Buntu.

Keenam di Viktor menuju akses ke Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Jalan Raya Puspiptek perbatasan dengan Kabupaten Bogor.

**Baca juga: Rumah di Pondok Aren Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp750 Juta.

“Alasannya adalah karena tiap  perbatasan wilayah pasti ada posko,” jelas Purnama.

Menurutnya, dalam menentukan titik cek poin Covid-19 di Kota Tangsel ini melibatkan organisasi perangkat daerah lainnya bersama TNI/Polri.(yud)

Kabar6- Anggota DPRD Pandeglang, dari Fraksi Golkar Miftahul Farid Sukur mengajak masyarakat untuk sama – sama perang penyebaran wabah COVID-19. Hal itu disampaikan saat melakukan reses di Kampung Patirahet, Desa Palembang, Kecamatan Cisata, Rabu (15/4/2020).

Dalam kegiatan itu warga antusias menyambut kegiatan reses tersebut namun tetap protokol kesehatan dijalankan, guna pencegahan penyebaran covid-19 tersebut.

Selain memberikan himbauan atau arahan kepada masyarakat tentang pencegahan penyebaran wabah covid-19, anggota DPRD Pandeglang juga menyerap aspirasi warga. Ada beberapa aspirasi dari masyarakat yang bakal diperjuangkannya, yaitu pembangunan ruas jalan Patirahet dan bangunan Madrasah Diniyah Takmiliah di kampung tersebut.

Farid menerangkan, virus Corona atau COVID-19 bisa menyebar melalui cairan droplet orang yang terpapar COVID-19 kepada orang lain, bersentuhan atau kontak langsung dengan orang yang terjangkit itu. Maka menjaga jarah aman perlu dilakukan. Selain itu, masyarakat diharuskan untuk menjaga kebersihan dan menjaga pola makan yang sehat, sehingga kekebalan tubuh tetap meningkat.

“Harus rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan lebih baik warga melaksanakan aktivitas di rumah. Kalaupun ada hal yang amat penting harus keluar rumah, maka diharapkan untuk mengenakan masker,” katanya, Rabu (15/4/2020).

Tak hanya itu, anggota DPRD Pandeglang tersebut juga menghimbau kepada warga pendatang atau yang mudik dari luar kota, untuk melaporkan diri ke pihak desa atau memeriksa kesehatan terlebih dahulu sebelum menyembangi keluarganya. Karena dikhawatirkan akan membawa virus, sehingga nantinya bisa menular kepada warga atau anggota keluarganya yang lain.

“Jika ada anggota keluarga yang bekerja di luar kota maka kami sarankan untuk tidak mudik dulu. Kalaupun itu terpaksa harus mudik, maka diharapkan melapor atau memeriksa kesehatannya terlebih dahulu. Untuk itu, mari kita sama – sama cegah penyebaran covid-19 itu,” ujarnya.

**Baca juga: Cegah Penyebaran COVID-19, Rumah Warga di Cikedal Disemprot Disinfektan.

Ditempat yang sama, Ketua BPD Palembang, Kecamatan Cisata, sangat menyambut baik atas kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD Pandeglang tersebut. Sebab kata dia, melalui kegiatan itu warga di desanya bisa mengetahui bagaimana cara pencegahan penyebaran covid-19.

“Selain pengetahuan tentang pencegahan covid-19 yang didapat warga, kami juga bisa mengusulkan jalan dna bangunan sarana pendidikan. Mudah – mudahan aspirasi kami bisa dibantu dan direalisasikan,” tuturnya.  (aep)

Kabar6- Team Siaga Pencegahan COVID-19 Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah warga di Kampung Kadu Badak, Desa Babaklor sebagai antisipasi pencegahan penyebaran COVID-19. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Puskesmas Cikedal Iwan Kurniawan, Camat Cikedal Deni Kurnia dan para petugas medis.

“Penyemprotan disinfektan dan sosialisasi guna untuk mencegah atau memutus mata rantai penyebaran virus Corona atau COVID-19,” kata  Kapolsek Cikedal Iptu Oo Abdurohim, Rabu (15/4/2020).

Pada acara penyemprotan tersebut sebelumnya muspika Cikedal memberikan himbauan pada warga tentang pencegahan penyebaran COVID-19 serta aturan pemerintah sebagaimana Maklumat Kapolri. Tak hanya itu tim medis juga melakukan Rapid test terhadap dua warga dan hasilnya dinyatakan negatif.

Untuk itu, Oo mengajak kepada masyarakat untuk sama-sama memerangi penyebaran COVID-19 yang saat ini telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia dengan cara menjaga jarak aman dan tidak berkerumun sesuai dengan anjuran organisasi kesehatan dunia atau WHO.

“Jangan lupa gunakan masker untuk langkah pencegahan,”pintanya.

