1

Warga Miskin di Tangsel Difasilitasi Kuliah ke Universitas Terbuka

Kabar6.com

Kabar6 – Pemerintah Kota Tangsel menjalin kembali kerjasama dengan Universitas Terbuka, Pamulang, dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. Penandatangan nota kesepahaman (MoU) itu bukan pertama kali dilakukan.

“Ini adalah perpanjangan MoU, kemudian juga aplikasi dari MoU tadi sudah banyak kita lakukan di bidang pengabdian masyarakat, dari UT sudah banyak melakukan bantuan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan, terlebih lagi ketika covid kemarin,” ucap Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Selasa (23/8/2022) kemarin.

Kerja sama dilakukan dalam mencetak SDM yang unggul terlebih di bidang pendidikan.

“Ke depan kami berharap bahwa akan terus kita tingkatkan kerja sama ini, terutama bagi kami adalah di bidang pengembangan sumber daya manusianya, bukan saja dari perspektif pendidikan, tetapi juga keterampilan-keterampilan yang diharapkan,” harapnya.

Terlebih, lanjut Benyamin, Pemerintah Kota Tangsel, sudah menyiapkan beasiswa bagi masyarakat sekitar yang kurang mampu untuk menempuh pendidikan.

**Baca juga: Samuel Mengenang Sambil Terus Mendekap Ijazah Brigadir J

Sementara itu, Rektor UT Ojat Darojat, menjelaskan, UT terus mendukung program Pemkot Tangsel.

“Karena memang UT berdiri dari amanah pemerintah sebagai perguruan tinggi yang memungkinkan seluruh masyarakat bisa akses menikmati jasa layanan pendidikan tinggi, merealisasikan sila kelima dari Pancasila, khususnya dalam bidang pendidikan dan juga Pasal 31 UUD 1945 tentang hak mendapatkan pendidikan tinggi,” jelas Ojat Darojat.(yud)




Akademisi Kritik Kebijakan Pj Gubernur Banten Tidak Terarah

Kabar6.com

Kabar6-Akademisi kembali mengkritik kinerja 100 hari Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar. Kali ini datang dari Akademisi Universitas Serang Raya (Unsera), Ahmad Sururi.

Menurutnya, kebijakan Al Muktabar belum terukur, menyasar dan dirasakan langsung masyarakat.

“Ini baru 100 hari Pj Gubernur ya, kalau secara objektif dari visi misi turunan dari Presiden karena mandatori, saya belum melihat secara komprehensif aksi rencana kerja di lapangan belum terlihat,” katanya saat dihubungi, Rabu (24/08/2022).

Hal itu dinilai dari berbagai kebijakan yang diwacanakan Al dan terungkap ke publik. Salah satunya tentang sekolah metaverse yang saat ini masih tidak terukur lantaran belum memiliki cantolan hukum.

Selain cantolan hukum, infrastuktur di Banten juga belum memadai, di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, masih banyak daerah maupun sekolah yang keterbatasan sinyal internet. Ditambah lagi, belum tersedianya peralatan yang memadai.

“Indikatornya dari sisi beberapa program yang mengalami kegagalan. Contohnya sekolah metaverse yang ditentang pusat karena tidak terkait dengan itu,” ungkapnya.

Kemudian, terkait wacana membangun kantor di Ibu Kota Negara. Padahal menurutnya, masyarakat Banten belum membutuhkannya. Terlebih, gedung negara belum dibangun.

“Ada rencana kantor IKN, mungkin setiap provinsi ada kantor penghubung di sana, tapi ini jadi wacana,” ucapnya.

Ditambah lagi rencana perampingan OPD di lingkungan Pemprov. Hingga kini, kebijakan itu masih menuai pro dan kontra dalam rangka reformasi birokrasi.

Ia menyatakan, tidak ada salahnya Al membuat kebijakan dalam masa kepemimpinannya. Namun hal itu harus terukur dalam penyelesaiannya, karena Al menjadi transisi kepemimpinan di Banten.

Sebab dalam pengamanatannya, Al seolah ingin berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, tapi tidak memiliki kebijakan yang komprehensif.

“Saya melihatnya belum riil dan konkret diwujudkan. Reformasi birokrasi dengan merampingkan OPD, ada progresnya tapi tidak siginifakn yang kita harapan,” tuturnya.

