Kabar6-Pasca kejadian puting beliung yang menerjang sejumlah wilayah di Kota Serang pekan kemarin, termasuk di Rumah Sakit (RS) Banten, menyebabkan pelayanan di ruang operasi RS Banten untuk sementara terpaksa harus dihentikan.

Hal itu terungkap saat Sidak rombongan Komisi V DPRD Banten ke RS Banten, Selasa (19/11/2019).

Anggota Komisi V DPRD Banten, Furtasan Ali Yusuf mengatakan, pasca kejadian puting beliung yang menerjang sejumlah wilayah di Kota Serang pekan kemarin, kata dia, juga telah memporak-porandakan bangunan RS Banten.

Akibat kejadian itu, tidak hanya atap dan bangunan RS Banten menjadi rusak, pelayanan di ruang operasi di RS Banten juga menjadi terganggu akibat rusak sehingga terpaksa harus dihentikan.

Oleh karena itu, Furtasan meminta kepada pihak RS Banten untuk bisa segera memperbaikinya secepat mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang hendak ingin melakukan operasi di RS milik Pemprov Banten tersebut.

“Agar segera diperbaiki. Apalah artinya rumah sakit tanpa memiliki ruang operasi,” katanya.**Baca juga: Tampak Depan RSUD Banten Mirip Rumah Susun.

Menurutnya, perbaikan harus sesegera mungkin, agar masyarakat tidak menjadi kebingungan. “Jangan lagi ditambah dengan birokrasi yang panjang,” tandasnya.

Dirut RS Banten, Danang Hamsah Nugroho mengaku telah bekerjasama dengan sejumlah RS yang ada di kota Serang selama pelayanan ruang operasi masih ditutup.(Den)

Kabar6-Rombongan Komisi V DPRD Banten menggelar Sidak dengan mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten, Selasa (19/11/2019), pasca kejadian puting beliung yang merusak fasilitas dan sarana prasarana RS Banten kemarin.

Namun ada yang menarik perhatian dewan saat kunjungan tersebut, mereka disuguhkan dengan pemandangan muka depan RS Banten yang mirip dengan rumah susun.

Puluhan outdoor ac yang terpampang didepan RS Banten menambah penampilan RS Banten tidak sedap dipandang.

“Sudah mirip kaya rumah susun aja penampakannya,” kata, anggota Komisi V DPRD Banten, Furtasan Ali Yusuf, kepada wartawan.

Menurutnya, sebagai RS milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten seharusnya hal tersebut tidak terjadi. “Saya juga gak faham maksud desain bangunannya kok begitu,” katanya.

Dirinya juga mengaku terkejut setelah sekian lama tidak datang ke RS Banten, yang penampilannya juga dinilai belum begitu ada berubah signifikan.

**Baca juga: Generasi Muda Bijak Finansial, BCA Gelar Literasi Keuangan di Serang.

Atas kejadian itu, pihaknya mengimbau kepada pihak RS Banten untuk bisa mengangkat image RS Banten agar bisa lebih baik lagi, khususnya dimata para pengunjung, melihat RSUD Banten saat ini sudah menjadi layanan BLUD, sehingga harus bisa berbenah sendiri.

Direktur Utama (Dirut) RSUD Banten, Danang Hamsah Nugroho mengaku akan memperbaiki semua fasilitas yang ada.(Den)

Kabar6-PT Bank Central Asia Tkb (BCA) gelar edukasi literasi keuangan di SMAN 3 Serang, Banten, yang merupakan salah satu sekolah binaan Bakti BCA.

Kepala BCA KCU Serang, Kusjanto Widjaja mengatakan, program edukasi literasi yang dijalankan ini sesuai dengan program pemerintah yang ingin memberikan dasar pengelolaan keuangan sehingga tercapai inklusi keuangan di Indonesia.

Kata Kusjanto, salah satu pendidikan yang perlu diajarkan pada generasi muda saat ini adalah literasi finansial.

