Kabar6-Relawan Balad Jokowi-Ma’ruf Amin Provinsi Banten mengaku akan mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 01 dengan cara door to door.

Langkah itu adalah upaya memberikan edukasi politik kepada masyarakat dengan cara santun.

“Langkah agenda pemenangan kita harus tetap mengedepankan moralitas dan etika politik yang santun serta mengedukasi kepada masyarakat,” kata Ketua Balad Jokowi-Ma’ruf Amin Banten Handi Kusnan, Rabu (12/12/2018).

Menurutnya, Dengan gerakan turun tangan menangkan Jokowi – Ma’ruf melalui relawan, dapat membawa hikmah baik serta membentuk makna politik cerdas berintegritas bagi publik di Banten.

Tak hanya itu, Jokowi yang menggandeng wakilnya seorang ulama kharismatik asal tanah jawara membuat relawan ini dianggap suatu keharusan untuk mendukung dan memilih dengan tulus kepada keduanya.

” Kita melihat ada sosok ulama karismatik kelahiran Banten yang hari ini sedang punya hajat menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Jokowi. Sebagai orang Banten sudah menjadi keharusan bagi kita untuk mendukung dan memilih dengan tulus kepada keduanya,” terangnya.

” Ini merupakan agenda kemenangan bersama, untuk kembali mengajak masyarakat Banten mendudukan sosok presiden Jokowi dan Kiyai Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden RI tahun 2019 – 2023,” tambahnya.

Sejauh ini, kata Handi, cara turun tangan dan membuat ruang interaksi bersama masyarakat di beberapa tempat di kabupaten Pandeglang, Serang mendapatkan respons positif dari masyarakat.**Baca juga: Tuntut Pesangon, Buruh Sandratex Demo di Puspemkot Tangsel.

“Relawan Balad Jokowi – Ma’ruf siap mendengarkan aspirasi dan harapan masyarakat,” katanya.(Aep)

Kabar6-Dosen Fisip Universitas Mathla’ul Anwar Banten Eko Supriatno mengkritik kegiatan Pelatihan bidang pengelolaan keuangan desa bagi seluruh Kabupaten Pandeglang yang diselenggarakan dari 10-15 Desember di Yogyakarta.

Termasuk kritik pada kegiatan studi banding atau kunjungan kerja keluar daerah yang dilakukan Pemkab Pandeglang menjelang akhir tahun 2018.

Untuk kegiatan peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang dikatakan tidak memiliki korelasi apa pun dengan kinerja Kepala desa.

“Studi banding ini bukti bahwa pemkab Pandeglang telah memberikan argumentasi yang telah membohongi publik,” kata Eko kepada Kabar6.com, Rabu (12/12/2018).

Eko memandang, Studi banding ini adalah upaya memanfaatkan celah dalam anggaran negara untuk kepentingan pribadi, karena biasanya hasil studi banding sebagian masyarakat tidak pernah tahu apa hasilnya.

“Nanti para kepala desa tersebut satu-persatu harusnya ditanya oleh publik tentang hasil yang mereka dapatkan dalam studi banding tersebut, termasuk apa manfaatnya bagi masyarakat desa,” ujarnya.

Eko menilai, mana kala daerah lain melakukan re-alokasi anggaran belanja daerah dengan menempatkan kemanfaatan rakyat sebagai prioritas tertinggi dan melakukan efisiensi anggaran di tiap SKPD, efisiensi perjalanan dinas, studi banding, rapat-rapat, bimtek dan lainnya.

“Eh malah “pelesiran” dengan argumentasi studi banding padahal kontraproduktif. Pelesiran Terus, Tak Mempan Kritik. Ya begitulah, mau apa lagi. Mau dikritik sampai berbusa kalau tidak mempan kritik susah juga,” sesalnya.

