Kabar6-Pemkab Pandeglang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pandeglang menyerahkan Bantuan Oprasional Pendidikan (BOP) untuk ke 610 dari 814 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini se Kabupaten Pandeglang.

Tak tanggung-tangguang alokasi anggaran yang digelontorkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik totalnya mencapai Rp 10,67 miliar dan sudah dapat dicairkan.

Penyerahan BOP PAUD secara simbolis diterima oleh Taman Kanak-Kanak (TK) Babunajah Kecamatan Menes sebesar Rp. 28, 8 juta, TK Dharma Wanita, Kecamatan Sumur Rp30 juta, Kober Bakti Anak Kecamatan Sobang Rp21 juta, dan Kober Tuhfatul Athfal Kecamatan Pandeglang Rp21,6 juta.

Hal ini saat Bupati Pandeglang Irna Narulita menyerahkan secara simbolis BOP PAUD tahun 2018, bagi 3 lembaga PAUD, Rabu (17/10/2018) di Hotel Rizki Kadupinang.

“Paling dapat 600 ribu per siswa dalam satu tahun. Kami tau itu tidak mungkin cukup, semoga para guru terus iklas dalam menjalankan tugas yang mulia ini sebagai para pendidik,” kata Irna.

Irna mengatakan, peran guru PAUD sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dikatakannya, tanggungjawab guru PAUD itu sangat berat untuk mencetak generasi emas dimasa yang akan datang. Ia berharap para guru PAUD juga memiliki kompetensi ke pribadian, dan kompetensi sosial.

“Indonesia kedepan akan memiliki bonus demografi dimana angkatan kerja semuanya diusia produktif. Jadi kita harus mencetak generasi yang cerdas dan berkualitas. Semoga para peserta didik di Pandeglang memiliki ahlak yang baik dan berjiwa sosial yang tinggi,” ungkapnya.

Sementara Kadindikbud Kabupaten Pandeglang Olis Solihin mengatakan, jumlah Rp. 10,667 miliar itu diperuntukan bagi 610 lembaga PAUD dari 814 lembaga yang diverifikasi.

“Yang mendapat bantuan ini yang lolos verifikasi, diantaranya memiliki Nilai Pokok Sekolah (NPS), izin operasional, akta notaris, dan jumlah siswanya mininal 12 orang maksimal 60 orang,” kata Olis.

Dari jumlah BOP yang diberikan saat ini, kata Olis masing-masing PAUD akan menerima bantuan sesuai dengan jumlah siswa yang ada ditiap lembaga.**Baca juga: Nelayan Teluk Labuan Tolak Pembangunan TPI Higienis.

“Kalau besarannya tetap sama 600 per siswa, namun untuk jumlah keseluruhan yang diterima itu tergantung dari banyaknya siswa,” pungkasnya.(Aep)

Kabar6.com-Nelayan Teluk di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang menolak rencana pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Higenis tepatnya di TPI Labuan II. TPI Higienis ini digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp1,4 miliar.

“Respon kami tidak mendukung untuk adanya pembangunan TPI lagi yang ada saja sudah cukup,” kata Wakil Ketua Paguyuban Nelayan Kursi, Payang dan Oboran Herman kepada kabar6.com, Rabu (17/10/2018).

Dari pada membanguna TPI baru, Herman meminta KKP untuk memperluas dermaga yang saat ini dirasakan sempit oleh para nelayan. Sebab para nelayan mengaku kesulitan menyandarkan perakunya untuk menyimpan ikan hasil tangkapan mereka.

“Yang kami butuhkan perbaikan dermaganya saja. Kalau setiap tahun musim barat, nelayan Labuan selalu dikeluhkan untuk menaruh ikan hasil tangkapannya,” pintanya.**Baca Juga: Aksi Unjukrasa Warga Ujung Kulon di DPRD Banten Berujung Bentrok.