“Literasi finansial yang dimaksud adalah konsep tentang pengenalan pengelolaan keuangan dengan bijak,” jelas Kusjanto di laporan tertulisnya, Selasa (11/19/2019).

Dimulai dari lingkungan keluarga dan di lingkungan pendidikan (Sekolah), dan dengan pemahaman keuangan yang merata di seluruh lapisan masyarakat, inklusi keuangan dapat dicapai.

Dengan adanya literasi keuangan yang diberikan kepada generasi muda dalam hal ini kepada siswa-siswi SMAN 3 Serang, diharapkan dapat memilih dan memanfaatkan produk serta layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, memahami manfaat dan risiko produk dari layanan jasa keuangan, terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas atau resmi.

“Tentu saja kegiatan ini sangat positif bagi mereka, mengingat generasi muda merupakan generasi penerus bangsa,” paparnya.**Baca juga: Fasilitasi Raperda Penyertaan Modal Kota Serang Belum Juga Rampung.

Pihaknya berharap agar kedepannya mereka dapat memilih produk dan layanan jasa keuangan khususnya bank yang sesuai dengan kebutuhan.

“Setelah tahu, mereka juga paham akan risiko-risikonya sehingga mereka dapat terhindar dari aktivitas investasi yang tidak resmi,” tambah Kusjanto.

Hadir dalam penyelenggaraan kegiatan ini yaitu Kepala KCU Serang Kusjanto Widjaja, Kepala Sekolah SMAN 3 Serang Nurdiana Salam.(fit)

Kabar6–Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) memastikan penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020 mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015, tentang pengupahan dan Surat Edaran (SE) Menteri tenaga Kerja (Menaker).

Hal itu juga memupuskan harapan buruh yang meminta kenaikan UMK 2020 sebesar 12 persen.

“UMK sudah disepakati. Naik sesuai ketentuan, naik 8,51 persen. Dan, sudah saya tanda tangan. Untuk besarannya kemungkinan dihitung lagi. Yang jelas kenaikannya sudah disepakati,” ujar WH, kepada wartawan, Senin (18/11/2019).

Terkait kenaikan UMK menyebabkan puluhan perusahaan melakkan ekspansi ke daerah di luar Banten, WH menilai, jika perusahaan tersebut tidak sanggup membayar upah sesuai aturan.

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada buruh untuk bisa memahami kondisi ekonomi yang terjadi saat ini di Banten.

“Sekarang dinaikin, terus bebannya makin berat. Yah perihatin lah. Yang jelas yang kepukul itu industri tekstil, kaus kaki. Buruh juga harus pahami kondisi sekarang,” katanya.

Ia juga berharap, apa yang disepakati antara pemerintah, Aliansi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan buruh terkait UMK 2020 harus disikapi dengan bijak.
“Ini sudah sepakat, Apindo juga sepakat. Kalau misalkan buruh keberatan demo. Tapi kita berharap semuanya damai,” katanya.

Untuk diketahui, rincian UMK 2019 berdasarkan aturan pemerintah, Kota cilegon Rp 4.246.081,41, Kota Tangerang Rp 4.199.029,91, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Rp4.168.268,62.**Baca juga: Perkenalkan Kompor Induksi, PLN UID Banten Gelar Lomba Masak di Mall TangCity.

Untuk UMK Kabupaten Tangerang sebesar Rp 4.168.268,62, dan Kota Serang sebesar Rp3.653.002,94, UMK Kabupaten Serang sebesar Rp 4.152.887,54, Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 2.758.909,20 dan Kabupaten Lebak sebesar Rp 2.710.654.(Den)

Kabar6-Kecilnya anggaran bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) kepada Kota Serang, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terpaksa harus memutar otak dengan mencarikan jalan keluarnya agar bisa menutupi kekurangan anggaran pada belanja APBD Kota Serang pada tahun-tahun selanjutnya.

Hal itu sengaja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di Kota Serang agar tidak terhambat.

