Kabar6 – Anggota Fraksi PPP-PSI DPRD Banten, Musa Weliansyah, menyoroti sejumlah permasalahan serius yang tengah melanda Provinsi Banten di HUT Banten ke 24 tahun.
Dalam pernyataannya, Musa mengungkapkan keprihatinan mendalam atas maraknya aktivitas ilegal dan kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah yang dikenal sebagai sejuta santri sejuta pondok pesantren.
Salah satu masalah utama yang disorot adalah penggerebekan pabrik rumahan narkotika oleh BNN RI berlokasi tidak jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Banten.
**Baca Juga:Pemkot Tangerang Siap Kawal Pengusutan Kasus Dugaan Pelecehan di Panti Asuhan
Musa mempertanyakan kinerja Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), khususnya Polda Banten, Gubernur, dan Badan Intelijen Negara (BIN), dalam mencegah kejadian tersebut.
“Kok bisa kecolongan? Kita sangat menyayangkan. Ada apa ini sampai Polda dengan jumlah personel yang banyak bisa kecolongan?” tegas Musa.
Selain itu, Musa juga menyoroti keberadaan pabrik miras di Cikande yang menurutnya tidak etis dan tidak sesuai dengan tata ruang. Ia mendesak pemerintah daerah untuk segera menutup pabrik tersebut.
“Terus kemudian kita masih miris karena masih ada atau dibiarkannya pabrik miras yang ada di Cikande, apa pun dalihnya. Saya kira ini tidak etis dan tidak sesuai dengan tata ruang,”ujarnya.
Permasalahan lingkungan juga menjadi sorotan tajam Musa. Ia menyoroti maraknya aktivitas pertambangan ilegal, seperti penambangan pasir dan emas di Lebak dan Pandeglang, yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah.
“Bahkan parahnya pasir laut itu digunakan untuk kegiatan pembangunan yang didanai APBD Provinsi Banten,” ungkap Musa.
Musa mencontohkan penggunaan pasir laut untuk pembangunan irigasi DI Cilangkahan dan DI Cibinuangeun yang masing-masing menelan biaya Rp1,4 miliar dan Rp 8 miliar.
Hal ini menurutnya menunjukkan adanya ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan. Musa mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk segera mengambil tindakan tegas dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.
“Artinya kerusakan lingkungan ini seolah-olah didukung oleh pemerintah provinsi Banten,”pungkasnya.(Aep)