**Baca juga: Dua WNA Asal Bangladesh di Pandeglang Positif COVID-19.

Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak sungkan menyampaikan informasi agar team bisa segera bergerak untuk melakukan antisipasi. Warga Cikedal yang bekerja di luar Pandeglang atau Jabodetabek dan luar  di Luar Negeri diimbau  tidak mudik sebelum masa endemik penyebaran  COVID-19 tersebut dinyatakan selesai.

“Kami juga siap membantu masyarakat untuk melakukan antisipasi pencegahan penyebaran COVID-19, apapun bentuknya yang bersifat tindakan  pencegahan akan segera di respon, dimohon kerjasama dan dukungannya dari warga, perangkat desa jangan sungkan untuk memberikan informasinya,”tandasnya. (aep)

Kabar6-Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo menyoroti serapan anggaran yang tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Serapan anggaran tahun 2019 terserap hanya 78,59 persen. Sedangkan tahun 2018 mencapai 81,41 persen.

“Ini menjadi perhatian,” ujarnya usai Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Tangerang 2019, Rabu (15/4/2020).

Gatot berharap perencanaan lebih matang dalam persiapan perencanaan pembangunan. Karena, kata Gatot, tahun depan Kota Tangerang lebih fokus pembangunan fisik seperti sport center, waduk-waduk sehingga perencanaan harus matangkan. ” Jangan sampai karena perencanaan tidak matang aktualisasi akhirnya tidak digunakan,” ujarnya.

Gatot menyebutkan lemahnya serapan anggaran tersebut diantaranya di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kecamatan – Kecamatan.

“Karena ada bisa menyerap anggaran kelurahan itu. Ada yang 40 persen, 30 persen bahkan ada 20 persen. Termasuk pembebasan lahan juga,” kata Wakil Ketua I DPRD Turidi Susanto mendampingi Gatot Wibowo.

**Baca juga: Pemprov Banten Kebut Pergub PSBB Tangerang Raya.

Sementara itu, Wakil Ketua II Kosasih saat membaca Keputusan DPRD terkait Rekomendasi LKPJ Walikota Tangerang 2019 sejumlah rekomendasi. Rekomendasi tersebut diantaranya urusan Pendidikan, urusan Kesehatan, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), urusan Kesatuan Bangsa, urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Urusan Ketenagakerjaan, urusan Lingkungan Hidup, urusan Perizinan, urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa, urusan Perhubungan, urusan sekretariat pemerintah, urusan komunikasi dan informasi, urusan keuangan dan aset, urusan sosial, urusan kearsipan, urusan pemuda dan olahraga. (Oke)

Kabar6 – Polresta Tangerang mulai melakukan pembentukan 16 check point untuk mengawasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Tangerang, Banten.

16 area check point tersebut tersebar di seluruh jalan arteri hingga jalan tol pada PSBB yang rencananya akan dimulai pada Sabtu (18/4/2020)  yang akan datang.

Selain membangun area check point, polisi bersama aparatur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dan TNI melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengguna jalan menjelang penerapan PSBB.

Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, pembentukan check point tersebut memiliki dua tujuan, yakni sebagai bentuk sosialisasi dan juga sebagai sarana edukasi ke masyarakat pada H-2 PSBB Kabupaten Tangerang.

“Edukasi yang masif harus dilakukan secara bersama-sama, sasaran utamanya para pengguna jalan khususnya angkutan umum dan kendaraan pribadi,” jelasnya, Rabu (15/4/2020).

**Baca juga: Teror Lemparan Batu Hantui Warga Desa Badak Anom.

Ade mengatakan, pihaknya mengimbau, dalam penerapan PSBB nanti masyarakat yang hendak keluar rumah dengan kepentingan yang mendesak wajib menggunakan masker, menjaga kebersihan dan mengimplementasikan imbauan physical distancing guna mencegah penyebaran COVID-19 yang disebabkan virus corona.

“Kami mengimbau bagi kendaraan umum dan pribadi agar tetap menjaga jarak, dan dari informasi seluruh Kabupaten Tangerang akan ada 16 titik pemeriksaan,” pungkasnya. (Vee)

Kabar6-Pemerintah Provinsi Banten hingga kini terus mengejar perampungan pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) Banten tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Tangerang Raya.

Selain Pergub PSBB, juga bantuan dana kepada masyarakatterdampak covid-19 melalui APBD Provinsi Banten.”Hampir selesai, sedikit lagi,”ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ( Diskominfostatistiksan) Provinsi Banten, Enang Nurcahyati, Rabu (15/4/2010).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan terkait penyaluran dana bantuan sosia juga masih dalam proses. “On proses,” katanya. **Baca juga: 8.317 Pekerja Informal di Banten Dapat Rp 600 Ribu Perbulan dari Polisi.

Terkait jumlah penerima bansos yang akan ditanggung APBD kota dan Kabupaten dan pemerintah pusat itu, Rina mengatakan masih menunggu data pasti secara keseluruhan dari masing-masing daerah yang akan menanggungnya. (den)

Kabar6 – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar program keselamatan 2020 dengan memberikan bantuan kepada para pekerja yang berkaitan dengan lalu lintas. Program yang bekerjasama dengan Bank BRI tersebut ditujukan kepada para pekerja informal yang pendapatannya terdampak virus Corona atau COVID-19.

