Kabar6-Tugu kawasan Pusat Pemerintahan (Puspemprov) Banten kondisinya sebagian rusak.

Belum diketahui penyebabnya, yang membuat pada bagian atas tugu yang berada tepat di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) itu menjadi rusak.

Kerusakan tidak hanya terjadi di satu titik, namun tersebar. Sejumlah tugu dindeoan KP3B sebagian kondisinya rusak diatasnya dan masih dibiarkan hingga sekarang.

Pantauan Kabar6.com, seperti di depan gerbang utama masuk, tengah dan tepat disamping gedung Aspirasi KP3B.

**Baca juga: Gubernur dan Dewan Banten Nilai Dindikbud Payah, Ini Jawaban Plt Kadindikbud.

Diduga kondisi tersebut sudah terjadi sejak beberapa pekan ini. Namun, belum ada perbaikan dari pihak terkait.

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Banten, Trias Utami belum bisa dimintai keterangannya, dihubungi melalui HP nya belum diangkat.(Den)

Kabar6-Plt Kepala Dinas Pendiikan dan Kebudayaan, M. Yusuf angkat bicara terkait anggapan Dindibdud Banten yang dibilang payah oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim dan dewan, Kamis (6/12/2019).

Menurutnya anggapan tersebut hanya pada persoalan pelaporan serapan anggaran di tahun 2019 saja yang menjadi sorotan, tidak sampai pada hal-hal yang dianggap luar biasa sehingga Dindikbud Banten dianggap benar-benar payah dalam menjalankan setiap program yang ada.

Dirinya mengaku sudah bekerja semaksimal mungkin dalam menjalankan setiap program dan pembangunan di Dindikbud Banten dengan sebaik mungkin, sesuai yang diharapkan sebelumnya.

“Cuma masalah laporan saja yang belum semuanya masuk, tidak ada yang lain,” terang Yusuf, kepada wartawan usai menghadiri rapat koordinasi komisi V DPRD Banten.

Terkait anggapan Dindikbud Banten dinilai tertutup kepada publik, Yusuf menjelaskan, karena kesibukan, sehingga dirinya tidak selalu bisa mengangkat semua telpon yang masuk.

Sampai-sampai, dirinya terpaksa harus menyerahkan HPnya kepada staf pribadinya agar bisa dipegang, apabila ada telpon masuk baru diserahkan kepada dirinya.

“Karena kesibukan aja, mungkin waktunya aja yang belum ketemu waktu telpon. HP juga di staf saya,” katanya.

Diberitakan sebelumya, setelah sebelumnya Gubernur Banten, Wahidin Halim yang mengatakan kinerja pada Dindikbud Banten payah, saat Pimpinan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Senin (2/12/2019) kemarin. Giliran wakil Ketua DPRD Banten, Nawasaid Dimyati Natakusuma mengatakan kinerja Dindikbud Banten memang payah.

Menurut Nawa, hal itu terlihat dari capaian kinerja di Dindikbud Banten yang belum mampu untuk melaksanakan secara paripurna dari setiap program yang sebelumnya telah direncanakan pemerintah, soal serapan anggaran juga dinilai masih lambat, jelang pergantian akhir tahun ini.

Menurutnya, ketetapan APBD merupakan hasil kesepakatan bersama antara Gubernur dan dewan yang semestinya bisa dilaksanakan dengan baik oleh OPD teknis. Namun, kenyataannya, sampai saat ini masih banyak yang belum tercapai.

“Memang payah. Apa yang dikatakan Gubernu memang sesuai,” kata Nawa .

Padahal, kata Nawa, pendidikan merupakan sektor penting dalam mewujudkan RPJMD Banten, dan harus dilaksanakan semaksimal mungkin.

Menurutnya, seiring dengan peningkatan pendapatan yang diterima pegawai di Dindikbud Banten, seharusnya bisa dibarengi dengan capaian yang diperoleh. “Kan kesejahterannya sudah ditingkatkan, harus dibarengi dengan etos kerja yang baik,” katanya.

Senada anggota Komisi V DPRD Banten, Furtasan Ali Yusuf (Fay) yang mengaku kesulitan menghubungi Plt Kepala Dindikbud Banten, saat ingin berkomunikasi membahas soal pendidikan di Banten, meski sebelumnya pernah bertukar nomor telpon.

“Iya ini pak Plt, kebetulan hadir, kalau saya suka menghubungi itu sulit,” keluh pria yang akrab dengan nama sapaan Fay tersebut.

