Kabar6-Tiga pilar jajaran Polresta Tangerang, Kodim 0510 Tigaraksa dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang melakukan penurunan spanduk atau atribut berukuran besar dan bergambar Ketua Umum Imam Besar Habib Rizieq Shihab dari From Pembela Islam (FPI).

Penurunan spanduk berukuran besar itu dilakukan pada saat tiga pilar jajaran Polresta Tangerang, Kosim 0510 Tigaraksa dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang melakukan operasi skala besar di wilayah Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, saat Pelaksanaan Patroli Skala Besar (PSB) di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, Tim menemukan spanduk FPI, kemudian spanduk tersebut diturunkan.

“Saat pelaksanaan Patroli Skala Besar di Cikupa, kami menemukan Spanduk FPI, kami tiga pilar Polres, Dandim, Kasatpol PP, dan rekan rekan dari Resimen Brimob Kelapa Dua juga hadir, kemudian spanduk tersebut kami turunkan,” ungkap Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary, Rabu (30/12/2020).

Ade Ary menghimbau kepada masyarakat apabila masyarakat menemukan spanduk, atribut atribut yang berlogo FPI, mohon diinformasikan kepada Polres, Kodim, atau ke jajaran Pemda.

“Kami akan melanjutkan patroli berskala besar untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menyampaikan informasi bahwa kita selalu ada, selalu hadir di tengah tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman,” pungkas Ade Ary.

Sementara itu Kasatpol PP Kabupaten Tangerang Bambang Mardi Santoso saat di konfirmasi kabar6.com melalui pesan elektronik WhatsApp, Bambang Mardi mengirimkan SKB Ormas FPI.

“Tolong dibaca dulu ya,” jawab Kasatpol PP Kabupaten Tangerang Bambang Mardi.

Berdasarkan informasi yang tertuang dalam SKB Ormas FPI.pdf itu bahwa Pemerintah mengeluarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

**Baca juga: Bupati Tangerang Lantik dan Kukuhkan Pejabat di Lingkungan Setda

Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH – 14.HH . 05.05 Tahun 2020. Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020

Tentang, larangan kegiatan, penggunaan Simbol dan atribut serta penghentian kegiatan From Pembela Islam (FPI).(Han)

Kabar6-Akses masuk menuju Alun-alun Rangkasbitung dan Balong Ranca Lentah, Kabupaten Lebak akan ditutup menjelang malam pergantian tahun. Mulai pukul 18.00 hingga 01.00 WIB, arus lalu lintas menuju dua kawasan itu dialihkan.

Penutupan dilakukan untuk mencegah terjadinya kerumunan saat malam tahun baru di tengah kebijakan penerapan sosial bersakala besar (PSBB) dalam upaya penanganan Covid-19.

Selain menutup akses masuk, petugas juga akan berjaga di sejumlah titik lokasi yang rawan kerumunan.

“GOR Ona, Plaza Lebak, Balong Ranca Lentah, alun-alun dan beberapa titik lain. Kami Satpol PP akan bagi personel untuk lakukan pengamanan untuk mencegah terjadinya kerumunan,” kata Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Lebak, Anna Wakhyudian kepada Kabar6.com, Kamis (31/12/2020).

**Baca juga: Dewan Lebak Peringatkan ULP Agar Bekerja Profesional

Selain petugas yang disiagakan di titik-titik tersebut, Satpol PP bersama personel dari instansi lain juga melakukan patroli mobile untuk memastikan tidak ada kerumunan di lokasi lain.

“Untuk memastikan tidak ada kerumunan, jika ada kami akan berikan tindakan berupa sanksi. Kami minta masyarakat bisa patuh terhadap imbauan pemerintah karena semata-mata ini untuk mencegah penyebaran Covid-19,” jelas pria yang akrab disapa Anong.(Nda)

Kabar6-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar melantik dan mengukuhkan para pejabat di lingkungan sekretariat daerah (setda) Kabupaten Tangerang di Pendopo Bupati Tangerang Jalan Kisamaun, Nomor 1 Kota Tangerang, Rabu (30/12/2020).

Pelantikan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat untuk pejabat yang melakukan simbolis pelantikan dan pengukuhan di luar yang secara virtual. Pelantikan ini merupakan penyegaran organisasi dan penyempurnaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar berpesan kepada para pejabat yang dilantik dan dikukuhkan agar melaksanakan tugas dengan baik jalankan tugas dan fungsinya sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Saya mengucapkan selamat kepada Pejabat yang baru saja di lantik dan dikukuhkan, mudah mudahan pejabat yang di lantik ini bisa menjalankan tugas dan amanah dengan baik sesuai dengan sumpah dan janji jabatannya,” ujar Zaki dalam sambutannya.

Kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang Hendar Herawan mengungkapkan, pelantikan kali ini adalah pengukuhan karena sekretariat daerah mengalami perubahan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) jadi itu wajib dikukuhkan kembali.

“Kami melakukan pelantikan dan pengukuhan para pejabat di lingkup Sekda Kabupaten Tangerang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena ini merupakan perubahan SOTK jadi perlu dilakukan pengukuhan atau pelantikan ulang,” katanya.

Sementara Rudi Lesmana yang baru saja dilantik menjadi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, sebelumnya menjabat Camat Panongan. “Alhamdulillah dipercaya menjadi kepala bagian protokol dan komunikasi pimpinan,” ucapnya.

Ini, nilai dia, adalah sebuah amanah yang harus dijalankan. “Pada prinsipnya di manapun saya ditempatkan saya akan berbuat semampu saya dan semaksimal saya demi Kabupaten Tangerang,” katanya.

**Baca juga: Bupati Zaki Salurkan Bantuan Murid SD dan SMP di Kabupaten Tangerang

Adapun para pejabat yang dilantik dan dikukuhkan lainnya Heri Heryanto selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yusuf Herawan Asisten Ekonomi Pembangunan, H. Yani Sutisna selaku Asisten Administrasi Umum, Dawud Prasetyo Kasubag Dokumentasi Pimpinan, dan Anita Suniati Kasubag Komunikasi Pimpinan (han)

Kabar6-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyalurkan bantuan kepada murid SD dan SMP di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang secara simbolis di Pendopo Bupati Tangerang Jalan Kisamaun Kota Tangerang, Rabu (30/12/2020).

“Bantuan ini untuk siswa dan siswi SD dan SMP berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tangerang melalui Bank Jabar Banten,” ujar Zaki dalam sambutannya.

Semoga anggaran ini, harap Zaki, benar-benar bisa dimanfaatkan karena langsung masuk ke rekening masing-masing siswa. “Bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk pendidikan mereka di masa pandemi Covid-19, dan saya harap anak-anak kita bisa memanfaatkannya dengan baik,” ungkap Bupati Zaki.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Drs H. Saifulloh MM mengatakan, ini merupakan program unggulan dari Bupati Tangerang untuk memberikan bantuan kepada para siswa-siswi jenjang SD maupun SMP ada di Kabupaten Tangerang.

“Pada 2020 ini dialokasikan sementara untuk anak SD sebanyak 717 dan SMP sebanyak 437 siswa. Program ini akan terus kita lanjutkan karena targetnya 5000 siswa SD dan SMP selama menjabat dari 2019 hingga 2023 dalam rangka membantu pendidikan masyarakat Kabupaten Tangerang bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Saifulloh.

**Baca juga: Polresta Tangerang, Kodim Tigaraksa, dan Pemkab Patroli Besar Tertibkan Atribut FPI

Lanjut Drs H Saifulloh, nantinya uang tersebut cair dalam setiap satu semester atau per enam bulan sekali dengan jumlah bervariatif untuk anak SD 400 ribu rupiah dan untuk SMP 500 ribu rupiah. Diharapkan bantuan tersebut nantinya bisa digunakan sebaik-baiknya oleh para siswa-siswi SD yang ada di Kabupaten Tangerang. (han)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberikan insentif Rp500 ribu per bulan kepada 16.000 guru honorer di sekolah swasta dan tenaga kependidikan.

Anggaran untuk insentif guru, kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Banten Tabrani, telah dialokasikan oleh Pemprov Banten.

“Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi guru honor dan tenaga kependidikan. Salah satunya, guru honor tersebut harus terdaftar di Dapodik pada November 2020. Jadi, kalau yang baru-baru enggak akan bisa,” kata Tabrani di sela coffe morning, di SMK Negeri 1 Rangkasbitung, Selasa (29/12/2020).

Tabrani menyampaikan, insentif kepada guru honorer dan tenaga kependidikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Banten. Selama ini, pemprov telah memberikan honor yang besar kepada tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah negeri. Maka, mulai tahun depan guru honorer di sekolah swasta juga akan menerima insentif dari pemerintah.

**Baca juga: Belum Diketahui Jumlah Dosis, Besok Vaksin Covid-19 Datang di Banten

“Nanti diverifikasi terlebih dahulu, apakah memenuhi syarat atau tidak. Apalagi, jam mengajar guru honor akan menjadi bahan pertimbangan pemberian insentif tersebut,” jelasnya.(Nda)

Kabar6-Polresta Tangerang Polda Banten bersama Kodim 0510 Tigaraksa, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang turun menertibkan atribut Front Pembela Islam (FPI), seperti baliho, spanduk ataupun selebaran logo, Rabu (30/12/2012). Menyusul dibubarkannya FPI oleh pemerintah.

