Kabar6-Media Survei Indonesia (MSI) merilis hasil survei bertajuk “Evaluasi Akhir Tahun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan”, pada Senin (12/12/2022). Hasilnya menunjukan tingkat kepuasan terhadap kinerja Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel naik cukup signifikan.

MSI melakukan survei 10-15 November 2022. Wawancara tatap muka dengan kuesioner. Total yang diwawancarai 500 responden, tersebar di 7 kecamatan. Menggunakan metode multistage random sampling (sampel acak bertingkat), dengan margin of error diperkirakan sekitar 4,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Manajer Riset MSI, Adi Imam Taufik mengatakan, pada November 2022 tingkat kepuasan publik terhadap Wali Kota Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan masing-masing sebanyak 72,4 persen dan 63,4 persen. Angka ini naik tajam jika dibandingkan dengan survei pada April 2022 lalu.

“Tren kepuasan kinerja Wali Kota Benyamin terlihat naik signifikan, dari 55,8 persen di bulan April ke 72,4 persen di November 2022. Angka kenaikannya 16,6 persen. Begitu pun dengan Wakil Wali Kota Pilar meningkat dari 49,2 persen ke 63,4 persen, atau naik sekitar 14,2 persen,” kata Adi.

Peningkatan kepuasan publik, lanjut Adi, tercatat juga pada angka gabungan Wali Kota-Wakil Wali Kota. Jika sebelumnya hanya 61,2 persen, saat ini sudah mencapai 70,7 persen.

Adi menilai naiknya angka kepuasan ditopang karena tingginya penilaian warga terhadap kemampuan Wali Kota-Wakil Wali Kota dalam menyelesaikan seluruh persoalan yang ada.

“Sebanyak 74,4 persen menyebut Benyamin-Pilar mampu dalam selesaikan masalah di Tangsel. Angka kemampuan ini turut memberi kontribusi pada kepuasan publik secara keseluruhan,” ujarnya.

Secara kuantitatif, menurut Adi, banyak program yang direspon positif oleh masyarakat Tangsel, dengan angka kepuasan di atas 70 persen, antara lain penanganan Covid-19 capai 86,6 persen; menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari 79,2 persen; penyediaan sarana/prasarana pendidikan 75,8 persen; mempermudah pelayanan kantor Pemda 75,4 persen; penyediaan sarana/prasarana kesehatan 75,2 persen; bangun atau perbaiki infrastruktur yang rusak 74 persen; mengatasi kriminalitas dan rasa aman 73,2 persen; dan transportasi publik yang terkoneksi 71 persen.

Ada pun program yang angka penilaiannya di atas 50 persen diantaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 69,2 persen; pemberdayaan UMKM 66 persen; penegakan hukum 64 persen; pangkas biaya perizinan 63,4 persen, menangani masalah kekerasan perempuan dan anak 62 persen, mengatasi masalah narkoba 59,4 persen; menata PKL 59 persen; masalah sampah 54,8 persen; memberantas KKN di lingkungan pemkot 52,8 persen; mengundang investor 51,6 persen; dan menangani masalah sosial 50,4 persen.

**Baca juga: Ruang Terbuka Hijau di Tangsel Kurang 12,7 Persen

Sedangkan, program kerja yang masih dinilai kurang dari 50 persen yaitu mengatasi kemacetan 34,6 persen; menyediakan lapangan kerja 39,4 persen, dan mengatasi banjir 45,6 persen. Berkaitan masalah sampah, angka yang tidak puas masih sekitar 44,6 persen.

“Pemkot harus kerja lebih keras lagi menyelesaikan persoalan utama di Tangsel, yakni macet, banjir, sampah, termasuk lapangan kerja. Jika itu diselesaikan secara tuntas, maka kami prediksi di tahun depan kepuasan publik akan semakin tinggi, bisa di atas 80 persen,” jelas Adi.(yud)

Kabar6-Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih jauh dari target. Idealnya tersedia 20 persen dari total luas wilayah yang harus dipenuhi selama 20 tahun kedepan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Tangsel, Robbi Cahyadi meyakini RTH mampu mengendalikan banjir di suatu wilayah. Ketersediaan RTH telah diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.

“Penanganan banjir sebagai contoh pertama untu RTH, sementara kan saat ini masih di 7,3 persen. Nah dalam 20 tahun kedepan ini harus tercapai, kewajiban untuk RTH sebesar 20 persen. Nah itu di akhir RDTR itu harus tercapai,” katanya, Selasa (13/12/2022).

Selain itu, kata Robbi, pada RDTR yang akan segera terbit juga akan mengatur pembatasan penggunaan lahan yang berada di kawasan sempadan sungai atau wilayah rawan banjir.

