Kabar6- Taman Nasional Ujung Kulon kembali membuka kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut setelah dilakukan penutupan pasca terbitnya instruksi Gubernur Banten.

Humas Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Andri Firmansyah mengatakan, jika keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari Intruksi Gubernur nomor 11 tahun 2021 tentang revisi penutupan sementara destinasi wisata pasca libur lebaran 2021 lalu.

Pembukaan aktivitas pariwisata itu setelah keluarnya Surat Edaran Nomor : SE.05/T.12/Tu/P3/5/2021 tentang reaktivasi objek wisata alam di Kawasan Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon Pandeglang Provinsi Banten tertanggal 24 Mei 2021.

Pihak TNUK mengaku sudah menyiapkan surat keputusan untuk kembali membuka kunjungan wisatawan ke TNUK sejak tanggal 24 Mei 2021. Namun, hal itu baru bisa diterbitkan tanggal 28 Mei 2021 lantaran pihaknya sempat mengalami beberapa kendala baik secara teknis maupun administrasi.

“Awalnya memang kami akan mempercepat proses reaktivasi kunjungan. Namun kami masih menunggu intruksi bupati terkait intruksi gubernur. Tapi ternyata bupati tidak mengeluarkan intruksi lanjutan, dan mengacu kepada intruksi gubernur saja. Tanggal 24 (mei) SE TNUK dibuat, tapi hari ini (28 Mei) baru diedarkan, dan berlaku (dibuka kembali),” kata Andri, Jumat (28/5/2021).

Diterangkan Andri, meski Bupati Pandeglang tidak mengeluarkan intruksi resmi untuk kembali membuka objek wisata yang ada di Kabupaten Pandeglang.

Namun keputusan tersebut merupakan hasil dari koordinasi pihaknya dengan Pemkab Pandeglang melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang agar mengacu pada Intruksi Gubernur Banten yang membolehkan dibukanya kembali objek wisata di zona hijau dan kuning.

“Sejauh ini yang kami terima, pemkab mengacu pada intruksi gubernur itu. Jadi memang tidak spesifik pemkab mengeluarkan intruksi, tapi mengacu kepada intruksi gubernur, jadi dipusatkan di intruksi gubernur itu,” ungkapnya.

“Pemkab sudah mengetahui (reaktivasi TNUK), karena kami juga tembuskan surat ini ke tingkat kecamatan hingga tingkat pusat (kementrian),” imbuhnya.

Untuk itu, ia pun berharap, dengan kembali dibukanya TNUK dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, baik lokal maupun luar daerah. Sehingga hal itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang bergantung pada objek wisata alam di kawasan TNUK.

**Baca juga: Kesal Jalan Alun-alun Menes Tak Kunjung Diperbaiki, Warga: Lier Nele Jalan

“Semoga ini bisa memberikan dampak positif untuk perekonomian para pelaku wisata di TNUK. Dan semoga para pengunjung juga bisa tetap mematuhi protokol kesehatan yang kita berlakukan, agar petugas aman, pengunjung aman. Jadi mari kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan agar tidak menimbulkan penularan di objek wisata TNUK,” tandasnya.(Aep)

Kabar6- Kecewa lantaran tak kunjung diperbaiki Pemkab Pandeglang, puluhan warga dan para pelaku usaha kecil yang ada di sekitar Alun-alun Menes berinisiatif melakukan gotong royong memperbaiki jalan raya Alun-alun Menes.

Kondisi jalan padat lalu lintas itu sebenarnya sudah lama dikeluhkan masyarakat Menes. Namun sepertinya belum dijadikan prioritas oleh Pemkab Pandeglang.

“Jalanya parah banget, kalau hujan genangan air menutup jalan berlubang sehingga banyak pengendara roda dua yang jatuh, terutama ibu-ibu,” kata Riki, Jumat (28/5/2021).

Bukan hanya saja itu, warga sekitar pun meminta sumbangan ke para pengguna jalan dengan menggunakan kardus bekas yang bertulisan keluh kesah. Seperti, “Liuer Nele jalan (Pusing lihat jalan)” dan “sisihkan uang anda!!! Untuk jalan kita”

Aksi tersebut akan terus dilakukan hingga jalan tersebut layak untuk dilalu. Bahkan rencananya, warga akan mengumpulkan dana hingga jalan tersebut dapat di cor agar tahan lama.

“Aksi ini gimana beresnya aja pak. Insyallah kalau ada dana, mau kita cor,” tutur Riki.

