Kabar6-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UMT menggelar kajian hukum dengan tema Membangun Kesadaran Bersama, Merawat Keadilan Dan Ham, bertempat di Sekretariat HMI Tangerang Raya, Kota Tangerang, Banten, Jum’at (17/5/2024).

Kegiatan ini diisi oleh Yasir Intan S.H.,M.H seorang paktisi hukum dan dihadiri juga oleh puluhan mahasiswa dari berbagai kampus, seperti Universitas Muhammadiyah Tangerang, Yatsi Madani, Stisnu Tangerang, dan Universitas Islam Syekh-Yusuf

Kajian dilaksanakan sebagai upaya sosialisasi kesadaran hukum dan juga meningkatkan kualitas hukum dalam perkembangan zaman.

“Kita harap dalam kajian rutin ini, baik untuk masyarakat maupun mahasiswa mampu dan sadar dalam menghadapi hukum di perkembangan zaman ini, karena sesuai dengan pasa 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa indonesia adalah negara hukum” ujar Asep Setiawan ketua pelaksana, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/5/2024). **Baca Juga: Polresta Serkot Sita Senapan Hingga Panah dari Dua Geng Motor

Dalam kajian ini juga, Yasir Intan S.H.,M.H memberikan banyak pengetahuannya dalam dunia hukum bahwa kesadaran hukum harus dimiliki oleh seluruh masyarakat sehingga sebelum sampai di titik kesadaran maka masyarakat harus paham setiap aturan yang ada.

“Setiap masyarakat indonesia memiliki hak dalam kehidupan, hal tersebut tercantum dalam aturan dasar, sehingga masyarakat harus paham setiap aturan yang berlaku agar memahami setiap hak dan kewajibannya,” kata Yasir Intan.

Selanjutnya dalam kegiatan ini pemateri berharap agar kajian terus dilakukan agar kesadaran hukum dari setiap masyarakat terus meningkat sehingga keadilan setiap masyarakat akan tercipta

“Adanya suatu keadilan baru lahir jika masyarakat sadar akan hukum sehingga tidak mudah dibodohi dalam penegakan hukum, karena keadilan dengan penegakan hukum seperti dua mata koin yang saling keterkaitan satu sama lain,” ungkapnya.

Selanjutnya, Ashabul Kahfi ketua umum HMI Tangerang Raya juga menyampaikan bahwa adanya kajian hukum ini juga harus menjadi langkah awal dalam menghadapi kebebasan berpendapat yang mulai dibungkam

“Kita sebagai mahasiswa dan masyarakat harus mulai peka dan kritis terhadap issue saat ini, bahwa Undang-undang kebebasan berpendapat dalam pers mulai dilemahkan melalui UU penyiaran terbaru” ungkap Ashabul Kahfi dalam sela-sela diskusi. (Oke)

Kabar6-Program Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam revitalisasi Pasar Anyar telah dilakukan dengan berbagai upaya.

Upaya tersebut, diantaranya dengan melakukan sosialisasi, dialog, hingga menyediakan tempat relokasi sementara bagi pedagang Pasar Anyar yaitu Plaza Shinta dan Mal Metropolis.

Namun, sebagian pedagang masih menolak lokasi tersebut, Pemkot pun kembali berdialog dan mendengarkan aspirasi para pedagang untuk menyediakan lokasi relokasi yang tidak jauh dari Pasar Anyar yaitu Pasar Mambo dan Pasar Anyar Selatan. Bahkan selain tenda, flooring, juga sudah tersedia listrik dan air.

Dalam kesempatannya, Pengamat Ekonomi, sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi UMT, Hamdani, turut menanggapi upaya Pemkot Tangerang untuk merelokasi para pedagang Pasar Anyar ke tempat sementara selama proses revitalisasi pasar.

“Upaya Pemkot Tangerang untuk merelokasi para pedagang sementara waktu patut diapresiasi. Karena kondisi Pasar Anyar saat ini sudah kumuh dan banyak kerusakan, sehingga sudah tidak memungkinkan untuk ditempati,” ucap Hamdani, saat dihubungi via telepon, Kamis (14/3/2024).

Hamdani menilai, beberapa lokasi yang diusulkan pemerintah, seperti Mal Metropolis dan Plaza Sinta, termasuk Pasar Mambo dan Pasar Anyar Selatan, sudah layak untuk dijadikan tempat relokasi.