“Pembangunan di area genangan banjir atau sempadan, pengembang wajib menambah 5 persen lahan yang tidak boleh dibangun,” kata dia.

Pihaknya pun memastikan akan mengeluarkan sanksi hingga rekomendasi pencabutan izin jika pengembang tak mengikuti aturan tersebut. “Kami sudah mulai pengecekan kembali izin PBG (persetujuan bangunan gedung) apakah dilaksanakan atau tidak, kalau tidak dilakukan ada sanksi bisa dibekukan izinnya. Engga bisa jualan kan jadinya,” ungkap Robbi.

**Baca juga:Jelang Nataru di Tangsel, Harga Cabai Rawit Merah Rp 60 Ribu Sekilo

Robbi mengakui bahwa pihaknya kesulitan mengatasi permasalahan banjir, sebab kewenangan Pemkot Tangsel banyak terganjal kepemilikan lahan oleh swasta.

“Kita tidak bisa membereskan masalah banjir sendirian, karena 70 persen lahan dimiliki swasta. makanya pengembang ini kita mendorong untuk menata kelola air yang ada di dalamnya,” ujarnya.(yud)

Kabar6-Genangan banjir yang sering terjadi di KM+08 Tol Pondok Aren – Serpong diakui pengaruhi citra pengembang BSD. Kondisi itu berimbas kepada ruas Tol Serpong – Balaraja yang informasinya beredar di media sosial ikut tergenang banjir.

“Padahal faktanya tidak. Tol Serbaraja, tidak banjir selama hujan kemarin,” ungkap Managing Director President Office, PT Sinarmas Land, Dony Martadisata, Senin (12/12/2022).

Ia menyatakan hal itu tidak berdampak pada penjualan properti yang sedang dikembangkan di sisi barat Tangerang. Hanya saja, hal itu membuat pengguna ruas tol Serbaraja memang sempat bertanya-tanya.

“Kalau untuk penjualan tidak berpengaruh secara langsung, cuma isu itu yang akan membuat warga BSD menjadi bingung, engga ada kejadian di tol yang di lintasi tapi pemberitaannya menyebutkan BSD tol, kan warga tidak terlalu paham bahwa dimaksud km 08+00 ruas Pondok Aren-Serpong. Dampaknya image saja, saham tidak pengaruh,” terang Dony.

Dia menyebut, pembangunan ruas tol Serbaraja, seksi 1B ruas Serpong-Legok, baru mencapai 70 persen pekerjaan konstruksinya. Pihaknya menargetkan seksi 1B dapat dilintasi umum pada Juni 2023.

“Saat ini masih proses konstruksi untuk ruas tol Serpong-Legok, untuk pembebasan lahan sudah 100 persen, tinggal konstruksi. Namun saat ini memang terkendala cuaca hujan. Target kami, ruas Serpong-Legok selesai Juni 2023,” terang Dony.

**Baca juga: Jelang Nataru di Tangsel, Harga Cabai Rawit Merah Rp 60 Ribu Sekilo

Menurutnya, banjir terjadi di ruas tol Pondok Aren – Serpong, tepatnya di KM08+00 yang dikelola anak usaha PT Margautama Nusantara yakni PT Bintaro Serpong Damai (BSD).

Sementara operator jalan tol ruas Serpong-Balaraja (Serbaraja) yang dikelola anak usaha Sinarmas Land, PT Bumi Serbaraja.(yud)

Kabar6-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lebak mengungkapkan, saat ini baru 488 warga Lebak yang sudah membuat digital ID atau identitas kependudukan digital (IKD).

Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Lebak Ahmad Najiyullah mengatakan, penggunaan identitas digital didorong kepada masyarakat yang mengajukan permohonan dokumen kependudukan terutama e-KTP.

“Sosialisasi sudah dilakukan setelah itu kami mulai dorong penggunaan identitas digital kepada masyarakat yang datang ke Disdukcapil,” kata Najiyullah kepada Kabar6.com, Senin (12/2/2022).

Karena sudah memiliki kartu identitas digital, masyarakat tak perlu lagi mengajukan permohonan pencetakan ke Disdukcapil jika e-KTP miliknya hilang atau rusak.

“Pemohon yang sudah melakukan perekaman lalu datang mengajukan cetak e-KTP tapi kebetulan stok nya sedang habis akan kami dorong untuk meregistrasi digital ID,” terang Najiyullah.