Sebelumnya, Seluruh Desa di Kabupaten Pandeglang dikabarkan akan menggelar pelatihan dalam peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pelatihan tersebut akan dilaksanakan pada senin sampai sabtu (10 – 15 Desember 2018) bertempat di Hotel Saphire, Yogyakarta.

Tak hanya itu, kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang setiap desa diharuskan membayar sebenarnya Rp6 juta yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan, kegiatan tersebut untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa mengingat anggaran Dana Desa di tahun 2019 yang mengalami peningkatan.**Baca juga: Gelar Pelatihan di Jogja, Tiap Desa di Pandeglang Dikenai Biaya Rp6 Juta.

“Ya sekarang tinggal mereka, mereka mau jadi desa yang hebat atau desa yang biasa-biasa saja. Kami serahkan sepenuhnya kepada meraka, mereka sudah punya kesepakatan melalui musyawarah ketua paguyuban kepala desa masing-masing kecamatan,” ungkap Taufik kepada wartawan, Selasa (4/12/2018).(Aep)

Kabar6-Dalam menekan peredaran Minuman Keras (Miras) di Kabupaten Pandeglang menjelang tahun baru 2019. Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pandeglang, intensif menggelar kegiatan razia.

Salah satunya menggelar razia di tiga lokasi di Desa Pangkalan, Kecamatan Sobang, Selasa (12/12/18) malam hari. Dalam razia itu petugas berhasil mengamankan sebanyak 97 botol dari 8 dus miras, dengan jenis anggur merah dan kolesom.

Kasatpol-PP Pandeglang, Dadan Saladin mengatakan, kegiatan razia ini dilakukan dalam rangka menelan angka peredaran Miras dalam menjelang tahun baru ini.

” Tadi di wilayah Kecamatan Sobang kami berhasil menyita sebanyak 97 botol dari 8 dis miras dari tiga titik di satu desa,” ungkap Dadan

Biasanya menjelang pergantian tahun banyak penjual miras di berbagai tempat, khususnya di kawasan objek wisata. Maka dari itu, untuk menekan angka penjualan miras di Pandeglang, pihaknya akan gencar melakukan razia.**Baca juga: Pemilu 2019, Pemerintah Jamin Stabilitas Harga Bahan Pokok.

“Kami juga menekankan kepada warga yang menjual miras agar tidak melakukan aktivitas penjualan miras lagi. Jika ditemukan menjual lagi, maka kami akan melakukan tindakan yang lebih tegas lagi,” kata Dadan.(aep)

Kabar6-Kawasan wisata pantai Carita disebut kian terpuruk, hal itu dibuktikan adanya penurunan jumlah kunjungan antara 3-4 persen setiap tahunnya yang terjadi sejak 2010 sampai saat ini.

Hal itu dikatakan Ketua Komunitas Peduli Pariwisata Carita (KPPC) Frengky usai acara Diskusi Panel Kepariwisataan ini digelar di hotel Mutiara Carita, Pandeglang, Selasa (11/12/2018).

“Sejak tahun 2000 sampai 2018 mulai merosot,” ungkapnya.

Frengki menyebutkan Pemkab Pandeglang punya tiga dosa besar terhadap kepariwisataan di Carita. Pertama, tidak adanya fasilitas umum, hilir mudik mobil besar, termasuk pusat kuliner.

“Kenapa Carita mulai terpuruk, trotoar tidak ada, jalan, banyak mobil tronton, tidak ada gedung kesenian untuk mementaskan kesenian lokal, pusat kuliner tidak ada,” bebernya.

Dosa besar kedua, lanjut Frengki, ketidakhadiran bupati Pandeglang Irna Narulita diacara diskusi panel seolah-olah tidak mengamini kegiatan tersebut, yang menbuat panita, pelaku wisata carita dan KPPC kecewa, dan ketiga sumpah Irna-Tanto kepada Allah atas jabatan mereka.

“Ketidak hadiran mereka (keacara Diskusi panel) semakin jelas dan terang, pemerintah sendiri tidak perduli terhadap Carita, Carita mau dibawa kemana Carita,” sesalnya.