**Baca Juga: Kapal Nelayan Lebak Hilang Kontak Berhari-hari Ditemukan di Pantai Glagah Jogjakarta

“Secara keseluruhan, upaya pemerintah ini sudah sangat baik merespon aspirasi dari para pedagang, yang kemudian aspirasi ini ditindaklanjuti untuk menjadi tempat penampungan sementara yaitu di Pasar Mambo dan Anyar Selatan, sehingga lokasi relokasi bisa menjadi pilihan yang tepat karena aksesnya mudah, akan ramai pengunjung, dan memiliki potensi penjualan yang tinggi bagi para pedagang,” jelas Hamdani.

Hamdani, juga menekankan pentingnya pendekatan dialog dengan para pedagang. “Penting bagi pemerintah untuk terus menjalin komunikasi dan dialog dengan para pedagang. Dengarkan aspirasi mereka dan temukan solusi terbaik bersama,” tutur Hamdani.

Agar revitalisasi ini berjalan lancar, lanjut Hamdani, tentunya harus ada kesadaran kolektif dari semua pihak. Utamanya kesediaan para pedagang untuk mendukung proses relokasi ini.

“Pedagang perlu memahami bahwa relokasi ini dilakukan demi kebaikan bersama. Dukungan dan kesadaran mereka sangatlah penting,” katanya.

Hamdani optimis dengan langkah-langkah yang tepat dan pendekatan dialog yang efektif, proses relokasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan meminimalisir hambatan yang ada.

“Saya yakin dengan komunikasi yang baik dan solusi yang tepat, proses relokasi ini dapat berjalan dengan lancar dan menguntungkan semua pihak. Jadi tunggu apa lagi, tempat relokasi sudah tersedia tinggal ditempati para pedagang, biar Pasar Anyar dengan wajah baru segera hadir,” pungkasnya. (Oke)

Kabar6-Univeritas Muhammadiyah Tangerang (UMT) kedatangan para Dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Sebanyak 37 dosen UPI tersebut untuk melakukan pengabdian kepada masyarkat (PKM) di Kota Tangerang.

Puluhan Dosen UPI dari Fakultas MIPA itu disambut oleh Wakil Rektor 3 UMT, Dr. Enawar, Dekan FKIP UMT, Sumiani, beserta jajaran di Aula Sudirman UMT, Jumat (10/11/2023). Dalam pembukaan, para dosen UPI itu disuguhi penampilan tari Lenggang Cisadane.

Dekan FKIP UMT, Sumiani, menyampaikan ucapan selamat datang para dosen FMIPA UPI di Univeritas Muhammadiyah Tangerang. Ia merasa berbahagia kampus UMT kedatangan dosen atau empu-empu pencetak pendidik di Indonesia. Terlebih, UMT menjadi tempat PKM para dosen UPI.

“Itu tadi pembuka tari lenggang cisadene sebagai ikon Kota Tangerang. Itu adalah yang dibina di sanggar PGSD karena itu ada mata kuliah tari. Itu katanya perbauran 5 budaya di Kota Tangerang,” ujarnya.

Acara itu merupakan bagian dari Implementasi kerjasama melalui kuliah umum kolaborasi pengabdian kepada masyarkat (PKM) yang mengusung tema green Industry, green energi dan STEM atau Science, Technology, Engineering, Mathematies.

Terdapat 100 Mahasiswa UMT yang akan dilibatkan dalam PKM para dosen FMIPA UPI. Salah satu tempat yang menjadi target PKM tersebut yakni Kampung Jimpitan, Batuceper.

Perwakilan Dosen UPI sekaligus Kaprodi Fisika, Ahmad Samsudin, PKM tersebut adalah bagian dari implementasi kerjasama yang telah digagas beberapa waktu. Kerjasama tersebut tidak hanya sebatas diatas kertas namun implementasikan secara langsung. PKM tersebut dari dua program studi.

“Maksudnya dan tujuan tentunya ini bagian tri dharma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat,” katanya.

“Jadi PKM ini biasanya kami lakukan secara personal ke masyarakat atau sekolah. Hari ini tujuannya adalah PGSD FKIP UMT dan prodi Fisika, dan satunya prodi Fisika turun ke desa untuk langsung ke masyarakat,” sambungnya.

Ia berharap dalam PKM tersebut dapat terjalinnya kerjasama, mendapatkan wawasan dan dapat mengimplementasikan dari STEM edukasi. PKM tersebut exiting selama satu hari dan nantinya akan ada program lanjutan.