**Baca juga: BEM Banten Kritik 100 Hari Kerja Al Muktabar, Belum Ada Kebijakan Strategis

Untuk itu, Al diminta tidak alergi dalam meneruskan program atau kebijakan yang telah disusun oleh kepemimpinan sebelumnya. Ditambah, Al pada saat itu masuk dalam rezim sebagai Sekda Banten.

“Kan program yang dicanangkan sekarang dalam jangka panjang, harusnya jangka pendek karena transisi jadi Pj. Jadi taget dan capaiannya pasti, selesainya kapan dan punya jejak prestasi,” jelasnya.(Dhi)




Kasihan! Keluarga di Sindangsari Lebak Tinggal di Rumah Tak Layak Huni

Kabar6.com

Kabar6-Tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan harus dirasakan Udi (41) dan istrinya Sanah (36) bersama keempat anaknya, di Kampung Parungsari, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak.

Rumah yang ditinggali Udi terbuat dari bahan kayu dan bambu hanya berukuran sekitar 2×7 meter. Kondisinya pun mengkhawatirkan lantaran kayu penyangga rumah yang sudah mulai miring.

Tidak ada kamar, rumah hanya terdiri dari satu ruangan untuk mereka tidur dan dapur.

“Keadaan seperti ini mau memperbaiki juga gimana. Enggak ada biayanya, paling kalau ada kerusakan kami benerin ya,” kata Udi, Selasa (23/8/2022).

Jika hujan lebat disertai angin kencang, Udi bersama keluarganya memilih keluar rumah lantaran khawatir rumah mereka tiba-tiba ambruk. Belum lagi di beberapa titik atap bocor.

“Kami keluar dulu untuk menyelamatkan diri takutnya tiba-tiba roboh ya, karena kan di luar ada angin kencang,” tuturnya.

Sehari-hari, Sanah berjualan daun singkong, genjer dan lain-lain yang ia ambil dari sekitar rumahnya.

Sementara Udi bekerja sebagai pengemudi traktor milik tetangganya. Bantuan dari pemerintah desa memang ia dapatkan hanya berupa beras saja.

“Paling sebulan sekali kadang sekarung beras, tetapi untuk bedah rumah belum ada sampai saat ini,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua RT setempat, Saepudin berharap ada bantuan dari pemerintah daerah untuk Udi dan keluarganya.

**Baca juga: Polisi Tangkap 4 Penjudi di Bayah, Duit Jutaan Diamankan

“Saya sebelumnya sudah koordinasikan kepada pihak desa terkait bedah rumah bagi keluarga bapak Udi,” katanya.

“Semoga empat anaknya juga segera mendapatkan bantuan agar bisa sekolah juga karena mereka putus sekolah,” tambah dia.(Nda)




Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Pakujaya, Dewan Toha Ingatkan Mahasiswa soal Bahaya Radikalisme

Kabar6.com

Kabar6-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Banten, M Toha melakukan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan di RT 02 RW 01 Pakujaya, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), pada Selasa malam, 23 Agustus 2022.

Dalam pembahasannya, Toha mengingatkan kepada kurang lebih 150an mahasiswa yang hadir soal bahayanya radikalisme.

“Saya berpesan para tokoh alim ulama maupun masyarakat apalagi mahasiswa agar bisa mencegah ajaran yang namanya radikalisme,” ujarnya kepada Kabar6.com, ditulis Rabu (24/8/2022).

Menurut Toha, radikalisme merupakan ajaran, yang membahayakan bangsa Indonesia dan bisa merusak rasa persatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Apabila itu masuk, radikalisme bisa dijadikan bahan oleh para teroris, jika teroris sudah mengelilingi kita semua, maka akan merusak, merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

Selanjutnya, Toha juga mengingatkan bahayanya ajaran intoleransi dalam bernegara. Karena menurutnya, hal itu dapat merusak hubungan dengan keluarga, teman, agama, suku dan budaya.

“Terus kedua terkait dengan bahayanya intoleransi, itu merusak hubungan kita, antara teman, keluarga, agama, suku, dan budaya. Seharusnya itu yang harus kita satukan yaitu Bhineka Tunggal Ika berbeda beda tetapi tetap satu tujuan,” tegasnya.

**Baca juga: Samuel Mengenang Sambil Terus Mendekap Ijazah Brigadir J

Sementara itu, Ketua RW 01 Pakujaya, Nurhasan berterimakasih kepada Anggota Dewan Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Tangsel, M. Toha yang telah menyampaikan pesan yang sangat luar biasa kepada masyarakat.