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Dandim 0510 Tigaraksa Letkol Inf Bangun Siregar, Danmen 1 Pasukan Pelopor Brimob Kombes Pol Reeza Heras Budi, dan Kasatpol PP Kabupaten Tangerang Bambang Mardisentosa Bersama-sama menertibkan atribut FPI berupa baliho dan spanduk.

“Dalam patroli skala besar yang kami laksanakan, kami menemukan ada spanduk FPI. Kemudian kami turunkan. Apabila masyarakat masih menemukan simbol atau atribut bertuliskan atau bergambar logo FPI agar diinformasikan kepada jajaran polisi, TNI, ataupun pemerintah daerah,” pinta Ade Ary di sela patroli.

Selanjutnya, kata Ade, jajaran kepolisian, TNI, dan juga pemerintah daerah akan melakukan penertiban atau penghentian kegiatan FPI. Dasarnya karena FPI sudah resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh Pemerintah Pusat. “Bila masih ditemukan atribut logo atau kegiatan dari FPI, hal itu dilarang,” terang Ade.

**Baca juga: Bupati Tangerang Launching Bank Sampah di Sungai Cirarap Sukadiri

Ade meminta semua lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi isu-isu tertentu. Ade juga mengajak masyarakat untuk tertib aturan dan taat hukum. “Kami pastikan kami akan tetap ada untuk menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat,” pungkasnya. (vee)

Kabar6-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar didampingi Kadis LHK dan Kadis Bina Marga Kabupaten Tangerang melakukan launching Bank Sampah Sungai Cirarab melalui program Kita Peduli Permasalahan Sampah (KIPPRAH) yang tertuang dalam visi Pemerintah Kabupaten Tangerang menuju Tangerang Gemilang,

Diketahui program Cirarap bebas sampah ini merupakan bentuk kerja sama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dengan Banksasuci Foundation. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, sungai Cirarap ini terpilih untuk tahap pertama program Bank Sampah di Kabupaten Tangerang.

“Sungai Cirarab ini tahap pertama, mudah mudahan sesuai dengan program Banksasuci, lokasi ini juga sebagai tempat edukasi atau pemberian atau penyebaran informasi mengenai tata cara kelola sampah yang ada di sungai di kabupaten Tangerang,” ungkap Bupati Zaki pada awak media di lokasi Bank Sampah sungai Cirarab Kecamatan Sukadiri, Rabu (30/12/2020).

Menurut Bupati Zaki, jangan sampai sampah di kabupaten Tangerang di buang di sungai, irigasi atau di tanah kosong, dan program ini, lanjut Zaki, tentu saja membantu pemerintah Kabupaten Tangerang dengan gerak aksi nyata. “Kami mendukung bukan hanya saja di sungai Cirarab tapi di sungai sungai atau anak sungai yang lain dan lokasi yang lain program ini akan lakukan,” pungkas Zaki.

**Baca juga: Camat Tigaraksa Lantik Pengurus Karang Taruna Kecamatan Periode 2020-2025

Diketahui bahwa Banksasuci sudah menerapkan WasteTrap di Sungai Cisadane sejak Tahun 2012 yang bermula menggunakan Rakit Bambu, kemudian Pralon lalu PVC, dan terakhir menggunakan perpaduan Pipa Pralon dan Galvanis. (han)

Kabar6-Vaksin Covid-19 akan datang ke Banten besok Kamis (31/12/2020). Namun belum diketahui jumlah dosis yang akan diberikan pemerintah pusat bagi masyarakat Banten.

“Jumlah dosis vaksinasi sampai tadi pagi Rabu (30/12/2020) belum jelas pasti. Masih terus fluktuatif. Vaksin datang ke Banten besok tanggal 31 Desember 2020 dari biofarma,” kata Kepala Dinkes Banten, Ati Pramudji Astuti, Rabu (30/12/2020).

Vaksinasi tahap pertama diberikan bagi tenaga kesehatan (nakes) di Banten, sebanyak 43 ribu orang dan dilakukan pada 22 Januari 2020. Vaksinasi tahap kedua diberikan bagi anggota BPJS Kesehatan. Dari 3 juta peserta BPJS, tidak semuanya di vaksinasi, karena ada batasan usia.

“Tahap kedua untuk pelayanan publik. Juga selanjutnya peserta BPJS JKN di Banten ada 3 juta lebih. Dari 3 juta pasien tidak semua disuntik, karena ada yang komorbit dan wanita hamil, juga anak-anak,” terangnya.

**Baca juga: Bepergian Lewat Udara, Darat dan Laut ke Banten, tetap Kena Periksa Tes Antigen

Ati mengaku khawatir munculnya klaster baru libur tahun baru, lantaran tinggal dua hari lagi pergantian tahun yang kerap terjadi keramaian dan kerumunan masyarakat yang mengadakan pesta.