Wakil Rektor 3 UMT, Dr. Enawar, menambahkan dalam menyiapkan lulusan yang komprehensif dalam ilmu pengetahuan dan soft skil melakukan berkolaborasi dengan universitas negeri atau swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.

“Hari ini FKIP UMT berkolaborasi dengan UPI untuk melaksanakan PKM. Nantinya titik yang menjadi lokus di kampung Jimpitan Batuceper. Itu mahasiswa kami melakukan PKM dibawah bimbingan dosen UP, selain itu ada kuliah umum,” ujarnya.

**Baca Juga: Terlibat Politik Praktis, Dua Pegawai Honorer Pemkot Tangsel Dipecat

Ia mengatakan kegiatan tersebut dapat membuka cakrawala para mahasiswa UMT sehingga dapat membandingkan kapasitas pengajaran, penyampaian dosen FKIP UMT dengan yang dilakukan dosen UPI.

Menurutnya, para dosen UPI cukup serius ke UMT. Karenanya, ia menilai karena terdapat sejumlah indikator membuat UPI tertarik kerjasama dengan UMT.

“Salah satunya kelengkapan prodi yang siap melaksanakan kerjasama. Lalu desain kurikulum kami juga dianalisis oleh mereka, termasuk ekstrakulikuler yang mendukung pencapaian lulusan yang komprehensif,” terangnya.

Puluhan rombongan dosen dari UPI yang turut dihadiri guru besar, doktor dan dosen lainnya. Pihaknya merasa bahagia atas kehadiran para dosen tersebut.

“Perguruan tinggi itu harus melaksanakan tri dharma perguruan. Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kalau UMT itu ada catur dharma karena ada Al Islam dan kemuhammdiyahan. Hari ini sedang melakukan dharma kedua dan ketiga penelitian dan pengabdian masyarakat,” ungkapnya.

“Mengapa universitas harus melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat, agar desain ilmu pengetahuan yang dikembangkan di dalam kelas ini memiliki link and macth antara fakta dan kebutuhan oleh masyarakat,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Pengamat mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, memanggil Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar untuk mempertanyakan atau meminta keterangan keputusannya yang melakukan rotasi dan pengangkatan sejumlah Kepala Dinas bermodal Peraturan Gubernur (Pergub) dikala Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Pemerintah Provinsi Banten, sedang dibahas di DPRD Provinsi Banten.

Gufroni, Pengamat Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), menilai, aksi rotasi dan pengangkatan sejumlah Kepala Dinas bermodal Pergub yang dilakukan oleh Pj Gubernur Banten pilihan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, berpotensi melanggar hierarki perundang-undangan. Pasalnya, Pergub yang dikeluarkan harus mengacu pada Perda yang telah disahkan.

**Baca Juga: Kades ‘108’ Ngeluh Soal Pilkades Ditunda, PDI Perjuangan Siap Lobi Bupati Pandeglang

“Jika Perdanya masih dalam pembahasan di DPRD Provinsi Banten, maka apa landasan Pergub ini dikeluarkan. Tentu ini berpotensi untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ucap Gufroni, Minggu, (5/2/2023)

Menurutnya, jika langkah Al Muktabar dimaklumi, hal ini dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan Provinsi Banten yang berimplikasi pada pelayanan publik. Terlebih, masa jabatan Al Muktabar sebagai Pj Gubernur dibatasi oleh waktu.

“Tugas Pj Gubernur itu kan sejatinya hanya untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang habis masa tugasnya. Tujuan pengangkatan Pj Gubernur itu, untuk memastikan berlangsungnya pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang serta memastikan tetap berjalannya roda pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik, sebab itu kewenangan Pj Gubernur dibatasi,” jelasnya.

Gufroni menilai, jika Pj Gubernur melakukan sejumlah manuver yang berdampak pada tata kelola pemerintahan Provinsi Banten, maka perlu dipertanyakan.

“DRPD Provinsi Banten memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan, harusnya DPRD Provinsi Banten segera memanggil Pj Gubernur untuk mempertanggungjawabkan putusan kebijakan-kebijakannya yang berpotensi mengganggu pelayanan publik,” tegasnya.

Terlebih, lanjut Gufroni, dalam kegiatan pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten, terdapat satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sekaligus tiga jabatan penting, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, lalu Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Provinsi Banten, serta Komisaris Bank Banten dengan dalih telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, Pj Gubernur Banten tetap menjalankan keputusannya.

