Kabar6-Pencarian terhadap bos Wuling dan dua rekannya yang hilang saat menyelam di perairan Pulau Sangiang, resmi dihentikan pada Jumat (15/11/2019), setelah 13 hari pencarian.

Pencarian terhadap tiga WNA itu dilakukan melalui penyelaman, menggunakan kapal laut hingga helikopter.

Meski telah di bubarkan, namun pemantauan tetap dilakukan oleh Basarnas. Bahkan areal pemantauan diperluas, mulai dari Selat Sunda hingga pesisir Barat Sumatera yang sudah masuk kedalam Samudera Hindia.

“Penghentian ini sifat nya tidak mutlak, karena kita hanya mengembalikan dari satuan-satuan dari unsur potensi SAR, baik TNI, Polri maupun masyarakat yang terlibat,” kata Kepala Basarnas Banten, M.Zaenal Arifin, ditemui di Posko SAR Gabungan, di Dermaga 3 Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Jumat (15/11/2019).

Tiga penyelam WNA yang hilang bernama Qin Xue Tao dan Tian Yu, berkebangsaan Tiongkok. Kemudian satu korban lagi bernama Wan Bzng Yang berkebangsaan Singapura.

Perlu diketahui bahwa Qin Xue Tao sendiri menjabat sebagai Project Officer (PO) Manajer, di PT Wuling Motor Indonesia.

Satu jenazah ditemukan mengambang di perairan Lampung, tepatnya di perairan Kotodjawa, Bengkunat, Lampung, pada 11 November 2019.

Jenazah yang masih mengenakan pakaian selam itu, ditemukan mengambang oleh nelayan yang akan pulang usai mencari ikan.

Jenazah korban di evakuasi ke Puskesmas Bengkunat, Lampung, kemudian diterbangkan ke RS Polri menggunakan helikopter Basarnas, untuk dilakukan proses identifikasi dan otopsi.

“Tim SAR gabungan menemukan satu korban yang di duga dari ketiga WNA tersebut. Untuk kepastian kami juga masih menunggu dari identifikasi RS Polri, siapa sebetulnya korban yang ditemukan ini,” jelasnya.

Kantor Basarnas yang berada di pesisir Barat Sumatera, telah diperintahkan untuk tetap meningkatkan pemantauan di perairannya.

Jika menemukan tanda-tanda penyelam yang hilang, untuk segera dilaporkan kemudian operasi SAR dibuka kembali.

Beberapa kantor SAR yang berada di pesisir Barat Pulau Sumatera yang diberikan tugas untuk melakukan pemantauan di perairannya yakni, Basarnas Lampung, Bengkulu, Mentawai, Padang, Medan hingga Banda Aceh.**Baca juga: Selain Bos Wuling, Petinggi Huawei Ikut Menyelam di Perairan Sangiang.

“Sehingga pada saat ditemukan tanda-tanda ataupun korban tersebut sampai disana, bisa segera di informasikan. Sehingga operasi SAR bisa dibuka kembali,” terangnya.(Dhi)

Kabar6-Pengalaman Pilkada di Kota Serang tahun 2018 kemarin kembali disebut-sebut oleh sejumlah bakal calon Walikota/Bupati dan wakil yang ikut penjaringan pencalonan balon Bupati/Walikota dan wakilnya jelang Pilkada serentak di Provinsi Banten tahun 2020 yang akan datang.

Kejadian mantan Camat Serang, Safrudin yang sebelumnya juga menjabat sebagai camat Serang dan sekarang menjabat sebagai Walikota Serang yang baru tersebut, membuat sejumlah balon Pilkada Serentak di Provinsi Banten mencontoh kejadian tersebut.

Bahwa, tidak selamanya calon yang berasal dari bukan petahana pasti akan kalah, atau sebaliknya, petaha yang akan maju bisa dipastikan akan menang didaerah pemilihannya masing-masing.

Bergantung kepada pilihan masyarakat kepada calon dalam mewujudkan harapan masyarakat banyak setelah terpilih natinya.

Seperti dikatakan Balon Bupati Serang ini, Masrori mengaku optimis bisa menang pada Pilkada Kabupaten Serang 2020 mendatang apabila jadi diusung oleh partai Gerindra.

“Pesta demokrsi baiknya tidak yang mendominasi. Optimis menang melawan petaha,” katanya.