**Baca juga: Dindikbud Banten Tertutup, Dewan Aja Gak Dorespon Apalagi Masyarakat.

Menurutnya, dengan jabatan sementara sebagai Kadis Dindikbud, yang tidak mendapatkan tunjangan jabatan dari pemerintah, Plt kadis Dindikbud hendaknya bisa bersikap sebagai seorang pimpinan di Dinas yang dipimpin.

“Jangan mentang-mentang Plt itu pejabat lilahitaala atau pejabat lake tunjangane jadi gak angkat,” gerutunya sambil berseloroh.

Sambung Fay, pihaknya mengkritisi keterbukanan Dindikbud Banten, jangan sampai masyarakat kesulitan untuk mengakses program yang sebelumbmnya pernah dibuat oleh pemerintah.

“Kalau Dewannya aja kesulitan, gimana masyarakat,” tandasnya.(Den)

Kabar6-Keluhan datang dari anggota Komisi V DPRD Banten, Furtasan Ali Yusuf (Fay) saat rapat koordinasi antara Komisi V DPRD Banten dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Kamis (5/12/2019).

Furtasan mengaku kerap kesulitan menghubungi Plt Kepala Dindikbud Banten, meski sebelumnya pernah saling bertukar nomor telpon.

“Iya ini pak Plt, kebetulan hadir, kalau saya suka menghubungi itu sulit,” keluh pria yang akrab dengan nama sapaan Fay tersebut.

Menurutnya, dengan jabatan sementara sebagai Kadis Dindikbud, yang tidak mendapatkan tunjangan jabatan dari pemerintah, Plt kadis Dindikbud hendaknya bisa bersikap sebagai seorang pimpinan di Dinas yang dipimpin.

**Baca juga: Setelah Gubernur, Giliran Dewan Banten Bilang Dindikbud Payah.

“Jangan mentang-mentang Plt itu pejabat lilahitaala atau pejabat lake tunjangane jadi gak angkat,” gerutunya sambil berseloroh.

Sambung Fay, pihaknya mengkritisi keterbukanan Dindikbud Banten, jangan sampai masyarakat kesulitan untuk mengakses program yang sebelumbmnya pernah dibuat oleh pemerintah.(Den)

Kabar6-Setelah sebelumnya Gubernur Banten, Wahidin Halim pernah mengatakan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten payah, pada saat Pimpinan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Senin (2/12/2019) kemarin.

Kini giliran DPRD Banten yang mengatakan kinerja Dindikbud Banten payah.

Wakil Ketua DPRD Banten, Nawasaid Dimyati Natakusuma mengatakan, apa yang dikatakan Gubernur terhadap kinerja Dindikbud Banten sudah tepat yang menilai kinerja Dindikbud Banten payah.

Hal itu terlihat dari capaian kinerja Dindikbud Banten yang belum mampu melaksanakan secara paripurna dari setiap program pemerintah yang telah dianggarakan.

Menurutnya, ketetapan APBD merupakan hasil kesepakatan bersama antara Gubernur dan dewan yang seharusnya bisa dilaksanakan dengan baik oleh OPD teknis. Namun, kenyataannya, sampai saat ini masih banyak yang belum tercapai.

“Memang payah. Apa yang dikatakan Gubernu memang sesuai,” kata Nawa , Kamis (5/12/2019).

Padahal, kata Nawa, pendidikan merupakan sektor penting dalam mewujudkan RPJMD Banten, dan harus dilaksanakan semaksimal mungkin.

Menurutnya, seiring dengan peningkatan pendapatan yang diterima pegawai di Dindikbud Banten, seharusnya bisa dibarengi dengan capaian yang diperoleh. “Kan kesejahterannya sudah ditingkatkan, harus dibarengi dengan etos kerja yang baik,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Dindikbud Banten untuk mencarikan jalan keluar atas semua permasalahan yang terjadi untuk dicarikan dicarikan solusinya.

“Kedepan komisi V juga akan sering-sering menanyakannya terkait masalah-masalah yang terjadi,” katanya.

**Baca juga: Tatu Dukung Airlangga Maju Lagi, Andika Pastikan Golkar Banten Satu Suara.

Menurur Nawa, pembangunan suatu daerah akan terlihat dari pembangunannya pada sektor pendidikannya.