Direktur Pelabuhan Perikanan KKP di Pendopo, Frits P Lesnussa, Selasa (9/10/2018) menyebutkan di Indonesia tercatat dari tahun 2017 kurang lebih ada 22 TPI higienis. Namun pda tahun 2018 ada 11 TPI, dua di antaranya di Banten yakni di Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

“Untuk Provinsi Banten ada dua, yaitu satu di Pandeglang dan di Lebak. Sekarang akan mulai pengerjaan karena tanggal 5 Oktober sudah terkontrak hingga 31 Desember dengan nilai kontrak Rp1,4 miliar yang dikerjakan oleh PT Amanah Mitra Sejati Putra dan pengawas CV Tradisi Konsultan,” katanya.(aep)

Kabar6-Polres Pandeglang menetapkan satu tersangka pelaku pembuangan ratusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Pelaku berinisial H alias SH, merupakan warga Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten.

“SH jadi tersangka, dia mendapatkan amanah dari si M untuk mendistribusikan, tapi tidak didistribusikan,” kata AKP Dedi Hermawan, Kasatreskrim Polres Pandeglang, Senin (16/10/2018).

Tersangka H juga di duga memalsukan tanda terima dari warga yang seharusnya berhak menerima kartu KIS tersebut.

“Dan juga dia pengakuannya si SH, memalsukan ceklis tanda tangan dari yang seharusnya menerima. Bukan kurir JNE,” terangnya.**Baca Juga: Tahan Imbang Perserang, Persita Lolos Liga 2 Gojek Traveloka.

Pelaku yang merupakan salah satu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), telah menerima uang transport untuk menyalurkan kartu KIS sebesar Rp 400 ribu. Karena perbuatannya, H alias SH, dikenakan Pasal 372/378 KUHP, tentang penggelapan dan penipuan.

“Jadi BPJS Kesehatan kerjasama dengan JNE, kemudian kerjasama dengan PSM. Si U cuma dititipin aja,” jelasnya.(dhi)

Kabar6-Pihak BPJS Kesehatan, JNE selaku perusahaan pendistribusi telah diperiksa polisi. Pemeriksaan terkait penemuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di tempat sampah.

Pemeriksaan itu untuk mengetahui bagaimana alur pengiriman KIS, hingga berada di tempat sampah, di Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten.

“Ada delapan orang yang sudah kita mintai keterangan. Alur dari keterangan para saksi, kita mengetahui alur pendistribusian teraebut, dari BPJS, bekerjasama denga JNE, bekerjasama dengan PSM (pekerja sosial masyarakat),” kata AKBP Indra Lustrianto, Kapolres Pandeglang, Senin (15/10/2018).

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan sementara, BPJS Kesehatan memberikan kartu tersebut ke pihak JNE untuk di distribusikan ke PSM.

Lalu PSM memiliki koordinator di setiap kecamatan. Sedangkan untuk koordinator di Kecamatan Carita, berinsial M.

M kemudian memerintahkan kepada ponakannya berinsial H, untuk disalurkan ke warga penerima KIS. Namun oleh H, tidak semuanya disalurkan dengan alasan kesibukan. Sehingga tidak ada waktu untuk menyelesaikan kewajibannya.

“disimpan dirumah temannya, saudara U. Barang ini sudah lama, tahun 2016. Oleh ibunya si U tadi, perempuan M tadi, dibuang. Ketika dia memebersihkan rumah, karena dia pikir barang ini tidak berguna lagi, dibuang ke tempat sampah tersebut,” terangnya.

Petugas pendistribusian KIS berinisial H, mendapatkan upah Rp400 ribu untuk menyalurkan ke warga yang berhak di Kecamatan Carita.**Baca Juga: Ratusan Kartu KIS Milik Warga Pandeglang Tercecer di Tempat Sampah.

“Dari keterangan si H tadi, dia mendapat upah atau biaya transportasi sebesar Rp400 ribu untuk satu kecamatan saja,” jelasnya.(dhi)

Kabar6-Sebanyak 340 amplop berlogo BPJS dan 37 Kartu Indonesia Sehat (KIS) tercecer di dalam sebuah tempat sampah, di Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Berdasarkan penyelidikan awal kartu tersebut masih aktif hingga 2019 dan merupakan milik dari delapan desa di Kecamatan Carita.

“Kartu masih aktif dan belum diserahkan kepada pemilik yang namanya ada di kartu itu,” kata AKBP Indra Lustrianto, Kapolres Pandeglang, Senin (15/10/2018).