Seharusnya, kata dia, Pemkab Pandeglang memilik grandesign untuk kemajuan kawasan Carita. Pasalnya Carita memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan mulai wisata, pantai, air terjun, wisata alam dan lainya.

Hal yang sama dikatakan akademisi UNMA Banten, Eko Supriatno. Ia mengatakan, ada dua dosa besar yang dilakukan Bupati karena tidak hadir dalam diskusi tersebut. Dosa pertama, Bupati mengindahkan undangan dari media dan wartawan.

“Yang kedua dosa besarnya itu menghindari sesuatu hal yang urgent, yang penting yaitu carita,” ujar Eko yang turut menjadi pemateri.

Mengenai pariwisata, Eko menyinggung studi banding yang dilakukan Bupati ke Kabupaten Banyuwangi namun sampai saat ini tidak ada penerapan dari hasil kunjungan tersebut.

“Ini kalau ada Bupati tadinya akan saya minta contoh dia kan pernah ke Banyuwangi. Bayuwangi itu tidak boleh ada hotel masyarakat dilatih oleh pemerintah. Pemerintah intervensi melatih bahasa inggris, kuliner dan sebagainya. Hal-hal kecil, toilet dibikin sayembara namanya revolusi toilet. Keren, tidak kaya carita, sepi, kitu wae ti baheula. Karena pemerintahnya tidak becus,” katanya.

Sementara, pelaku wisata yang ada di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Teja Heriana mengatakan, dulu kawasan wisata Carita menjadi sebuah ‘kampung’ bagi bule atau wisatawan mancanegara (Wisman).

Hal ini karena kawasan wisata Carita yang banyak dikunjungi Wisman dari berbagai negara.

Bahkan, setiap hari wisman banyak menginap di hotel dan villa. Dampaknya sektor perekonomian dan usaha perhotelan yang ada di Carita menjadi berkembang.

Namun hal tersebut kini tidak lagi ditemukan karena beberapa faktor, diantaranya ketidakhadiran Pemerintah Daerah baik pihak legislatif dan eksekutif.

“Dulu kita berharap bahwa otonomi mendekatkan pimpinan dengan masyarakat. Undang-undang otonomi itu semestinya menjadikan pemerintah dekat dengan masyarakat tapi kenapa sekarang pemerintah itu justru jauh, jauh dihati jauh dimata. Pada saat seperti ini mereka tidak datang, apa kepeduliannya,” katanya.

Teja menambahkan, dengan ketidakhadiran Bupati dan anggota DPRD dalam diskusi tersebut, menandakan saat ini Pemerintah Daerah tidak mempunyai keinginan untuk membangun kawasan Carita.

Padahal, tambah dia, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk hadir dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

“Mereka yang menentukan karena mereka yang memiliki mengelola APBD. APBD ini adalah untuk pembangunan masyarakat. Itu namanya keadilan anggaran. Tapi itu tidak ada di carita,” tambah dia.

Untuk diketahui, awalnya bupati bakal jadi pembicaraan bersama ketua DPRD Pandeglang, namun berhalangan hadir, Pasalnya Irna tengah melakukan mengikuti kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUMS) BJB di Bandung.**Baca juga: Kasus Narkoba Warga Kronjo Dilimpahkan ke Satnarkoba Polresta Tangerang.

Hadir dalam kesempatan Kasi Promosi Dispar Imron Maulana, Camat Carita dan Kadispar Pandeglang Asmani Raneyanti. Namun Asmani datang saat acara sudah selesai.(Aep)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten Pandeglang meraih Penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai Kabupaten/Kota yang peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Pemberian Penghargaan peduli HAM untuk yang kedua kalinya bagi Kabupaten Pandeglang secara langsung diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban saat acara peringatan Hari hak asasi manusia sedunia ke-70 yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla di Aula gedung Kemenkumham Jakarta (11/12/2018).