“Ini jelas perlu dipertanyakan, apa iya tidak ada orang lain yang memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, sehingga tiga jabatan diisi oleh satu orang? Tentu ini akan menganggu kinerja dia, karena begitu besar beban kerjanya,” ucapnya.

Sebab itu, dirinya mendesak agar DPRD Provinsi Banten, peka terhadap kondisi tata kelola pemerintahan Banten dengan memanggil Pj Gubernur untuk memberikan penjelasan. “Jangan sampai apa yang dilakukan oleh Pj Gubernur hanya untuk mengamini perintah atasannya, demi membangun posisi tawar politik untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPRD Banten pada Rabu, 16 November 2022, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengajukan Raperda tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Pemerintah Provinsi Banten kepada DPRD Banten.

Penyederhanaan SOTK tersebut menurutnya menyesuaikan regulasi yang ada menuju organisasi hemat struktur namun kaya fungsi.

“Sejak tahun 2010, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait reformasi birokrasi yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang sasarannya adalah mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia,” kata Al Muktabar saat Rapat Paripurna tersebut.

Namun, hingga saat ini, Raperda SOTK tersebut masih dalam pembahasan di DPRD Banten, Al Muktabar menerbitkan Pergub Banten Nomor 45, 46, 47 dan 48 Tahun 2022 sebagai payung hukum melakukan penyederhaan SOTK.

Langkah Pj Gubernur Banten tersebut kemudian menuai berbagai kritik dari publik, karena dinilai dapat menimbulkan kegaduhan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Banten. (Oke)

Kabar6-Sebanyak 250 Mahasiswa Program Studi (prodi) Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) antusias mengikuti seminar nasional Pancasila. Kegiatan bertema Nilai-nilai Pancasila dalam Berbangsa dan Bernegara tersebut digelar di Aula Jenderal Sudirman, Kampus UMT, Minggu (15/1/2023).

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber ST Wahana Ananta, Anggota Komisi VI DPR RI, Dr. Tantry Widiyanarti, akademisi UMT, Muhammad Daud, akademisi Institut Ilmu Al Qur’an Jakarta, yang dipandu moderator Yusuf Fadli, M.Soc.Sc.

Ketua Pelaksana Kegiatan Mohamad Romli mengatakan, tujuan digelarnya acara itu untuk meningkatkan pemahaman dan menambah wawasan mahasiswa FISIP UMT tentang nilai-nilai Pancasila, kemudian diharapkan dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami berharap, melalui seminar ini, wawasan kebangsaan kami sebagai anak bangsa semakin luas. Sehingga kami dapat menjadi generasi muda penerus bangsa yang mampu berkiprah untuk mengharumkan nama keluarga, serta bangsa dan negara,” ungkapnya.

Wakil Dekan 1 FISIP UMT Dr. Nurhakim mengapresiasi mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi yang telah menyelenggarakan seminar nasional tersebut.

Menurut Nurhakim, tema kegiatan tersebut sangat relevan, sebab nilai-nilai Pancasila harus terus dihidupkembangkan. “Karena banyak nilai-nilai Pancasila yang konteksnya harus terus dipahami dalam kehidupan saat ini. Sebab jika kita salah memahaminya, akan jadi bias dan kabur. Sehingga acara seminar ini sangat bagus sekali,” ujarnya.

Ananta Wahana yang menjadi pemateri pertama memaparkan mulai dari sejarah perumusan Pancasila hingga fungsi Pancasila.

Ananta memaparkan, Pancasila yang menjadi pengikat dan pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki luas wilayah 2 juta Km², jumlah penduduk sekitar 270 jiwa yang tersebar di 17.504 pulau dengan keragaman etnis, suku, bahasa, hingga agama.

“Sampai cendekiawan Barat menyebut Indonesia negara khayalan. Sebab jarak tempuh dengan naik pesawat dari Aceh ke Papua sama dengan dari Jakarta ke Makkah. Satu negara sama dengan 11 negara,” paparnya.

Menurut Ananta, luasnya wilayah Indonesia adalah jasa pemerintah Kolonial Belanda yang membuang Bung Karno (Soekarno) ke Brastagi, Bangka, Bengkulu, Ende, Jawa Barat, dan lain-lain.