Lanjut Riki, untuk aksinya tersebut warga sekitar sudah melakukan sejak dua hari yang lalu. Adapun hasil dari aksi sumbangan baik para warung dan pengguna jalan sudah dapat memperbaiki jalan berlubang.

“Kalau hasil, alhamdullilah sudah dapat 3 mobil lebih yang bermuatan batu. Cukup buat menambal jalan berlubang,” bebernya.

**Baca juga: Dituding ada Monopoli Proyek, Ketua DPRD Pandeglang Desak ULP Netral dan Profesional

Riki pun berharap, pemerintah untuk segera memperbaiki jalan berlubang tersebut. Pasalnya, jalan alun-alun Menes merupakan akses jalan raya yang dilalui banyak pengendara.

“Mudah-mudahan aja pemerintah secepatnya untuk segera memperbaiki jalan ini,”tandasnya.(aep)

Kabar6- Ketua DPRD Pandeglang, Tubagus Udi Juhdi mendesak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pandeglang untuk profesional dan netral saat menjalan tugasnya.

Desak Udi tersebut setelah muncul ada aksi massa dari ratusan masa dari Koalisi Rakyat Pandeglang Melawan (KRPM) terkait dugaan ada monopoli proyek di Pandeglang.

“ULP harus netral dan profesional dalam melaksanakan lelang proyek. Jangan sampai ada hal-hal atau kebijakan yang bertentangan dengan aturan yang ada,” tegas Udi, Kamis (27/5/2021).

Politisi Gerindra asal Pagelaran berharap pemangku kebijakan agar dapat mengakomodir para pengusaha lokal dan jangan sampai ada istilah monopoli. Supaya semua pengusaha yang ada di Pandeglang, ikut berperan dalam menjalankan program pembangunan pemerintah.

Pihak dinas terkait dan ULP juga tambah Udi, harus bisa memberikan kesempatan dan peluang bagi pengusaha di Pandeglang, tidak boleh mengedepankan kelompok – kelompok tertentu.

“Beri kesempatan terhadap semua pengusaha di Pandeglang khususnya dibidang kontruksi. Karena di Pandeglang ini banyak pengusaha kontruksi yang tergabung dalam wadah-wadah asosiasi, maka saya harap itu bisa terakomodir semua,” harapnya.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Rakyat Pandeglang Melawan menyebut ada upaya permufakatan jahat dalam penentuan pemenang lelang pada proyek dilingkungan Pemkab Pandeglang.

**Baca juga: Akses Jalan Buruk, Nenek Berusia 70 Tahun di Pandeglang Harus Ditandu Untuk Berobat ke Puskesmas

Mereka juga menuding Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pandeglang merekayasa saat melakukan seleksi terhadap perusahaan. Massa juga menduga ada monopoli proyek di Pandeglang.

“ULP Pandeglang dalam melakukan tugasnya menyeleksi perusahaan peserta lelang diduga penuh dengan rekayasa,” kata korlap aksi Ucu Fahmi saat menggelar aksi demo, Selasa (25/5/2021).(aep)

Kabar6- Akses jalan buruk Asmi janda tua di Kampung Lebak Gedong, Kecamatan Sindangresmi terpaksa harus di tandu menggunakan sarung menuju Puskesmas Sindangresmi pada Rabu (26/5/2021).

Penyebabnya lantaran kondisi infrastruktur yang buruk karena tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. Kasus ditandu juga sebelumnya terjadi. Hal itu dialami oleh Enah seorang ibu hamil.

Sebelum ditandu Asmi dibawa menggunakan motor dari kampungnya ke kampung lain yang berjarak satu kilometer.

“Dijemput lah pake motor, kemudian transit dulu di kampung ibu Enah,” kata Muhtadin warga setempat. Kamis (27/5/2021).

Sesampai di Kampung Enah dan melihat kondisi Asmi yang tidak memungkinkan dibawa menggunakan motor karena akses jalan setapak berupa tanah yang masih dipenuhi akar pepohonan. Lalu warga pun menawarkan untuk di tandu.

Setelah ditawari, Asmi bersedia ditandu menggunakan sarung sejauh 3 kilometer. Muhtadin mengungkapkan, jalan yang dilakukan saat Asmi di tandu adalah jalan Ki Markusen, kondisinya masih hutan, jalan itu juga yang digunakan warga untuk menandu Enah.