“Malam hari ini acara sosialisasi wawasan kebangsaan dengan cara caranya yang cukup bagus menurut saya gitu ya, jadi mudah mudahan ini saya harapkan sangat bermanfaat khusus nya untuk para pemuda di lingkungan RW 01 Pakujaya,” tutupnya.(eka)




BPPW Gandeng Unma Banten Kelola Program Kotaku di Teluk Pandeglang 

Kabar6.com

Kabar6- Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Banten pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat gandeng pihak Kampus Universitas Matla’ul Anwar (UNMA) dalam pemanfaatan dan pemeliharaan skala kawasan Teluk dalam program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Kerjasama antara BPPW Banten dengan kampus terbesar di Pandeglang tersebut untuk pemanfaatan dan memelihara tempat skala kawasan di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Pandeglang.

Kerjasama itu juga termasuk melakukan vokasi training sebagai upaya dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), setelah pembangunan fisik dilakukan.

“Sekarang kita latih untuk unit-unit kelompok di masyarakat, dalam rangka memelihara kawasan. Setelah itu nanti ke depannya dapat diperluas maupun dikembangkan dengan infrastruktur lainnya di dalam program Kotaku itu,” ungkap PPK Pengembangan Kawasan Permukiman BPPW Banten, Yayat Wihadi usai melakukan Lokakarya pemanfaatan dan pemeliharaan skala kawasan di Kampus Unma, Selasa (23/8/2022).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Program Kota Tanpa Kumuh di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Pandeglang dikerjakan pada tahun 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp 17.235.092.872 yang bersumber dari Islamic Development Bank.

Kontraktor pelaksana dalam program tersebut yaitu PT Pubagot Jaya Abadi KSO, PT Bintang Milenium Perkasa, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 hari.

Yayat mengaku, jika sisa-sisa pekerjaan yang menjadi kewajibannya, akan diselesaikan dimasa pemeliharaan. Tapi, jika pihak kontraktor tidak dapat menyelesaikan sisa-sisa kontruksi dari pekerjaan tersebut, maka akan dicairkan jaminannya dan akan dilalukan secara swakelola berdasarkan jaminan pemeliharaan tersebut.

“Tapi kita tidak sampai ke sana. Tapi kita harap pihak kontraktor dapat menyelesaikan utang-utang pekerjaannya itu. Adapun untuk dermaga yang rusak, kita belum tahu karena belum ada usulan,” imbuhnya.

Sementara, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unma Banten, Nenden Suciyati menuturkan, peran LPM dalam rangkaian kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan kawasan Teluk tersebut sebagai mitra pemerintah. Karena ada suatu kesamaan visi yaitu di bagian pengabdian.

**Baca juga: Rp 38 Miliar untuk Beli Sepeda Listrik, Tapi 60 Ribu RTLH di Pandeglang Belum Terentaskan

Terlebih wilayah Teluk, Labuan ini sudah menjadi sasaran nasional dalam pengembangan Kotaku. Sebab di sana sudah dibangun beberapa sarana dan fasilitas dalam pengembangan kawasan tersebut.

“Maka melalui kegiatan Lokakarya ini, yang berisikan kesepakatan dan kesepahaman antara OPD, masyarakat dan pihak Kampus dalam menjaga, memanfaatkan dan memelihara sarana dan fasilitas yang sudah dibangun di Desa Teluk itu,” ujarnya.(aep)




DPRD Kabupaten Tangerang Inisiasi 4 Raperda, Tata Kelola Sampah Diperkuat

Kabar6.com

Kabar6-DPRD Kabupaten Tangerang mengajukan empat rancangan peraturan daerah (Raperda). Usulan dalam rapat paripurna itu salah satu yang paling krusial adalah tentang masalah persampahan.

“Karena ini merupakan urusan penting bagi pemerintahan dalam pelayanan terkiat dengan sampah yang memang ini Karena memang selama ini pergerakannya sifatnya dinamis kalo tidak dalam penyelesaiannya secara teknis dan ada juga secara regulasi,” kata Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail kepada kabar6.com, Selasa (23/8/2022).

Keempat Raperda yakni, tentang pengelolaan sampah; bangunan gedung; penyelenggaraan penanaman modal; dan penyelenggaraan perizinan berusaha.

Kholid menjelaskan, dalam regulasi pengangkutan sampah tidak mengatur soal pembiayaan maka perlu landasan hukum.