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan meminjam modal kepada pihak perbankan, setelah sebelumnya Pemkot Serang menjadi salah satu pemilik saham dibank yang ditunjuk, untuk selanjutnya agar bisa dengan mudah meminjam modal di bank yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah, seperti kebanyak yang telah dilakukan oleh daerah lain di Provinsi Banten.

Atas wacana pinjaman modal tersebut, Kabiro Hukum Setda Banten, Agus Mintono mengaku telah menerima draf Perda penyertaan modal milik Pemkot Serang untuk difasilitasi.

Kata dia, hal itu sebagai langkah harmonisasi dari setiap peraturan yang ada agar selaras, baik yang ada di pusat, Provinsi maupun di Kota Serang.

Pihaknya optimis dalam waktu dekat, fasilitasi Raperda Penyertaan modal milik Kota Serang bisa segera selesai dan diserahkan secepatnya, agar nantinya Pemkot Serang bisa memparipurnakan kedepan nantinya.

“Sekitar sebulan kemarin sudah kita terima. Secepatnya sudah bisa diserahkan,” kata Agus, kepada Kabar6.com, Senin (18/11/2018).

Saat ditanya kapan kepastian proses fasilitasi oleh Bagian Hukum Provinsi Banten bisa rampung, Agus hanya menjawab, secepatnya akan diselesaikan, tanpa ada kepastian kapan waktunya. “Yang pasti secepatnya,” katanya.

Dirinya mengakui, keberadaan Perda penguatan modal dibutuhkan oleh daerah yang mengajukannya, dalam memperoleh keuntungan dari saham yang ditanam, baik dari setiap bunga keuntungan maupun CSR dari pihak perbankan.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi menyebut banyak pembangunan infrastruktur jalan di Kota Serang kondisinya rombeng alias rusak.

Menurutnya, hal disebabkan oleh ketersediaan anggaran yang ada masih terbatas.

Pihaknya juga mengkritisi Bagian Hukum Setda Kota Serang yang dinilai lamban dalam menyelesaikan Perda Penyertaan modal kepada Bank, yang menurutnya, banyak keuntungan bisa diperoleh dari penyertaan modal tersebut.

**Baca juga: Dewan Sebut Banyak Jalan dan Bangunan di Kota Serang Pada Rombeng.

“Sampai sekarang belum bisa terakomodir, karena leletnya bagian hukum. Kritisi yang keras, terkait ini, tidak adanya koordinasi dengan DPRD, baru kemarin dilakukan rapat dengan Baperda DPRD. Bahwa, itu mereka belum siap. Kritikin, padahal itu suatu keuntungan untuk kita,” tegasnya.

Menurut Budi, sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Banten sudah lebih dulu memiliki Perda penyertaan modal, sehingga memudahkan pihaknya mengurusi anggaran, termasuk alokasi CSR sehingga mengurangi beban PAD di daerahnya masing-masing.

“Ini malah saya yang kejar-kejar, mesti saya yang telpon. Tulis tuh lambatnya mengawal penyertaan modal sesungguhnya itu sangat menguntungkan kepada Kota Serang,” katanya.(Den)

Kabar6-Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi menyebut banyak lembangunan infrastruktur jalan di Kota Serang kindisinya rombeng alias rusak. Demikian hal itu dikatan Budi, di ruang kerjanya, kepada wartawan, Senin (18/11/2019).

Menurutnya, hal itu didasari oleh ketersediaan anggaran yang ada, sehingga pembangunan jalan di kota Serang belun maksimal.

Peningkatan layanan dasar kepada masyarakat juga belum sepenuhnya tercover dalam RAPBD Kota Serang, sehingga diperlukan langkah konkrit dari semua pihak dalam memajukan pusat jantubg ibukota Provinsj Banten agar bisa lebih baik lagi.

“Banyak bangunan, jalanan masih pada rombeng. Kamu sendiri kan tahu,” kata Budi, seraya melemparkan kalimat tersebut kepada wartawan.

Oleh karena itu, sambung Budi, pihaknya meminta kepada Walikota Serang, Safrudin untuk tidak jalan sendiri-sendiri dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan langsung dengan masyarakat khususnya.

