Kabar6-Banjir yang melanda Kecamatan Periuk, Kota Tangerang masih saja terjadi. Bahkan saat banjir melanda wilayah tersebut pompa air tidak dapat berfungsi saat debit air di atas rata-rata.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang, Taufik Syahzaeni mengatakan, selain pompa air tidak berfungsi jumlah rompa yang belum dibangun masih banyak.

“Jadi rencana pompa harusnya posisi akan kita tinggikan, terus turapnya yang jembatan Alamanda sering mati sering tenggelam karena kurang tinggi,” ujar Taufik saat dikonfirmasi kabar6.com, Jumat (13/3/2020).

“Makaya pompanya serta panelnya harus di tinggikan,” tambahnya. Meski demikian, Taufik menerangkan, tahun ini pengerjaan peningkatan pompa yang sudah ada serta pembangunan rumah pompa akan dilakukan.

Saat ini proses tersebut masih dalam tahap pengadaan. Dia pun berharap apabila proses tersebut selesai akan segera dikerjakan.

**Baca juga: Dinkes Kabupaten/Kota Tangerang Bantu Petugas Posko Utama COVID19.

Saat ini pompa yang masih sering terendam saat banjir hanya dua pompa saja yang berada di Jembatan Alamanda, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk. Ditanya tentang besaran anggaran pembangunan tersebut belum diketahui. “Saya gak hapal,” katanya.

Apabila saat musim hujan warga Perumahan Garden City, Kecamatan Periuk merasa was-was karena sudah menjadi langganan banjir. Sebab saluran air drainase tidak berfungsi atau air muter di wilayah itu saja.

“Karena tanggul belum selesai, jadi kalau kita pompa air dan tanggulnya belum selesai airnya balik lagi,” terangnya. (Oke)

Kabar6-Polisi akhirnya bisa mengungkap identitas dua pelaku perampokan di daerah Pasir Roko, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Rabu siang (5/2/2020).

Pelaku berjumlah dua orang mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax hitam bernopol A 3626 CZ. Pelaku pertama bernama Indra alias Saputra warga Griya Barokah Serang yang babak belur dihajar masa yang kemudian diserahkan ke polisi.

“Satu pelaku lagi masih dalam pencarian, inisialnya A. Nanti perkembangannya saya sampaikan,” kata Kapolsek Cimarga, Iptu Ahmad Rifa’i kepada Kabar6.com.

Kedua pelaku nekat beraksi disiang bolong dengan menyasar uang milik seorang pengusaha karet, Haji Juanda, yang baru saja dicairkan di salah satu bank di Rangkasbitung. Pelaku menggasak uang Rp150 juta yang masih berada di dalam mobil.

Pelaku menggasak uang ratusan juta yang terbungkus kantong plastik hitam yang disimpan di bawah jok depan dengan cara membuka pintu mobil.

“Korban bersama istrinya habis ngambil uang di bank. Sesampainya di rumah orangtua korban, korban turun menuju pondok pesantren milik orangtuanya dan beberapa detik kemudian istri korban yang turun dari mobil,” kata Rifai.

**Baca juga: Uang Rp 150 Juta yang Dirampok di Lebak Milik Pengusaha Karet.

Melihat mobil Kijang LGX dalam kondisi kosong kosong, pelaku bergerak cepat membuka pintu bagian depan mobil dan mengambil uang.

“Istri korban melihat dan langsung berteriak ‘Maling-maling’. Korban keluar dan langsung mengejar dan menendang pelaku di atas motor sampai terjatuh,” terang Rifa’i.**Baca juga: Warga Sebut Uang Perampokan di Pasir Roko Lebak Berserakan.

“Kami juga amankan kantong plastik putih berisi kunci letter T,” tambah Rifa’i.(Nda)

Kabar6-Rizal Ridholloh, Camat Cipondoh, Kota Tangerang mengungkapkan identitas pelaku pemasangan spanduk yang bertuliskan ‘King of The King YM Soekarno MR Dony Pedro’ telah teridentifikasi. Spanduk tersebut dipasang di tiga lokasi yang saling terpisah.

“Warga biasa, asal Sragen. Cuma udah 10 tahun tinggal di Cipondoh, namanya Suprapto,” ungkapnya saat dihubungi wartawan, Selasa (28/1/2020).