“Sehingga dalam pengasiangannya itu, menginspirasi Pidato Bung Karno lahirnya Pancasila 1 Juni 1945. Pancasila sebagai pemersatu atau pengikat antar wilayah, rasa kebangsaan, serta kekayaan perbedaan Indonesia,” terangnya.

Kemudian, dia menyontohkan beberapa negara yang tercerai berai karena tidak memiliki pengikat sebagaimana yang dimiliki bangsa Indonesia. Bangsa-bangsa yang tak sekompleks Indonesia itu namun kini menjadi bangsa-bangsa kecil di antaranya Yugoslavia yang pecah menjadi 7 negara.

“Yugoslavia yang luas wilayahnya hanya 200 Km² pecah menjadi 7 negara, yaitu Serbia, Montenegro, Bosnia, Kosovo, Slovenia (Kroasia), Herzegovina, dan Makedonia Utara.

Negara besar karena tidak ada pengikat seperti Pancasila yang juga bercerai berai yaitu Uni Soviet yang pecah menjadi 15 negara, di antaranya ada yang sedang berperang, yaitu Rusia dengan Ukrania.

Uni Soviet terpecah belah menjadi Rusia, Uzbekistan, Ukrania, Armenia, Georgia, Azerbain, Belarusia, Kazakhstan, Estonia, dan lain-lain.

“Kita sangat bersyukur karena mendapatkan warisan dari para pendahulu kita yaitu Pancasila yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia,” katanya.

Narasumber kedua yaitu Muhammad Daud menerangkan, nilai-nilai Pancasila selaras dengan Islam. Islam dan Pancasila berjalan seiringan. Sebab umat Islam dalam kehidupan dituntut untuk berbuat kebaikan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Daud menyebutkan keselarasan itu di antaranya Pancasila sebagai pelindung dan pelayanan agama-agama. Dia mengutip dalil Al Qur’an surat Yunus ayat 99 dan dan Al-Maidah ayat 48.

“Kemudian seruan berbuat adil kepada semua umat manusia, dalilnya Al Qur’an surat Annisa ayat 58, An-Nahal ayat 90. Memperkokoh persatuan, Al Qur’an surat Al Hujurat ayat 13, dan mengedepankan musyawarah, dalilnya surat Al-Syura ayat 38,” terangnya.

Masih kata Daud, agama semestinya sebagai sumber untuk meningkatkan peradaban, bukan sebagai identitas kelompok sosial, sehingga kehadiran agama yang berbeda-beda tidak dimaknai sebagai ancaman antar kelompok agama itu sendiri.

**Baca Juga: Pembukaan MTQ Kota Tangerang Dipadati Masyarakat 

“Agama bisa meneguhkan nilai-nilai Pancasila ketika agama dimaknai oleh pemeluknya sebagai sumber peradaban dalam masyarakat plural. Berislamlah secara subtansi, bukan dengan simbol-simbol,” tegasnya.

Narasumber ketiga yaitu Dr Tantry Widiyanarti menelaah etika Pancasila yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila, yang terkandung lima nilai, di antaranya : spiritualitas, humanis, solidaritas, menghargai orang lain, dan peduli.

Tantry menekankan, pengimplementasian etika Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangat penting. Sebab, permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini yaitu korupsi, terorisme, pelanggaran HAM, kesenjangan sosial, ketidakadilan hukum, dan kurangnya kesadaran membayar pajak.

“Alasan munculnya Pancasila sebagai sistem etika karena terjadi dekadensi moral, korupsi yang merajalela, kurangnya kontribusi dalam pembangunan, pelanggaran hak-hak asasi manusia, dan kerusakan lingkungan,” katanya.

Pancasila sebagai sistem etika, menurut Tantry, sangat mendesak. Pertama sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara.

Kemudian memberi panduan bagi setiap warga negara, sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional, maupun internasional.

“Urgensi Pancasila sebagai sistem etika juga karena menjadi dasar analisis berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, dan filter untuk menyaring pluralitas,” pungkasnya. (Oke)

Kabar6-Universitas Muhamadiyah Tangerang (UMT) Indonesia terus menunjukkan kualitas sebagai kampus yang bertaraf internasional. Kali ini, mereka menyelenggarakan lomba sayembara Penulisan Cerita Pendek (Cerpen) dan puisi tingkat internasional. Sebanyak 302 peserta mengikuti helatan tersebut.

