Kabar6-Alat Pelindung Diri (APD) bagi para petugas kesehatan di rumah sakit pemerintah maupun swasta hingga puskesmas di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kosong. Mereka sangat beresiko terpapar virus corona saat merawat pasien.

“Karena keterbatasan pasokan dari pihak ketiga dikarenakan barang kosong,” ungkap Kepala Bidang Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangsel, Irfan Santoso kepada wartawan, Senin (23/3/2020).

Menurutnya, mengenai APD tetap dipakai minimal standar keselamatan petugas medis. Penerapan jarak sosial atau social distancing berlangsung dengan cara mengimbau pengaturan jarak pads saat antri di ruang tunggu demikian juga antara pasien dan pelaku pelayanan.

“Namun kendalanya ada pada saat antre menunggu giliran diperiksa dan ambil obat,” heals Irfan.

**Baca juga: Disperindag Tangsel: Pasar Ciputat Ditutup Berita Hoax.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten sekaligus juru bicara gugus tugas penanganan Covid-19, Ati Pamudji Astuti mengutarakan bahwa daerah Tangerang Raya termasuk zona merah penyebaran virus corona.

“Masuk zone merah karena setiap hari jumlah warga yang ODP maupun PDP di Tangerang terus bertambah,” utaranya.

Ati menyebutkan, daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.(yud)

Kabar6-Sejak merebaknya isu penyebaran Virus Corona, Perusahan Umun Daerah Tirta Kerta Raharja (Perumdam TKR) langsung mengambil langkah antisipasi.

Dibawah pimpinan Direktur Teknik Treviyadi mengatakan, manajemen Perumdam telah mengadakan Rapat Khusus untuk merumuskan langkah-langkah yang harus diambil guna mencegah penyebaran Virus Corona.

Dengan semakin mengkhawatirkannya situasi yang berkembang terkait penyebaran virus Covid-19. Perumdam TKR Kabupaten Tangerang, yang dipimpin oleh Sofyan Sapar selaku PLT Direktur Utama, telah melaksanakan langkah-langkah antisipasi pencegahan penyebaran virus.

Adapun langkah yang telah diambil Perumdam TKR menurut Plt. Direktur Utama antara lain : Menerapkan Protap untuk masuk ke lingkungan kantor Perumdam dengan kewajiban memeriksa suhu badan dan penyemprotan hand sanitizer.

Kemudian memberlakukan jadwal kerja khusus bagi Pegawai dengan menginstruksikan agar lebih banyak bekerja di rumah atau “WORK FROM HOME” terutama bagi pegawai yang menggunakan kendaraan umum.

Dan bagi pegawai yang bertugas melayani kelangsungan pengaliran air kepada masyarakat tetap bekerja dengan mengupayakan sosial distancing.

Sedangkan untuk mengurangi kunjungan pelanggan ke kantor, Perumdam TKR menutup loket-loket pembayaran air di seluruh Kantor Pelayanan, Cabang dan IKK, serta menghimbau Pelanggan agar melakukan pembayaran rekeningnya secara Online melalui loket PPOB dan Platform yang sudah tersedia seperti Tokopedia.

Sedangkan bagi petugas pembaca meter untuk sementara menghentikan pembacaan meter ke rumah-rumah pelanggan. Untuk pemakaian air dihitung berdasarkan pemakaian rata rata 3 bulan kebelakang.

Untuk menjaga kesehatan pegawai yang bertugas serta lingkungan kantor, Perumdam TKR membagikan hand sanitizer kepada seluruh pegawai agar tetap menjaga sterilisasi dalam melaksanakan kegiatan.

**Baca juga: Perumdam TKR Buka Sambungan Langganan Baru di Rajeg.

Serta mensterilisasi seluruh kantor dan lingkungan kantor pelayanan dengan menyemprot disinfektan secara rutin. Kami juga terpaksa harus membatasi kunjungan tamu yang akan berkunjung ke Kantor Perumdam TKR.

Bapak Sofyan berharap mudah-mudahan dengan langkah ini PERUMDAM TKR, dapat memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Dan Masyarakat juga ikut veteran serta agar penyebaran Virus Corona atau Covid-19 dapat diminimalisir. (Oke)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda empat tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 serentak se-Indonesia. Kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penularan virus korona atau Covid-19.

Komisioner KPU Provinsi Banten Eka Satyalaksmana mengatakan, berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 terdapat empat tahapan pilkada yang mengalami penundaan.

Di antaranya adalah tahapan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang rencananya akan dilakukan kemarin. Selanjutnya tahapan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan.

Tahapan itu dijadwalkan akan digelar kegiatan penyerahan dan verifikasi aktual syarat dukungan di tingkat desa hingga rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota sejak 26 Maret hingga 26 Mei 2020.

“Lalu tahapan ketiga adalah pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) masa kerja 16 April hingga 17 Mei. Tahapan terakhir yang ditunda yaitu pemutakhiran dan penyusunan data pemilih yang jadwalnya dilakukan pada 23 Maret hingga 17 Mei,” ungkap Eka, kepada wartawan, kemarin.