Sebanyak 30 amplop milik warga Desa Sukarame, Carita 105 amplop dan 11 kartu, Sukajadi 18 amplop, Sindanglaut 104 amplop. Kemudian Tembong 55 amplop, Sukanagara 16 amplop dan 19 kartu, Kawoyang tiga amplop dan tujuh kartu, Cinoyong 12 amplop dan tujuh kartu.

Dari 340 amplop tersebut, di dalamnya terdapat antara lima sampai tujuh kartu KIS.

Polres Pandeglang telah memintai keterangan dari berbagai pihak, seperti BPJS Kesehatan dan JNE sebagai perusahaan yang mendistribusikan.**Baca Juga: Pemprov Banten Akan Divestasi Saham BJB.

“Ditemukan oleh warga, warga melaporkan ke Polsek Carita, diterima oleh Kapolsek. Kemudian kita tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan,” terangnya.(dhi)

Kabar6-Putri dari pasangan Umed dan Lilis, bernama Eliyatul Ihlas, membutuhkan pertolongan untuk mengobati penyakit langka bernama Arteriovenous Malformation (AVM).

AVM merupakan jenis penyakit yang muncul saat lahir. Pembuluh darah arteri dan Vena di penderita AVM bisa pecah dan menyebabkan pendarahan ke dalam otak atau sumsum tulang belakang, gejalanya diawali berupa sakit kepala dan kejang.

Penyakit langka di Indonesia ini, pada sebagian kasus, biasanya ditangani dengan kateter atau radiasi untuk menutup pembuluh darah.

“Berobat selama ini dari Puskesmas Carita ke RS Berkah Pandeglang, trus ke RSCM Jakarta pakai BPJS,” kata Eliyatul Ihlas, Kamis (11/10/2018).

Umed sang ayah, bekerja sebagai nelayan. Sedangkan ibunya Lilis, hanya seorang penyewa ban bekas untuk berenang di Pantai Carita, yang hanya bekerja setiap hari libur saja.

Penyakit langka yang di derita oleh warga Kampung Pakojan, RT 02, RW05, Desa Sukajadi, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang ini, telah di deritanya selama sembilan tahun dan baru mendapatkan pertolongan medis selama enam tahun belakangan.

Obat-obatan dapat digunakan untuk mengobati sakit benjolan-benjolan bagi putri yang kedua orang tuanya juga bekerja sebagai penyewa ban bekas untuk berenang disekitar kawasan Carita dan Anyer.

“Tapi obat-obatan ada yang enggak dicover BPJS, Buat ongkos dari Carita ke Jakarta juga susah,” jelasnya.

Penghasilan tak menentu sebagai nelayan dan penyewa ban bekas, membuat kedua orangtuanya kesulitan membiayai pengobatan anaknya.

Meski telah dibantu oleh relawan sosial yang mengumpulkan bantuan melalui media sosial (medsos) seadanya, tetap membutuhkan uluran tangan donatur.

“Kalau kata dokter di RSCM, harus dibawa ke Singapura. Tapi dana nya terlalu besar, kita belum mampu,” kata Wiwid, relawan sosial dari FBn, Kamis (11//20/2018).

Usai dioperasi yang telah dilakukan sekitar 10 kali, Eliyatul harus membeli obat yang kadang tak tercover BPJS.**Baca Juga: Pembangunan Gedung BPBD Kabupaten Tangerang Akan Dilaksanakan.

“Sakitnya itu ada benjolannya itu, semakin membesar dan kalau mau muncul benjolan, baru itu badan semua sakit. Kalau habis dioperasi beli butuh obat-obatan, vitamin dan makanan penunjang,” jelasnya.(dhi)

Kabar6- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pandeglang gelar kegiatan Litersi Media, dengan mengusung tema Jaga Keutuhan NKRI Tanpa Hoax, di gedung Graha Pancasila Pandeglang, Senin (24/9/2018).

Kegiatan Literasi Media yang melibatkan peserta dari kalangan perangkat desa, seperti para Kepala Desa (Kades), Lurah dan Camat se-Kabupaten Pandeglang ini diikuti cukup antusias.

Karena melalui Literasi Media tersebut, setidaknya mampu menjawab kegundahan mereka, terkait makin maraknya oknum yang mengaku wartawan, namun bertindak tidak sesuai dengan koridor Jurnalistik.

Hal ini seirama dengan makin banyaknya kasus-kasus pemerasan yang banyak dilakukan oleh oknum-oknum tersebut.