Wakil Bupati Tanto Warsono Arban mengatakan bersyukur Kabupaten Pandeglang meraih penghargaan, ini penghargaan yang kedua bagi Pandeglang setelah tahun kemarin juga mendapat penghargaan.**Baca Juga: Dishub Kabupaten Tangerang Razia Angkutan Barang.

“ini berkat kerja sama semua pihak elemen masyarakat serta Pemerintah daerah yang telah memberikan pelayanan terbaik, serta telah memperhatikan hak-hak dasar kebutuhan masyarakat, sehingga penguatan pemenuhan HAM di Pandeglang terpenuhi, sehingga kita kembali mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat, “terangnya.

Menurutnya, penghargaan ini merupakan bukti dari komitmen Pemerintah derah dalam mewujudkan harapan masyarakat terkait hak azasi manusia, prestasi ini harus di pertahankan dan itu merupakan kewajiban Pemerintah daerah, selain itu Pemkab juga sedang beupaya untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2019.

“Oleh karena itu mari bersama-sama kita bekerja keras agar di tahun 2019 Kabupaten Pandeglang juga bisa mewujudkan Kabupaten layak anak,” pungkasnya.(aep)

Kabar6-Kejaksaan Negeri Pandeglang menyebutkan bahwa tingkat korupsi di Pandeglang sampai saat ini masih tergolong tinggi. Hal itu terlihat dengan catatan korupsi yang dibubuhi Kejari sepanjang tahun 2018.

Hal itu dikatakan Kejari usai mengkampanye gerakan anti korupsi dalam rangka Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) di Pandeglang, Senin (10/12/2018).

Kepala Kejari Pandeglang, Nina Kartini merinci, sedikitnya ada 15 perkara kasus dugaan korupsi di Pandeglang yang ditangani Kejari.

“Sejak Januari-Desember 2018, kami menangani 6 penyelidikan mengenai pelanggaran korupsi, 2 penyidikan, dan penuntunan sebanyak 7 perkara. Sebagian besar, kasus itu dilakukan oleh instansi pemerintah,” katanya.

Bukan hanya dari angka, Kejari pun mencermati indeks perilaku korupsi di Pandeglang dari laporan LSM atau kelompok masyarakat lainnya.

“Kesadarannya masih kurang, karena kami masih menerima laporan pengaduan dari LSM dan kelompok masyarakat lain. Lalu masih ada demo di kantor kami, berkaitan dengan laporan adanya indikasi pelanggaran korupsi,” imbuhnya.

Nina menjelaskan, hal itu sudah cukup menjadi tolak ukur untuk mengkategorikan Pandeglang sebagai daerah yang masih dirasuki perilaku koruptif. Ia menilai, perilaku tersebut masih membudaya.

“Jadi dari tolak ukur yang kami tangani, data itu menunjukkan bahwa Pemda Pandeglang masih membudaya praktik korupsi. Fakta ini dipandang bahwa belum ada kesadaran dari para Satker,” jelas Nina.

Menurut dia, upaya pencegahan secara respresif sudah sering dilakukan oleh Kejari, Pemda, dan lembaga terkait lainnya. Hanya saja, sekarang tinggal bergantung pada moral dan mental para pegawai itu sendiri.**Baca juga: Kejari Kabupaten Tangerang Bagi-bagi Kaos Anti Korupsi.

“Tinggal bagaimana mental dan moralnya. Kalau mereka paham tentang korupsi, harusnya mereka dapat mencegah,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Para ulama, tokoh-tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, bersama-sama dengan para pemuka masyarakat mendeklarasikan Gerakan Balad Mengaji (GBM). Gerakan ini awalnya digagas di Banten dan Jawa Barat.

Kebanyakan mereka yang terlibat di dalamnya biasa dibilang sebagai “kyai kampung’, bukan tokoh yang terkenal, akan tetapi ungguh-sungguh memiliki akar yang kuat di tengah-tengah masyarakat.

