Kabar6-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak tahun 2020 diproyeksi mengalami defisit sebesar Rp150 miliar.
Membengkaknya defisit disebabkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencapai 100 persen yang mulai berlaku pada Januari 2020 mendatang.
Kondisi tersebut berdampak terhadap usulan pembangunan infrastruktur yang sudah masuk ke sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (SIMRAL).
“Karena anggaran minim, usulan-usulan yang sudah masuk ke SIMRAL dari Musrenbang dan reses banyak yang ditunda,” kata anggota Komisi IV DPRD Lebak, Dian Wahyudi kepada Kabar6.com, di Rangkasbitung, Minggu (10/11/2019)
Dian menyebut, tertundanya usulan pembangunan infrastruktur terjadi di hampir seluruh kecamatan.
“Rata-rata satu kecamatan 2 sampai 3 ruas jalan yang ditunda,” ucap dia.**Baca Juga: Pemkab Lebak Siapkan Jurus Atasi Defisit APBD 2020
Selain mengusahakan agar usulan yang tertunda bisa masuk dalam anggaran perubahan, Ketua DPD PKS Lebak ini berharap terdapat perubahan dalam pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).**Baca juga: Peringatan Hari Pahlawan, Iti Jayabaya Ajak Bangkitkan Semangat Berinovasi.
“Sekarang kan baru pembahasan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), bisa jadi di Banggar ada perubahan. Kami berharapnya ada penambahan dari hasil efisiensi masing-masing komisi,” tutup Dian.(Nda)
