Kabar6-Tingginya harga pembebasan lahan di daerah Tangetang Raya, khususnya untuk wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) membuat proyek pelebaran jalan milik Provinsi Banten menjadi terganggu.

Padahal, proyek pelebaran jalan tersebut untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya pengguna jalan dalam mengurai kemacetan yang selama ini kerap terjadi, akibat penumpukan kendaraan yang terjadi.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Provinsi Banten, Robby Cahyadi mengatakan, berdasarkan daerahnya, kebutuhan pembangunan jalan antara daerah satu dengan lainnya di Provinsi Banten itu berbeda-beda.

Menurutnya, untuk ruas jalan di wilayah perkotaan, masyarakat akan lebih membutuhkan pembangunan jalan dengan sistem dilebarkan.

Sedangkan untuk wilayah Kabupaten, sambung Robby, masyarakat membutuhkan jalan yang sampai pada kondisi mulus.

Atas perbedaan kebutuhan tersebut, kata Robby, pihaknya harus bisa membedakannya sesuai dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing.

Namun yang jadi masalahnya, kata Robby, untuk melakukan proses pembebasan lahan di daerah perkotaan, pastinya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, tidak jarang anggaran pembebasan lahan justeru jauh lebih besar dibandingkan dengan pembangunan fisiknya.

Akibatnya, pembangunan dan pelebran jalan di wilayah perkotaan menjadi terhambat dan terganggu.**Baca juga: Empat Kadis Banten Disidang Oleh Evaluatornya Dari LAN, Kenapa?.

“Seperti di Kota Tangsel. Itu minimal Rp 5 juta permeternya, untuk satu ruas, pembebasan bisa mencapai puluhan miliar, yang kalau dialokasikan ke daerah lain itu bisa mencapai puluhan kilometer. Ini mah baru untuk lahannya saja tidak cukup,”katanya, kemarin.

Menurutnya, apabila hal itu dipaksakan, alokasi anggaran yang ada di DPUPR Banten akan habis semuanya, hanya untuk mengurusi pembebasan lahan.(Den)

Kabar6-Empat Kepala Dinas (Kadis) dilingkungan Pemprov Banten disidang oleh masing-masing evaluatornya dari LAN dengan didampingi oleh masing-masing pendidiknya yakni dari BPSDMD Banten, Rabu (13/11/2019).

Keempat kepala dinas tersebut adalah Kepala Dinas Pariwisata Eneng Nurcahyati, Kepala Dinas Sosial Nurhana, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Enong Suhaeti dan Kepala Dinas Perhubungan Tri Sutjipto.

Hal itu untuk mendukung proyek perubahan yang diajukan sejumlah kepala dinas Pemprov Banten dalam menjalani pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Badan Pendidikan SDM Daerah Pemprov Banten beberapa bulan terakhir ini.

Adapun proyek perubahan para kepala dinas tersebut masing-masing adalah Eneng mengajukan terkait pengembangan pariwisata melalui optimalisasi platform digital dan kerjasama dengan stakholder pariwisata lain, dan Nurhana mengajukan penggunaan platform digital untuk mengukur efektivitas program bantuan sosial Jamsosratu.

Berikutnya, Enong mengajukan pemberdayaan desa melalui pembentukan Bumdes, dan Tri mengajukan pengaturan lalu lintas di Pelabuhan Merak berbasis platform digital.

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengaku, sangat mendukung sangat mendukung proyek perubahan yang diajukan sejumlah kepala dinas Pemprov Banten dalam menjalani pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Badan Pendidikan SDM Daerah Pemprov Banten beberapa bulan terakhir ini.

Dukungan tersebut disampaikan Andika dalam sidang proyek perubahan 4 kepala dinas dimana dirinya menjadi mentor.

“Jelas sekali saya concern dengan proyek perubahan kepala dinas ini. Bisa dilihat sejak awal saya sangat mendukung dengan selalu menghadiri semua tahapan yang harus dilalui para kepala dinas dalam pengajuan proyek perubahan ini,” kata Andika.

Dukungan yang diberikannya itu, kata Andika, tidak terlepas dari keinginan untuk memajukan daerah melalui optimalisasi perangkat birokrasi.

