Kabar6-Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten bakal menyiapkan lumbung sosial di titik wilayah rawan bencana di Banten tahun 2024. Lumbung sosial akan didanai APBD propinsi Banten.

Sekretaris Dinsos Banten, Budi Darma mengatakan, lumbung sosial sangat membantu pendistribusian bantuan untuk korban bencana di pengungsian yang terisolasir.

Seperti halnya saat bencana banjir di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang yang sulit diakses untuk mendistribusikan bantuan.

“Ada lumbung sosial di situ yang membantu para pengungsi seperti bahan sembako,” kata Budi, Rabu (15/11/2023).

**Baca Juga: Jalan Penghubung Desa di Proyek Tol Serang-Panimbang Ambles

Sejauh ini ada 25 lumbung sosial itu tersebar di kabupaten/kota di Banten, diantaranya 12 di Kabupaten Pandeglang, 6 di Lebak, 3 di Serang, 1 di Kota Serang, dan 3 Kota Cilegon.

“Ini konsen dinas sosial untuk memperkuat, Jadi lumbung sosial yang ada sekarang kita bantu juga dari APBD Provinsi Banten. Lumbung sosial yang belum ada kita bangun,”terang Budi.

Lantaran semua kabupaten/kota memiliki titik rawan bencana, Budi berharap lumbung sosial dapat dibangun. Lumbung sosial diproyeksi bisa menyuplai bantuan hingga satu minggu untuk mengantisipasi kelaparan bagi korban bencana.

“Jadi lumbung sosial itu diestimasikan sampai 5 sampai 7 hari agar tidak ada ancaman kelaparan,”tandasnya.(Aep)

Kabar6-Ketua Karang Taruna Provinsi Banten Andika Hazrumy mengaku siap membantu Badan Nasional Narkotika atau BNN Provinsi Banten dalam upaya memerangi bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba.

Kesiapan itu disampaikan Andika dalam sambutannya pada acara penandatanganan MoU atau memorandum of standing alias nota kesepahaman bersama BNN Banten dengan sejumlah organisasi pemuda dan penggiat pemberantasan narkoba di Provinsi Banten.

Penandatanganan MoU itu dilakukan Andika mewakili Karang Taruna Banten dan Kepala BNN Banten Rohmad Nursahid di Hotel Le Semar, Kota Serang, Kamis 5 Oktober 2023.

“Karang Taruna menyambut baik ajakan ini mengingat memerangi narkotika adalah juga concern kami sebagai organisasi sosial kepemudaan,” kata Andika.

Dikatakan Andika yang juga mantan Wakil Gubernur Banten itu, digandengnya Karang Taruna salah satunya oleh BNN, adalah langkah yang tepat. Mengingat secara struktural keberadaan Karang Taruna eksis hingga tingkat yang paling bawah di masyarakat.

“Secara struktur, Karang Taruna itu sampai ke akar rumput. Jadi langkah BNN sangat tepat,” kata Andika.

Calon Bupati Serang dari Partai Golkar ini juga mengatakan, kesepakatan bersama Karang Taruna dalam memerangi narkoba yang diinisiasi oleh BNN Banten itu merupakan langkah progresif. “Intinya sekali lagi kami mengapresiasi ajakan ini,” katanya.

Lebih jauh Andika mengulas, saat dirinya menjabat Wagub Banten, Pemprov Banten sendiri sudah selangkah lebih maju dengan telah mengeluarkan kebijakan dalam menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait pemberantasan narkoba. “Pemprov Banten saat saya menjabat wagub, bersama DPRD sudah mengesahkan Perda 15/2019 tentang fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba,” katanya.