“Setelah lihat kondisi kayanya gak sanggup naik motor, katanya takut terus di jalanya juga banyak akar. Kalau mau di gendong juga berat. Akhirnya terpaksa ditandu lagi,”ujarnya.

**Baca juga: Miris, Perairan Laut di Pandeglang Tercemar Sampah Plastik

Muhtadin mengatakan, Asmi menderita penyakit maag dan darah tinggi yang sudah dialaminya dua tahun lalu, sejak itu Nenek tersebut hanya menggunakan obat-obatan tradisional dan berobat ke mantri untuk melawan penyakitnya.

“Penyakitnya maag sama darah tinggi, katanya sudah dua tahun. Paling pake obat tradisional saja. Kebetulan dia tinggal sama anaknya yang juga sakit seperti lambung dan lainnya, jadi kalau jalan agak kewalahan kalau jauh,”tandasnya.(aep)

Kabar6- Miris, Perairan laut dan Pantai di wilayah Kabupaten Pandeglang tercemar sampah, hal mengancam kelangsungan hayati biota laut dan manusia. Parahnya lagi sebagai pesisir pantai abrasi.

Mngantisipasi pencemaran air laut dan abrasi pantai dan penyelamatan biota laut, pihak Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutun dan Keamanan Hasil Perikanan Merak (SKIPM), bersama Dinas Perikanan Pandeglang, dan pihak terkait lainnya melakukan reboisasi dan bersih-bersih pantai di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Rabu 26 Mei 2021.

Kepala SKIPM Merak M Hanif mengatakan upaya penyelamatan kelangsungan hidup biota laut, kegiatan ini juga sebagai bentuk penyadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan laut. Diharapkannya, kepedulian masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian laut lebih meningkat lagi.

“Kami juga mendorong masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Salah satunya dengan tidak membuang sampah ke bantaran sungai dan laut, karena pencemaran ini jadi ancaman bagi biota laut,” katanya.

Saat ditanya kenapa lokasi kegiatan itu dilakukan di wilayah Pandeglang, apakah karena kondisi laut Pandeglang sudah banyak tercemari sampah dan abrasi. Ia mengaku, setelah hasil survey yang dilakukan pihaknya, lokasi ini tepatnya dilakukan di wilayah sini (Teluk, Labuan). Karena kata dia, banyak kawasan pantai yang sudah terkena abrasi dan pencemaran sampah.

“Kami lihat juga kawasan pantai banyak dicemari sampah plastik, artinya kami melihat kesadaran masyarakatnya masih kurang. Makanya kita dorong melalui kegiatan Bulan Mutu Karantina ini,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perikanan Pandeglang, Suaedi Kurdiatna mengaku, sangat mendukung langkah yang dilakukan pihak SKIPM Merah terhadap kondisi laut di Pandeglang. Sebab kata dia, pencemaran sampah dan abrasi pantai laut Pandeglang sudah cukup parah.

“Ini penyelamatan biota laut dan daratan pantai, karena kondisi patai sekarang ini banyak yang terkena abrasi. Sehingga jadi ancaman besar bagi ekosistem laut,” tuturnya.

**Baca juga: Sukses Tangani ODGJ, Pandeglang Sabet Penghargaan dari Kemenkes

Pihaknya juga menyarankan, masyarakat jangan terlena dengan kondisi pantai yang terkena abrasi dan pencemaran sampah. Ia menginginkan semua kalangan masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap lingkungan laut.

“Dengan menjaga lingkungan laut dan pantai untuk tidak membuang sampah sembarang, maka kita sudah melakukan penyelamatan terhadap kelangsungan biota laut. Jaga laut kita dari hulu sampai hilir,” tandasnya.(aep)

Kabar6 – Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Pandeglang terbilang sukses. Hasilnya Pandeglang sabet penghargaan dari Kementerian Kesehatan dan Provinsi Banten.

Hal tersebut diberikan karena Kabupaten Pandeglang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Jiwa (SPMKESWA) lebih dari 100%

“SPM KESWA kita mencapai 130%, kita mendapat penghargaan dari Kemenkes dan dari Provinsi Banten karena memberikan pelayanan terbaik ODGJ tingkat Provinsi Banten,” kata Samsudin Kasi PTM KESWA pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Rabu (26/5/2021).

Dikatakan Samsudin, dengan penghargaan tersebut Dinkes Pandeglang diberikan kesempatan untuk mewakili Provinsi Banten melakukan persentasi di Kemenkes.