Ketua GBM Kabupaten Serang, Hamdan Suhaemi menerangkan, GBM merupakan penguatkan kebangsaan dan persaudaraan lewat konsep mengaji, sebab mengaji merupakan warisan dari para ulama terdahulu.

Menurutnya, Gerakan ini juga bisa mereduksi konflik sosial ditengah masyarakat akibat adanya perbedaan pilihan menjelang Pilpres dan Pilpres 2019.

“Kita menaruh kepedulian dan perhatian yang besar terhadap perkembangan situasi sosial belakangan ini yang semakin diwarnai oleh pengelompokan-pengelompokan, saling hujat saling melecehkan, ujaran kebencian, penyebaran hoax yang semakin marak,” kata Hamdan usai deklarasi, Munggu (9/12/2018).

Dengan demikian, Situasi itu telah melunturkan nilai-nilai “ke-balad-an”, yaitu persaudaraan, pertemanan, keakraban, kebersamaan, toleransi, dan nilai-nilai yang memperkuat keutuhan bangsa.

“Kesamaan pandangan itulah yang mempertemukan para tokoh untuk bersepakat mencanangkan Gerakan Balad Mengaji, yaitu gerakan yang ingin menumbuhkan kembali semangat ke-balad-an di tengah-tengah masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan diskusi agama terfokus, musyawarah kebangsaan, doa dan dzikir bersama, silaturahmi, dan pengajian keliling dari kampung ke kampung,”bebernya.

Kegiatan GBM di Banten, GBM telah mulai aktif melakukan beberapa kegiatan. Para pelopor GBM di Kabupaten Pandeglang, Serang, Lebak, dan Kota Cilegon akan melakukan rangkaian kegiatan yang sesuai dengan kapasitas dan latar belakang mereka sebagai tokoh-tokoh dan pemuka agama.

Para deklarator GBM adalah Arpan Bahruddin (Pandeglang), Kiai Ato Suparta (Lebak), Muhammad Hamdan (Serang), Kyai Amin (Cilegon).

Acara halaqah dan deklarasi dilaksanakan di Pesantren Al-kallam, Kampung Kadudahu, Desa Banyuresmi, Kecamatan Jiput, Pandeglang, Arpan Bahruddin (Pandeglang) merupakan pengasuh di Ponpes tersebut.

Pada kegiatan halagah kali ini membahas salah satu isu aktual yang sedang menjadi perbincangan hangat saat ini, yaitu hukum mencaci maki umara.

Berikutnya pada 12 Desember 2019 akan digelar forum halaqah ulama yang kedua, yang akan ditandai pula dengan deklarasi GBM Provinsi Banten.**Baca juga: Senam Zumba di Tangsel, Ibu dan Anak Catat Rekor MURI.

“Setelah deklarasi, Gerakan Balad Mengaji akan melakukan keglatan rutin minguan berupa dari kampung ke kampung, dari pesantren ke pesantren, menggelar diskusi dan pembahasan mengenai Isu-isu sosial yang tengah hangat diperbincangkan di tengah masyarakat,” pungkasnya.(Aep)

Kabar6-Polres Pandeglang menyerahkan delapan turis asing ke kantor Imigrasi Kelas I Serang untuk pemeriksaan dokumen keimigrasian dan dimintai keterangan.

“Yang ada adalah pelanggaran keimigrasian. Sekarang delapan orang tersebut sudah diproses lebih lanjut oleh imigrasi Serang. Mereka ini backpacker,” kata AKBP Indra Lutrianto Amstono, Kapolres Pandeglang, Banten, melalui Sabungan selulernya, Jumat (07/12/2018).

Delapan wisatawan asing itu semuanya berjenis kelamin pria, berinisial GB, KP, MS, AP warga negara Nepal. Sedangkan HS, GS, KS dan AS merupakan warga negara India, turun dari ruber boat dan ditemukan warga.