Kemudian juga regulasi penanaman modal khususnya bagi UMKM juga harus ada proteksi aturannya. Bangunan gedung juga mesti diselaraskan dengan undang-undang cipta kerja.

**Baca juga:Massa di Kabupaten Tangerang Deklarasi Dukung Ganjar Capres 2024

“Terakhir, dari raperda persampahan karena memang itu harus ada regulasi dari pengaturan terkait dengan transportasi yang memang itu belum memadai,” tegas Kholid.

Pemerintah Kabupaten Tangerang, menurutnya, sempat berencana mendelegasikan BUMD setempat untuk mengelola sampah. Namun dalam penarikan retribusi sampah juga harus ada payung hukumnya.

“Sebenernya sudah terlambat maka dari itu kita harus selalu cepat respon. Armada yang ada di kantor kecamatan tidak memadai jika potensi sampah terus menerus mengalami kenaikan. Kalo memang armadanya cuman tiga atau dua kira-kira memenuhi tidak, yang pasti terabaikan dalam ruang lingkup satu kecamatan,” terang Kholid.(Rez)




Polisi Tangkap 4 Penjudi di Bayah, Duit Jutaan Diamankan

Kabar6.com

Kabar6-Empat orang pelaku judi berinisial AG (46), AS (54), RK (33), dan SR (58) ditangkap Tim Resmob dan Unit Jatanras Satreskrim Polres Lebak, di Desa Darmasari, Kecamatan Bayah.

Polisi menangkap keempatnya saat sedang asyik bermain judi kartu remi dengan jenis permainan lanay.

“Kami telah mengamankan empat pelaku judi kartu domino dan remi di Bayah pada Minggu, 21 Agustus 2022,” kata Kapolres Lebak AKBP Wiwin Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Indik Rusmono, Selasa (23/8/2022).

Selain menangkap keempat penjudi, polisi mengamankan barang bukti berupa 3 boks, kartu gaple beserta uang Rp2.010.000 terdiri dari pecahan Rp100.000 sebanyak 13 lembar Rp50.000 sebanyak 12 lembar, Rp20.000 satu lembar dan pecahan Rp10.000 sebanyak 9 lembar.

**Baca juga:Pariwisata Membaik, Disbudpar Lebak Ubah Target Kunjungan Wisatawan

“Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku dijerat Pasal 303 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 penjara,” tegas Indik.

Indik memastikan, Polres Lebak berkomitmen untuk terus membersihkan penyakit masyarakat, salah satunya perjudian.

“Kami minta masyarakat untuk menghindari permainan-permainan judi dan segera melaporkan jika melihat, kami pastikan akan menindak,” kata dia.(Nda)




Rp 38 Miliar untuk Beli Sepeda Listrik, Tapi 60 Ribu RTLH di Pandeglang Belum Terentaskan

Kabar6.com

Kabar6- Keberadaan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pandeglang masih menjadi persoalan yang tak kunjung terentaskan pemerintah.

Pasalnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang mencatat ada sekitar 60 ribu rumah warga yang tak layak huni di Pandeglang. Sehingga Pemkab Pandeglang masih memiliki banyak bekerja rumah yang harus diselesaikan.

Disamping itu herannya Pemkab Pandeglang berencana akan melakukan pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW dengan anggaran Rp 38 Miliar. Rencana Pemkab kini menjadi pro dan kontra.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bappeda Pandeglang Iskandar usia menghadiri acara Lokakarya Pemanfaatan dan Pemeliharaan Skala kawasan Teluk di Unma Banten, Selasa (23/8/2022).

“Waduh masih banyak kita, kalau gak salah masih 60 ribuan (RTLH) kita,” kata Iskandar.

Untuk menuntaskan rumah tak layak huni bakal dilakukan secara bertahap apalagi hal data tersebut tersebar di seluruh Kabupaten Pandeglang. Disisi lain ada beberapa hambatan dan syarat pengusulan bantuan tersebut diantaranya karena hambatan kepemilikan lahan.

“Memang syarat ada yang sulit, diantaranya kepemilikan tanah. Hambatannya itu,” ujar Iskandar.

Iskandar mengatakan, rencana pembangunan rumah tak layak huni yang akan dibangun tahun 2023 masih dalam pembahasan. Sedangkan tahun ini program RTLH terdiri BPS dari APBD sebanyak 200 unit, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 229 unit dan APBN Reguler 67 unit.