Untuk diketahui, Walikota Serang, Safrudin yang menjabat sekarang sebelumnya afalah seorang mantan Camat Serang, yang kemudian maju di Pilkada Kota Serang tahun 2018 kemarin, melawan petaha dan akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang.

Serupa oleh Balon Bupati Serang, Abdul Latif yang mengaku siap melawan petahana dan masih banyak balon Bupati dan Walikota lainnya.**Baca juga: Diwakilkan, Pendaftaran Irna dan Nabil Jayabaya di Gerindra Dengan Catatan.

Otimisme tersebut juga datang dari Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon. Dimana, sejumlah balon Bupati/Walikota dan wakil yang ikut penjaringan disejumlah daerah pada Pilkada serentak di Provinsi Banten 2020 mendatang optimis bisa menang melawan petahana di daerah pemilihannya masing-masing.(Den)

Kabar6-Hingga berakhirnya waktu pendaftaran dan pengembalian formulir di DPD Gerindra Banten untuk Desk Pilkada Kabupaten Pandeglang, Bakal Calon Bupati Pandeglang 2020, Irna Nurulita dan Nabil Jayabaya tak juga nampak batang hidungnya untuk mengembalikan formulir pendaftarannya sendiri melalui penjaringan Partai Gerindra di gedung DPD Partai Gerindra Banten, Kota Serang, Jumat (15/11/2019).

Padahal, waktu pengembalian formulir balon sebelumnya dimintakan agar bisa diantarkannya langsung oleh para balon yang ingin ikut proses penjaringan.

Ketua Desk Pilkada Kabupaten Pandeglang, Edi Junaedi mengatakan, untuk pengembalian formulir pendaftaran Irna Nurulita, kata dia, diantarkan perwakilannya, oleh Subagyo dan Encep.

Sedangkan untuk pengembalian formulir pendafataran Nabil Jayabaya, diantarkan oleh Agus Wisas (AW) yang sengaja datang sekaligus untuk mengembalikan formulir pencalonannya untuk posisi balon Bupati Pandeglang untuk desk Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020 nanti melalui penjaringan partai Gerindra.

“Irna formulirnya diantarkan oleh Subagyo dan Encep. Sesangkan untuk Nabil jayabaya diwakilkan oleh Agus Wisas, yang sekaligus datang untuk mengantarkan formulir pendaftarannya untuk posisi wakil,” terang Edi kepada Wartawan.

Akibatnya, pendaftaran keduanya itu harus mendapatkan catatan untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan Gerindra Banten dan pusat.**Baca juga: Daftar ke Gerindra, Putri Wapres Tak Dapat Perlakuan Istimewa

“Kita terima, tapi dengan catatan untuk kita sampaikan kepada pimpinan,” katanya.(Den)

Kabar6–Kepala LAN RI Adi Suryanto mengapresiasi Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy sebagai sosok kepala daerah yang mendukung perubahan pola kerja dan sudut pandang birokrasi.

“Saya secara pribadi juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Wagub karena sudah secara serius mau mendukung gerakan perubahan di birokrasi. Ini terbukti dengan berhasilnya Bu Eneng yang beliau mentori di PKN II kali ini menjadi peserta terbaik,” kata Adi melalui pres rilis yang dikeluarkan paksi turner Pemprov Banten, atas terpililihnya Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Banten Eneng Nurcahyati sebagai peserta terbaik dalam pelaksanaan Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negarav (LAN) RI di Badan Pendidikan SDM Daerah Pemprov Banten selama 4 bulan, Jumat (15/11/2019).

Diungkapkan Adi, apresiasi positif kepada Andika itu diberikan bukan tanpa alasan. Hal itu mengingat, tidak sedikit kepala daerah yang kurang memberikan dukungan kepada anak buahnya yang mengikuti PKN. Menurut Adi, kurangnya dukungan kepala daerah saat menjadi mentor anak buahnya dalam mengikuti PKN diduga karena dalam PKN para pejabat eselon II memang diminta melakukan perubahan-perubahan cara pandang dan pola kerja birokrasi yang tidak sedikit hal tersebut membuat kepala daerah merasa tidak nyaman.

Lebih jauh Adi mengucapkan selamat kepada Eneng yang berhasil keluar menjadi peserta terbaik pada PKN II kali ini. Kata Adi, proyek perubahan yang diajukan Eneng, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin agar sektor pariwisata mendapatkan prioritas untuk digali dan dikembangkan sebagai salah satu cara meningkatkan kesejahteraan warga dan kemajuan daerah-daerah di Indonesia.