Andika memandang proyek pengajuan para kepala dinas yang dimentorinya sesuai dengan visi-misi Gubernur-Wakil Gubernur Banten, yakni memajukan daerah dan mensejahterakan rakyat Banten.

Andika mencontohkan, proyek perubahan yang diajukan Eneng diyakininya akan menggenjot pendapatan daerah melalui sektor pariwisata.

Di sisi lain, pemberdayaan perekonomian warga juga akan terjadi dengan semakin banyaknya destinasi pariwisata yang bisa dikembangkan.

Senada dengan Eneng, kata Andika, yang diajukan Enong pun sangat relevan dengan upaya pemprov memajukan daerah berbasis pemberdayaan desa.

Terkait proyek perubahan yang diajukan Nurhana, Andika mengatakan, jamsosratu sudah terbutkti bermanfaat bagi warga miskin sebagai jaring pengaman sosial.

Dengan digunakannya platform digital sebagai sarana monitoring efektivitas dana bansos tersebut, Andika yakin, program Jamsosratu akan semakin dirasakan manfaatnya.

“Dengan platform digital tersebut, kita nanti bisa menaikkan taraf kegunaan dari dana bansos tersebut. Misalnya kita jadi bisa tahu yang mana yang sudah seharusnya tidak menerima lagi karena sudah tidak perlu dibantu. Nah, maka dananya akan dialihkan kepada warga miskin lainnya,” paparnya.

Demikian juga dengan proyek perubahan yang diajukan Tri, kata Andika, banten sebagai jalur utama perlintasan Pulau Jawa dari dan ke Sumatera kerap mengalami permasalahan kemacetan yang menjadi sorotan Nasional, seperti saat musim mudik Lebaran dan liburan panjang akhir tahun.

“Dengan pengaturan lalu lintas menggunakan platform digital, kemacetan yang seperti sudah tak bisa dielakkan setiap tahunnya itu akan terurai, dan masyarakat pun mendapatkan haknya atas lalu lintas yang lancar,” ujarnya.

Untuk diketahui, proyek perubahan ini adalah tahapan akhir dari Diklatpim 2 yang harus diikuti oleh para pejabat pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah).**Baca juga: Hujan Lebat dan Angin Kencang Tumbangkan Pepohonan dan Tiang di Pemprov Banten.

Proyek perubahan bukan hanya sebagai syarat kelulusan mereka dalam mengikuti pendidikan. Lebih dari itu, proyek perubahan harus diaplikasikan ke dalam kebijakan dan program riil dimana mereka bekerja memimpin OPD.(Den)

Kabar6-Selain menyebabkan banyak pohon dan tiang-tiang antena roboh, hujan Lebat di Kota yang terjadi Serang, Rabu (13/11/2019) juga menyebabkan jaringan Provider menjadi terganggu, bahkan sempat sampai terputus.

Khususnya pengguna jaringan XL dan Telkomsel.

Seperti dikatan pengguna jaringan XL, Lutfi, kata dia, pasca hujan lebat yang mengguyur sejumlah di daerah di Kota Serang hari ini, membuat aktivitas kesehariannya menjadi terganggung.

Kegiatannya yang biasa menggunakan alat komunikasi email menjadi terhambat akibat jaringan internet yang ia gunakan menjadi timbul tenggelam.

“Sinyalnya kadang hilang, kadang muncul. Gak bisa telpon dan kirim email jadinya,” katanya.**Baca juga: Hujan Lebat dan Angin Kencang Tumbangkan Pepohonan dan Tiang di Pemprov Banten.

Serupa dialami Rosyid yang menggunakan jaringan Telkomsel, kata dia, kejadian gangguan sinyal dan jaringan data internetnya terjadi hampir satu jam lebih, pasca hujan lebat mengguyur sejumlah daerah di kota Serang.(Den)

Kabar6-Kawasan Kota Serang sekitar pukul 13.20 WIB dilanda hujan, angin, dan petir. Beberapa kawasan dilanda kerusakan akibat hujan yang pertama di Kota Serang itu. Kawasann pemukiman penduduk di Miyabon, jl Raya Petir hingga Boru terdampak oleh hujan angin, Rabu (13/11/2019).

