Kabar6-Puluhan kader berseragam oren mendatangi kantor DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Mereka mengawal Muhammad Ao Reza Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) setempat daftar bursa penjaringan bakal calon pemilihan walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) 2020 mendatang.

Mereka datang konvoi mengendarai motor dan mobil. Suara pekikan pancasila abadi terus disuarakan para kader PP Kota Tangsel yang hadir di Ruko Venice Arcade Blok lD/09 Graha Raya Bintaro, Kecamatan Serpong Utara.

“Saya mau formulir,” kata Reza Ao kepada wartawan, (16/9/2019).

Tekad pencalonnya dalam Pilwalkot Tangsel karena derasnya desakan dari tokoh masyarakat serta pemuda sekitar. Bukan hanya dari organisasi masyarakat PP yang punya basis kader ribuan orang.

Reza dianggap mengetahui betul tentang kondisi Kota Tangsel dengan segala dinamikanya. Putera daerah ini diharapkan mampu membawa perubahan lebih baik dalam berbagai sektor pelayanan publik.**Baca juga: Pilwalkot Tangsel 2020, PSI Buka Pendaftaran Lewat Online.

“Bagaimana pemerataan ekonomi, jangan ada lagi kesenjangan-kesenjangan,” ujar Sigar, salah satu tokoh masyarakat.(yud)

Kabar6-Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) membuka penjaringan bakal calon walikota dan wakil walikota.

Para bakal calon yang berminat bisa mendaftar melalui online lewat situs www.psi.id/daftarpilkada2020/.

“PSI tahun ini kembali ingin mengirimkan kandidatnya untuk maju ke Pilkada 2020,” ungkap Andreas Andreas Arie Nugroho, Ketua DPD PSI Kota Tangsel, Andreas Arie Nugroho lewat siaran pers, (Senin, 16/9/2019).

Dijelaskan, PSI memulai kegiatan pendaftaran konvensi untuk menjaring kandidat untuk Pilkada 2020 mulai 15 September sampai dengan 20 Oktober 2019 mendatang.

“Dengan kekuatan partai yang terus tumbuh dari sisi dukungan media, digital, dan para pendukung yang telah memilih PSI saat ini,” jelas Andreas.

Selain pendaftaran lewat online, lanjutnya, bakal calon juga bisa menghubungi panitia pelaksana konvensi ke kantor DPD PSI Kota Tangsel di Ruko Cendana Residence, Serua, Kecamatan Ciputat.**Baca juga: Ini Kata Airin Soal Adik Kandungnya Nyalon di Pilkada Tangsel.

“Pemilihan ini memperbolehkan siapa saja untuk mendaftarkan diri. Bagi mereka yang dinyatakan lolos dalam konvensi ini akan mendapatkan dukungan resmi PSI tanpa harus membayar satu rupiah pun,” klaimnya.(yud)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten masih menunggu putusan KPU RI terkait wacana pembatasan koalisi partai politik (parpol) sebanyak 70 persen pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi munculnya calon tunggal pada pilkada nanti.

Diketahui, pada 2020 mendatang setidaknya terdapat empat kabupaten/kota di Banten yang akan melaksanakan Pilkada Serentak. Antaranya Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.

Ketua KPU Banten, Wahyul Furqon mengaku akan menjalankan apapun kebijakan yang akan dikeluarkan oleh KPU RI.

“Apapun kebijakan KPU RI kita menjalankan. Kita belum tahu pasti terkait dengan persoalan lain kemudian apakah ada arah kebijakan lain kita kan mengikuti,” kata Wahyul usai rapat pleno penetapan caleg terpilih hasil pemilu 2019 di Kota Cilegon, Senin (12/8/2019).

Meski belum ada peraturan yang mengatur mengenai kolaisi jelang Pilkada serentak di provinsi Banten kedepan, dirinya tetap berharap, Pilkada Serentak 2020 di empat kabupaten/kota bisa diikuti oleh banyak calon.

“Harapan kita sih semakin banyak yang daftar dinamikanya semakin bagus,” katanya.

Menurutnya, partai politik perlu mendorong kader untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2020. “Harapan kita si yah, agar kaderisasi berjalan partai politik juga harus mendorong,” ujarnya.

Ia juga meyakini Pilkada Serentak 2020 di Banten akan berlangsung lebih dinamis dibanding Pilkada Serantak daerah lain.

Terkait kemudian siapa dan berapa calonnya pihaknya meminta kepada semua pihak untuk menunggu prosesnya.

Diolah dari berbagai sumber, KPU RI saat ini tengah mencari cara mengatisipasi munculnya calon tunggal di Pilkada 2020. Segala opsi akan dipertimbangkan untuk memunculkan persaingan di pilkada.