“Kalau saya di kesehatan, saya selalu khawatir. Setiap malam saya harus melayani mencari rumah sakit, kamar yang kosong. Ketika liburan, mereka lupa. Protokol kesehatan harga mati,” jelasnya. (dhi)

Kabar6-Camat Tigaraksa Kabupaten Tangerang Hj. Rahyuni melantik kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang masa bakti 2020-2025, di GSG Kecamatan Tigaraksa, Rabu (30/12/2020).

Pelantikan kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Tigaraksa diawali dengan pembacaan sumpah jabatan Karang Taruna dipimpin Camat Tigaraksa Rahyuni. Diharapkan, kata Rahyuni, bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, serta bisa memberikan solusi untuk masyarakat.

“Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial generasi muda di Wilayah Tigaraksa,” ujar Hj. Rahyuni dalam sambutan pelantikan Karang Taruna.

Dengan dilantiknya Karang taruna Kecamatan Tigaraksa ini, lanjut Hj. Rahyuni Karang Taruna bisa menjadi tenaga penggerak pembangunan kesejahteraan sosial memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan masyarakat untuk dapat meningkatkan potensi dan peran aktifnya, diperlukan upaya koordinasi, kolaborasi, komunikasi dan kerjasama.

Ditempat sama Ketua Karang Taruna Kabupaten Tangerang HM Hasan mengatakan, keberadaan Karang Taruna Kecamatan Tigaraksa yang saat ini sudah dilantik agar secara menyeluruh melakukan pengkaderan pada Karang Taruna yang ada di tingkat desa/kelurahan.

“Hal itu perlu dilakukan untuk membesarkan karang taruna, untuk bisa melakukan hal yang terbaik sesuai dengan Adhitya Karya Mahatva Yodha, yang berarti pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan, serta terampil dan selalu berkarya,” ungkap Hasan.

Menurut pria yang kerap disapa Hasan PM, karang taruna harus bisa bersinergi atau bekerjasama dengan pemerintah dalam membangun wilayah, khususnya memajukan roda perekonomian. “Kita harus bisa berbuat sesuatu, artinya apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat, bukan apa yang kita dapatkan,” pungkasnya.

**Baca juga: Polsek Balaraja Amankan Pelaku Curanmor Di Kecamatan Sukamulya

Adapun struktur pengurus Karang Taruna Kecamatan Tigaraksa periode 2020-2025 Ketua (Endang), Sekretaris Saeful (Rahayu), dan Bendahara (H. Mursaid).

Hadir dalam pelantikan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Tigaraksa diantaranya Camat Tigaraksa, anggota DPRD Provinsi Banten Agus Supriyana, ketua dan pengurus Karang Taruna Kabupaten Tangerang, Kepala KUA Kecamatan Tigaraksa Mansyur Spdi, perwakilan Polsek dan Koramil Tigaraksa. (han)

Kabar6-Anggota DPRD Lebak Fraksi PKS Abdul Rohman, memberi warning ke unit layanan pengadaan (ULP) Pemkab Lebak. Dia memperingatkan, ULP agar bekerja secara profesional dalam fungsinya sebagai pihak yang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa.

“Saya tegaskan ULP agar bekerja secara profesional. Saya akan awasi khusus ini setiap lelang maupun penunjukan langsung (PL),” kata pria yang akrab disapa Komenk kepada Kabar6.com, Rabu (30/12/2020).

Mantan aktivis HMI ini berharap, ULP bebas dari intervensi asosiasi konstruksi manapun. Ia memastikan, bakal jadi garda terdepan jika ditemukan ketidakprofesionalan dalam proses lelang.

“Saya ingatkan ULP tidak boleh diintervensi oleh asosiasi manapun. Ini penting supaya terwujud pemerataan pembangunan dan rasa keadilan masyarakat,” tegas dia.

Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa ULP Pemkab Lebak Irvan Pramerta, memastikan, seluruh proses lelang dilakukan sesuai aturan yang sudah berlaku.

“Apalagi sekarang semua serba terbuka dan by sistem. Evaluasi pun terus kami lakukan agar pelaksanaan lelang semakin lebih baik,” ujar Irvan.

**Baca juga: Pasca Pandemi, Bupati Lebak Yakin Wisata Geopark Jadi Pemicu Pemulihan Ekonomi

Soal intervensi ke ULP terkait proses pengadaan barang dan jasa, Irvan mengatakan, selama ini hal itu tidak terjadi.

“Enggak ada intervensi, semua dilakukan sesuai aturan. Kritik itu tentu baik untuk kami, apalagi dari DPRD sebagai mitra kerja agar seluruh proses berjalan secara secara transparan,” imbuhnya.(Nda)