Akibatnya, Jalan Raya Syech Nawawi Al Bantani mengalami kemacetan dua arah dari Palima hingga perempatan Boru akibat pohon tumbang di badan jalan.

Di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) pepohonan, tiang listrik, baliho dan tiang antene rubuh. Jaringan listrik dan telekomunikasi sempat mengalami pemadaman sesaat.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo) Provinsi Banten, Komari menjelaskan, hujan deras di sekitar KP3B terjadi sekitar pukul 13.00 WIB.

Pada awalnya, tanda-tanda hujan deras sudah terlihat sejak 12.30 WIB berupa cuaca mendung dan gemuruh angin disertai kilat. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB terjadi hujan lebat diserati angin kencang.

“Akibatnya, pohon-pohon, beberapa mobil tertimpa pohon, kaca gedung, tiang listrik, baliho, dan tiang antene rubuh,” kata Komari.

Lanjut Komari, sesaat setelah hujan reda, pihaknya memutuskan untuk meninjau gedung-gedung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Arean KP3B, hampir di setiap gedung OPD terdapat pohon tumbang yang menimpa pagar, areal parkir atau gedung. Di gedung Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo terdapat antene tumbang.

Selain di areal KP3B, Gedung Komisi Informasi Provinsi Banten di daerah Cipocok Jaya mengalami nasib serupa.

**Baca juga: Bang Ben Pulangkan Formulir Pendaftaran Ke Gerindra, Dorong SDM Tangsel Kedepan.

Petugas dari BPBD, PUPR, Satpol PP, Perkim, Kepolisian dibantu masyarakat menyingkirkan pohon tumbang dari badan jalan untuk mengurai kemacetan jalan serta membantu warga yang rumahnya terdampak hujan dan angin kencang.

Petugas OPD Provinsi Banten juga telah membersihkan dan merapikan lingkungan kerjanya di KP3B akibat terdampak hujan dan angin kencang.(Den)

Kabar6-Bakal Calon (Bacalon) Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengaku sudah menyiapkan sejumlah program yang nanti pada waktunya akan ditawarkan kepada masyarakat.

Demikian ditegaskan oleh Bang Ben biasa disapa saat menyerahkan Formulir pendaftaran ke Partai Gerindra di Gedung DPD Gerindra Banten, Rabu (13/11/2019).

“Kalau melihat kondisi eksisting Tangsel saat ini kita masih akan terus memberikan prioritas dan perhatian kepada sektor pendidikan sektor kesehatan dan sektor infrastrukur,” katanya.

Nantinya, kata Bang Ben bukan lagi fokus kepada fisik konstruksi tapi ke depan akan lebih banyak kepada kualitas terutama penekanan kepada pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Kalau sekarang masih fokus Infrastruktur karena memang kita masih belum punya infrastruktur yang memadai,” ujarnya.

Dikatakan Bang Ben jumlah penduduk Tangsel akan terus bertambah yang saat ini ada sekitar 1,6 juta penduduk dengan pertumbuhan penduduk sekitar 3,4 persen tentunya bisa diukur berapa jumlah pertambahan penduduk secara kuantitatif.

“Oleh karena itu seluruh program yang akan saya tawarkan adalah dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia yang jumlahnya akan terus meningkat,” ujarnya.

“Itu bagian dari program dan strategi saya yang akan saya tawarkan nanti ketika saya sudah menjadi calon sekarang kan posisinya masih menjadi bakal calon,” ujarnya.

**Baca juga: Sederet Caleg Gagal Ini Daftar Ke Gerindra Cari Peluang di Pilkada Banten 2020.

Sementara soal komitmen antikorupsi, Bang Ben mengaku sudah dibangun sejak awal pemerintahan bahkan sebetulnya sudah sejak berkiprah di PNS.

Oleh karena itu, dirinya berharap akan diusung oleh gerinda yang memiliki 8 kursi tentunya ini merupakan sebuah suara yang ingin diraih tapi sepenuhnya diserahka kepada kewenagan Partai.