Direktur Lalu lintas (Dirlantas) Polda Banten, Kombes Wibowo mengatakan sebanyak 8.317 orang di wilayah Polda Banten mengikuti program keselamatan 2020 ini. Para, pekerja informal ini terdiri dari pengemudi bus, taksi, angkot, ojek konvensional, kusir delman/sado, supir travel dan delman.

Mereka akan diberi bantuan sebesar Rp600 ribu per orang selama tiga bulan kedepan dalam bentuk tabungan bank BRI dengan difasilitasi kartu debit.

“Kita sudah mendata 2 minggu lalu dan kita sudah olah. Kegiatan ini belum mencakup semua (masyarakat) karena keterbatasan anggaran,” kata Wibowo kepada wartawan, Rabu (15/4/2020).

Penyaluran tahap pertama akan dilaksanakan mulai hari ini. Sebelum mendapat bantuan mereka akan mendapat materi tentang tata-tata cara pencegahan COVID-19. Kemudian tahap kedua akan mendapat materi tentang keselamatan berlalu lintas dan tahap ketiga mereka akan mendapat materi tentang etika berlalu lintas.

Pemberian materi setiap kegiatan, pihaknya akan tetap memperhatikan standar operasional yang telah ditentukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan menjaga jarak. Materi akan disampaikan melalui tayangan video.

**Baca juga: Polda Banten Tangkap Wanita Muda Live Seks Berbayar.

“Program keselamatan ini merupakan kerjasama Polri dengan BRI yang bertujuan selain memberikan pengetahuan dan pelatihan yang paling utama adalah memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya pada saat pandemi,” katanya.

Disampaikan Wibowo, dalam masa pandemi ini, pekerja informal yang berkaitan dengan lalu lintas seperti pengemudi bus, sopir angkot hingga kusir delman sangat terdampak. Pembatasan kegiatan diluar rumah membuat pengguna jasa transportasi berturun drastis.

“Dalam kondisi dimana dampak Covid-19 menyentuh seluruh lapisan masyarakat, kami tergerak untuk membantu para pekerja informal yang terdampak langsung, sehingga mereka dapat terus bekerja melayani masyarakat dengan profesi masing-masing,” tandasnya. (Den)

Kabar6 –  Warga Kampung Kalampean, Desa Badak Anom, Kecamatan Sindang Jaya digegerkan dengan adanya peristiwa pelemparan batu terhadap rumah warga.

Peristiwa pelemparan batu tersebut membuat warga panik dan ketakutan, meski sumber lemparan batu tersebut sudah dilacak, namun sampai saat ini pelakunya belum juga tertangkap.

” Sudah lima hari berturut- turut sejak Jumat 10 April lalu, padahal puluhan warga sudah melacak sumber lemparan tersebut namun anehnya tidak ketemu dan tidak ketahuan sumbernya,” terang Saipul warga Desa Badak Anom kepada wartawan, Rabu (15/4/2020).

Dia mengatakan, kejadian pelemparan batu tersebut sudah berlangsung selama lima hari, terkadang siang bahkan malam pun tetap saja ada. Warga pun setiap malamnya selalu berkerumun, ingin mengetahui kejadian sebenarnya.

Peristiwa tersebut membuat sejumlah warga ketakutan, meski lemparan batu hanya merusak dan mengenai tiga rumah saja, namun lemparan batu berukuran sedang dan kecil tersebut bisa saja mengenai warga, jika warga tidak berhati – hati, bahkan akibat lemparan batu tersebut, genteng asbes rumah miik warga juga ada yang rusak.

Hal senada juga dikatakan warga lain Rahmat, dia mengaku awalnya tidak percaya dengan kejadian misterius ini, namun setelah menyaksikan secara langsung diapun percaya, bahkan dirinya tidak habis pikir dan berharap agar aparat kepolisian bisa mengusut motif dibalik teror batu tersebut

” Ada suara keras barusan mengenai warung milik warga Kalampean, pas kebetulan saya sedang dilokasi, sebelumnya saya tidak percaya, namun setelah melihatnya langsung saya percaya,” terangnya.

**Baca juga: Alasan Dibalik Hibah 70 Ribu Pelanggan Air Kabupaten Tangerang.

Sementara Kepala Desa Badak Anom Sanwani tidak yakin iada kejadian mistis dibalik aksi teror batu tersebut. Kepolisian dari Sektor Pasar Kemis sudah datang kelokasi, dia mencurigai adanya warga yang sengaja menebar teror, hanya saja dirinya belum bisa menyimpulkan peristiwa tersebut, karena dirinya sedang fokus mendata warga penerima bantuan terdampak Covid – 19, bahkan pendataan juga menyita waktu sampai larut malam.

” Mustahil kalau tidak ada pelakunya, karena jaman modern kaya sekarang tidak mungkin ada istilah mistis,” singkatnya. (Vee)