Menurutnya, kejadian silih bergantinya pucuk pimpinan di Dindikbud Banten bukan alasan. “Karena kejadiannya sudah terjadi sebelum-sbelumnya,” katanya.(Den)

Kabar6–Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah secara resmi menerima pertanggung jawaban Ketua DPP Golkar Airlangga Hartarto. Penerimaan tersebut dilakukan Tatu saat menyampaikan pandangan umum DPD Golkar Banten atas pertanggungjawaban Erlangga dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar ke-X di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menyikapi hal tersebut Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Banten DPP Golkar Andika Hazrumy mengaku mendukung langkah Tatu dan menjamin sikap partai Golkar di Banten akan satu suara dengan Tatu. “Kami di Banten secara prinsip memang sangat mendukung kepemimpinan Pak Erlangga,” kata Andika di sela-sela munas.

Andika memaparkan Airlangga dinilai telah berhasil mempertahankan partai untuk tidak terpecah dan mengalami penurunan perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu 2019 lalu. Andika juga menilai, Airlangga adalah sosok yang tepat memimpin kembali Golkar dalam lima tahun ke depan, karena pengalaman keberhasilannya pada periode sebelumnya.

“Mempertahankan perolehan suara nomor dua nasional itu tidak mudah di tengah kepungan persoalan politik selama ini. Banyak partai lain bahkan terdegradasi, tapi Golkar tetap tegak berdiri,” kata Andika.

Lebih jauh Andika meyakini Golkar di bawah Airlangga dalam 5 tahun ke depan akan lebih besar lagi. Bukan tidak mungkin, kata Andika, di pemilu yang akan datang Golkar mengusung calon presiden dan memenangkannya.

“Tapi syaratnya Pak Airlangga harus berkeringat dulu menaikkan perolehan suara partai supaya menjadi pemenang pemilu. Ini agar upaya memenangkan pilres juga bisa terlaksana,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mendorong Airlangga Hartarto untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2024. Menurut Aburizal, jika Airlangga hendak menjadi Ketua Umum Golkar, ia harus bisa menjadi capres pada pemilu mendatang. Hal itu disampaikan Aburizal saat menyampaikan pandangannya sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar dalam munas.

**Baca juga: Arus Natal dan Tahun Baru, Dishub Banten Terapkan Sistem Informasi Data.

Aburizal mengatakan soal dirinya yang pernah mencoba untuk menjadi calon presiden tetapi tak berhasil. Oleh karenanya, ia meminta Airlangga tidak mengulangi kegagalannya itu dengan menjadi calon presiden. Menurut Aburizal, jika kelak Airlangga berhasil menjadi capres, derajat dan martabat Golkar akan terangkat.

Sementara itu, airlangga sendiri mengaku ingin terlebih dahulu menyelesaikan Musyawarah Nasional Golkar tahun ini saat ditanya pendapatnya mengenai sejumlah pihak yang mendorongnya maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2024. Di sisi lain, Airlangga mengungkapkan bahwa tugas ketua umum Golkar selalu berat. (Den)

Kabar6-Dinas Perhubungan Banten akan menerapkan sistem informasi data arus lalulintas (SIDL) menghadapi arus libur Natal dan Tahun Baru (Nataru)

Kepala Dishub Banten, Tri Nurtopo mengatakan, penggunaan sistem SIDL merupakan solusi untuk mengatasi kepadatan di kawasan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. “Akhir tahun ini kita terapkan. Terutama menjelang Natal dan tahun baru,” ujarnya Rabu 4/12/2019.

Nurtopo mengatakan sistem tersebut juga terintegrasi dengan PT MMS Astra Infra Toll Road dan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) serta PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP). Dia menjelaskan, sistem ini juga nanti akan berisi data tentang jadwal kapal atau trip, yang nanti akan disesuaikan dengan kondisi arus lalulintas pada saat Nataru.

Menurutnya, penerapan sistem SIDL merupakan hasil dari evaluasi kepadatan angkutan pada momen Lebaran 2019 di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Kota Cilegon. Dari data yang ada, kepadatan antrean menuju pelabuhan cukup panjang.

“Kalau kita bandingkan data lebaran 2018 ekor antrean mencapai KM 94 Tol Tangerang-Merak, dengan waktu tunggu 4 jam 20 menit. Sedangkan pada 2019 ekor antrean sampai KM 91 dengan waktu tunggu 5 jam 18 menit. Oleh karena itu makanya kita evaluasi,” jelasnya.