“Kepada Walikota jangan jalan sendiri. Nanti begitu lagi, ngaco,” katanya.

Pihaknya juga mengkritisi Bagian Hukum Setda Kota Serang yang dinilai lamban dalam menyelesaikan Perda Penyertaan modal kepada Bank, yang menurutnya, banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari penyertaan modal tersebut.

Salah satunya CSR dari bank yang di tunjuk, keuntungan dari penanaman modal, hingga pengajuan pinjaman dari Pemkot Serang kepada bank untuk menutupi anggaran yang selama ini terjadi.

“Sampai sekarang belum bisa terakomodir, karena leletnya bagian hukum. Kritisi yang keras, terkait ini, tidak adanya koordinasi dengan DPRD, baru kemarin dilakukan rapat dengan Baperda DPRD. Bahwa, itu mereka belum siap. Kritikin, padahal itu suatu keuntungan untuk kita,” tegasnya.

Menurutnya, anggaran penyertaan modal kepada bank yang ditunjuk, tidak harus tersedia lebih dulu soal anggarannya. Tapi yang penting Perdanya terlebih dahulu yang harus dirampungkan.

“Tidak harus anggarannya dulu, karena tidak ada. Tahun depan, yang penting Perdanya jadi dulu,” katanya.

Menurut Budi, sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Banten sudah lebih dulu memiliki Perda penyertaan modal, sehingga memudahkan pihaknya mengurusi anggaran, termasuk alokasi CSR sehingga mengurangi beban PAD di daerahnya masing-masing.

“Ini malah saya yang kejar-kejar, mesti saya yang telpon. Tulis tuh lambatnya mengawal penyertaan modal sesungguhnya itu sangat menguntungkan kepada Kota Serang,” katanya.

Dirinya juga mempertanyakan langkah dari Bagian Hukum Kota Serang dalam menjemput Perda penyertaan modal Kota Serang yang saat ini tengah difasilitasi oleh Pemprov Banten.

**Baca juga: RAPBD Kota Serang 2020 Dinilai Belum Mengcover Kebutuhan Masyarakat.

“Itu kan sudah masuk, sekarang sudah dalam fasilitasi Provinsi. Kenapa tidak gerak bagian hukumnya,” katanya.

Menurutnya, jabatan di Bagian Hukum sebagaimana yang dipilih Walikota Serang sebelumnya harusnya bisa memilih orang yang benar-benar bisa bekerja.

“Harus yang bisa kerja. Kalau beritain saya jangan yang biasa ya, karena ini bukan pencitraan,” tandasnya.(Den)

Kabar6-Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi menilai KUA PPAS Kota Serang tahun 2020 masih banyak belum memuat kebutuhan dasar masyarakat.

Penyebabnya, disebabkan oleh ketersediaan anggaran yang terbatas, selain bantuan keuangan dari Provinsi yang jauh dari harapan, serta PAD yang belum mencukupi.

“Terkait KUA PPAS memang banyak yang belum tercover terkait kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan,” kata Budi, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Senin (18/11/2019).

Padahal, kata dia, percepatan pembangunan Kota Serang sebagai pusat jantung ibu kota Provinsi Banten seharusnya bisa terus didorong oleh banyak pihak, tidak hanya oleh Pemkot Serang sendiri, namun oleh Pemprov Banten juga mengingat Puspemprov Banten sendiri terletak di Kota Serang.

Oleh karena itu pihaknya mengkritisi kucuran anggaran Bankeu dari Pemprov Banten kepada Kota Serang yang dinilai masih jauh dari harapan.

Budi mencontohkan, seperti pembangunan RS Kota Serang, yang membutuhkan peningkatan pembangunan dalam memberikan akses dan layanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal.

Selain, melihat letaknya yang strategis sehingga mudah diakses dari daerah manapun yang ingin mendapatkan pengobatan dari pemerintah sehingga harus terus didorong.

