Kabar6-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar paparkan program Desa Wisata Ketapang Mauk melalui Video Conference untuk usulan DAK dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pupera). Video Conference tersebut berlangsung di Ruang Cituis Lantai 5 gedung Setda Kabupaten Tangerang, Kamis, (30/4/2020).

Bupati Zaki mengatakan DAK tersebut dialokasilan khusus untuk sektor yaitu air minum dan sanitasi serta penanganan perumahan, saat ini Kab. Tangerang sudah berada di posisi 16 besar dari 48 daerah disaring menjadi 33 dan sekarang masuk di 16 dan nanti terpilihnya itu antara 5 sampai dengan 10 daerah.

“Harapannya dengan saya sendiri yang langsung mempresentasikan kepada Kementrian dan Insatansi terkait kita bisa masuk 5 sampai 10 besar yang nantinya bisa mendapatkan DAK dari Pusat,” katanya.

Zaki menjabarkan, bahwa pihaknya memilih Ketapang menjadi lokus pembangunannya, karena untuk melanjutkan program yang sudah ada dan tinggal dilanjutkan dan itu lebih kepada zona wisatanya ,pemberdayaan masyarakat, dan tahap duanya kita fokus kepada infrastruktur pendukung ekonomi yang Pelabuhan pasar ikan.

“Harapannya di 2021 ini kita fokus kepada penanganan rumah tidak layak huninya, sanitasi dan Air bersih, jadi kalau rumah tidak layak huninya tertangani artinya 2021 itu wajah Ketapang itu berubah drastis dari yang tadinya kumuh menjadi lebih baik,” ujarnya.

Menurut Zaki, Jadi arah dari DAK yang sedang dikirim proposal ini lebih kepada pelaksanaan Perumahan sanitasi faktor itu bermasalah masih banyak rumah tidak layak huni sanitasi yang bermasalah air minum ini juga masih menjadi persoalan dan itu yang kita tuntaskan di Ketapang melalui DAK.

**Baca juga: Buruh Pabrik Alas Kaki Diduga Bunuh Diri di Sukamulya.

Semantara itu Andie Pramudita dari Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kemen PUPR mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi proposal usulan dari Pemerintah Kab. Tangerang yang sudah begitu jelas dan konferhensif dalam isi paparan dan penyampaian oleh Bupati Tangerang.

“Apa yang sudah dipaparkan oleh Pa Bupati sangat jelas, dan kita sama sama berdoa saja apa yang diharapkan oleh Pemerintah Kab. Tangerang bisa terwujud dan bisa masuk ke tahap selanjutnya,” pungkasnya. (Vee)

Kabar6-Di tengah pandemi covid-19, Tolib (70) tetap berangkat ke pantai Pantai Tambak Cibarami, Desa Tanjungan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, untuk mencari ikan. Hal ini dilakukannya agar dapur tetapnya tetap ngebul.

Dia berangkat usai santap sahur pagi tadi, Kamis 30 April 2020. Namun nahas, sekitar pukul 07.00 wib dia tidak diketahui keberadaannya dan dinyatakan hilang. Saat kejadian, kondisi pantai sedang mendung, ketinggian ombak antara 0 sampai 2 meter.

“Nelayan tradisional hilang saat mencari ikan menggunakan jaring. Tinggi gelombang 0 sampai 2 meter. Untuk angin kecepatan 0 sampai 19 knots ke arah barat,” kata Kepala Basarnas Banten, Muhammad Zaenal Arifin, melalui pesan singkatnya, Kamis (30/04/2020).

Lokasi hilangnya nelayan dibulan Ramadhan dan ditengah pandemi covid-19 berjarak 91 Kilometer dari kantor Basarnas Banten yang berlokasi di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Tim Basarnas Banten sudah berada dilokasi kejadian dan sedang melakukan pencarian.

**Baca juga: Dua Hari Bebas, Napi Asimilasi di Pandeglang Curi Motor.

Proses pencarian korban dilakukan bersama dengan masyarakat dan potensi SAR lainnya. Sehingga diharapkan korban hilang bisa ditemukan secepat mungkin.