**Baca Juga: Diduga Parkir Liar Menjamur di Area Kantor Perumda TB Kota Tangerang 

Meski begitu, kata Andika, upaya memerangi narkoba jangan sampai hanya tergantung kepada pemerintah. Mengingat bahaya yang diakibatkannya serta masifnya peredaran narkoba, menurut Andika semua stake holder harus bahu membahu secara bersama-sama dalam melakukan upaya pemberantasannya. “Jadi kalau tadi ada keluhan bahwa banyak pengggiat pemberantasan narkoba terkendala anggaran dalam melakukan kegiatannya, saya kira harus dicari segera solusinya dengan tidak semata mengandalkan anggaran dari pemerintah misalnya,” paparnya.

Andika mencontohkan, ke depan upaya pemberantasan narkoba dalam tahap pencegahan misalnya di mana BNN Banten menggandeng Karang Taruna Banten tersebut, untuk kaitan kebutuhan anggarannya dapat diupayakan melalui dana CSR atau coorporate social responsibility dari perusahaan-perusahaan. “Kita bisa gandeng Forum CSR untuk kebutuhan pendanaannya,” ujarnya.

Dikatakan Andika, dana CSR perusahaan di Banten selama ini sudah banyak disalurkan untuk membantu masyarakat di sektor-sektor seperti sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup hingga infrastruktur. “Nah, pemberantasan narkoba termasuk sektor sosial yang layal mendapatkan bantuan dari dana CSR,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala BNN Banten Rohmad Nursahid mengatakan pihaknya melakukan penandatangan MoU dengan Karang Taruna Banten dan sejumlah organisasi penggiat pemberantasan narkoba di Banten untuk dapat lebih masif dan efektif lagi dalam melakukan upaya pencegahan hingga penanganan penyalahgunaan narkoba di Banten. “Pada tahap pencegahan MoU kita melingkupi penyuluhan-penyuluhan ke sekolah atau kampus misalnya,” kata dia.

Untuk diketahui, pada kegiatan yang diikuti oleh belasan organisasi sosial dan penggiat pemberantasan narkoba itu juga diisi dengan bimbingan teknis penggiat P4GN atau Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.(Red)

Kabar6-Provinsi Banten berusia 23 tahun pada 4 Oktober 2023 mendatang. Namun di usia yang relatif cukup dewasa itu ternyata Pemprov Banten masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah.

Banten melepaskan diri dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000, ternyata Pemprov Banten belum terlepas dari pengentasan kemiskinan, pengangguran terbuka hingga penanganan stunting.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 223, sebanyak 826,13 ribu orang dari 12 juta jiwa penduduk di Provinsi Banten hidup di bawah garis kemiskinan.

BPS juga mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten mencapai 486,35 ribu orang. Sedangkan untuk anak penderita stunting mencapai 20 persen.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar tak menampik masih ada sejumlah permasalahan yang menjadi sorotan di usia Provinsi Banten ke 23 tahun.

Kata Al Muktabar, permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan stunting menjadi persoalan penting yang harus segera ditangani.

“Bahwa ada kurangnya, iya. Nah itu yang harus kita giatkan terus seperti pengangguran, kemiskinan, stunting,” katanya belum lama ini.

**Baca Juga: Marak Produk Impor, Insinyur di Banten Diminta Berkontribusi Terhadap Ketahanan Pangan

Sedangkan untuk penanganan stunting, Al Muktabar menjelaskan, sudah menggandeng sejumlah pihak untuk bersama-sama mensosialisasikan hal tersebut.

“Angka stunting kita turun 2,5 persen, sehingga saat ini menjadi 20 persen. Nah, ini yang akan kita genjot terus penurunan stunting,” jelasnya.

Saat disinggung, soal ketimpangan pemerataan pembangunan antara Selatan dan Utara Provinsi Banten, Al Muktabar menampik hal tersebut.

Kata dia, Pemerintah Provinsi Banten sudah semaksimal mungkin membantu semua Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

“Kawasan Selatan kita juga sebagian, sudah ter-support oleh terbukanya akses tol Serang-Panimbang memungkinkan itu terbuka dengan berbagai aktivitas,” pungkasnya.(Aep)

Kabar6-Tumpukan sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cibanten menjadi sorotan beberapa hari terakhir.