Terkait keterbatasan anggaran yang selalu menghantui pembangungan di Kota Serang dalam penyusunan rancangan RAPBD di Kota Serang setiap tahunnya, lanjut Budi, diperlukan solusi baru agar masalah tersebut tidak selalu menjadi penghambat.

**Baca juga: Mako TNI AL Banten Diserang Dari Udara dan di Demo Nelayan.

Dirinya mencontohkan, seperti pinjaman ke bank, melalui penguatan modal diharapkan kedepan nantinya bisa menjawab kebutuhan dan persoalan anggaran pembangunan yang selama ini menjadi masalah di Kota Serang.

“Harus ada dana pinjaman ke bank, Perda penguatan modal kepada bank juga harus dikebut, agar nantinya ada CSR dari Bank untuk pembangunan di kota Serang,” tandasnya.(Den)

Kabar6-Ratusan nelayan menggeruduk Mako Pangkalan TNI AL (Lanal) Banten. Mereka berdemonstrasi meminta kawannya yang ditangkap karena mencari ikan dengan cara mengebom, untuk dibebaskan.

Massa dari perempuan dan anak-anak itu bertindak anarkis, mendorong pintu gerbang Mako Lanal Banten hingga ambruk dan masuk ke dalamnya.

Pasukan TNI AL yang sudah bersiap mengenakan pakaian huru-hara menghadang massa untuk lebih jauh masuk ke dalam pangkalan.

Massa yang merangsek masuk memukuli, menendang hingga melempari prajurit laut itu, hingga ada satu prajurit pingsan karena terkena tendangan dan lemparan. Meski kondisi memasan, prajurit tidak terpancing emosinya.

Secara teratur dan sesuai komando, nelayan di dorong keluar pagar Mako Lanal Banten dan di bubarkan setelah diberi pengertian oleh komandan tim (Dantim) pasukan huru-hara (PHH) TNI AL Banten, bahwa jika nelayan yang ditangkap tidak bersalah, akan dibebaskan segera mungkin.

“Ya, ini adalah latihan pertahanan pangkalana dan medical evakuasi. Untuk menguji kesiapan Lanal Banten, oleh tim penguji nya Koarmada 1 yang ada di Jakarta,” kata Komandan TNI AL (Danlanal) Banten, Kolonel (P) Golkariansyah, ditemui usai pelatihan, Senin (18/11/2019).

Tak hanya dilatih mempertahankan Pengkalan TNI AL saja, prajurit pun di rest kemampuannya dalam membongkar hingga merakit senjata api, baik Laras panjang maupun Laras pendek.

“Latihan peluru hampa, tali temali, tempur, pluit. Uji ini dilakukan dua hari sampai besok (Selasa, 19 November 2029),” terangnya.

Besok, pelatihan akan disimulasikan adanya serangan dari udara ke Pangkalan TNI AL Banten. Akibat serangan itu, Lanal Banten kebakaran. Kemudian disusul serangan dari darat. Pelatihan kesiapan prajurit ini akan dinilai oleh Koarmada 1.**Baca juga: Penguatan Bank Banten Selalu Gagal, Dewan : Perlu Rekomendasi Penegak Hukum.

“Perosnel yang di uji 174 personel. Uji pangkalan juga akan di uji jika terjadi serangan, itu besok akan di uji. Nanti masing-masing personel mempunyai tanggung jawab sendiri, mereka bisa melakukan apa yang harus dilakukan jika terjadi peperangan,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Wakil Ketua DPRD Banten, Nawa Said Dimyati mengatakan, menyikapi kemelut bantuan modal kepada Bank Banten dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang belum bisa diserap sampai saat ini.

Pihaknya beranggapan perlu ada semacam surat rekomendasi dari aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan, Polisi atau BPK mengenai kajian analisanya apabila Pemprov Banten mengucurkan anggaran APBDnya untuk penguatan modal kepada Bank Banten, agar bisa disehatkan.