Sementara itu Andika dalam sambutannya mengaku jika dukungan yang diberikannya kepada para anak buahnya dalam menjadi mentor di PKN II tersebut tidak terlerpas dari keinginan dirinya untuk melakukan terobossan-terobosan dalam upaya memenuhi visi-misi dirinya dan Gubernur Banten Wahidin Halim sebagai kepala daerah di Provinsi Banten.

“Jadi gak usah heran, pada saat Bu Eneng dan pejabat lainnya yang saya mentori diuji proyek perubahannya kemarin oleh para coach dan evaluator dari LAN dan BPSDMD, malah saya yang deg-degan. Khawatir mereka gak lulus,” kata Andika disambung dengan ucapan syukur karena akhirnya para pejabat eselon II pemprov Banten yang dimentorinya dalam kegiatan PKN II tersebut berhasil lulus dengan predikat memuaskan.

**Baca juga: Daftar ke Gerindra. Putri Wapres Tak Dapat Perlakuan Istimewa.

Untuk diketahui, dalam kegiatan PKN II tersebut, Pemprov Banten mengirimkan 11 pejabat eselon II pemimpin OPD (organisasi perangkat daerah). Selain Eneng, ada 3 pejabat lainnya yang dimentori Andika. Ketiganya adalah Kepala Dinas Sosial Nurhana, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Enong Suhaeti dan Kepala Dinas Perhubungan Tri Nurtopo. Selain Eneng, keluar sebagai peserta terbaik di peringkat ketiga dari 52 orang keseluruhan peserta yaitu Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Mahdani.

Eneng sendiri mengajukan proyek perubahan terkait dengan pengembangan sektor pariwisata di Banten dalam ujian akhir di PKN II tersebut. Dalam proyek perubahannya Eneng menginisiasi program promosi pariwisata Banten melalui platform digital dan sejumlah kesepahaman kerja sama dengan sejumlah pihak di luar Pemprov Banten, termasuk dengan Dinas Pariwisata Jawa Barat dan perbankan serta pengelola Pelabuhan Merak yakni PT ASDP Merak, dalam rangka menjaring wisatawan yang lebih banyak lagi. (Den)

Kabar6-Siti Nur Azizah namanya, putri Wapres Kyai Ma’ruf Amin, mendaftarkan diri ke Partai Gerindra Banten untuk maju mencalonkan diri sebagai Calon Walikota (Cawalkot) Tangerang Selatan (Tangsel), periode 2020-2025 mendatang.

Helatan pilkada serentak itu akan berlangsung tahun depan, tahun 2020. Namun penjaringan sudah dimulai Gerindra saat ini. Meski berstatus anak Wapres, partai besutan Prabowo Subianto itu tidak memberikan perlakuan khusus bagi Siti Nur Azizah.

“Tidak ada pesan khusus (untuk Siti dari pimpinan Gerindra). Untuk penjaringan semua kader maupun diluar kader sama, tidak ada perlakuan khusus,” kata Sekretaris Desk Pilkada Banten Partai Gerindra, Tati Nurcahyana, ditemui di Gedung DPD Gerindra Banten, Jumat (15/11/2019).

Untuk keseriusannya terjunkan ke dunia politik, Siti bahkan telah mengundurkan diri sebagai ASN dengan jabatan terakhirnya sebagai Ditjen Binmas Islam, di Kementrian Agama (Kemenag). Berkas pendaftaran Siti di anggap telah lengkap, bahkan telah menyerahkan formulir pendaftarannya sejak jauh hari.

“Alhamdulillah sudah lengkap, beliau juga serius (mengikuti penjaringan) karena jauh hari sudah mengembalikan (formulir pendaftaran),” terangnya.

Siti sendiri akan mengikuti serangkaian penjaringan hingga sebelum Gerindra mengumumkan calon yang akan di usungnya, untuk maju dalam pilkada serentak 2020 mendatang, usai mendaftarkan diri.

“Tanggal 1 sampai 15 November, kita membuka tahapan pendaftaran dan kelengkapan. Tahapan berikutnya wawancara dan dialog publik, waktu nya nanti akan di bicarakan secara internal. Tahapan selanjutnya kita menunggu waktu saja,” jelasnya.

