oleh

Gubernur dan Dewan Banten Nilai Dindikbud Payah, Ini Jawaban Plt Kadindikbud

Kabar6-Plt Kepala Dinas Pendiikan dan Kebudayaan, M. Yusuf angkat bicara terkait anggapan Dindibdud Banten yang dibilang payah oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim dan dewan, Kamis (6/12/2019).

Menurutnya anggapan tersebut hanya pada persoalan pelaporan serapan anggaran di tahun 2019 saja yang menjadi sorotan, tidak sampai pada hal-hal yang dianggap luar biasa sehingga Dindikbud Banten dianggap benar-benar payah dalam menjalankan setiap program yang ada.

Dirinya mengaku sudah bekerja semaksimal mungkin dalam menjalankan setiap program dan pembangunan di Dindikbud Banten dengan sebaik mungkin, sesuai yang diharapkan sebelumnya.

“Cuma masalah laporan saja yang belum semuanya masuk, tidak ada yang lain,” terang Yusuf, kepada wartawan usai menghadiri rapat koordinasi komisi V DPRD Banten.

Terkait anggapan Dindikbud Banten dinilai tertutup kepada publik, Yusuf menjelaskan, karena kesibukan, sehingga dirinya tidak selalu bisa mengangkat semua telpon yang masuk.

Sampai-sampai, dirinya terpaksa harus menyerahkan HPnya kepada staf pribadinya agar bisa dipegang, apabila ada telpon masuk baru diserahkan kepada dirinya.

“Karena kesibukan aja, mungkin waktunya aja yang belum ketemu waktu telpon. HP juga di staf saya,” katanya.

Diberitakan sebelumya, setelah sebelumnya Gubernur Banten, Wahidin Halim yang mengatakan kinerja pada Dindikbud Banten payah, saat Pimpinan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Senin (2/12/2019) kemarin. Giliran wakil Ketua DPRD Banten, Nawasaid Dimyati Natakusuma mengatakan kinerja Dindikbud Banten memang payah.

Menurut Nawa, hal itu terlihat dari capaian kinerja di Dindikbud Banten yang belum mampu untuk melaksanakan secara paripurna dari setiap program yang sebelumnya telah direncanakan pemerintah, soal serapan anggaran juga dinilai masih lambat, jelang pergantian akhir tahun ini.

Menurutnya, ketetapan APBD merupakan hasil kesepakatan bersama antara Gubernur dan dewan yang semestinya bisa dilaksanakan dengan baik oleh OPD teknis. Namun, kenyataannya, sampai saat ini masih banyak yang belum tercapai.

“Memang payah. Apa yang dikatakan Gubernu memang sesuai,” kata Nawa .

Padahal, kata Nawa, pendidikan merupakan sektor penting dalam mewujudkan RPJMD Banten, dan harus dilaksanakan semaksimal mungkin.

Menurutnya, seiring dengan peningkatan pendapatan yang diterima pegawai di Dindikbud Banten, seharusnya bisa dibarengi dengan capaian yang diperoleh. “Kan kesejahterannya sudah ditingkatkan, harus dibarengi dengan etos kerja yang baik,” katanya.

Senada anggota Komisi V DPRD Banten, Furtasan Ali Yusuf (Fay) yang mengaku kesulitan menghubungi Plt Kepala Dindikbud Banten, saat ingin berkomunikasi membahas soal pendidikan di Banten, meski sebelumnya pernah bertukar nomor telpon.

“Iya ini pak Plt, kebetulan hadir, kalau saya suka menghubungi itu sulit,” keluh pria yang akrab dengan nama sapaan Fay tersebut.

**Baca juga: Dindikbud Banten Tertutup, Dewan Aja Gak Dorespon Apalagi Masyarakat.

Menurutnya, dengan jabatan sementara sebagai Kadis Dindikbud, yang tidak mendapatkan tunjangan jabatan dari pemerintah, Plt kadis Dindikbud hendaknya bisa bersikap sebagai seorang pimpinan di Dinas yang dipimpin.

“Jangan mentang-mentang Plt itu pejabat lilahitaala atau pejabat lake tunjangane jadi gak angkat,” gerutunya sambil berseloroh.

Sambung Fay, pihaknya mengkritisi keterbukanan Dindikbud Banten, jangan sampai masyarakat kesulitan untuk mengakses program yang sebelumbmnya pernah dibuat oleh pemerintah.

“Kalau Dewannya aja kesulitan, gimana masyarakat,” tandasnya.(Den)

Berita Terbaru