Masyarakat yang ingin menggunakan identitas digital bisa mengunduhnya di Google PlayStore. Kemudian melakukan registrasi dengan memasukkan NIK, alamat email dan nomor handphone. Dokumen kependudukan akan tersimpan di smartphone masyarakat.

**Baca juga: DPRD Lebak Ingin Penyaluran Bansos Langsung ke Rumah Warga

Penerapan identitas digital, sambung Najiyullah, juga secara maksimal didorong agar digunakan oleh aparatur sipil negara (ASN) menyusul Surat Ditjen Dukcapil Kemendagri terkait Penerapan Identitas Digital dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022.

“Sekarang sedang kami susun jadwal pelaksanaan registrasinya untuk teman-teman ASN di setiap OPD (organisasi perangkat daerah),” katanya.(Nda)

Kabar6- Jembatan di jalan nasional tepatnya di Jalan Raya Labuan Pandeglang tak jauh dari pintu masuk penziarahan Syaikh Mansyurudin Cikadueun, Kecamatan Cipeucang mengkhawatirkan dan mengancam keselamatan pengguna jalan.

Pasalnya badan jembatan tersebut sudah ambrol dan kini kondisinya berlubang, selain itu bangunan tugu jembatan juga mengalami retak-retak, dan jalannya sudah sudah terlihat miring.

Saat ini jalan tersebut hanya di pasang tali plastik dengan harapan, agar para pengendara tidak terlalu melintas ke arah jembatan yang berlubang itu.

“Bisa bahaya ini, soalnya kan kondisi jalan nya juga sudah miring. Ditambah sebagian sudah ada yang ambrol, harus segera ditangani itu,” ungkap pengendara roda Fathoni, Senin (12/12/2022).

Menurutnya, kondisi jembatan yang sudah ambrol harusnya segera ditangan oleh pemerintah. Soalnya kalau dibiarkan terlalu lama khawatir ambrolnya bertambah bisa menimbulkan kecelakaan lalulintas juga.

“Apa lagi sekarang musim penghujan khawatir ambrol lagi. Kalau jembatan ini putus lalulintas juga bisa lumpuh,” katanya.

**Baca juga: TKW Asal Pandeglang Diduga Disiksa Majikan, Sekujur Tubuhnya Penuh Luka dan Tak Bisa Berjalan 

Pengendara lainnya, Adim mengaku, kondisi jembatan tersebut dapat mengancam terhadap keselamatan para pengguna jalan. Jika tak segera ditangani bisa saja ambrolnya jembatan itu makin parah.

“Bolong pada bangunan jembatan itu lumayan besar, ditambah pada badan bangunannya juga sudah retak-retak. Kami harap harus segera ada penanganan jangan sampai ko disi jembatan itu menelan korban,” ujarnya.(aep)

Kabar6- Daini (46) warga Kampung Bojen Banteng RT/RW 02/03, Desa Bojen, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang diduga menjadi korban kekerasan oleh majikannya di Arab Saudi.

Pasalnya sesampainya di rumah di sekujur tubuhnya banyak luka bekas pukulan, mata sebelah kiri tidak bisa melihat dan korban tidak bisa berjalan.

Kapolsek Panimbang Iptu Asep Jamaludin yang mendampingi Daini yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) mendapatkan penyiksaan dari majikan perempuannya. Akibatnya sekujur tubuh korban dipenuhi bekas luka dan tak bisa berjalan.

“Menurut keterangan korban, berkerja selama tiga tahun kerap memperoleh siksaan dari majikan perempuannya. di sekujur tubuh penuh bekas pukulan dan sekarang ini tidak bisa jalan akibat siksaan majikan dan hanya bisa duduk dirumah,” kata Kapolsek Iptu Asep Jamaludin, Senin, (12/12/2022).

Menurut Asep, korban tersebut berangkat pada 5 November 2019 lalu melalui PT Graha Utama yang beralamat di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat untuk bekerja di Riyadh Arab Saudi. Apalagi, kata Kapolsek, korba selama bekerja hanya mendapatkan gajih setengahnya, bahkan satu tahun terakhir tidak mendapatkan gajih.

**Baca juga:Jadi DPO, Polres Pandeglang Tangkap Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur 

“Korban bisa kembali ketanah air karena mendapat pertolongan dari keluarga Majikannya, dengan memberikan sejumlah uang untuk kabur. Ketika bisa kabur mendapatkan pertolongan dari jamaah Umroh dan Seorang Pilot maskapai penerbangan yang merasa prihatin dan kasian sehingga membantu agar bisa pulang ke tanah air,” tuturnya.

Untuk itu, kata Kapolsek, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) agar korban bisa mendapatkan bantuan haknya selama bekerja.