**Baca juga: Tagline ‘Wayehe’ II Kembali Bergemuruh di Gedung DPD Gerindra Banten.

Perlu diketahui bahwa tercatat 18 orang mendaftar ke Partai Gerindra sebagai Cawalkot Tangsel dan satu orang sebagai Calon Wakil (Cawa) Walkot Tangsel. Satu di antaranya meruoaka Siti Nur Azizah.

Total, ada 57 orang yang mengembalikan formulir Calon Kepala Daerah (Cakada), termasuk calon wakilnya ke partai besutan Prabowo Subianto yang memenangi hasil suara Pilpres tahun 2019 lalu di Banten.(Dhi)

Kabar6-Setelah sebelumnya tagline ‘wayahe’ diusung oleh bakal calon Bupati Serang, Abdul Latif, Kamis (14/11/2019) kemarin.

Kali ini, tagline ‘wayahe’ kembali muncul diusung oleh kubu Masrori saat penjaringan Balon Bupati dan wakil Bupati Serang untuk desk Pilkada kabupaten Serang 2020 mendatang di gedung DPD Gerindra Banten, Jumat (15/11/2019)

Setidaknya hal itu seperti disuarakan oleh para pendukungnya Masrori, di dalam ruangan konfrensi Pers, DPD Gerindra Banten, secara beramai-ramai.

Mereka menyebut, Kabupaten Serang wes wayahe atau sudah saatnya berubah, wes wayahe bangkit, wes wayahi maju, dan masih banyak lagi wes wayahe-wayahe lainnya Kabupaten Serang lainnya.

Balon Bupati Serang, Masrori mengaku telah mempersiapkan berbagai program dan visi misinya.**Baca juga: Usung Wayahe, Balon Bupati Ini Siap Lawan Petahana di Kabupaten Serang.

Mulai dari pembuatan pabrik pengelolaan limbah industri di kabupaten Serang, hal itu untuk mengatasi persoalan limbah dan pencemaran sungai do lingkungan disekitar perusahaan, yang diyakini justeru akan memberikan nilai ekonomi tersendiri bagi PAD Kabupaten Serang kedepan natinya.

**Baca juga: Mantan Asisten Farhat Abbas Usung Permesta di Pilkada Cilegon.

Percepatan pemerataan pembangunan di daerah hingga ke pelosok, termasuk dengan percepatan pembangunan pembangunan kawasan Puspemkab Serang, yang sudah hampir 10 tahun lebih belum terealisasikan.

Mendengarkan pembacaan visi misi Masrori tersebut, kembali disambut dengan wayahe wayahe dari para pendukungnya.(Den)

Kabar6-Datang dengan berapi-api, calon Wakil Bupati Pandeglang dari Partai Gerindra untuk desk Pilkada Kabupaten Pandeglang, Agus Wisas (AW) mengaku siap untuk menumbangkan kepemimpinan Irna Nurulita untuk periode mendatang.

Keseriusannya untuk menumbangkan kepemimpinan Irna tersebut, dikatakan AW, dibuktikan dengan dikirimkannya dua keluarga Jaya Baya (JB), antaranya Nabil Jayabaya dan AW yang maju sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020 yang akan datang.

Secara lantang AW juga berpesan kepada masyarakat yang ingin perubahan agar tidak memilih Irna Nurulita saat pencoblosan di bilik suara nanti. Namun, jika tetap tidak ingin berubahkan, silahkan pilih kembali.

“Bagi yang mau perubahan jangan pilih Irna. Dan bagi yang tidak ingin perubahan silahkan pilih kembali,” kata AW saat Konfrensi Pers usai mengembalikan formulir pemdafatrannya di DPD Partai Gerindra Banten, Kota Serang, Jumat (15/11/2019).

Menurut AW, tidak penting siapa yang akan dipilih oleh Partai nantinya, apakah Nabil sebagai Calon Bupati Pandeglang atau AW sebagai Wakilnya. “Yang penting Irnanya tumbang,” katanya.

Menurutnya, keseriusannya tersebut melihat perkembangan di Kabupaten Pandeglang yang dinilai masih belum terlu maju sehingga harus terus untuk dibangun.

Kata dia, banyak infrastrujtur jalan, pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Pandeglang yang belum sesuai harapan, sehingga membuat pihaknya terpanggil untuk membangun Kabupaten Pandeglang agar bisa baik lagi.