UMT bekerjasama dengan MoRa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Victoria Australia dan Kantor Bahasa Provinsi Banten. Kegiatan tersebut selain perayaan bulan bahasa, juga bertujuan meningkatkan daya literasi menulis kreatif serta menginternasionalkan bahasa Indonesia.

Rektor UMT Ahmad Amarullah mengatakan, pada Minggu (30/10) malam adalah malam puncak sebuah event internasional yang bertajuk ‘Indonesia dalam perspektifmu’ yang dituangkan dalam lomba penulisan cerita pendek dan puisi. Lomba tersebut melibatkan beberapa negara dan termasuk mahasiswa-mahasiswa Diaspora Indonesia di berbagai manca negara dan dalam negeri.

“Kita berikan ruang mereka bisa menunjukkan kemampuan, sehingga dari hasil proses yang begitu panjang sesungguhnya yang dilaksanakan beberapa hari lalu yang malam ini kemudian juri mengumumkan,” ujar Amarullah saat memberikan keterangan usai malam puncak di Kampus UMT, Minggu (30/10/2022) malam.

Salah satu pemenang lomba tersebut yakni mahasiswa Pascasarjana UMT. Amarullah pun menyampaikan apresiasinya dan selamat kepada pemenang lomba tersebut. “Memang salah satu pemenang secara simbolis dan hadir di acara luring, salah satunya saya ucapkan selamat langsung saya berikan kepada mahasiswa Pascasarjana UMT, ini juga bagian yang bisa menggembirakan kami,” katanya.

“Bahwa Mahasiswa UMT memiliki daya saing dan mampu masuk nominasi kejuaraan ini,” sambungnya.

Juri lomba yang bereputasi internasional yakni Putu Wijaya, Helvy Tiana Rosa, Zen Hae dan Hanna Fransiska. Menurutnya, kegiatan tersebut bagian ikhtiar dari UMT Indonesia, dalam kerangka membangun kembali semangat sumpah pemuda yang pernah mencetuskan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yang kemudian mampu mendorong founding father memproklamirkan 17 Agustus 1945.

Tidak hanya itu, jika tarik dari sejarah 94 tahun yang lalu sesungguhnya perspektif Indonesia sudah terbangun, semuanya sama-sama untuk memajukan bangsa sampai saat ini apa yang dicita-citakan mungkin belum terlalu begitu terwujud.

**Baca juga:Pemkot Tangerang Dipenuhi Bendera Kuning, Pocong dan Keranda Mayat, Ada Apa?

“Oleh karenanya, untuk membaktikan semangat kembali, kami mengadakan sayembara tidak sekedar internasionalisasi UMT yang memang bukan omong kosong untuk menjadi universitas world class university, yang islami berbasis green industry. Tetapi juga bagaimana semangat menggelora itu muncul kembali sehingga momen Sumpah Pemuda yang kemarin diperingatkan seluruh elemen bangsa, itu terus membara, tidak sekedar tanggal 28 Oktober tapi kobaran semangat mendorong ini bangkit ditengah ancaman krisis. Baik Krisis pangan, energi dan krisis ekonomi,” katanya.

“Kita punya kontribusi untuk membangun bangsa ini melalui tulisan-tulisan kritis dan inspiratif yang akhirnya ini bisa menggugah Pemerintah, DPR dan segala pemegang keputusan negara ini untuk membangun kesadaran, bahwa Indonesia tidak bisa dibangun oleh seorang atau kelompok tapi sinergi dan bersatu,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Salah seorang oknum dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) didiga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada UMT, Agus Kristian membenarkan hal itu. Namun, pihaknya melalui Rektor UMT, Ahmad Amarullah telah memberikan sanksi berupa skors selama 5 semester terhadap oknum dosen tersebut.

“Sesuai hasil musyawarah dengan keluarga korban, maka oknum dosen kami berikan sanksi tidak mengajar selama 5 semester. Rektor menegaskan tidak memberi ruang bagi pelaku pelecehan seksual dan bentuk apapun,” ujarnya kepada Kabar6.com, Kamis (24/3/2022).

Diungkapkan Agus, pihak kampus sendiri menjunjung tinggi Al-Qur’an dan As-Sunnah serta moral dan aturan yang berlaku di masyarakat.

“Kondisi korban oknum dosen tentu tidak merasa nyaman dengan perbuatan oknum dosen tersebut,” terangnya.