“Prinsipnya saya sudah berkomunikasi dengan seluruh elemen partai. Saya sudah menyerahkan formulir di PDIP di PAN, PKB juga PPP dan Gerindra,” ujarnya.(Den)

Kabar6-Sederet nama-nama Caleg gagal Pemilu 2019 kemarin ini kembali mencari peruntungannya pada Pilkada Serentak di Provinsi Banten 2020 mendatang.

Mereka antara Masrori yang sebelumnya sempat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Banten, Wahyu Papat Caleg DPR RI, Toni Fathoni Mukson anggota DPRD Banten dan Najib Hanas anggota DPRD Banten.

Eki Baihaki Caleg gagal DPRD Kabupaten Serang juga nyalon jadi Bakal Calon Bupati Serang.

Hal itu terungkap saat penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pilkada 2020 dari Partai Gerindra yang dibuka mulai tanggal 1 sampai 15 November mendatang.

Sebelumnya, Wahyu Papat telah mengembalikan formulir pendaftarannya sebagai bakal calon Bupati Serang, Minggu (10/11/2019).

Masrori yang sudah mengambil formulir pendaftaran bakal calon Bupati Serang beberapa waktu lalu.

Dan hari ini, Rabu (13/11/2019), hadir dari Kabupaten Pandeglang, Toni Fathoni Mukson yang mencalonkan diri sebagai bakal Calon Bupati Pandeglang.

Terakhir Najib Hamas, yang informasinya hari juga akan mengembalikan formulir pendaftaran melalui penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Gerindra.

**Baca juga: Walikota Serang Blusukan Cek Percepatan Pembangunan Jalan Lingkungan 2019.

Ketua Desk Pilkada Kabupaten Serang, Kiwan Nuryadi mengatajan, sederet nama telah mendaftarkan dan mengembalikan formulir pendaftaran melalui penjaringan Partai Gerindra untuk Desk Pilkada kabupaten Serang.

Mereka antaranya, untuk posisi bakal calon Bupati datang dari Sulaiman Ridho, Tatu Chasanah, Abdul Latif, Lili Romli, Eki Baihaki, Wahyu Papat, Najib Hamas dan Masrori.

Sedangkan untuk posisi Wakil ada Sarjudin, Madroji dan Panji Titayasa.(Den)

Kabar6-Pelaksana teknis Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUP) Provinsi Banten, Robby Cahyadi mengatakan seluruh paket pekerjaan dilingkup DPUPR akan rampung pada Februari 2020. “Paling lambat Februari 2020 sudah ada pemenang tender semuanya,” ujarnya Selasa (12/11/2019).

Karena, kata Robby, sebelumnya lelang pengadaan barang dan jasa, khususnya di lingkup DPUPR Banten kerap dilelang ulang. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada pengurangan volume pekerjaan karena waktu pelaksanaanya yang semakin sempit menjelang akhir tahun anggaran.

“Saya dengan satgas BPKP sudah sepakat, di Desember ini agar semuanya sudah dilelangkan di ULP. Harapannya agar Februari 2020 nanti semua sudah kontrak,” kata Robby.

**Baca juga: 5.099 Warga Banten Terinveksi HIV, 403 Meninggal Karena AIDS.

Menurutnya, akibat lelang yang mengalami pengulangan tersebut berdampak pada waktu pelaksanaan di lapangannya menjadi berkurang.”Karena seharusnya kontraknya sudah bisa diawal tahun, akhirnya di bulan Juni. Ada yang sampai Agustus, karena lelangnya berulang-ulang.”

Namun demikian, Robby tidak bisa menjamin apakah dengan dilelangkannya seluruh proyek di DPUPR Banten lebih awal tersebut akan menghasilkan pemenang tender sesuai waktu yang diharapkan.(Den)

Kabar6-Jumlah penderita HIV/AIDS di Provinsi Banten terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Banten per Juli 2019 ini, sebanyak 5.099 orang terinfeksi HIV, 2.238 AIDS dan 403 meninggal.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan tingginya jumlah penderita HIV/AIDS di Banten merupakan pekerjaan rumah bersama. “Diperlukan sinergitas dari seluruh unsur dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS di Provinsi Banten,” ujar Andika yang juga Ketua pelaksana Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Provinsi Banten saat memimpin rapat koordinasi KPA Banten di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (12/11/2019).