“Tidak penting dari mana asalnya, mau darimanpun. Yang terpenting adalah, pimpinannya kedepan harus bisa memberikan perubahan bagi Kabupaten Pandeglang ” katanya.

Pihaknya optimis akan meraih kemenangan pada Gelaran Pilkada Kabupaten Pandeglang yang akan datang.

Ketua Desk Pilkada Kabupaten Pandeglang, Edi Junaedi mengatakan, untuk pengembalian formulir pendaftaran Calon Bupati Pandeglang AW diserahkan oleh calon sendiri.

**Baca juga: Krakatau Steel: Yang Ditangkap Densus Karyawan Biasa, Bukan Petinggi.

Namun, untuk formulir pencalonan Bupati Pandeglang, Nabil Jayabaya, kata Edi, diwakili oleh AW yang sekaligus memulangkan formulir pendaftarannya sebagai calon Wakil Bupati Pandeglang melalui penjaringan Partai Gerindra.

“Formulir Nabil juga sudah kita terima, diwakili Agus Wisas, dengan catatan untuk disampaikan kepada DPD dan DPP,” katanya.(Den)

Kabar6-Ribuan tenaga kerja honorer dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengaku kecewa atas Ongkos Bulanan (OB) atau upah yang diterimanya setiap bulan.

Bahkan, OB yang diterima tenaga honorer jika dibandingkan dengan buruh masih kalah jauh.

Pemrov Banten diminta untuk tidak tebang pilih dalam merumuskan dengan tidak diskriminasi dalam pemberlakuan upah honorer.

Wakil Ketua Umum Fotum Pegawai Non PNS Banten Non Kategori (FPNPB-NK), Asep Saiful mengaku kecewa dengan penerapan standar SSH OB tenaga honorer dilingkungan Pemprov Banten.

Menurutnya, OB yang diterima buruh, masih jauh dari kata layak untuk memenuhi kebutuhan layah hidup sehari hari, yang justeru akan semakin diperkecil nilainya tahun depan.

Dibandingkan dengan upah buruhpun, kata Asep, masih kalah dan jauh dibawah UMK di Provinsi Banten.

Untuk diketahui, pada 2019, OB honorer Non kategori untuk SD/SLTP hanya menerima upah Rp1,3 juta, SMA/D1/D2 Rp1,45 juta, D3 Rp1,6 juta, S1/D4 Rp1,75 juta, S2 Rp2 juta.

Serupa untuk tenaga honorer kategori 1 dan 2, SD/SLTP Rp1,9 juta, SMA/D1/D2 Rp2,1 juta, D3 Rp2,4 juta, S1/D4 Rp2,6 juta, S2Rp 2,8 juta.

Sedangkan usulan untuk tahun 2020, temaga honorer non kategori direncanakan untuk mendapatkan OB bagi SD/SLTP Rp1,8 juta, SMA/D1/D2 Rp1,95 juta, D3Rp 2,1 juta, S1/D4 Rp2,25 juta, S2 Rp2,5 juta.

Sedangkan untuk kategorin1 dan 2 untuk SD/SLTP Rp2,4 juta, SMA/D1/D2 Rp2,6 juta, D3 Rp2,9 juta, S1/D4 Rp3,1 juta, S2 Rp3,3 juta.

Lanjut Asep, oleh karena itu pihaknya berharap kepada Pemprov Banten untuk bisa memperhatikan nasib tenaga honorer Banten yang juga sekaligus sebagai motornya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan di Provinsi Banten kearah yang lebih baik lagi.

“Harapan pastinya ikut UMK. Namun, lagi-lagu birokrasinya ngaret,” kata Asep, kepada kabar6.com, Kamis (14/11/2019) malam.**Baca juga: Presiden Jokowi Serahkan DIPA Dan TKDD Banten TA 2020 Kepada Gubernur.

Pihaknya juga menilai, pemerintah kurang memperhatikan aspirasi dan keluhan tanaga honorer, justeru malah dimarhinalkan.(Den)

Kabar6–Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy secara resmi menutup kegiatan orientasi DPRD Lebak periode 2019-2024, yang diselenggarakan Badan Pengembangan SDM Daerah Pemprov Banten di Hotel Le Semar, Kota Serang, Kamis (14/11/2019).