“Kami juga terus mendampingi, agar korban mendapatkan hak-haknya, tapi yang terpenting saat ini korban agar bisa secepatnya mendapatkan perawatan. Karena hasil pemeriksaan kesehatan atau pengobatan dari pihak puskesmas terutama matanya harus segera di operasi,” ujarnya.(Aep)

Kabar6- Pemerintah Kabupaten Tangerang merencanakan akan membangun jalur kendaraan bermotor lintas bawah terowongan atau underpass di Jalan Raya Bitung, Kecamatan Curug. Proyek itu diwacanakan mulai digarap pada 2023 mendatang.

Sebanyak 108 unit bangunan akan dibongkar. Sampai saat ini sudah rampung dibongkar 59 unit bangunan, serta yang telah dibongkar mandiri oleh pemiliknya 49 unit bangunan.

Pembongkaran bangunan underpass itu dilakukan di lingkup Desa Kadu dan Desa Kadu Jaya. Pembongkaran bangunan ditargetkan akan dilakukan dalam lima hari kedepan.

“Untuk Underpass itu ada 108 bangunan tetapi 49 bangunan itu membongkar mandiri dan Pol-PP membongkar 59 bangunan,” kata Sekretaris Satpol PP Kabupaten Tangerang, Ana Supriyatna di Bitung, Senin (12/12/2022).

Ia mengatakan, Satpol-PP menerjukan sebanyak 150 personel untuk melakukan pembongkaran bangunan. Ditargetkan dalam satu hari kegiatan pembongkaran selesai.

**Baca juga: Tangerang Junior League II Dibuka, Ini Harapan Sekda Maesyal Rasyid

“Kita tetap jaga 5 hari kedepan khawatir apabila tidak dijaga akan terjadi sesuatu hal,” pungkasnya.

Menurut data yang dihimpun kabar6.com, pembangungan Underpass tersebut aeluas 11.259 meter itu telah dibayar tuntas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Perumahan dan Permukiman.(Rez)

Kabar6-Usai mendapatkan kritikan dari DPRD beberapa waktu lalu soal kehadiran jajaran para Camat, Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah mengumpulkan para anak buahnya dalam Rapat Evaluasi Kewilayahan bertempat di Ruang Rapat Akhlakul Karimah Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (12/12/2022).

Arief didampingi Wakilnya, Sachrudin dan dihadiri oleh seluruh kepala OPD berserta camat lurah di Lingkungan Pemkot Tangerang.

Wali Kota mengajak seluruh pegawai untuk membantu mensosialisasikan program-program Pemkot kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang secara masif.

“Tugas kita sebagai pemerintah adalah untuk melayani dan memfasilitasi apapun yang masyarakat butuhkan dan perlukan, melalui program-program yang telah kita bersama canangkan. Namun akan menjadi tidak efektif dan tidak tepat sasaran apabila sosialisasinya tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya, karena itu saya ingin agar semuanya yang ada di sini untuk membantu memasifkan program-program Pemerintah Kota Tangerang kepada seluruh masyarakat,” ujar Arief.

Arief juga meminta agar seluruh kepala OPD beserta camat lurah untuk lebih kreatif dalam mensosialisasikan program-programnya dan lebih melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatannya.

“Bagaimana caranya agar lebih menjangkau masyarakat, jadi tidak itu-itu saja kegiatannya dan tidak itu-itu saja orangnya. Usahakan agar tidak hanya satu arah, ekspose kegiatan-kegiatan yang dapat memobilisasi masyarakat baik secara sosial dan juga secara ekonomi,” terang Arief.

Selain itu, Arief juga meminta agar pegawai pemkot lebih proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat serta beradaptasi terhadap perkembangan jaman.

“Sudah bukan jamannya lagi birokrasi yang muter-muter, aparat pemerintahan harus tau apa yang dibutuhkan masyarakat agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik,” ujarnya.

Senada dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin juga menegaskan bahwa sosialisasi yang baik adalah kunci agar program-program pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

**Baca juga: Camat Malas Hadir di Paripurna DPRD, Wali Kota Tangerang Ancam Sanksi 

“Oleh karena itu seluruh jajaran pemerintahan baik para kepala OPD maupun camat lurah harus tahu betul kanalisasi untuk menampung aspirasi dan informasi dari masyarakat agar terjadi percepatan dalam rangka mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan serta keluhan dari masyarakat,” tandasnya.

