Kabar6-DPD partai Golkar Provinsi Jakarta terus melakukan konsolidasi untuk menghadapi Pilkada yang digelar serentak pada 27 November 2024 mendatang.
Partai berlambang pohon beringin saat ini tengah mempersiapkan saksi-saksi pilkada melalui badan saksi nasional. Lalu bagaimana kedepan soal bakal calon yang diusung partai Golkar?.
Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Ahmed Zaki Iskandar menjelaskan, Ketum Golkar Airlangga Hartarto melalui Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu atau Bapilu telah mengeluarkan surat tugas kepada tiga nama bakal calon untuk Provinsi Jakarta, diantaranya Ahmed Zaki Iskandar, Ridwan Kamil dan Erwin Aksa.
Ketiga nama kader potensial Golkar itu sedang digodok untuk kemudian dipilih melalui survei internal.
**Baca Juga:Zaki Dukung Maesyal Rasyid, Pengamat : Pilkada Kabupaten Tangerang Kelar Satu Putaran
“Tiga nama yang ditunjuk melalui surat tugas itu akan melakukan konsolidasi kebawah. Nanti akan ada tiga tahapan survei yang dilakukan partai untuk menentukan siapa yang layak diusung sebagai calon Gubernur Jakarta,” ungkap Zaki, kepada Kabar6.com, Selasa (14/05/2024).
Menurut Zaki, survei pertama rencananya akan dilakukan pada dua pekan kedepan, lalu survei kedua sekitar bulan Juni mendatang dan survei terakhir pada akhir Juli 2024.
Artinya, hasil survei internal ini tentunya akan dijadikan acuan bagi Ketum Golkar untuk mengambil keputusan.
“Keputusan siapa yang diusung nanti itu semua ada ditangan Ketum, karena bagaimana pun Jakarta itu meski sudah bukan ibukota negara lagi, tapi tetap menjadi barometer untuk Pilkada nasional,” ucapnya.
Mantan Bupati Tangerang dua periode ini mengaku saat ini gencar melakukan kegiatan sosialisasi ke akar rumput.
Tak hanya itu, dirinya juga kerap melakukan kunjungan ke sejumlah mitra partai politik yang ada di wilayah bekas Ibukota negara tersebut.
‘Kemaren kami hadir di undangan PKB, lalu menerima kunjungan DPW PPP termasuk Gelora Jakarta, bergiliran entah kami yang berkunjung atau kami yang dikunjungi. Selain itu kami juga berkeliling sosialisasi ke masyarakat untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas,” katanya.
Lebih lanjut Zaki mengemukakan, selama bergulirnya era reformasi pilkada di DKI Jakarta belum pernah ada partai politik yang dominan mencalonkan satu pasangan calon Gubernur.
Sejarah membuktikan bagaimana Jokowi kala itu mampu menaklukan Fauzi Bowo atau Foke, sebagai petahana.
Disamping itu, Anis Baswedan juga pernah mengalahkan Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok yang memiliki popularitas serta elektabilitas cukup tinggi pada waktu itu.
“Jakarta tidak ada partai yang dominan mencalonkan satu pasangan calon. Berbeda dengan lima tahun yang lalu, tahun ini yang dibutuhkan dari 106 kursi minimal 22 kursi untuk mencalonkan Gubernur dan Wakil Gubernur. Yang tinggi PKS 18 kursi. Artinya semua partai harus berkoalisi untuk membentuk satu pasangan calon. Koalisi itu mutlak dilakukan dan semua punya peluang yang sama,” tegasnya.(Tim K6)