**Baca juga: Remaja di Cisauk Tewas Terlindas Truk Saat Hendak Menyebrang

Lanjutnya, kejadian ini tidak pernah diharapkan sebelumnya, dan akan menjadi bahan evaluasi bagi pihak kampus agar tidak terjadi hal yang sama dikemudian hari.

“Langkah kami akan melalukan pembinaan terhadap seluruh dosen di UMT dan akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman identitas kampus Muhammadiyah yakni Al-Islam Kemuhammadiyahan,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang bersama Universitas Muhamadiyah Tangerang (UMT) melakukan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pengawasan kepemiluan. UMT menjadi kampus pertama bekerjasama dengan Bawaslu Kota Tangerang.

Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Agus Muslim mengatakan, kegiatan ini merupakan program yang memang pihaknya inginkan. Langkah tersebut upaya proses melakukan edukasi, pendidikan politik, tidak cukup dilakukan oleh Bawaslu sehingga perlu menggandeng pihak kampus.

“Maka perlu dan sangat berkepentingan kami melakukan kerjasama dengan insan akademik, dengan kampus hari ini kita berkolaborasi melakukan MoU,” ujar Agus saat dimintai keterangan usai penandatanganan MoU di Kampus UMT, Selasa (7/9/2021).

“Kerjasama bagaimana kedepannya mengedukasi masyarakat secara akademik, melakukan kajian – kajian yang tentu kita bisa dan akan bergerak bersama dgn teman – teman dosen yang berkompeten nanti, dengan kawan-kawan kampus kompeten untuk bisa memberikan pendidikan lebih baik lagi bagaimana proses demokrasi ini kedepan. Kita bisa tentukan baik atau tidaknya, tentu harus melalui proses kerjasama, kan, kira-kira begitu,” tambahnya.

Selain itu, kegiatan kongkrit nantinya pihaknya bisa melakukan kajian bersama. Misalkan penelitian – penelitian yang nanti secara kongkrit dilapangkan melakukan riset atau mungkin nanti ini menjelang pemilu banyak melakukan edukasi kepada masyarakat.

“Kerjasama karena kampus ini kaya SDM unggul, mereka fokus di kepemiluan, pengamat politik dan lain-lain. Nanti edukasi yang diharapkan ada pertukaran bagaimana bisa dosen yang berkompeten untuk mengedukasi masyarakat kita kolaborasikan secara bersama,” terangnya.

UMT saat ini menjadi yang pertama dalam kerjasama kepemiluan. Pihaknya pun tengah menjajaki kerjasama kampus lainnya yang ada di Kota Tangerang.

Ketua Bawaslu Banten, Didih M Sudih menambahkan, kerjasama ini dari segi penyelanggara pemilu bagaimana yang pertama informasi tentang pemilu bisa tersebar ke masyarakat.

“Kemudian kedua, kita berkolaborasi, kita memanfaatkan keunggulan masing-masing, artinya Bawaslu dengan prakteknya dan data yang ada. Kemudian UMT sebagai akademisi, universitas bisa berkerjasama data untuk melakukan penelitian sehingga ada hasil kesimpulan yang bermanfaat untuk pemilu kedepannya,” tambahnya.

Sementara itu, Rektor UMT, Ahmad Amarullah mengatakan, MoU tersebut sebagai pendidikan politik bagi mahasiswa. Sehingga bisa melaksanakan kewajibannya termasuk tanggungjawab moral mengawasi pemilihan dalam berjalannya pesta demokrasi. Kendati, Bawaslu ini punya tenaga tambahan untuk dipasang dimana-mana.

“Karena, kalau hanya komisioner yang ada kan terbatas. Sehingga mungkin nanti agak lebih terhambat dalam hal informasi-informasi, soal pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi. Itu yang pertama, ya,” kata Amarullah.

**Baca juga: Saksi Dugaan Pungli Bansos Bertambah Jadi 38 Orang Diperiksa Kejari Kota Tangerang

Selain itu, kata Amarullah, memanfaatkan ruang para dosen – dosen yang memang memahami dan menguasai teori – teori dan segala hal tentang politik. Seperti dosen – dosen FISIP maupun nanti juga membuat draf soal regulasi dan lain seperti Fakultas Hukum siap dijadikan narasumber.