Warga Negara (WN) India datang ke Jakarta tanggal 18 November 2018. Sedangkan WN Nepal datang di tanggal 01 Desember 2018.

Berdasarkan keterangan sementara, delapan wisatawan itu tersesat di pesisir Pantai Taman Jaya, yang masuk ke dalam Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).**Baca Juga: Salip Mobil Colt, Driver Ojol Tewas di Serpong.

Agen wisata kedelapan WNA itu sudah mengirimkan foto paspor dan visa kedelapan WNA ke Polres Pandeglang. Meski begitu, wisatawan asing tersebut di duga melanggar keimigrasian karena tidak membawa pasport dan identitas diri.

“Mereka (penumpang) juga tidak tahu kenapa bisa turun di situ. Tadinya mau ke pulau-pulau. Sama pengemudinya diturunkan di situ. Saya juga belum tahu kenapa diturunkan ke situ. Dugaan kami mereka bukan imigran,” tambahnya.(dhi)

Kabar6-Jajaran kepolisian dari Polres Pandeglang mengamankan 8 orang Warga Negara Asing (WNA) yang tersesat di peraian Sumur Kecamatan Sumur, kedelapan orang WNA itu berasal dari Negara Nepal dan India.

Kasat Reskrim Polres Pandeglang, AKP Deddy Hermawan mengatakan, diamankannya 8 WNA itu berasal dari laporan warga pada kepolisian. Hasil introgasi yang diterima oleh penyidik diketahui kalau mereka mengaku tersesat dan hendak kembali ke Jakarta.

“Jadi mereka ini ada 2 rombongan, yang 4 orang berasal dari Nepal dan 4 orang lagi dari India, mereka semuanya memiliki paspor. Mereka mengaku sedang berlibur menggunakan perahu dari jakarta yang berangkat pada Kami kemarin dan tersesat di Sumur,” katanya, Jumat (7/12/2018).

Kedelapan WNA ini berinisial Gb, KP, MS, AP dari Nepal sedangkan 4 orang lagi berinisial HS, GS, KS dan AS merupakn warga negara India. Berdasarkan hasil pemeriksaan juga diketahui jika keempat WNA asal Nepal datang ke Jakarta pada tanggal 1 Desember dan WNA asal India datang pada tanggal 18 Nopember 2018.

Sebelum tiba di perairan Sumur mereka mengaku menggunakan perahu milik nelayan dan diturunkan di Sumur, hingga saat ini polisi belum mengetahui dimana keberadaan perahu yang mengangkut WNA ini.**Baca juga: Polisi Tutup Sementara Karaoke Locus.

“Sudah kami dalami dan ambil keterangan selanjutnya akan diserahkan ke imigrasi Serang,” imbuhnya.(Aep)

Kabar6-Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Banten, menyatakan kalau 193 ribu hektare di ‘Bumi Jawara’ dalam keadaan kritis.

“Jadi di Banten ini lahan yang kritis, hampir kritis dan sangat kritis masih sangat luas. Masih ada sekitar 193 ribu hektare,” kata Kepala DLH Husni Hasan, di acara Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) tingkat provinsi Banten di Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten, Kabupaten Pandeglang, pada Kamis (06/12/2018).

Husni mengklaim memiliki target melakukan penanaman kembali, seluas lima ribu hektare setiap tahunnya, untuk mengembalikan ratusan ribu hektare lahan yang kritis tersebut.

“Kita di wajibkan untuk menghijaukan lima ribu hektare setiap tahunnya, itu menjadi target,” terangnya.**Baca Juga: GMNI Desak Polisi Ungkap Penyebab Kematian Dokter RSUD Lebak

Dia menghimbau agar masyarakat ikut serta menghijaukan kembali lahan kritis, dengan menanam pohon, untuk mencegah longsor dan banjir.

“Kami minta masyarakat untuk bersama-sama menanami lahan yang kritis, untuk mencegah longsor dan bencana lainya,” jelasnya.(dhi)