Yang dewasa ini semakin sering didapatkan pengaduannya oleh PWI Pandeglang, terutama dari Desa maupun sekolah-sekolah penerima Bantuan Oprasional Sekolah (BOS).

Ketua Pelaksana Literasi Media PWI Pandeglang, Iman Fathurohman mengatakan, kegiatan Literasi Media ini sebagai bentuk keprihatinan PWI atas adanya oknum yang sering “Memeras” Kepala Desa, maupun Camat.

“Tujuan Literasi Media ini untuk memberikan pemahaman kepada Kepala Desa, Camat agar mengetahui ketika menghadapi oknum-oknum wartawan ketika dilapangan, karena sejauh ini oknum-oknum wartawan, tanda kutip ya. banyak yang minta-minta uang kepada mereka,” sebut Iman.

Iman berharap dengan adanya kegiatan Literasi Media yang di hadiri oleh Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo, Sekertaris PWI Banten Cahyono Adi, Kepala DPMPD Pandeglang Taufik Hidayat, Anggota DPR RI Acham Dimyati Natakusumah, dan Kapolres Pandeglang Indra Lutrianto Amstono ini, sedikit banyaknya mengetahui cara menghadapi wartawan.

“Tentunya kegiatan ini sangat positif untuk memberikan pemahaman dan ilmu kepada peserta, tentang kerja jurnalistik, kode etik dan dasar peraturan yang digunakan para wartawan dalam menjalankan tugasnya,” ungkap Iman.

Bupati Pandeglang Irna Narulita dalam sambutannya mengaku, sangat mengapresiasi kegiatan tersebut.

Menurutnya, dengan adanya Literasi Media tersebut, dapat mengantisipasi adanya pemberitaan Hoax dan penyalahgunaan informasi, maupun profesi kewartawanan itu sendiri.

“Sesuai dengan temanya, acara ini sangat bagus untuk mengantisipasi adanya oknum wartawan yang menyalahgunakan informasi, maupun menyalahgunakan profesi kewartawanan tersebut,” ucap Irna dalam sambutannya.

Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi Ibnu Hajar mengaku, dirinya merasa terganggu dengan adanya oknum wartawan yang legalitasnya belum jelas.

Ia berharap untuk kedepan Literasi Media ini bisa terus berlanjut setiap tahunnya. **Baca juga: Ketua Dewan Pers Verifikasi SMSI.

“Kami sendiri para kepala desa bukan anti kritik, tapi ketika kami menghadapi wartawan yang legalitasnya belum jelas, akhirnya kami membatasi diri. Kami sangat mengapresiasi acara ini, karena kami bisa konsultasi dan tukar pikiran langsung dengan kawan-kawan wartawan yang tergabung di PWI ini,” aku Ibnu singkat. (jicris)

Kabar6-Kuasa hukum dari tenaga kerja honorer Kabupaten Pandeglang berinisial IN berharap kliennya dapat dibebaskan dari segala macam tuntutan atas dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

IN yang bekerja sebagai tenaga honorer di Bagian Keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang.

“Inisial RAK merupakan otak dari kasus tersebut, masih bebas dari cengkraman Kejaksaan Negeri Pandeglang,” kata Dedi Junaedi, kuasa hukum IN, Kamis (6/9/2018).

IN disangkakan melakukan korupsi Tunjangan Daerah (Tunda) Dinas Pendidikan (Dindik). Padahal, dialah yang membongkar praktik korupsi yang dilakukan oleh RAK.

Dimana, IN bekerja atas instruksi atasannya bernama Margono, selaku Kasubag Keuangan di dinas DPKAD Pandeglang.

“Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang berinisial US diduga ikut menikmati hasil dari uang haram tersebut sebesar Rp2,5 juta per bulan,” terangnya.**Baca Juga: Dollar Naik, Harga Tempe di Pamulang Masih Normal.

Ternyata usut demi usut, terbongkar sudah dalam fakta persidangan pada 31 Augustus 2018 dengan agenda pledoi yang disampaikan dan dibacakan secara langsung oleh sang honorer ini di muka persidangan di depan Majelis Hakim Ketua Efiyanto, Hakim anggota Emy Tjahjani dan Ibu Nofahinda.