Soal penundaan tahapan, kata dia, pihaknya meminta kepada KPU kabupaten/kota yang menggelar pilkada untuk segera menindaklanjutinya. Berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya agar bisa dioptimalkan.

“Kita sudah instruksikan kabupaten/kota untuk menindaklanjuti SK dan SE dari KPU RI. Segera berkoordinasi dengan Bawaslu, pemerinda daerah dan pihak terkait lain. Menyampaikan penundaan tahapan sesuai arahan KPU RI,” tuturnya.

**Baca juga: Penggeseran Anggaran Covid-19 di Banten Diminta Tetap Libatkan DPRD.

Disinggung apakah penundaan ini akan berdampak pada tahapan selanjutnya termasuk waktu pemungutan suara, Eka belum bisa memastikannya. Pihaknya saat ini hanya bisa menunggu arahan lebih lanjut dari KPU RI. “Untuk kelanjutan tahapan kita tunggu instruksi lanjutan dari KPU RI,” ujarnya.

Untuk diketahui, di Banten akan ada empat daerah yang akan menggelar pilkada. Antaranya, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan.(Den)

Kabar6-Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Kabupaten Lebak tak setuju kebijakan pemerintah pusat yang merealokasikan dana desa (DD) untuk membantu penanganan virus Corona atau Covid-19.

Ketua Apdesi Lebak, Bedah Khaerunisa, mengatakan, penanganan Covid-19 memang harus dilakukan cepat dan tepat. Namun harapannya pemerintah bisa menganggarkan dari anggaran bencana dan belanja tak terduga.

“Kami tidak setuju jika dana desa dipangkas untuk penanganan Corona karena dana desa sudah direncanakan pada tahun sebelumnya,” kata Bedah saat dihubungi, Senin (23/3/2020).

Jika dipangkas, maka konsekuensinya akan banyak rencana pemerintah desa yang batal terealisasi. Salah satunya rencana pembangunan infrastruktur.

“Pasti banyak perubahan, sedangkan tidak semua desa punya anggaran yang besar alias pas-pasan. Apa tidak ada dana lain selain memangkas dana, kami minta ini dikaji ulang,” ujar Bedah.

**Baca juga: HMI Desak DPRD Lebak Bentuk Pansus Program Sembako.

Tetapi, jika realokasi anggaran tetap dilakukan pemerintah, maka, hal yang segera akan dilakukan oleh pemerintah desa adalah musyawarah desa bersama warga.

“Kami harus merubah APBDes dan lain-lain karena akan pasti ada banyak rencana yang berubah dan tidak terealisasi. Jangan sampai masyarakat salah menyikapi dan timbul dugaan tidak baik karena yang semula akan dibangun lalu batal,” jelasnya.(Nda)

Kabar6-Ketua Komisi V DPRD Banten, M. Nizar beranggapan penggeseran dan pengalokasian anggaran melalui APBD Provinsi Banten tahun 2020 untuk keperluan penanganan dan pencegahan covid-19 di Provinsi Banten tetap harus melibatkan DPRD.”Ini untuk menghindari terjadinya kebocoran anggaran,” ujarnya Minggu 22/3/2020.

Menurut Nizar, ditengah segala kemudahan pengalokasian anggaran penanganan virus corona dan kepanikan warga, jangan sampai menjadi celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab mencoba memanfaatkan kondisi yang ada. “Korupsi bisa saja terjadi karena disebabkan oleh kesempatan, dan luput dari pengawan dari pihak-pihak yang terkait.”

**Baca juga: Data Covid-19 Berbeda, Kadinkes : Info Corona Banten Berdasarkan Domisili.

Untuk itu, Nizar tidak ingin alokasi anggaran penanganan covid-19 di Banten justru menjadi ajang untuk mencari keuntungan bagi pihak-pihak yang mencoba mencari untung. “Jangan sampai niatan baik ini, jadi muncul karena ada kesempatan,” katanya.

Meski begitu, dia melanjutkan, DPRD setuju pengalokasian anggaran penanganan covid-19 di Banten tidak harus melalui rapat-rapat paripurna, sehingga tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Namun, pengalokasian anggarannya tetap harus melibatkan fungsi dewan sebagai cek and balancing sesuai prosedur yang telah diatur.

Menurutnya, melalui cek and balancing dari dewan tersebut diharapkan alokasi anggaran penanganan covid -19 di Banten bisa lebih tepat sasaran. (Den)

Kabar6-Beredar informasi lewat media sosial bahwa Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan ditutup selama tiga hari karena pandemi virus corona. Akibatnya warga panik an berbondong-bondong belanja (panic buying) memenuhi toko kebutuhan pokok.

“Berita ini hoax mas,” ungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangsel, Maya Mardiana saat dikonfirmasi kabar6.com, Minggu (22/3/2020) malam.

Ia menyebutkan kegiatan ekonomi di Pasar Ciputat akan tetap normal. Jika ada pasti sore hari setelah pelayanan selesai dan bertahap untik pembersihan dengan cairan disinfektan.

“Jadi untuk konsumen tetap berjalan dengan tetap melakukan protap social distancing dan perilaku hidup bersih sehat, cuci tangan dan lain-lain,” Terang Maya.