Padahal, kata Tri, pihaknya sudah memberikan surat edaran pembatasan operasional angkutan barang. “Tapi kenyataannya ekor antrean masih panjang,” katanya.

**Baca juga: Dishub Banten Akan Terapkan Sistem Informasi Data Arus Jelang Nataru.

Dengan adanya sistem tersebut, Tri berharap, dapat memperkecil antrean kendaraan yang menuju pelabuhan.

“Makanya kita coba. Kemarin-kemarin kan kita coba pembatasan operasional angkutan barang, lalu himbauan pengaturan lalulintas yang dikenal ganjil genap itu masih seperti ini. Nanti sistem ini akan menggunakan (data) yang ada. Jadi real time (waktu nyata) data dari MMS dan survey yang ada di lapangan,” ujarnya.(Den)

Kabar6-Ketua Bawaslu Banten, Didih M Sudih mengatakan petahana atau inkumbe yang mencalonkan diri dalam Pilkada serentak Banten 2020 mendatang dilarang menggunakan kewenangannya yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain. “Termasuk melakukan mutasi dan rotasi ASN selambat-lambatnya enam bulan jelang Pilkada 2020,” ujarnya Rabu (4/12/2019).

Pengamat Politik dari Untirta Suwaib Amiruddin menilai, aturan yang diterapkan dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 sudah tepat. Sebab, pertarungan di pilkada harus dilakukan secara adil tanpa ada satu pun pihak yang diuntungkan oleh sebuah kekuasaan. “Saya setuju aturan itu,” katanya.

**Baca juga: Tatu Dukung Airlangga Maju Lagi, Andika Pastikan Golkar Banten Satu Suara.

Menurut Suwaib, ada 3 potensi yang bisa terjadi kalau petahana memutasi dengan waktu yang berdekatan dengan pilkada. Pertama, petahana akan menggiring birokrasi untuk menjadi timses (tim sukses). Kedua, petahana bisa memanfaatkan anggaran untuk dimainkan. Ketiga, petahana akan memperoleh keuntungan terkait penggiringan birokrasi sampai tingkat desa/kelurahan.

“Sanksi yang diberikan pun sudah sangat tepat dan memang sudah selayaknya diberhentikan (pencalonannya),” tuturnya.(Den)

Kabar6–Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah secara resmi menerima pertanggungjawaban Ketua DPP Golkar Airlangga Hartarto.

Penerimaan tersebut dilakukan Tatu saat menyampaikan pandangan umum DPD Golkar Banten atas pertanggungjawaban Erlangga dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar ke-X di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menyikapi hal tersebut, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Banten DPP Golkar, Andika Hazrumy mengaku, mendukung langkah Tatu dan menjamin sikap partai Golkar di Banten akan satu suara dengan Tatu.

“Kami di Banten secara prinsip memang sangat mendukung kepemimpinan Pak Erlangga,” kata Andika di sela-sela Munas.

Andika memaparkan, Airlangga telah berhasil mempertahankan partai untuk tidak terpecah dan mengalami penurunan perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu 2019 lalu.

Andika juga menilai, Airlangga adalah sosok yang tepat memimpin kembali Golkar dalam lima tahun ke depan, karena pengalaman keberhasilannya pada periode sebelumnya.

“Mempertahankan perolehan suara nomor dua nasional itu tidak mudah di tengah kepungan persoalan politik selama ini. Banyak partai lain bahkan terdegradasi, tapi Golkar tetap tegak berdiri,” kata Andika.

Lebih jauh, Andika meyakini Golkar di bawah Airlangga dalam 5 tahun ke depan akan lebih besar lagi. Bukan tidak mungkin, kata Andika, di pemilu yang akan datang Golkar mengusung calon presiden dan memenangkannya.

“Tapi syaratnya Pak Airlangga harus berkeringat dulu menaikkan perolehan suara partai supaya menjadi pemenang pemilu. Ini agar upaya memenangkan Pilres juga bisa terlaksana,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mendorong Airlangga Hartarto untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2024.

Menurut Aburizal, jika Airlangga hendak menjadi Ketua Umum Golkar, ia harus bisa menjadi capres pada pemilu mendatang. Hal itu disampaikan Aburizal saat menyampaikan pandangannya sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar dalam munas.

Aburizal mengatakan soal dirinya yang pernah mencoba untuk menjadi calon Presiden tetapi tak berhasil. Oleh karenanya, ia meminta Airlangga tidak mengulangi kegagalannya itu dengan menjadi calon presiden.