“Kita kerahkan peralatan SAR air, peralatan medis, komunikasi khusus di air. Rescuer (tim penyelamat) sudah berada dilokasi,” terangnya. (Dhi)

Kabar6-Iqbal Firdausyi warga Muara Ciujung Timur (MCT) Rangkasbitung Kabupaten Lebak, mengaku di-PHK oleh PT Cahaya Baru Putera (CBP) tanpa pesangon. Iqbal pun melapor ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

“Saya tahunya dari supervisor Dua Kelinci yang di pusat. Senin malam kemarin dia nge-WA nanya ‘Benar kamu mau keluar? Saya bilang enggak, lalu saya telepon admin katanya ‘Iya kata Bapak (Bos) kamu terakhir bulan ini’,” kata Iqbal menirukan perkataan rekan kerjanya, Kamis (30/4/2020).

PT Cahaya Baru Putera merupakan perusahaan distributor sejumlah makanan dan minuman ringan. Salah satunya makanan ringan produk Dua Kelinci.

Iqbal yang menjabat sebagai Salesmen Taking Order pun menghubungi langsung pemimpin perusahaan untuk mendapat penjelasan mengenai kabar bahwa dirinya di-PHK.

“Saya telepon bos deh, Pak Hadi. Dia bilang iya saya terakhir bulan ini, terus pas nerima gaji saya tanya soal pesangon, dia jawab dengan enaknya katanya enggak ada. Lima tahun saya kerja enggak dapat minimal uang jasa gitu,” sesal Iqbal.

Kata Iqbal, perusahaan memberhentikannya dengan alasan terkait persoalan yang pernah ia lakukan. Namun diakui Iqbal, masalah tersebut sudah ia selesaikan.

“Karena masalah itu katanya. Saya pakai uang perusahaan sekitar Rp27 juta, tapi kan saya ganti saya udah lunasi semua. Kalau mau dipecat kenapa enggak dari awal, tapi pas saya udah lunasi semua saya dipecat,” ungkap Iqbal.

“Saya lapor ke Disnaker berharap ada keadilan minta pesangon. Kecuali uang itu belum lunas saya dikeluarin saya terima, tapi kan ini masalah udah selesai,” tambahnya.

Kepala Disnaker Lebak Tajudin, mengatakan, akan mengundang terlebih dahulu pihak perusahaan.

**Baca juga: 50 Ribu Masker Kain Dibagikan kepada Warga Lebak.

“Kami panggil dulu untuk dilakukan musyawarah, kalau nanti tidak ada solusi dilakukan upaya lain,” katanya.

Sementara itu, hingga sore ini, pimpinan PT Cahaya Baru Putera Hadi Wijaya belum juga merespon konfirmasi wartawan melalui telepon genggamnya.(Nda)

Kabar6-Sebanyak 50 ribu masker kain dibagikan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak kepada masyarakat, Kamis (30/4/2020).

Puluhan ribu masker dibagikan kepada masyarakat di sejumlah lokasi, di antaranya pintu masuk Stasiun Rangkasbitung, Terminal Sunan Kalijaga, Pasar Rangkasbitung, Jalan Multatuli dan lampu merah Malangnengah.

“Selain physical distancing dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, memakai masker merupakan salah satu protokol kesehatan yang harus dilakukan masyarakat di tengah pandemi Covid-19,” kata Asda III Setda Lebak, Feby Hardian kepada wartawan.

Melihat angka kasus positif di tanah air, maka kata Feby, sangat dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan pemerintah. Meski Lebak masih nol kasus terkonfirmasi positif Covid-19, Gugus Tugas mengimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan namun tidak panik.

**Baca juga: Dampak Covid-19, 1.163 Karyawan di Lebak Dirumahkan.

“Jaga kesehatan dan ikuti anjuran pemerintah demi kebaikan kita bersama,” imbau Feby.

Berdasarkan update situs Siaga Govid-19 Lebak tanggal 29 Juni 2020, sebanyak 39 warga Lebak yang pernah kontak erat dengan orang yang dinyatakan positif Covid-19 berstatus orang tanpa gejala (OTG). Sementara, ada 12 pasien dalam pengawasan (PDP) dengan kategori 7 masih diawasi 5 dinyatakan aman. Sedangkan, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 34 orang.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan berinisiatif memberikan bantuan sosial dari hasil tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Bansos perdana in diberikan kepada 10 ribu Kepala Keluarga terdampak pandemi Covid-19.