Tumpukan sampah di sungai bersejarah di ibukota Provinsi Banten itu dikeluhkan karena mengeluarkan bau tak sedap.

Pada hari Sabtu (23/9/2023) Pemerintah Kota Serang beserta Kodim 0602/Serang, bersama sejumlah pihak mengangkat sampah tersebut.

Adapun penumpukan sampah tersebut terjadi di bawah jembatan Kidemang atau Tol Jakarta-Merak, yang didominasi oleh sampah-sampah masyarakat seperti bahan dapur serta bahan dagangan.

Dilansir dari kemendikbud.co.id, pada jaman Kerajaan Sunda, sungai-sungai yang mengalir dari pedalaman ke utara Jawa dimanfaatkan sebagai jalur penghubung antara Pajajaran dan Banten Girang.

Pada masa yang lebih lanjut, guna mendukung kelancaran transportasi air, dibangun pula kanal-kanal. Perkembangan ini mencapai puncaknya pada abad XVIII dimana kota dan sekitarnya banyak dilalui kanal sungai yang dapat dilayari perahu (Michrob, 1993: 78).

**Baca Juga: Pria di Lebak Ditemukan Tewas Tergantung di Dalam Rumah

Contoh pembuatan jalur kanal di Banten yaitu pembuatan saluran air dari Sungai Untung Jawa hingga Pontang yang dilaksanakan pada tahun 1660.

Pada tahun 1670 dibuat pula saluran dari Tanara hingga Pontang. Daerah tersebut makin berkembang dengan adanya kanal yang difungsikan sebagai jalur transportasi dan untuk mengairi daerah sekitarnya sehingga tumbuh menjadi daerah penghasil pangan bagi Banten.

Kegiatan pembersihan sampah tersebut diikuti oleh Wali Kota Serang Syafrudin, Dandim 0602/Serang Fajar Catur, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Farah Richi, Kepala Dinas PUPR Iwan

Kepala BPBD Kota Serang Adiat, serta Camat Kecamatan Serang Mashudi juga diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat dan Balai Besar Wilayah Sungai C3 (BBWS C3).

Syafrudin mengatakan bahwa penumpukan sampah ini terjadi selain ulah masyarakat yang membuang sampah sembarangan, juga sampah yang berasal dari berbagai wilayah sekitar.

“Sampah ini indikasinya dari masyarakat, paling banyak itu dari masyarakat yang terdekat” ujar Syafrudin.(Aep)

Kabar6-Sebanyak 100 Badan Koordinasi Tim Saksi (Bakorsi) Relawan Anies Baswedan dan Muhaemin Iskandar (Amin) Provinsi Banten, dikukuhkan, Minggu (17/9/2023).

Para relawan tersebut akan memantau suara Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar di TPS pada Pilpres 2024 nanti.

Bakorsi merupakan gabungan relawan dan gabungan Partai Politik (Parpol) koalisi pengusung Anies Baswedan dan Muhaemin Iskandar (Amin) di Banten.

Seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Umat.

Relawan tersebut nantinya akan berjenjang dari tingkat provinsi, Kabupaten Kota, Kecamatan, hingga ke desa dengan masing-masing berjumlah 100 orang.

Ketua Bakorsi Wilayah Banten Barat Cahyo Atmoko menegaskan, Bakorsi memiliki peran untuk mengawasi dan menaikkan elektabilitas pasangan Amin.

**Baca Juga: Dipercaya Memimpin IKMI Lebak, Tb Mulyawan Komitmen Tingkatkan Kesehatan Masyarakat

“Ada dua tujuan Bakorsi dibentuk, satu pengawasan kemudian yang kedua adalah sekaligus kita menaikan tingkat elektabilitas dari Capres kita,” kata Cahyo.

Bakorsi optimis pasangan Amin menang di Pilpres 2024 nanti lewat kerja-kerja keras dan berbagai elemen termasuk Parpol pengusung.