Menurut Aburizal, jika kelak Airlangga berhasil menjadi capres, derajat dan martabat Golkar akan terangkat.

Sementara itu, airlangga sendiri mengaku ingin terlebih dahulu menyelesaikan Musyawarah Nasional Golkar tahun ini.**Baca juga: Pilkada Banten 2020, Petahana Dilarang Mutasi Pejabat.

Saat ditanya pendapatnya mengenai sejumlah pihak yang mendorongnya maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2024. Di sisi lain, Airlangga mengungkapkan bahwa tugas Ketua Umum Golkar selalu berat.(Den)

Kabar6-Dinas Perhubungan (Dishub) Banten akan menerapkan Sistem Informasi Data Arus Lalu lintas (SIDL).

Hal itu dilakukan untuk mengurai kemacetan pada momen liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kepala Dishub Banten, Tri Nurtopo mengatakan, penggunaan sistem SIDL merupakan solusi untuk mengatasi kepadatan di kawasan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon.

Sistem tersebut juga terintegrasi dengan PT MMS Astra Infra Toll Road dan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) serta PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).

“Akhir tahun ini kita terapkan. Terutama menjelang Natal dan tahun baru. Sistem ini juga nanti akan berisi data tentang jadwal kapal atau trip, yang nanti akan disesuaikan dengan kondisi arus lalulintas pada saat itu,” kata Tri, kepada wartawan, Rabu (4/12/2019).

Menurutnya, penerapan sistem SIDL merupakan hasil dari evaluasi kepadatan angkutan pada momen Lebaran 2019 di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Kota Cilegon. Dari data yang ada, kepadatan antrean menuju pelabuhan cukup panjang.

“Kalau kita bandingkan data lebaran 2018 ekor antrean mencapai KM 94 Tol Tangerang-Merak, dengan waktu tunggu 4 jam 20 menit. Sedangkan pada 2019 ekor antrean sampai KM 91 dengan waktu tunggu 5 jam 18 menit. Oleh karena itu makanya kita evaluasi,” jelasnya.

Padahal, kata Tri, pihaknya sudah memberikan surat edaran pembatasan operasional angkutan barang. “Tapi kenyataannya ekor antrean masih panjang,” katanya.

Dengan adanya sistem tersebut, Tri berharap, dapat memperkecil antrean kendaraan yang menuju pelabuhan.**Baca juga: Satlantas Polres Cilegon, Cek Kesiapan Operasi Lilin dan Libur Nataru.

“Makanya kita coba. Kemarin-kemarin kan kita coba pembatasan operasional angkutan barang, lalu imbauan pengaturan lalu lintas yang dikenal ganjil genap itu masih seperti ini. Nanti sistem ini akan menggunakan (data) yang ada. Jadi real time (waktu nyata) data dari MMS dan survey yang ada di lapangan,” ujarnya.(Den)

Kabar6-Ketua Bawaslu Banten, Didih M Sudih mengatakan, selain dilarang melalukan mutasi dan rotasi ASN selambat-lambatnya enam bulan jelang Pilkada Serentak 2020.

Calon petahana yang berasal dari kepala dan wakil kepala daerah di empat desk Pilkada Banten juga dilarang menggunakan kewenangannya yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain.

“Dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih,” terang Didih, kepada wartawan, Rabu (4/12/2019).

Pengamat Politik dari Untirta Suwaib Amiruddin menilai, aturan yang diterapkan dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 sudah tepat. Sebab, pertarungan di pilkada harus dilakukan secara adil tanpa ada satu pun pihak yang diuntungkan oleh sebuah kekuasaan.**Baca juga: Pilkada Banten 2020, Petahana Dilarang Mutasi Pejabat.

“Saya setuju aturan itu. Ada 3 potensi yang bisa terjadi kalau petahana memutasi dengan waktu yang berdekatan dengan pilkada. Pertama, petahana akan menggiring birokrasi untuk menjadi timses (tim sukses). Kedua, petahana bisa memanfaatkan anggaran untuk dimainkan. Ketiga, petahana akan memperoleh keuntungan terkait penggiringan birokrasi sampai tingkat desa/kelurahan. Sanksi yang diberikan pun sudah sangat tepat dan memang sudah selayaknya diberhentikan (pencalonannya),” tuturnya.(Den)