“Kemarin mewakilii Provinsi Banten untuk persentasi ke Kemenkes tentang kegiatan inovasi pelayanan kesehatan jiwa,” ujarnya.

Samsudin menyampaikan, penghargaan itu tidak serta merta diberikan kepada Pandeglang tanpa sebuah pencapaian dalam pelayanan kesehatan jiwa.

“Dari 2018-2021 tercatat 2.405 ODGJ berat sekarang sudah menjadi odgj ringan bahkan dinyatakan sembuh terkontrol, dan sudah mendapatkan pelayanan di Puskesmas masing – masing,” jelasnya.

“Untuk ODGJ Pasung dari 111 orang tinggal 2 orang, semua ini berkat dukungan dari Pemerintah Daerah dan semua unsur masyarakat yang sangat mendukung program kesehatan jiwa terutama Pandeglang bebas pasung 2021 ,” sambungnya.

Lanjut Samsudin yang sudah dinyatakan sembuh ini tetap terkontrol dengan baik walaupun sudah berbaur dengan masyarakat. Sebab kata Samsudin, akan tetap tercatat sebagai ODGJ, dan akan terus akan mendapatkan pengobatan seumur hidup.

“Yang sudah kembali bejerja baik sebagai istri atau suami, bahkan odgj yg baru menikah tetap dipantau,” imbuhnya.

**Baca juga: Lakukan Pengeroyokan, Enam Remaja di Pandeglang Digelandang ke Kantor Polisi

Samsudin mengatakan, ODGJ yang dinyatakan sembuh mendapatkan bantuan permodalan masing – masing 5 juta dari Dinsos Provinsi dan Kabupaten.

“ODGJ pasung mendapat bantuan berbentuk sembako, pupuk, bibit tanaman untuk dijual kembali dan sekarang alhamdulillah berkembang usahanya,”tandasnya.(aep)

Kabar6- Enam remaja harus berurusan dengan polisi setempat melakukan pengeroyokan. Keenam remaja tersebut A (24), YH (23), DH (23), ZA (16), CAR (17), dan CS (17).

Kasus pengeroyokan yang dilakukan enam remaja tersebut korban yang berinisial FB tempat kejadian di Pertigaan Pangakalan Sumur Kampung Masjid, Desa KertaJaya Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Selasa (25/05/2021).

“Para pelaku ini kami amankan di Polsek Sumur untuk kita mintai keterangan,” ungkap Kapolres Pandeglang AKBP Hamam Wahyudi melalui Kapolsek Sumur AKP Bambang Sunaryo.

**Baca juga: Koalisi Rakyat Duga ada Monopoli Proyek di Pandeglang

Kapolsek menambahkan bahwa kejadian ini terjadi malam hari, dan para petugas Polsek Sumur berhasil mengamankan para pelaku pengoroyokan di TKP pukul 23.30 WIB.

“Untuk situasi saat ini masih aman dan kondusif, serta tidak ada perlawanan para pelaku terhadap petugas kami,” pungkasnya.(aep)

Kabar6- Koalisi Rakyat Pandeglang Melawan menyebut ada upaya permufakatan jahat dalam penentuan pemenang lelang pada proyek dilingkungan Pemkab Pandeglang.

Mereka juga menuding Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pandeglang merekayasa saat melakukan seleksi terhadap perusahaan. Massa juga menduga ada monopoli proyek di Pandeglang.

“ULP Pandeglang dalam melakukan tugasnya menyeleksi perusahaan peserta lelang diduga penuh dengan rekayasa,” kata korlap aksi Ucu Fahmi saat menggelar aksi demo, Selasa (25/5/2021).

Massa aksi menuding Pokja ULP dan Kepala ULP tidak profesional dan bermental koruptif saat melakukan tugasnya, karena mereka mengaku menemukan sejumlah kejanggalan di lapangan.

“Kami banyak menemukan kejanggalan pada proses seleksi perusahaan pemenang lelang kami menduga telah terjadi kongkalikong atau kemufakatan jahat antara pengusaha dan pihak ULP Pandeglang,” ujarnya.

Pada prosesnya mereka mensinyalir bahwa sebelum ada evaluasi, pemenang lelang sudah ditentukan ada pemenangnya.

**Baca juga: Sidak Penyaluran BPNT di Koroncong, Kadinsos Banten Temukan Mesin ECD Rusak

Sehingga hal itu tidak mengacu pada peraturan yang ada tentang pengadaan barang dan jasa. Bahkan mereka menduga terjadi adanya monopoli proyek di Pandeglang.