Hal itu melihat berbagai langkah upaya yang sebelumnya telah dilakukan Pemprov Banten namun masih menemui jalan buntu, sehingga diperlukan rekondasi dari aparat penegak hukum tersebut agar anggaran penyertaan modal kepada Bank Banten bisa diserap dan tidak menjadi SiLPA.

“Harus ada rekomendasi hasil kajian aparat penegak hukum, agar Pemprov Banten bisa lebih yakin,” kata Cak Nawa yang akrab nama sapaannya, kemarin.

Untuk diketahui, pada APBD Banten 2018 dialokasikan Rp 175 miliar, kemudian perubahan APBD Banten 2018 Rp 136 miliar, dan terakhir pada APBD Banten 2019 Rp 175 miliar, namun semuanya gagal terserap. Termasuk pada RAPBD Banten tahun 2020, Pemprov Banten kembali gagal mengucurkan anggarannya untuk penguatan Bank Banten, karena tidak masuk dalam KUA-PPAS.

Ketua Fraksi Nasdem dan PSI, Furtasan Ali Yusuf mengatakan, pada APBD 2020, Bank Banten tidak akan mendapatkan suntikan dana.

**Baca juga: Begini Keseharian Sopir Ojol Terduga Teroris.

“Masih ada problem makanya kita nggak mau ambil resiko. Karena kalaupun dikasih pasti nggak akan kepakai. Kita minta persoalannya selesaikan dulu,” kata Furtasan.

Meski begitu, lanjut Furtasan, kemungkinan kucuran modal dapat dialokasikan pada APBD perubahan tahun depan. Oleh karena itu, DPRD Banten meminta Bank Banten untuk segera menyelasikan seluruh masalah yang ada agar penguatab modal Bank Banten bisa dikucurkan, sehingga Bank Banten bisa semakin sehat.(Den)

Kabar6-Warga Kampung Kebanyakan, RT 01 RW 01, Kelurahan Sukawana, Kota Serang, mengenal AM (25), terduga teroris yang ditangkap tim Densus 88 Anti Teror merupakan sosok yang baik dan tidak pernah mengikuti organisasi terlarang maupun radikal.

“Sehari-hari nya baik, enggak ada istilahnya berbuat makar atau apa gitu,” kata Mukhlis, ketua RT 01, saat ditemui dikediamannya, Minggu (27/11/2019).

Sejak kecil hingga dewasa, AM selalu aktif jika ada kegiatan kemasyarakatan, seperti gotong royong membersihkan lingkungan hingga menjadi panitia saat Peringatan Hari Besar Islam (PHBI).

Tak ada kegiatan maupun aktifitas mencurigakan dari AM dilingkungan masyarakat sekitar. Pemuda berusia 25 tahun itu juga selalu bersosialisasi dengan teman seumuran dan berlaku sopan dengan warga yang lebih tua darinya.

“Kalau kesehariannya AM bermasyarakat yah. Sekarang dia kan sudah berkeluarga. Ikut sama istrinya di Priyai. Sebelum menikah emang dia orang baik-baik. Setiap ada acara keagamaan, gotong royong, selalu tampil (ikut) di masyarakat,” jelasnya.

Sebelum menikah dengan istrinya, AM setiap hari tinggal bersama orangtuanya di Kampung Kebanyakan. Namun setelah menikah sekitar satu tahun yang lalu, AM sudah tinggal bersama mertuanya di daerah Priyayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten.

**Baca juga: Pornas Korpri 2019 di Bangka Belitung, Banten Raih 2 Perunggu.

Meski begitu, AM kerap kali datang ke Kampung Kebanyakan, untuk menjenguk orangtuanya yang setiap habis Maghrib mengajar ngaji kepada masyarakat setempat.**Baca juga: Ojol Kota Serang Diduga Ditangkap Densus 88.

“Orang tuanya juga kan tokoh masyarakat disini, ngajar ngaji habis Maghrib ke anak-anak disini. Dia (AM) juga bantu-bantu orangtuanya di gilingan padi. Nikahnya itu bulan Mulud tahun lalu, sekarang kan bulan Maulud juga,” terangnya. (Dhi)