Ia sudah sampaikan kepada petugas di lapangan untuk menyampaikan kepada konsumen pasar. Pasar Induk Jakarta juga tetap buka sehingga distribusi barang berjalan dengan beberapa inovasi sweetie pengantaran online.

**Baca juga: Terbaru Corona di Tangsel, ODP 117 dan PDP 61 Kasus.

“Masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan berita hoax serta mengikuti dan mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan,” pesan Maya.

Menurutnya seperti tidak belanja secara berlebihan, menjaga jarak sosial stay social distancing dan keluar rumah hanya jika perlu. “Untuk ketersediaan bahan pokok tetap mencukupi,” ujarnya.(yud)

Kabar6-Pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lebak, Mulai Senin (23/3/2020) akan dialihkan ke sistem online.

Sekretaris Disdukcapil Lebak Ahmad Nur, menjelaskan, pengalihan layanan tersebut dalam upaya pencegahan penyebaran virus Corona. Pelayanan secara online akan berlaku hingga 31 Maret 2020 mendatang.

“Karena pelayanan dialihkan ke online, masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan sementara ini agar tidak datang ke kantor Disdukcapil,” kata Nur, Minggu (22/3/2020).

Selama pengalihan layanan tersebut, Disdukcapil Lebak menyiapkan 3 operator yang bisa dihubungi melalui WhatsApp yakni 0877-7385-5625, 0852-8756-0050 dan 0811-1200-078.

“Persyaratan permohonan dokumen bisa difoto atau discan kemudian dikirim ke tiga nomor operator,” ujar Nur.

Adapun dokumen kependudukan yang dapat diurus melalui online meliputi kartu keluarga (KK), KTP-el, surat pindah/datang, Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, akta kematian, akta lerkawinan, akta perceraian dan update data online.

**baca juga: Pandemi Corona, Try Out 10 Cabor Popda Banten Terancam Batal.

Namun, pelayanan secara tatap langsung tetap dibuka dengan tetap menyediakan hand sanitizer.

“Kalau tidak dalam kondisi mendesak kami tetap sarankan agar melalui online selama masa tanggap darurat virus Corona,” imbuhnya.(Nda)

Kabar6-Angka kasus warga Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang diindikasi terpapar virus corona atau Covid-19 bertambah.

Berdasarkan data terbaru yang dilansir Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangsel per Minggu (22/3/2020) pukul 15.00 WIB, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 117, satu hari sebelumnya ada 115 ODP.

Sedangkan kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 61 orang. Sehari sebelumnya ada 56 orang.”Kapuspen konfirmasi ada enam,” ungkap Kepala Bidang Humas Diskominfo Kota Tangsel, Irfan Santoso lewat siaran pers. **Baca juga: Positif Corona di Tangsel Bertambah 2 Orang.

Adapun jumlah yang meninggal dunia berjumlah empat orang. Dua orang warga berdomisili di Kecamatan Pondok Aren. Sisanya warga asal Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur.(yud)

Kabar6-Juru Bicara Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kota Tangerang Selatan, Tulus Muladiyono mengumumkan pada hari ini di Kota Tangerang Selatan ada peningkatan 2 kasus positif Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).

“Update hari ini ada 61 Pasien Dalam Pengawasan (PDP), 6 Positif dari yang kemarin 4, dan juga 117 Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan 4 meninggal dunia dari Pondok Aren dan Ciputat Timur,” terangnya melalui siaran tertulis. Minggu (22/3/2020).

Tulus menjelaskan, pihaknya terus lakukan pantauan terhadap wilayah sekitar, terutama warga yang memiliki kontak langsung. **baca juga: DPRD Tangsel Dukung Pemerintah Lakukan Rapid Test Virus Corona.

“Kita terus memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan rutin menjaga kesehatan serta pemeriksaan bila mengalami gejala terkena virus corona,” terangnya.(eka)

Kabar6-Sebanyak 34 warga Banten positif virus covid-19, hal itu seperti yang dimuat dalam website info corona milik Pemprov Banten, Minggu 22 Maret, pukul 18:00 WIB.

Kadinkes Banten, Ati Pramudji Astuti mengatakan, data pasien Corona seperti yang disampaikan melalui website info corona Banten adalah pasien  yang semuanya berasal dari Provinsi Banten. “By name by address seperti yang disampaikan dari pusat kepada daerah,” kata Ati.

Adapun untuk sebaran pasien positif Corona yang dirawat dari Kabupaten Tangerang berjumlah 10 orang, 9 dari Kota Tangerang, 10 dari Kota Tangsel.

**baca juga: Data Covid-19 Berbeda, Kadinkes : Info Corona Banten Berdasarkan Domisili.

Sedangkan yang meninggal 1 orang dari Kota Tangerang, 3 orang dari Kota Tangsel, sedangkan 1 orang lagi telah dinyatakan sembuh.

Ati mengatakan jika ada perbedaan data antara mikik pemerintah daerah dengan pusat, itu dikarenakan setiap data yang disampaikan Pemprov Banten adalah asli warga Banten, sedangkan data pasien dari luar Banten.(Den)