Kabar6-Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail menanggapi anggaran pokok pikiran (Pokir) anggota dewan sebesar Rp 300 miliar yang disinyalir mengandung kepentingan pribadi serta kelompok politik.
Menurutnya, yang palinh merasakan dampak pembangunan infrastruktur jalan, sekolah, dan bangunan itu adalah masyarakat. Sehingga yang memanfaatkan secara politisasi anggaran aspirasi dewan itu tidak mengandung masalah.
“Kan yang merasakan masyarakat, terlepas itu yaa balik lagi sejauh mana masyarakat memanfaatkan dan secara politisasi itu sudah ada dari dulu. Kenapa baru sekarang ditanyakan,” ungkapnya kepada kabar6.com di Tigaraksa, Rabu (31/5/2023).
**Baca Juga: Dianggap Tak Tepat Sasaran, Pemkab Tangerang Diminta Evaluasi Anggaran Pokir Rp300 Miliar
Kholid menegaskan, Forum Masyarakat Kabupaten Tangerang Membangun (FMKTM) melayangkan surat ke pada bupati Tangerang, terkait anggaran pokir. Sementara anggota dewan harus terlebih dulu bertanya terhadap yang bersangkutan.
“Mengenai anggaran pokir itu kan sudah bersurat ke bupati Tangerang, maka dari itu kami tanya sama bupati. Subtansi pertanyaan pokir itu APBD juga, ga ada yang salah mengenai pokir itu,” tegasnya.
Ia menyebut, anggaran ratusan miliar aspirasi DPRD Kabupaten Tangerang digunakan untuk penunjang 10 program pemerintah daerah. Kholid mengklaim anggaran pokir tidak mungkin lari dari peruntukannya.
“Yang disebut itu kan tidak mungkin semaunya. Tetep ada tahapan-tahapannya dan setelah itu muncul balik lagi terhadap teknis ya itu pemda yang punya,” jelas Kholid.(Rez)