“Honorer tidak punya kewenangan apapun dan bekerja hanya atas perintah, seperti mengetik, photocopy, pergi ambil uang ke bank, serta siapin berkas yang sudah ditandatangani oleh atasan,” katanya.(Dhi)

Kabar6-Nama Kerajaan Ubur-ubur beberapa hari terakhir menyita perhatian publik, bahkan netizen pun banyak yang mengeluarkan cuitannya dengan nada lelucon hingga menghujatnya.

Lalu, bagaimana asal muasal Kerajaan Ubur-ubur bisa menjadi nama di sekte tersebut?

Kapolresta Serang, AKBP Komarudin, menerangkan kalau diberikan secara spontanitas oleh Aisyah dan Rudi berdasarkan kesepakatan bersama anggotanya.

“Sejauh ini kata kerajaan ubur-ubur menurut mereka hanya spontanitas, filosofinya apa, mereka tidak bisa menyampaikan,” kata AKBP Komarudin, Kapolresta Serang, dituangkannya, Rabu (15/09/2018).

Menurut keterangan yang diperoleh pihak kepolisian, anggota Kerajaan Ubur-ubur memiliki slogan khusus bagi anggotanya.**Baca juga: Polresta Serang Sita Surat Dokumen Kerajaan Ubur-ubur.

“(Kata mereka) kalau ubur -ubur bersatu itu bisa menenggelamkan sebuah kapal,” terangnya.(Dhi/Tim K6)

Kabar6-Menurut peta serrurier, pada 20 Desember 1900, jalur kereta yang menghubungkan Jakarta-Merak, mulai dibuka. Jalurnya melewati Rangkasbitung, Serang, dan Cilegon. Salah satu lokasi bersejarahnya, yakni Stasiun Karangantu.

Di lokasi ini lah, PT KAI DAOP I Jakarta memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi 300 masyarakat sekitar.

“Untuk masyarakat memberikan tambahan pelayanan kesehatan yang kurang terjangkau oleh kendaraan,” kata Dadan Rudiansyah, Executive Vice President PT KAI Daop I, saat ditemui di Stasiun Karangantu, Selasa (7/8/2018).

Kereta railklinik itu berisikan dua gerbong kesehatan dan dua gerbong perpustakaan yang memiliki enam ribu koleksi buku manual dan e-book.

Bahkan, Stasiun Serang, yang letaknya sekitar 10 kilometer dari Stasiun Karangantu, telah menyandang status Benda Cagar Budaya.

Sejak abad 16 hingga 18 Masehi, transportasi air menjadi primadona di Banten, dengan dibangunnya sejumlah kanal oleh Kesultanan Banten, termasuk menuju Pelabuhan Karangantu, yang lokasinya hanya sekitar satu kilometer dari Stasiun Karangantu.

Memasuki abad ke 19 sampai 20 Masehi, saran transportasi berpindah ke jalur darat. Salah satunya, dibukanya jalan raya Anyer-Panarukan oleh Daendles.

Lalu, awal abad ke 20, transportasi kereta api menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia dan penjajah kala itu, untuk melakukan perjalanan dan mengangkut segala kebutuhannya. Karena, kondisi jalan raya Anyer-Panarukan yang mengalami kerusakan.

Karena mampu menjangkau hingga pelosok, maka Rail Clinic yang berisikan dokter umum, dokter gigi, kebidanan, laboratorium, apoteker hungga farmasi, memberikan bantuan kesehatan bagi masyarakat disekitar jalur rel kereta api.

“Untuk daerah terpencil, jauh dari jangkauan pelayanan kesehatan. Untuk Karangantu kami pilih karena sudah melalui survei, Dinkes kota dan Puskesmas, di informasikan butuh layanan kesehatan,” terangnya.

Perlu diketahui jarak antara Stasiun Karangantu dengan Pelabuhan Karangantu, sebuah syahbandar besar kala itu, letaknya hanya sekitar satu kilo meter.**Baca Juga: Perampok Driver Ojol Ini Ngaku Anggota Polisi.

Pada zaman kejayaannya, Pelabuhan Karangantu merupakan Jalur Sutra. Jan Pieterzoon Coen, Gubernur Belanda kala itu, pernah mencatat terdapat enam perahu China membawa barang berharga senilai 300 ribu real.(Dhi)