**Baca juga:Berani Tolak Proyek Sepeda Listrik Rp 38 Miliar, Empat Fraksi di DPRD Pandeglang Dapat Pujian dari Relawan

Untuk diketahui, rencana pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW sebelumnya telah disetujui dalam Rencana Kebijakan Umum Anggran Proritas dan Platfrom Anggran Sementara (RKUA PPAS) Tahun 2023 senilai Rp 38 Miliar.

“Kalau bisa Rp 100 miliar kasih dong simpul-simpul kami belum Linmas. Bingung amat Rp 38 miliar,” kata Bupati Pandeglang Irna Narulita kepada wartawan, usai menghadiri rapat paripurna tentang penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 di sekretariat DPRD.

Dalam rapat paripurna tersebut, 4 fraksi menolak perencanaan pembelian sepeda listrik untuk RT dan RW yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKB dan Fraksi PPP.

Sementara itu fraksi lainnya yang mendukung untuk pengadaan sepeda listrik yakni fraksi Demokrat, Fraksi PDI-P, Fraksi PKS, Fraksi PAN-PBB, dan Fraksi Nasdem-Perindo.(Aep)




Samuel Mengenang Sambil Terus Mendekap Ijazah Brigadir J

Kabar6.com

Kabar6-Samuel Hutabarat, mengenang sosok anaknya almarhum Nofryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Ia hadir mewakili Brigadir J yang hari ini wisuda program sarjana hukum Universitas Terbuka Jambi.

“Yosua anak yang baik, penurut dan sayang sama keluarga,” kenang Samuel di Universitas Terbuka Convention Centre, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Selasa (23/8/2022).

Samuel mengakui bahwa Brigadir J sengaja ingin menimba ilmu setinggi-setingginya. Almarhum punya cita-cita ingin menjadi perwira di institusi kepolisian.

“Cita-citanya belum tercapai, tapi ajal sudah mencapainya,” ujarnya lirih sambil terus menyeka air mata dengan sapu tangannya.

Di lokasi yang sama sebelumnya, tangis Samuel Hutabarat semakin tak terbendung saat iringan lagu berjudul ‘Anakku Na Burju’ dinyanyikan oleh Rektor Universitas Terbuka Jambi, Su’aidi bersama kerabat almarhum.

Samuel sesekali ikut menyanyikan lirik lagu yang artinya ‘Anakku yang Baik’ itu sambil terus menyeka kucuran air mata. Rektor Universitas Terbuka Pamulang, Ojat Darojat yang berdiri di sampingnya coba mengusap punggung Samuel tanda empati untuk menenangkan.

**Baca juga: Iringan Lagu ‘Anakku Na Burju’ Bikin Tangis Ayah Brigadir J Tak Terbendung

Lembaran ijazah terus dipakai menutupi wajahnya yang tak kuasa menahan tangis. Lirik lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi Tiga Bintang Idola Batak itu mengguncang batinnya mengenang Brigadir J.

Brigadir J meninggal dunia secara tragis. Ajudan itu telah menjadi korban penembakan oleh atasannya bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Ferdy Sambo serta koleganya, sebulan lalu.(yud)




Pemerintah Segera Naikan Harga Solar dan Pertalite

Kabar6.com

Kabar6-Pemerintah telah wacanakan segera menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Alasannya karena selama ini sudah banyak memberikan subsidi untuk BBM jenis solar dan pertalite.

“Subsidi kita kemarin 102 triliun (rupiah). Kita berharap bisa ditekan ke bawah,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Menurutnya, pemerintah telah mengkalkulasi secara makro. Meski ada pengurangan pemakaian BBM dari munculnya mobil dan motor bertenaga listrik.

“Saya rasa sudah dibuat nanti minggu depan presiden akan mengumumkan mengenai apa dan gimana kenaikan harga nanti,” jelas Luhut.

“Tidak mungkin kita pertahankan karena harga BBM termurah di kawasan ini. Untuk beban terlalu besar bagi APBN ini,” tambahnya.

**Baca juga: Iringan Lagu ‘Anakku Na Burju’ Bikin Tangis Ayah Brigadir J Tak Terbendung

Kenaikan harga BBM tentunya akan terdampak bagi perekonomian masyarakat. Puncak inflasi pun tak bisa dihindari.

Luhut bilang, untuk itu pemerintah sedang menghitung inflasi agar masyarakat tidak terbebani dengan kenaikan BBM.(yud)