Andika mengatakan sinergitas dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan umum pengendalian HIV AIDS yaitu pencapaian 3 zero yaitu zero infeksi HIV, zero kematian karena AIDS dan zero stigma dan diskriminasi di Provinsi Banten khususnya.

Menurut dia, pengendalian HIV/AIDS meliputi segi kebijakan, fasilitas layanan kesehatan, dan lembaga swadaya masyarakat yang terlibat sebagai mitra kerja KPA Provinsi Banten, juga harus berkolaborasi dan bekerjasama dalam rangka penanggulangan HIV AIDS di Provinsi.

Adapun sasaran 3 zero yaitu mencegah atau memutus penularan HIV baru, mencegah kematian akibat AIDS, serta menghilangkan atau menghapus stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Kata Andika, semua itu bermuara pada meningkatnya kualitas hidup ODHA.

“Dengan duduk bersama dan bekerja sama, diharapkan langkah dan tindakan yang nyata dalam menyelamatkan serta langkah nyata untuk menekan, mengendalikan HIV AIDS di Provinsi Banten melalui perencanaan penganggaran dan rencana kerja di OPD terkait yang terintegrasi serta berdampak pada sasaran program,” papar Andika.

Sekretaris I KPA Provinsi Banten Tabrani mengatakan, HIV AIDS dan IMS atau infeksi menular seksual merupakan satu penyakit yang terintegrasi.

**Baca juga: Gagal Melalui Anggaran Multiyears, 10 Tahun Pembangunan Jalan Puspemprov Banten Baru Beres.

Selain itu, kasus baru HIV AIDS dan IMS terus ditemukan setiap harinya serta prevalensi HIV AIDS dan IMS tinggi dan sangat rentan pada usia remaja dalam hal ini dewasa muda, dan saat ini sudah masuk pada phase epidemi gelombang 4 yakni Ibu Rumah Tangga.

Yang tidak kalah pentingnya, lanjut dia, masih adanya multitafsir Perpres 124 tahun 2016 tentang Komisi Penanggulangan AIDS, sehingga berdampak pada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten dan Kota vakum atau tidak aktif dan membubarkan diri. “Terkait itu, saat ini perlunya revitalisasi Kesekretariatan KPA Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak,” imbuhnya. (Den)

Kabar6-Pembangunan ruas jalan Pakupatan-Palima menuju Puspemprov Banten sampai saat ini belum semuanya rampung dikerjakan.

Padahal, pembangunan dan pelebarannya telah ditetapkan untuk dibangun sejak 2012 lalu, melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 2 tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Penganggaran Tahun Jamak senilai Rp1,11 triliun untuk sejumlah ruas jalan Provinsi Banten.

Namun akhirnya gagal terselesaikan karena pembebasan lahannya yang terganjal dan tidak melalui penetapan lokasi (penlok).

Pasca gagal diselesaikannya pembangunannya ruas jalan Pakupatan-Palima melalui anggaran multi years atau tahun jamak tahun 2012 lalu, kembali Pemprov Banten mengalokasikan pembangunannua melalui anggaran kontraktuil.

Targetnya, pembangunan dan pelebaran jalan Pakupatan-Palima selesai tahun 2022 mendatang.

Hal itu diakui Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Banten, Robby Cahyadi mengaku pembangunan jalan Pakupatan-Palima melalui anggaran tahun jamak sejak tahun 2012 lalu gagal selesai.

Kemudian, sambung Robby, pembangunanya dilanjutkan dengan anggaran kontraktuil secara berkelanjutan, yang ditargetkan akan rampung 2022 mendatang.

“Perda itu memang didalam klausulnya didukung juga finansial untuk pengadaan lahannya. Pengadaan lahannya waktu itu, harganya berubah dua kali lipat, sementara waktu terus berjalan,” katanya.

Akibatnya, kata dia, pelebarannya hanya sampai perempatan boru, tidak sampai STA akhir.

Kata dia, pembangunannya hanya sampai pada lahan sudah terbebaskan saja dulu, untuk selanjutnya dibangun dengan anggaran kontraktuil, sepertiyang saat ini terus dikerjakan DPUPR Banten.