“10 ribu pertama data yang pernah masuk ke kita, data yang awal sekali, itu yang akan kita bantu intervensi, salah satunya bantuan dari BRI, Kemenkumham, beberapa program baznas juga sudah menyiapkan 3 ribu bantuan sembako,” ungkapnya, Kamis (30/4/2020).

Airin menerangkan, hal itu dilakukan untuk menunggu bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang direncanakan cair pada 4 Mei 2020 mendatang.

**Baca juga: Penerima Bansos di Tangsel Akan Diumumkan di Website Lawan Covid19.

“Dan juga ASN kita juga memberikan program kegiatan sedekah 1 ASN 1 paket sembako, terus juga dari program CSR lainnya yang insya Allah kita akan salurkan pada hari jumat,” ujarnya.

Airin berharap dengan adanya bantuan ini, masyarakat dapat terbantu selagi menunggu bantuan datang dari Kemensos maupun bantuan dari Provinsi Banten.(eka)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan berjanji akan menerbitkan daftar penerima bantuan sosial di website lawan Covid19.

Kepala Dinas Sosial Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman mengatakan hal tersebut harus dilakukan demi menjaga transparansi penyaluran bansos di Kota Tangsel. “Daftar penerima segera akan diumumkan di website lawan Covid19 Tangerang Selatan,” kata Wahyu. Kamis (30/4/2020).

Menurutnya, semua usulan penerima bansos yang sudah masuk sampai dengan hari senin total 70ribu KK. Sudah disampaikan ke Kemensos 60ribu KK dan ke Provinsi Banten 10ribu KK.

“Karena kita penuhi kuota sesuai diminta mereka yang melewati batas waktu sesuai ketentuan mereka, untuk usulan data penerima selanjutnya kalau masih ada dari kelurahan atau kecamatan,” terangnya.

**Baca juga: Bansos Pemprov Banten ke Masyarakat Tangsel Baru Tersalurkan 270 KK.

Wahyu menjelaskan, kuota yang akan dipenuhi pertama dari Kememsos maupun Provinsi Banten, jika itu semua terpenuhi maka akan dibakcup dengan APBD Tangsel.

“Prinsip yang sudah diintervensi dengan bansos Kemensos maupun Provinsi Banten tidak boleh double (ganda, red) dengan intervensi Tangsel,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany menerangkan, bantuan akan turun pada tanggal 4 Mei 2020.(eka)

Kabar6-Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan Wahyunoto Lukman menyebut, bantuan sosial yang diterima masyarakat Kota Tangsel dari Provinsi Banten baru 270 Kartu Keluarga (KK) dari 10.924 KK yang diajukan.

Menurut Wahyu, permasalahan tersebut karena penyaluran bansos Provinsi Banten menggunakan rekening Bank Jawa Barat Syariah (BJBS) yang tidak bisa sekaligus.
“Kita sudah setor 10.924 KK dari kuota yang disediakan sekitar 22 ribuan KK,” ujarnya melalui aplikasi pesan singkat. Kamis (30/4/2020).

Untuk masalah pencairan bansos, Wahyu menyerahkan sepenuhnya kepada Provinsi Banten.”Ya karena itu yang cover Provinsi,” tutupnya. **Baca juga: Gandeng Alibaba Cloud, Eka Hospital Siapkan Teknologi AI Deteksi Covid-19.

Diketahui, Kuota bansos yang disediakan Provinsi Banten untuk Pemkot Tangsel sebanyak 22.258 KK dengan nilai Rp600 ribu per KK.(eka)

Kabar6-Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengisyaratkan penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat Kabupaten dan kota Serang serta Cilegon tetap disalurkan melalui Bank Banten.

“Hal ini sebagaimana diatur dalan Keputusan Gubernur (Kepgub),” ujarnya, Kamis 30/4/2020.

Dengan begitu, kata Rina, tidak perlu lagi ada revisi Keputusan Gubernur (Kephub) yang mengatur penyaluran JPS kepada masyarakat Kabupaten dan kota Serang serta Kota Cilegon, meski saat ini rekening kas umum daerah (RKUD) Provinsi Banten sudah dipindah ke Bank BJB.

