Kabar6-Sejumlah warga di Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), menyampaikan mahalnya biaya sekolah swasta. Pelaksanaan PPDB yang bermasalah, menyebabkan anak-anak mereka tidak diterima di sekolah negeri, meski termasuk sebagai masyarakat berpenghasilan rendah.
“PPDB kemarin anak saya tidak lolos jalur zonasi, jadi harus ke sekolah swasta yang lebih jauh dan mahal biayanya. Padahal saya yang paling butuh,” kata Sahroni, warga RT01/RW, Kampung Rawalele, Jombang, saat berdialog dengan Caleg DPR RI Dapil Banten III dari Perindo Dr Novianty Elizabeth, Sabtu (15/7/2023).
Untuk itu, ia berharap kepada Novianty agar bisa memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya di Tangsel.
“Pendidikan anak-anak sangat berharga sekali. Kalau pendidikan saja susah, bagaimana kita bisa mengubah nasib ekonomi keluarga kita nantinya. Saya ingin supaya Bu Novianty ini bisa meringankan,” katanya.
Terhadap aspirasi warga tersebut, Novianty mengaku akan memperjuangkan akses pendidikan yang tidak hanya gratis tapi juga bermutu, dari tingkat SD hingga SMA atau selama 12 tahun.
**Baca Juga: Anis Matta Sebut Indonesia Punya Talenta dan DNA sebagai Bangsa Besar
“Pendidikan bermutu akan menjadi modal kuat dalam menciptakan keluarga sejahtera. Kalau bicara pendidikan bermutu pasti biayanya besar, sedangkan banyak warga mengeluh kalau tidak punya uang bakal dikesampingkan. Jadi itu yang kita perjuangan bersama Perindo,” ujar Novianty.
Sebagai praktisi pendidikan yang sudah berkecimpung selama 28 tahun, Novianty tidak hanya modal teori. Ia telah terjun langsung ke lapangan berusaha membantu anak-anak agar dapat merasakan pendidikan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, melalui sekolah swasta yang dikelolanya.
“Saya mengelola Sekolah Putra Pertiwi di Pondok Cabe, Tangsel, dari SD sampai SMA. Kita sediakan beasiswa juga, bagi ibu dan bapak yang anaknya butuh, bisa langsung ke sana,” katanya.
Dosen Pascasarjana di Universitas Jayabaya Jakarta ini juga mengkritisi pelaksanaan sistem PPDB yang amburadul. Menurutnya masih banyak pelanggaran yang terjadi di sana.
“PPDB itu wujud ketidak terbukaan sistem seleksi. Ada aturan tapi diselewengkan, sehingga seleksi jalur afirmasi, zonasi, prestasi tidak sesuai. Ada yang rumahnya dekat dengan sekolah tapi tetap tidak diterima. Jadi perlu evaluasi dan perlu perjuangan juga, sehingga tidak merugikan masyarakat, khususnya menengah ke bawah,” tandasnya. (Oke)