Sebagai informasi, masa kepemimpinan Arief – Sachrudin, dalam memimpin Kota Tangerang tidak akan lama lagi. Mereka berdua akan selesai pada akhir 2023 mendatang. (Oke)

Kabar6-Rumah salah seorang warga Kampung Babakan Tereup, Desa Kadupandak, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang yang sudah lanjut usia, Bambang, tidak layak huni. Hampir semua bagian bangunan rumah tersebut dalam kondisi sudah lapuk dan rapuh. Akibatnya, bagian dapurnya belum lama ini ambruk.

Ketua Kampung Siaga Bencana (KSB)  Kabupaten Pandeglang , Beni Madsira, yang juga merangkap Ketua KSB Kecamatan Angsana mengatakan, kondisi rumah  lansia, Pak Bambang,  tidak layak huni  dan sangat menghawatirkan. Terlebih saat ini sedang musim hujan, maka rumah yang lapuk tersebut sangat rawan rubuh jika curah hujan sangat deras.

“Sampai saat ini, belum ada bantuan untuk merenovasi rumah Pak Bambang. Namun sejauh ini telah dilakukan pendataan oleh desa setempat dan akan diajukan pada program RTLH. Sayangnya sampai sekarang mungkin belum dapat,” ungkap Beni, Senin (12/12/2022).

KSB telah memberikan bantuan logistik kepada Pak Bambang berupa kasut matras, paket sandang, selimut, peralatan makan dan peralatan dapur keluarga, sembako serta perlengkapan mandi, dan juga makanan siap saji.

Terkait kebencanaan di wilayah Kecamatan Angsana, Munjul, Sindangresmi, Picung dan Bojong,  KSB langsung memberikan bantuan dari lumbung sosial yang berada di Kecamatan Angsana.

“Jika ada bencana, kami berusaha membantu, salah satunya seperti yang kami lakukan sekarang pada keluarga Bapak Bambang ini. Kondisinya sangat memperihatinkan, ketika kena hujan deras dapurnya ambruk, untung tidak ada korban jiwa,” jelasnya.

Baca juga: Jadi DPO, Polres Pandeglang Tangkap Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur 

Sementara itu, Arif Mahmud selaku Camat di Kecamatan Picung, menjelaskan, peristiwa rubuhnya dapur di rumah salah satu warganya tersebut terjadi pada malam Sabtu, ketika  hujan deras. Rubuhnya bangunan rumah milik Pak Bambang diduga karena kondisinya yang sudah lapuk sehingga rentan roboh. Kondisi ini diketahui pihaknya setelah mendapat laporan pihak desa yang langsung turun ke lokasi

“KSB sangat merespon cepat ketika saya komunikasikan kejadian ini. Paginya rekan KSB dari Angsana bergerak membawa logistik. Hal ini sangat luar biasa. Kami sangat mengapresiasi kepedulian dan kesigapan para relawan yang menjadi kepanjangan atau ujung tombak dari Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang,” tandasnya. (Aep)

Kabar6-Komisi III DPRD Kabupaten Lebak meminta teknis penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk diatur ulang.

Sekretaris Komisi III DPRD Lebak Medi Juanda menyebut, hal tersebut bertujuan supaya tidak terjadi antrean yang saling berdesak-desakan seperti yang terjadi saat pembagian BLT BBM beberapa waktu lalu.

“Jangan lagi penerima bantuan dipanggil untuk antre, jadi teknisnya coba diatur kembali agar masyarakat juga merasa tenang dan nyaman saat menerima bantuan,” kata Medi, Senin (12/11/2022)

Medi menginginkan ke depan penyaluran bansos oleh pihak penyalur bisa diberikan langsung ke rumah penerima bantuan.

“Enggak lagi kayak sekarang, tapi bansos itu sudah diterima di rumah oleh penerima. Petugas datang ke rumah lalu kasih, sekalian bisa lihat langsung apakah keluarga itu layak atau tidak menerima,” ujar politisi Partai NasDem ini.

“Kalau pun perlu ada anggaran untuk operasionalnya maka harus kita pikirkan, mungkin dianggarkan agar masyarakat nyaman enggak berdesak-desakan sampai ada yang pingsan kayak kemarin,” tambah Medi.

**Baca juga:Disdukcapil Lebak Akan punya Mesin ADM, Warga Bisa Cetak Dokumen Kependudukan Sendiri

Karena kata dia, tidak sedikit warga yang seharusnya layak menerima bansos justru tidak mendapatkan. Begitu sebaliknya, banyak keluarga yang sebenarnya tidak layak malah menerima bantuan tersebut.

“Jadi kan enggak tepat sasaran, ini PR pemerintah daerah supaya penyalurannya langsung ke rumah sekaligus untuk mendata dia layak atau enggak menerima bantuan itu,” katanya.(Nda)