Untuk itu, sambung Rina, pihaknya akan mempertanyakan kesiapan dari Bank Banten apabila penyaluran JPS bagi masyarakat Kabupaten/kota Serang dan Kota Cilegon ini masih dipercayakan kepada Bank Banten mengenai penyalurannya.

“Sedang proses. Kita harus bertanya lagi ke Bank Banten, apakah Bank Banten, kita sih berharap Bank Banten masih mampu menyalurkan, kita masih menunggu kesiapan dari Bank Banten,” kata dia.

**Baca juga: Bansos Banten untuk Serang dan Cilegon Terganjal Kepgub.

Menurutnya, hal tersebut dalam upaya Pemprov Banten terus menjaga keberlangsungan Bank Banten untuk bisa terus bangkit. “Sampai sekarang kan Bank Banten masih berjalan seperti bank konfensional lainnya, sehingga saya berharap Bank Banten ini masih mampu,” katanya.

Untuk diketahui, pada 17 April 2020 , Bank Banten telah mendapatkan mandat untuk menyalurkan JPS untuk di wilayah Kabupaten/kota Serang dan Kota Cilegon. Namun, pada perjalannya Gubernur Banten pada 21 April 2020 mengeluarkan Kepgub Nomor 580/Kep.144-Huk/2020 tentang pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Banten ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). (Den)

Kabar6-Tenaga Harian Lepas Kota Tangerang yang tergabung dalam Forum K2 THL menyatakan siap jika pendapatan mereka dipotong karena wabah Covid-19.

Ketua Forum K2 THL Kota Tangerang San Rodi mengatakan mendukung kebijakan pemerintah Kota Tangerang yang telah melakukan rasionalisasi. “Tentunya ini adalah salah satu upaya kami untuk ikut membantu pemerintah memutus mata rantai Covid19,” ujarnya Kamis 30/4/2020.

Menurut Rodi, sebagian besar pegawai THL yang masuk rasionalisasi, 50 persen menerima keadaan ini dan berharap tidak ada pemutusan kontrak atau dirumahkan secara permanen. “Dan semoga wabah Covid-19 ini cepat berlalu dan kami dapat bekerja dengan baik dan normal,” katanya.

Kerja THL, kata Rodi, tidak akan merasa terganggu dengan pemotongan. Karena, kata dia,rasionalisasi dilakukan sesuai dengan hari kerja, artinya bukan pemotongan gaji akan tetapi pengurangan jam kerja.

**Baca juga: Puspaga Kota Tangerang Buka Konseling Online Covid-19 Gratis.

“Misalkan yang tadinya temen-teman THL bekerja selama 24 hari dalam sebulan saat kondisi seperti ini maka mereka di rasionalisasikan menjadi 11 hari kerja,” katanya.

San Rodi mengatakan, tidak ada rencana apa pun terkait pemotongan gaji THL tersebut. Pihaknya pun akan terus mendukung langkah kebijakan dari pemerintah kota Tangerang.”Tidak ada.. Kami tetap akan mendukung kebijakan Pemerintah Kota Tangerang dalam upaya memutus mata rantai Covid 19,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Seorang pria berinisial HTN (45), warga Kampung Ceplak, RT01/02, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, ditemukan tewas bunuh diri dirumahnya, Kamis (30/4/2020).

Pria yang diketahui bekerja di sebuah pabrik alas kaki di kawasan Cikupa ini diduga mengakhiri hidupnya dengan memotong urat nadinya menggunakan sebilah pisau.

“Iya benar, tadi saya dapat kabar dari keluarga disana bahwa korban meninggal karena bunuh diri,” ungkap Arnaman, kerabat dekat korban kepada Kabar6.com.

**Baca juga: Tiga Jenis Bansos Pemerintah Pusat untuk Warga Kabupaten Tangerang.

Belum diketahui secara pasti motif korban melakukan bunuh diri. Saat ini jenasah korban tengah diurus keluarga untuk dimakamkan.

Sementara, petugas kepolisian sektor Balaraja terjun ke lokasi kejadian untuk melakukan identifikasi terkait masalah tersebut.(Tim K6)