“Dalam peraturan KPU (PKPU) mendatang itu mendorong di daerah agar tidak muncul calon tunggal,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Wahyu mengatakan KPU membuka opsi membatasi persentase maksimal koalisi partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah.

Pembatasan ini untuk memastikan tak ada calon yang didukung oleh semua parpol dan menutup kemungkinan munculnya paslon lain.

“Misalnya persyaratan (mengajukan calon) 20 persen. Maksimal-nya kita bisa atur gabungan partai politik itu paling banyak 70 atau 80 persen. Berarti kan ada 20 persen partai politik atau gabungan partai politik yang tidak menyatu, sehingga ini secara teoritik (bisa mencalonkan calon lain),” ujarnya.

Namun, Wahyu menilai kemungkinan adanya calon tunggal tetap terbuka dengan aturan tersebut. Partai politik bisa bersikap tidak mencalonkan siapapun atau abstain. KPU pun akan menyiapkan regulasi calon tunggal untuk mengantisipasi terjadi di beberapa daerah.

“Kita menyiapkan skenario akhir jika regulasi untuk mendorong tidak ada calon tunggal itu ternyata tetap saja ada calon tunggal,” jelasnya.

Diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan sejumlah catatan kepada KPU terkait persiapan Pilkada 2020. Bawaslu meminta KPU mempersiapkan sejumlah hal sebelum tahapan Pilkada dimulai September 2019.**Baca juga: Korban Pembantaian Dikenal Keluarga Harmonis.

Salah satu catatan Bawaslu adalah terkait calon tunggal. Bawaslu menyebut terdapat jumlah calon tunggal yang selalu meningkat dari Pilkada serentak 2015, 2017, dan 2018. Pilkada 2020 bakal digelar di 270 daerah. Rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.(Den)

Kabar6-Berada dalam bayang-bayang orangtua yang menjadi tokoh sentral dalam dunia politik tak memberikan garansi. Hal itu menyusul santernya kabar dua wanita meniju bakal calon pemilihan walikota (Pilwalkot) Tangerang Selatan (Tangsel) 2020 mendatang.

Demikian dikatakan pengamat politik asal UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, Rabu (24/7/2019). “Sudah enggak relevan lagi,” katanya.

Ia mengumpamakan seperti pesta demokrasi yang pernah digelar daerah ibukota negara. Para kandidat yang bertarung dan menjadi kepala daerah berasal dari luar.

“Jokowi dan Anies dari luar Jakarta, tapi terpilih sebagai Gubernur DKI. Masyarakat lebih menilai kompetensinya,” jelas Zaki.

Menurutnya, masyarakat lebih cenderung melihat figur. Oleh karenanya butuh waktu panjang bagi para bakal calon untuk mampu meraih simpatik masyarakat pemilih di Kota Tangsel.

Zaki bilang, bakal calon harus intens terjun sosialisasi ke tengah masyarakat di tujuh kecamatan. Sebab meski berada dalam lingkaran trah Banten tak sepenuhnya menjamin.

“Tapi harus berjuang,” tegasnya. Diberitakan kabar6.com sebelumnya, dua nama wanita bakal calon dalam Pilwalkot Tangsel 2020 mendatang sudah santer terdengar.**Baca juga: Bank Banten Serahkan Rekening Peduli Pada Bupati Pandeglang.

Siti Nur Azizah, putri KH Ma’ruf Amin Wakil Presiden RI terpilih dan Andiara Aprilia Hikmat, putri mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah digadang-gadang bakal nyalon.(yud)

Kabar6-Vokalis band Zamrud, Krisyanto mengatakan ini menghilangkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah salah satu tujuannya di Pilkada Pandeglang. Krisyanto mengincar posisi Bupati bersama pasangannya Hendra Pranova.

“KKN seperti meminta setoran dari setiap proyek yang dikerjakan menggunakan dana APBD,” ujarnya saat ditemui di Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Kamis malam (11/7/2019).

Menurut dia, jika ada setoran disetiap proyek yang dananya bersumber dari APBD, maka akan mengurangi kualitas pembangunan di Kabupaten Pandeglang

“Silahkan saja masyarakat berusaha, menjalankan ekonominya tanpa harus terbebani, tanpa harus dipotong apa-apanya. Tanpa harus ada setoran seperti itulah,” kata Krisyanto,

Krisyanto bersama Hendra Pranova memiliki beberapa keinginan yang akan di wujudkan, jika terpilih sebagai pemimpin di wilayah Banten Selatan (Bansel) itu, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan perbaikan birokrasi.

“Menangani pemerintahan yamg tidak kaku. Saya sama Kang Hendra (calon bupati), ingin menerapkan birokrasi yang tidak bertele-tele, meringankan kepada masyarakat,” ujarnya.

**Baca juga: Maju Jadi Cabup Pandeglang, Vokalis Jamrud Butuh Dukungan.

Alasan itu lah yang membuat Krisyanto dan pasangannya, Hendra Pranova, maju sebagai Cabup dan Cawabup Pandeglang, melalui jalur independent.

