Kabar6-Program unggulan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, di bidang pendidikan berupa kartu pintar yang bakal diluncurkan awal Maret mendatang, mendapat dukungan dari berbagai pihak. Pasalnya, program ini diyakini dapat membantu meringankan beban siswa miskin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/K).
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Hadi Hartono mengatakan, pihaknya mendukung program kartu pintar untuk siswa SMA/SMK miskin di daerah itu.
“Sepanjang baik buat rakyat pasti kita dukung, apapun bentuk programnya termasuk kartu pintar,” ungkap Hadi, kepada Kabar6.com, Kamis (27/2/2014).
Hanya saja, kata dia, pelaksanaan program kartu pintar sejenis kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut, tentunya perlu ada validasi data terkait penerima manfaat.
Validasi data itu dinilai dirinya sangat penting, sehingga realisasinya bisa optimal dan tepat sasaran. “Validasi data penerima manfaat perlu dilakukan, supaya tidak salah sasaran,” kata Sekretaris Fraksi PDIP ini.
Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten (Depekab) Tangerang, Eny Suhaeni menjelaskan, kartu pintar sebanyak 5 ribu lembar yang akan dibagikan kepada lima ribu siswa SMA/SMK ini, merupakan jaminan pengganti beasiswa untuk siswa miskin.
Selain itu, program kartu pintar yang menelan dana sebesar Rp5 miliar tersebut, juga diyakini dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah setingkat SMA/SMK.
“Saat ini angka partisipasi SMA masih rendah ketimbang SMP. Makanya, dengan adanya kartu pintar ini setidaknya angka itu bisa terdongkrak,” tuturnya.
Ditambahkannya, pihaknya berharap kehadiran kartu pintar ini mampu meningkatkan kualitas masyarakat dari yang tidak terdidik menjadi terdidik.
Sehingga, Kabupaten Tangerang Gemilang yang di cita-citakan dapat terwujud dengan baik dan tidak hanya sekedar slogan semata.
“Jika, implementasinya sukses, bukan tidak mungkin daerah kita bisa menyaingi DKI Jakarta dan masuk standar akreditasi nasional,” tandasnya.
Disisi pengawasan lanjut Eny, Depekab Tangerang, berkomitmen akan mengawasi pelaksanaannya apakah penerima kartu pintar tersebut masih bayar atau tidak. Hal itu, sejalan dengan tugas pokok dan fungsi lembaga yang dipimpinnya.
“Implementasinya akan kami awasi, karena Depekab punya fungsi monitoring,” ujarnya.
Masih kata Eny, anggaran Rp5 miliar yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui APBD 2014 tersebut, diakui dirinya masih belum layak.
Seharusnya, anggaran yang dikucurkan minimal Rp10 miliar, karena jumlah siswa miskin di daerah berjuluk kota seribu industri ini terbilang masih tinggi. **Baca juga: Aktivitas The Samuel’s Home Resmi di Stop.
“Untuk tahap awal nilai segitu cukup lumayan. Tahap berikutnya, kami minta anggarannya ditambah menjadi Rp10 miliar. Dan, kalau bisa program seperti ini juga bisa diterapkan untuk mahasiswa miskin yang cerdas,” imbuhnya.(din)