“Siap diajak untuk meneliti hal yang berkaitan dengan kepemiluan. Disamping juga kami bersama-sama semua pihak membantu Bawaslu untuk juga memberikan pencerahan kepada masyarakat, sekira itu ruang lingkup yang bakal kita kerjakan,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Cabang Tangerang Raya menggelar aksi bagi-bagi takjil. Puluhan paket takjil gratis yang diberikan itu sebagai bentuk sedekah di bulan suci Ramadan.

Ketua Umum HMI Komisariat FISIP UMT, Dimas Rivaldi mengatakan, pada bulan suci Ramadan kader HMI FISIP UMT didorong untuk memperbanyak kegiatan beribadah. Pasalnya, pada bulan suci pahala dilipat gandakan.

“Kegiatan selama Ramadan ini seperti tadarus Al-Qur’an secara rutin. Bersedekah dengan konsep kegiatan berbagi takjil guna menambah amal ibadah dan memohon ampunan dari Allah SWT,” ujar Dimas, Senin (3/5/2021).

Puluhan paket takjil tersebut dibagikannya sepanjang jalan protokol Kota Tangerang dengan menyasar para dhuafa dan para pengguna jalan. Sehingga takjil yang diberikan itu dapat terbantu, terlebih mereka yang sedang dalam perjalanan atau yang tidak sempat membeli takjil.

Selain itu, Dimas menjelaskan setiap tahun kegiatan tersebut rutin dilakukan pada bulan suci Ramadan. Meskipun ditengah pandemi Covid-19, tidak membuat ibadah para keder berkurang.

“Ini rutin setiap tahun ke tahun selama bulan suci ramadan. Walaupun ditengah Pandemi Covid-19 tak lantas membuat ibadah para Kader HMI Komisariat FISIP UMT malah menjadi berkurang selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H,” terangnya.

**Baca juga: Berikut Prosedur Baru Penumpang Internasional di Bandara Soekarno-Hatta

Dimas mengucapkan apresiasi dan terima kasih para kader dan donatur yang telah menyukseskan acara tersebut. Dimas berharap semoga amal kebaikan para dermawan dibalas oleh Allah. (Oke)

Kabar6-Para sejumlah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang memberikan workshop pengabdian kepada masyarakat (PKM), kepada puluhan pelaku Usaha Miko Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.

PKM tersebut mengusung tema tentang UMKM Maju, UMKM Naik Kelas yang digelar di Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Selasa (2/3/2021).

Dosen FEB UMT, Lena Erdawati mengatakan, peran UMKM dalam menggerakkan perekonomian bangsa sangatlah besar dan signifikan. Sebab sebagian besar pelaku UMKM mencapai 99 persen, sedangkan perusahaan raksasa diperkirakan hanya 1 persen saja. Sementara tenaga kerja UMKM mencapai 97 persen.

“Tentunya untuk menjadi UMKM yang maju, perlu persiapan dan kualitas yang menjual. Seperti membangun brand, mempunyai legalitas, menerapkan administrasi yang baik,” ujar Lena dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kabar6.com.

Dalam workshop tersebut turut menghadirkan sejumlah pembicara dari Dosen UMT yakni, Dede Sunaryo, Yanthi Meitry, Atik Atikah dan Isrok.

Apalagi dalam masa pandemi Covid-19 ini, kata Lena, terdapat sejumlah aspek UMKM yang benar-benar harus dilakukan untuk menjadi UMKM maju dan berkelas. Seperti Sumber Daya Manusia harus mempuni, pemasaran, keuangan yang kuat dan taat terhadap pajak.

Dirinya menyebutkan, terdapat lima permasalahan UMKM yang kerap kali terjadi di Indonesia. Permasalah tersebut misalnya, modal yang terbatas, belum memiliki badan hukum yang jelas, rendahnya kesadaran membayar pajak, kurangnya inovasi, dan masih banyak yang gagap terhadap teknologi.

“Namun ada juga solusi yang mengatasi hal itu, yakni bisa mengajukan kredit dari pemerintah, pinjaman dari investor, pinjaman dari lembaga keuangan non bank dan pinjaman fintech,” ujar perempuan praktisi perbankan itu.

**Baca juga: HMI Tangerang Raya Tolak Investasi Miras

Meski demikian, terdapat peranan penting dari perbankan untuk mengembangkan pelaku UMKM tersebut apalagi dimasa pandemi Covid-19 ini. Dirinya meminta bank dapat memberikan dana pinjaman pada UMKM, bank memberikan pembinaan kepada UMKM serta penyebaran informasi oleh bank untuk menambah pemasukan UMKM. (Oke)