Kabar6-Inspektur Inspektorat Kabupaten Tangerang Uyung Muliardi menyatakan belum mengetahui informasi tentang proyek pembangunan saluran air di Jalan Raya Bojong- Pemda.

Dalam waktu dekat, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) tersebut akan memanggil sejumlah pihak, termasuk pucuk pimpinan Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang, untuk dimintai keterangan terkait proyek yang melibatkan PT Ciputra Residence, selaku pengembang kawasan Bizlink CitraRaya.

“Saya baru tahu informasi ini, nanti kita panggil dulu Kepala DBMSDA untuk dimintai keterangan soal proyek itu,” ungkap Uyung, kepada Kabar6.com, Kamis (17/9/2020).

Diketahui, proyek pemasangan box cover atau gorong- gorong yang memanfaatkan jalan milik Pemerintah Kabupaten Tangerang ini dibiayai dari sumbangan PT Ciputra Residence.

Perusahaan properti CitraRaya ini menyuplai bahan material, berupa box cover.**Baca juga: DPRD Kabupaten Tangerang Respon Proyek Saluran Air Jalan Raya Pemda.

Sedangkan pihak DBMSDA Kabupaten Tangerang menyediakan alat berat berikut pekerja dan pengawas proyek.(CR/Tim K6)

Kabar6-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lebak melakukan lockdown sementara menyusul sopir kepala dinas (Kadis) terkonfirmasi positif Covid-19.

Selama dua hari sejak kemarin, kantor Disdukcapil ditutup total lantaran akan dilakukan penyemprotan disinfektan. Sementara, 70 pegawainya menjalani swab test yang hasilnya baru akan diketahui 2 minggu kemudian.

Pantauan Kabar6.com, Jum’at (28/8/2020), meski tak terlihat adanya aktivitas pelayanan, namun beberapa kendaraan bermotor termasuk mobil pelayanan nampak terparkir di dalam halaman kantor. Begitu juga mobil Kadisdukcapil Lebak Ujang Bahrudin.

Pasca kasus konfirmasi Covid-19, Disdukcapil meminta warga untuk memanfaatkan pelayanan dokumen kependudukan secara online alias tidak dilakukan tatap muka.

Namun rupanya tak sedikit warga yang belum mengetahui jika permohonan layanan dokumen kependudukan bisa dilakukan tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil.

Salah satunya Prayogi, warga Kecamatan Maja yang hendak mengurus perubahan data pada kartu keluarga (KK).

“Oh emang bisa online ya? Enggak tahu sih makanya datang ke sini, eh pas datang tutup,” kata Prayogi saat berbincang dengan Kabar6.com.

Prayogi juga mengaku tak tahu bahwa kantor Disdukcapil ditutup karena adanya kasus positif Covid-19.

“Iya enggak tahu ditutup, sampai kapan ya? Cara daftar online nya juga enggak tahu ya,” tutur Prayogi.

Warga lainnya, Irvan Faturahman dari daerah Gajrug mengira hanya pelayanan online saja yang dihentikan sementara. Untuk itu dirinya bersama kawannya datang ke Disdukcapil untuk mengambil e-KTP.

“Dikira cuma online doang yang lagi enggak bisa, tahunya kantornya yang tutup,” ujarnya.

**Baca juga: Sopir Kepala Disdukcapil Lebak Positif Covid-19, Pegawai di Rapid Tes.

Meski melakukan permohonan pembuatan e-KTP secara online, namun Ivan tak mengetahui jika KTP yang sudah tercetak bisa diantar ke rumahnya oleh Disdukcapil menggunakan jasa pengiriman yang biayanya dibebakan kepada pemohon.

“Enggak tahu kalau bisa begitu, tapi sampai sekarang dari proses permohonan enggak ada pemberitahuan KTP nya jadi atau belum atau ada SMA atau WA kalau KTP bisa dikirim,” tuturnya.(Nda)

Kabar6 – Kurangnya sosialisasi mengenai sensus penduduk online yang digelar sejak 15 Februari hingga 31 Maret 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara serentak di seluruh Indonesia membuat sebagain warga Kabupaten Tangerang belum mengetahuinya.

Hani Handayani, salah seorang warga Kampung Cirende, Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, mengaku belum mengetahui jika ada sensus penduduk online yang dilakukan secara mandiri tersebut.

“Belum tahu. Gak ada info apa-apa cuma info pemutihan surat tanah doang dari perangkat desa,” kata dia, Minggu (1/3/2020).

Menurutnya, tidak adanya sosialisasi apapun kepada warga setempat membuat ia dan warga yang lain sampai saat ini belum melakukan sensus menggunakan akses jaringan secara online.

“Kurang sosialisasi ke bawah seharusnya ada. Kalau pun gak ada sosialisasi minimal ada info via spanduk atau apa, tapi ini kaga ada info apa-apa,” tuturnya

Sementara itu, Hartono, warga Desa Margasari, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, itu belum mengetahui mengenai sensus penduduk dengan cara yang lebih modern tersebut. Menurutnya, selain dia, banyaknya warga setempat yang belum melakukan sensus secara mandiri itu disebabkan kurangnya informasi kepada masyarakat.

“Intinya BPS kurang sosialisasi Mininal Tingkat RW atau RT harusnya sosialisasi juga dong. Mungkin sosialisasi ada tapi di kalangan tertentu,” katanya.

Menurut Hartono, dari minimnya informasi ini juga membuat masyarakat kurang antusias melakukan sensusnya secara mandiri karena tidak memahami cara pengisian datanya. Terlebih, tak semua warga yang paham menggunakan tekhnologi.

“Apa lagi online, saya rasa untuk sensus penduduk Online ini harus benar-benar di dampingi dan disosialisasikan hingga tingkat RT mumpung masih ada waktu 1 bulan ke depan. Intinya BPS harus terus bersosialisasi kepada masyarakat karena tirak semua masyarakat bisa menggunakan internet,” ujarnya.

**Baca juga: Menginap di Hotel Sambil Hunting Buku di BBW, Seru Banget!.

Syaeful Rahayu yang merupakan, Ketua Karang Taruna Kelurahan Tigaraksa ini juga menilai jika BPS Kabupaten Tangerang dirasa kurang mensosialisasikan soal program sensus online ini kepada masyarakat. Menurutnya, pihak BPS tidak mengetahui sampai di mana kemampuan masyarakat untuk melakukan sensus online mandiri.

“Kurang sosialisasi, ditambah gak observasi dulu ke masyarakat. Apalagi warga yang gak ngerti soal online, gimana itu?,” pungkasnya. (Vee)