Kepada seluruh anggota DPRD Lebak yang baru tersebut, dirinya mengatakan komitmen Pemprov Banten untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Lebak, melalui penyediaan infrastruktur jalan ke sejumlah destinasi wisata potensial di kabupaten itu.

“Pada pembangunan infrastruktur penunjang kawasan pariwisata di Kabupaten Lebak, Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan pariwisata khususnya di Kabupaten Lebak,” paparnya.

Dikatakan Andika, Pemerintah Provinsi Banten menyadari multiplier effect dari pengembangan pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan infrastruktur pariwisata menjadi program strategis dalam mendukung pengembangan Pariwisata Banten dalam 3 tahun ke depan pariwisata Banten sudah menjadi lebih baik melalui dukungan infrastruktur yang memadai.

Peningkatan kualitas infrastruktur penunjang pariwisata tersebut, kata Andika, diharapkan dapat menjadikan potensi kawasan wisata di Kabupaten Lebak menjadi destinasi wisata unggulan di Provinsi Banten.

Di bidang pengembangan jaringan jalan provinsi yang merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer penghubung ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota akan terus dikembangkan.

“Termasuk pembangunan jalan desa dan jalan lingkungan di beberapa wilayah perlu mendapat perhatian agar meningkatkan dukungan transportasi dalam meningkatkan sektor ekonomi masyarakat,” paparnya.

Andika meyakini, dengan transportasi yang baik, akan memudahkan terjadinya interaksi antara penduduk setempat dengan dunia luar.

Dalam pengertian ekonomis sebagai rantai produksi, transportasi juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen, khususnya dalam pengembangan usaha kecil mikro dan menengah di Kabupaten Lebak.

Lebih jauh Andika juga mengapresiasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lebak yang tercermin dalam sejumlah indikator makro pembangunan. Mengutip data BPS Kabupaten Lebak, Andika mengatakan, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lebak pada tahun 2018 mencapai 63,37.

Adapun angka harapan hidup sebagai indikator kesehatan mencapai 66,79 tahun dengan angka rata- rata lama sekolah 6,21 tahun. Menurut BPS, kata Andika, indikator capaian pembangunan Kabupaten Lebak masuk pada kategori capaian sedang.

“Untuk itu perlu terus tingkatkan percepatan program pembangunan khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana pembangunan sumber daya manusia pada sektor pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.(Den)

Kabar6-Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi akhirnya secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020 untuk Provinsi Banten, Kamis (14/11/2019).

Penyerahan DIPA dan TKDD dilakukan Jokowi kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim, didampingi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Negara secara langsung.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta usai DIPA dan TKDD diserahkan, para penerima anggaran cepat bergerak khususnya terkait belanja modal untuk memicu pertumbuhan ekonomi lebih awal.

“Belanja APBN bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin. Segera setelah ini lelang, pelaksanaan Januari sudah dilakukan. Jangan tunggu-tunggu, sudah, ini perintah,” tegasnya.

“Saya titip, saya minta jangan hanya send yang diurus tapi (juga) delivered. Artinya, bukan hanya realisasi belanja yang habis tapi dapat barangnya, dapat manfaatnya rakyat. Itu yang terpenting,” kata Jokowi.

Jokowi juga meminta pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota betul-betul kerja bersama.

Terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Jokowi berharap program-program yang bersinggungan dengan pengembangan SDM dilakukan secara serius. Tujuannya agar melahirkan SDM unggul dan berkualitas.

Dalam laporannya Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, DIPA dan TKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi seluruh menteri, para pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan seluruh program pembangunan pemerintah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Indonesia Maju.

“Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sehingga APBN 2020 memiliki peran yang sangat strategis bagi pemerintah dan untuk secara bertahap mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional di dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju pada tahun 2045 yaitu, insyaallah, 100 tahun Indonesia Merdeka,” kata Sri Mulyani.

“Dengan semakin meningkatnya dana transfer ke daerah diharapakan dapat dipergunakan dengan efektif dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,” tambahnya.**Baca juga: Bangun Sport Center Rp 900 Miliar, Banten Gunakan Skema ini.

Besaran APBN 2020 mencapai Rp2.540,4 triliun ditetapkan untuk belanja negara. Dari angka tersebut, Rp909,6 triliun dialokasikan kepada 87 kementerian dan lembaga sementara Rp856,9 triliun dialokasikan untuk TKDD.(Den)