Agar tidak terbebani dengan mahar politik dan biaya kampanye yang besar, jika maju melalui partai politik (parpol).

“Kalau kita berangkat dari independen, kita enggak ada beban. Maksud nya tanpa harus mengembalikan uang yang telah dikeluarkan seperti itu. (Kalau mengembalikan dana untuk politik) Kalau seperti itu jatuhnya korupsi.” (Dhi)

Kabar6-Untuk mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang, Krisyanto sang vokalis Jamrud, dan pasangannya Hendra Pranova,, guru seni di Ponpes Kadu Ronyok dan dosen di Universitas Mathla’ul Anwar, membutuhkan dukungan dalam bentuk foto copy KTP, sebanyak 7,5 persen.

KTP sebanyak itu harus tersebar minimal di 18 kecamatan, dari 35 kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang, Banten. Keduanya berniat maju dalam kontestasi Pilkada serentak di tahun 2020 mendatang.

“Misalkan ada 1 juta pemilih, berarti kita harus mengumpulkan 75 ribu dukungan yang real, bukan asal foto copy. Jadi nama dengan NIK nya yang asli. Itu syarat dari KPU untuk independen. Sekarang baru terkumpul 3 ribu dukungan,” kata Krisyanto, saat ditemui di Caffe Kopi Bakar, Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Kamis malam (11/07/2019).

Di caffe dengan pemandangan Gunung Karang itu, Krisyanto bercerita saat ini dia bersama Hendra Pranova, masih terus sosialisasi ke masyarakat.

Jika ada yang ingin memberikan dukungan untuk keduanya, masyarakat bisa memberikan copy KTP dan mengisi form dukungan di posko utamanya di caffe Kopi Bakar.

“Kita masih sosialisasi ke masyarakat, sambil meminta dukungan, terutama kaum milenial (agar) secara sukarela memberikan dukungannya,” terangnya.

Krisyanto bercerita kalau dunia politk merupakan pengalaman baru bagi dirinya. Jika di dunia entertaint yang di jalaninya bersama Jamrud selama 23 tahun, dia menikmati segala kemudahan dan jamuan. Kini dia harus melayani masyarakat dengan blusukan hingga ke pelosok Kabupaten Pandeglang, untuk menggalang dukungan.**Baca juga: Walikota Tangerang Ancam ‘Gak Urusin’ Sampah & PJU di Lahan Kemenkumham.

“Karena ini hal baru, selama ini kan hidup enak, di undang, jemput, beliin tiket pesawat, jemput di bandara, di ajak makan, malam manggung, besok pulang. Keluar zona nyaman. Asik, pengalaman baru yang tidak ditemukan di musisi,” ujarnya.(Dhi)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang akan mengembalikan anggaran biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2018.

“Kita akan persiapkan anggaran yang akan di kembalikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dari sisa berbagai kegiatan yang sudah dilakukan,” kata Willy Patria sekretaris KPU Kabupaten Tangerang kepada kabar6.com diruang kerjanya, Jum’at (23/11/2018).

Willy Patria menjelaskan, nanti dalam pengembalian anggaran dipastikan disertai laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Hal itu, lanjut Willy, setelah bagian bendahara dan tim keuangan selesai merekab semua kebutuhan berbagai kegiatan.

Yang sebelumnya, ujar Willy, Pemkab Tangerang menyalurkan anggaran Pilbub kepada KPU melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebesar Rp120 miliar.

“Kita gunakan anggaran itu seefisien mungkin agar tidak melebihi anggaran yang sudah ditentukan, yang akhirnya kami akan dapat mengembalikan dana anggaran hibah sekitar Rp22 miliar,” ucap Willy.

Untuk diketahui, dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tangerang 2018. KPU dapatkan dana hibah Rp 120 Miliar yang bersumber dari APBD Kaltim 2018.**Baca juga: Mudahkan Akses Anggota, SRC Luncurkan Aplikasi Mobile.

Ini membuat secara keseluruhan, KPU Kabupaten Tangerang habiskan dana sekitar RP 100 Miliar dalam pelaksanaan Pilbub Tangerang tahun ini.(bam)

Kabar6-Polresta Tangerang mengembalikan sisa dana pengamanan Pilkada Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan pada Juni 2018 lalu. Dana itu dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Tangerang.

Pengembalian anggaran yang bersumber dari dana hibah itu secara simbolis diserahkan Kapolresta Tangerang Kombes Pol Sabilul Alif kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Maesyal Rasyid, disaksikan Kapolda Banten Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Senin (13/8/2018) di Aula Mapolresta Tangerang.