“Tak hanya itu kami juga menduga telah terjadinya monopoli proyek serta proses lelang di ULP sudah di kondisikan sejak awal sebab ada indikasi prosedur yang dilewati dengan langsung menyampaikan undangan pembuktian kepada perusahaan calon pemenang,”tutupnya.(aep)

Kabar6- Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Banten, Nurhanah menemukan permasalahan pada mesin EDC yang sering bermasalah saat digunakan pada penyaluran BPNT di Kecamatan Koroncong, Pandeglang.

Oleh karena itu dia mengaku akan membahas masalah tersebut dengan pihak bank agar kedepannya ada perbaikan.

“Kalau agen kan bentukan bank biasanya bermasalah di mesin EDC tadi ternyata 120 (mesinnya) sudah berhenti harus istirahat dulu 2 jam dan nanti di lanjut lagi,” kata Nurhanah saat melakukan sidak di kecamatan Koroncong, Selasa (25/5/2021).

Untuk itu, Nurhanah menegaskan, persoalan mesin EDC harus dibahas di forum sebab jika hal itu terus terulang, bisa saja mengganggu penyaluran.

“Nanti harus dibahas di forum bahwa bisa tidak masyarakat ini tidak terlalu menunggu,”ujarnya.

Sidak yang dilakukan Nurhanah untuk memastikan kualitas komoditi BPNT dan peran pendamping saat penyaluran. Sidak tersebut dilakukan di agen E-Waroeng milik Badru yang berada di Kampung Sangku, Desa Awilega, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan hasil Sidak di lapangan, Kadinsos tidak menemukan komoditas yang kualitasnya buruk.

“Tadi saran saya masyarakat harus diberikan pilihan karena ini program meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan gizi anak balita,”ujarnya.

“Jadi mereka harus diberikan pilihan kaya bulan ini misalnya telur dan buah-buahan, terus bulan depan misalnya KPM ingin sayur sup jadi mereka boleh memilih,” sambungnya.

**Baca juga: Bernilai Rp 47 Miliar, Kementerian PUPR Hibahkan BMN ke Pemkab Pandeglang

Di tempat yang sama, pemilik agen, Badru mengungkapkan bahwa penyaluran kali ini disekaliguskan dengan bulan depan, jadi jatah BPNT untuk bulan depan diambil sekarang.

Dia juga menyampaikan bahwa kualitas komoditi BPNT yang saat ini disalurkan sudah baik dan sesuai yang diharapkan. Kata dia, agen miliknya menaungi 3 desa yakni Desa Awilega, Sukajaya dan Desa Gerendong dengan jumlah KPM sebanyak 242 KPM.(aep)

Kabar6– Pemkab Pandeglang menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Penyerahan hibah BMN dari Kementerian PUPR kepada Pemkab Pandeglang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima barang milik negara oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita bersama Kasi Pelaksana Wilayah II Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten (BPPW) di Ruang Garuda Pendopo, Selasa (25/5/2021).

Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten Rusliana Pandjaitan mengatakan untuk tahap ini jumlah BMN yang hibahkan kepada Pemkab Pandeglang ada sekitar 22 berupa Infrastruktur dengan total anggaran kurang lebih 47 miliar.

“Barang Milik Negara yang dihibahkan kepada Pemkab Pandeglang dari Kementerian PUPR terdiri dari penataan kawasan permukiman, sistem penyediaan air minum dan sanitasi, “terangnya.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita menyampaikan terima kasih dan apresiasi Kepada Kemeneterian PUPR yang telah bersinergi dengan Pemerintah daerah.

**Baca juga: Pasien Tak Mampu Diangkut Mobil Pikap ke RS, Begini Penjelasan Puskesmas Munjul Pandeglang

Diserahkannya BMN kepada Pemkab Pandeglang tentu saja Pemerintah daerah akan merawat BMN ini dengan baik dan akan melakukan pembahasan beserta seluruh instansi terkait untuk menyiapkan anggaran untuk pemeliharaan aset daerah.

“Pembangunan yang sudah dilaksanakan tentu sangat terasa sekali manfaatnya oleh masyarakat Pandeglang dan hibahnya saat ini telah kami terima, itu berarti Barang Milik Negara sudah menjadi Barang Milik Daerah,”tandasnya.(aep)