“Waktu itu, akhirnya kontraknya hanya sampai Rp 90 miliar,” katanya.

Selain pembebasan lahan untuk pelebaran jalan Pakupatan-Palima dengan anggaran tahun jamak tahun 2012 kemarin, terdapat jalan lainnya yang terhambat, seperti Siliwangi (Tangsel) dan Hasyim Ashari (Kota Tangerang).

“Untuk pasang Teneng juga tidak sampai ujung, hanya 25 kilometer. Saketi-Malimping selesai,” katanya.

Kembali mengenai pelebaran ruas Jalan Pakupatan-Palima sendiri, kata Robby, pembebasan lahannya akan dilakukan per-seksi, untuk selanjutnya langsung dibangunkan fisiknya.

“Sekarang yang udah beres dari Pakupatan-Bogeg, kemudian tahun depan baru fisiknya. Nanti dari Bogeg-Polda Bante selesaikan dulu lahannya baru fiaiknya,” katanya.

Mengenai pelebarannya sendiri, sambung Robby, untuk dari arah Boru menuju Bogeg akan dilebarkan menjadi 25 meter dengan empat lajur.

“Sedangkan Boru-Palima itu delapan lajur,” tandasnya.**Baca juga: Kominfo Banten Fasilitasi Penyebaran Informasi Pembangunan Infrastruktur.

Diberitakan sebelumnya, Kabiro Infrastruktur dan SDA Banten, Nana Surya mengatakan, akibat proses pembebasan Jalan Pakupatan-Palima tidak melalui penetapan penlok, mengakibatkan pembangunan ruas jalan tersebut menjadi terkatung-katung kondisinya, akibat masih ada sebagian badan jalan yang belum dibebaskan tanahnya agar bisa dibangun secara menyeluruh.

“Pakupatan-Palima itu tidak melaui penlok, tidak melalui penetapan lokasi. Jadi akhirnya seperti itu,” kata Nana, kepada wartawan, kemarin.(Den)

Kabar6–Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Banten menggelar konferensi media, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Selasa (12/11/2019).

Kegiatan tersebut untuk memfasilitasi penyebaran informasi rencana dan pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur di lingkup Pemprov Banten.

Hadir sebagai pembicara Kepala Dinas Kominfo Komari, Plt Kepala Dinas PUPR Robby Cahyadi, dan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tyas Utami Amalia.

Kegiatan konferensi media yang diikuti wartawan yang biasa meliput di lingkup Pemprov Banten bekerja sama dengan Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten.

Kepala Dinas Kominfo Komari mengatakan, kegiatan konferensi media dimaksudkan untuk menyebarkan informasi pembangunan di Pemprov Banten.

“Sesuai dengan tupoksi, Kominfo berkewajiban menyebarkan informasi pembangunan di Pemprov Banten. Baik melalui media massa maupun melalui media lain yang dinilai dapat menyampaikan pesan pembangunan kepada masyarakat,” katanya.

Khusus pada konferensi media hari tersebut, kata Komari, Kominfo menggandeng Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kedua instansi tersebut difasilitasi untuk menyampaikan informasi pembangunan, baik yang sudah dan yang akan dilaksanakan.

Komari juga menyampaikan bahwa Pemprov Banten sudah memiliki aplikasi Jawara E-Gov. Melalui aplikasi itu, masyarakat dapat mengakses kegiatan pembangunan di lingkup Pemprov Banten.

**Baca juga: Konfrensi Media Bersama Pemprov Banten Dihujani Keluhan Keterbukaan Informasi Publik.

Sarana tersebut, kata Komari, juga akan memudahkan masyarakat untuk mengawasi jalannya pembangunan.

“Salah satu media yang kami gunakan untuk menyosialisasikan pembangunan adalah Jawara E-Gov. Masyarakat dapat mengakses informasi pembangunan melalui aplikasi tersebut,” ucapnya.

Sementara, Plt Kepala Dinas PUPR Robby Cahyadi memaparkan capaian-capaian pembangunan bidang infrastruktur jalan dan jembatan dan rencana pembangunan tahun 2020. Begitupun Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang banyak membicarakan pembangunan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.(Den)