Kapolres menjelaskan, pengembalian sisa anggaran itu karena pada saat pelaksanaan pengamanan, Polresta Tangerang melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Efisiensi itu, kata Kapolres, dapat dilakukan karena intensitas gangguan keamanan saat Pilkada Kabupaten Tangerang relatif kecil.

“Dana hibah pengamanan yang kami terima sebesar Rp3.659.800.000. Anggaran itu terserap sebesar Rp2.631.472.000 atau 72 persen. Sehingga masih ada sisa sebesar Rp1.028.328.000 atau 28 persen. Dan itu yang kami kembalikan,” Ungkap Sabilul.

Sabilul melanjutkan, situasi keamanan saat Pilkada Kabupaten Tangerang cukup stabil. Kondusivitas itu menurutnya tidak lepas dari optimalisasi kekuatan pengamanan. Sehingga, lanjutnya, segala potensi kerawanan dapat dieliminir bahkan dihilangkan.

“Terlepas dari pasangan calon yang hanya ada satu, namun pelaksanaan keamanan yang kami lakukan tetap maksimal. Dan kami bersyukur segala tahapan Pilkada dapat dilalui dengan baik,” ucapnya.

Pihaknya juga mengapresiasi peran serta masyarakat serta semua pihak yang membantu terlaksananya pilkada dengan damai. Sabilul pun mengajak semua elemen untuk melanjutkan tren positif itu, terutama menyambut Asian Games 2018 dan Pemilu 2019.**Baca Juga: Sempat Disembunyikan Keluarga, Pembunuh Fauzan Ditangkap di Sukabumi.

Sekda Kabupaten Tangerang Maesyal Rasyid mengapresiasi langkah Polresta Tangerang. Menurutnya, efisiensi anggaran bukanlah karena ada ketidak-cermatan penyusunan perencanaan. Namun, lanjutnya, karena ketelitian dan tepat guna dalam penggunaan anggaran.

“Kami mengapresiasi Polresta Tangerang. Dapat mengawal pesta demokrasi kondusif sekaligus mampu melakukan efisiensi anggaran,” tandasnya.(Vero)

Kabar6-Pasangan Petahana Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, Arief Wismansyah – Sachrudin akan kembali memimpin Tangerang dan telah menyiapkan beberapa program.

Sebagai bentuk rasa syukur dan keseriusannya dalam menggerakkan roda kesejahteraan Kota Tangerang, pasangan Arief-Sachrudin telah menyiapkan beberapa program.

“Semua program diunggulkan, mulai melakukan pembenahan kota, infrastruktur, tentu yang diprioritaskan membenahi SDM, kedua adalah infrastruktur, dan usaha terkait atasi kemacetan air bersih dan genangan,” ujar Arief di Kantor KPU Kota Tangerang, Rabu (25/7/2018).

Ia melanjutkan, pelantikan dirinya bersama Sachrudin akan dilakukan pada Bulan Maret 2019 berdasarkan surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sementara ini, pasangan tersebut sedang menghabiskan masa baktinya hingga 24 Desember 2018.

“Sudah susun visi misi program yang akan menjadi dokumen komitmen membangun lima tahun ke depan. Sekarang sudah mulai dipersiapkan program kajian,” terang Arief.**Baca juga: Arief-Sachrudin Ditetapkan Jadi Pasangan Calon Walikota Tangerang Terpilih.

Pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tersebut memperoleh sebanyak 609.428 suara atau 84,7 persen dari 1.027.522 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sedangkan, perolehan kotak kosong terdata 14,38 persen atau sebanyak 101.436 suara. (RAS)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang kembalikan seluruh berkas pencalonan legislatif atau DPRD kabupaten milik 16 partai politik yang terdaftar sebagai peserta Pemilu 2019 mendatang. Pengembalian berkas para calon legislatif ini terjadi akibat persyaratan para caleg yang kurang lengkap.

Kelengkapan administrasi yang mengganjal terjadi karena para caleg belum melegalisir ijazah, Surat keterangan Kelakuan Baik, Surat Keterangan Pengadilan dan administrasi lainnya.

Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Ali Zaenal mengatakan, dari 6 daerah pemilihan yang ada di Kabupaten Tangerang, nyaris semua calon memiliki kekurangan persyaratan administrasi.

“Sebagai gantinya, seluruh berkas kita kembalikan ke partai pengusung untuk dilakukan perbaikan. Dan kita beri waktu hingga 31 Juli 2018,” kata Zaenal, Selasa (24/7/2018).**Baca juga: Tingkat Partisipasi Pilkada Kabupaten Tangerang Belum Capai Target.

Selama masa perbaikan, lanjut Zaenal, seluruh partai politik dipersilahkan untuk berkonsultasi. Namun bilamana hingga tenggat waktu yang ada tidak melakukan perbaikan, maka KPU akan mencoret sebagai peserta pemilu atau dinyatakan tidak memenuhi syarat. (rani)