Menurutnya, Suprapto pasang spanduk atas orderan dari seseorang yang hingga kini masih diburu polisi. Pelaku mendapatkan upah sebesar Rp300 ribu.

“Yang nyuruhnya lagi dicari ama dia (Suprapto). dia ketemunya di Jakarta,” jelas Rizal.**Baca juga: Polisi Dalami Profil Tokoh di Spanduk King of The King di Tangerang.

Menurutnya, ketiga spanduk terpasang di pinggir rawa Cipondoh, Terminal Poris Plawad serta Green Lake. Masyarakat sekitar pun tak terprovokasi dengan adanya spanduk tersebut.

“Baliho ukran 2×2 meter. Saya tanya ke Babinsa Binamas, katanya cuma disuruh masang,” ujar Rizal.(yud)

Kabar6-Akibat banyak paket pekerjaan di Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (DPRP) Kota Serang yang lembat dilelangkan, membuat serapan anggaran Dinas DPRP kota Serang menjadi terganggu.

Serapan anggaan di Dinas DPRP Kota Serang sampai saat ini baru mencapai angka 48 persen dari total anggaran yang sebelumnya telah disediakan.

Kepala DPRP Kota Serang, Iwan Sumardi mengatakan, penyebabnya disebabkan oleh banyak paket pekerjaan tahun 2019 ini yang lambat dilelangkan, menyebakan serapan anggaran di Dinas DPRP Kota Serang kiurang dari setemgahnya.

“Lebih (dari 40 persen,red). Sudah 48 persen. Karena kemarin kan ada proses lelang yang terhambat,” kata Iwan, Selasa (12/11/2019).

Disinggung mengenai jumlah paket pekerjaan yang sempat lambat dilelangkan tersebut, lanjut Iwan, ada sekitar 22 paket atau sekitar Rp15 miliar lebih.

Meski begitu, lanjut Iwan, pihaknya, optimis akhir November nanti seluruh paket lelang yang sebelumnya sempat terhambat tersebut bisa rampung semuanya.**Baca juga: Ratusan Perumahan Asetnya Belum Diserahkan ke Pemkot Serang, Pembangunan Terhambat.

“Harapannya bisa terserap 100 persen, minimal 95 persen,” katanya.(Den)

Kabar6-Ratusan perusahaan di Provinsi Banten, ternyata belum mengikuti ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten tahun 2019.

Padahal, ketetapan UMP tersebut sengaja dibuat sebagai ambang batas bawah agar pemberian gaji pegawai yang dipejerjakan oleh pihak perusaan bisa dibatasi.

Demikian hal itu diakui Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Banten Al Hamidi, usai memimpin rapat pleno penetapan UMP Banten tahun 2020 untuk selanjutnya diajukan kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim, Selasa (22/10/2019).

Menurut Al Hamidi, dari 15.945 perusahaan yang ada di Provinsi Banten, sekitar 100 perusahaan belum mengikuti ketentuan UMP Banten tahun 2019 yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Gubernur.

“Tahun kemarin dibawah seratus yang mengajukan penangguhan, tapi secara pastinya saya tidak hafal. Tapi ada datanya,” kata Al Hamidi.

Jumlah tersebut, kata Al Hamidi, masih bisa terus bertambah, karena perusahaan belum mampu membayarkan upah pegawainya sesuai UMP Banten yang sebelumnya telah ditetapkan dan belum melaporkannya kepada Pemerintah.

“Mungkin bisa lebih dari itu,” katanya seraya menambahkan, namun jumlahnya tidak akan mencapai ribuan.

Menurutnya, penyebab perusahaan belum mampu membayarkan batas bawah gaji pegawai sesuai UMP Banten tahun 2019 itu, dikarenakan perusahaan bersangkutan mengaku belum mampu untuk mengikuti ketetapan yang berlaku, dan hal itu ditunjukan dengan surat penangguhan kepada Gubernur agar bisa diberi keringanan.**Baca juga: Soal UMP Banten TA 2020, Wasekjen Apindo: Akan Mengikuti PP 78 Meski Dan SE.

Untuk itu, lanjut Al Hamidi, pihaknya akan terus mengawasi penerapan UMP Banten, agar bisa terapkan pihak perusahaan.(Den)