“Kerja-kerja kita tidak selesai di media sosial dengan bergerilya di WA grup dan sebagainya, seperti pesan mas Anies adalah terus menuangkan informasi ini ke semua pihak,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Guna menekan angka korupsi yang tinggi, sekaligus memperbaiki kinerja pengawasan keuangan negara, maka perlu segera dibangun Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Banten.

Dengan gedung yang representatif, maka kinerja BPKP bisa lebih baik dan pembangunan di Banten lebih menggeliat.

“Berdasarkan survei kami di berbagai OPD di Provinsi Banten, bahwa sangat penting adanya kehadiran BPKP di Provinsi Banten. Dengan adanya gedung kantor BPKP di Provinsi Banten dapat sangat memudahkan dalam hal konsultasi guna tercapainya pelaksanan pembangunan yang akuntabel,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Independen untuk Transparansi, Dimas Kusumah Sobara, Rabu (09/08/2023).

Keberadaan gedung Kantor Perwakilan BPKP di Banten, lanjut Dimas, sesuai dengan salah satu tupoksi BPKP yaitu, memberikan konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, tata kelola terhadap instansi, badan usaha dan badan lainnya.

“Saat ini, untuk sementara ada sejenis mess saja yang ada di Provinsi Banten. Sedangkan hampir seluruh wilayah Indonesia sudah memiliki kantor BPKP di wilayah. Terutama wilayah-wilayah penyangga Ibu Kota, seperti Jawa Barat,” terangnya.

Menurut Dimas, di dekat kantor pusat BPKP saja, tepatnya di Jakarta sudah ada Gedung kantor perwakilan BPKP DKI Jakarta. Sedangkan di Provinsi Banten sampai saat ini belum ada kantor perwakilan.

**Baca Juga: MA Ringankan Hukuman Ferdi Sambo Seumur Hidup, Ini Kata Kejagung

Selain itu dengan adanya gedung kantor BPKP perwakilan di Provinsi Banten ini sangat bisa dan memudahkan pelayanan sampai tingkat desa. Dimana BPKP sebagai salah satu lembaga yang bisa melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

“Pelayanan, menurut kami bisa dilakukan sampai kebutuhan tingkat desa, terutama dalam hal pendampingan dan konsultasi para kepala desa agar penggunaan dana desa bisa sesuai yang diharapkan dan bisa akuntabel,” ujarnya.

Alasan lain, pentingnya kebearadaan Gedung Kantor BPKP di Banten, hal ini terkait dengan hal kinerja pegawai BPKP. Apabila sudah ada kantor perwakilan akan lebih optimal dan biaya opersional perjalanan dinas akan bisa dikurangi.

Jika pengawasan bisa dimaksimalkan, maka uang negara bisa terus digunakan untuk membangun daerah dan tidak ada penyelewengan, salah satunya korupsi dana desa.

“Jangan sampai ada lagi, dana desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi hingga berdampak hukum. Sudah ada beberapa kepala desa masuk penjara, gara-gara tersangkut kasus dugaan korupsi dana desa,” sambungnya.(Dhi)

Kabar6-Penyelenggaraan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VII 2023 di Bandung, Jawa Barat sudah berakhir dan ditutup Minggu (9/7/2023). Dalam Fornas tersebut, Provinsi Banten mendapatkan peringkat 4.

Dari peringkat tersebut, Provinsi Banten mendapat 123 medali, yakni terdiri dari 42 emas, 37 perak, dan 44 perunggu. Perolehan itu melampaui ditergetkan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Kormi) Banten yaitu masuk dalam 5 besar.

Sementara di peringkat pertama ditempat Jawa Barat dengan 169 emas, 162 perak, dan 133 perunggu. Peringkat kedua Jawa Timur dengan 71 emas, 69 perak dan 64 perunggu. Disusul DKI Jakarta 67 emas, 65 perak dan 69 perunggu.

Ketua Kormi Banten Nur’aeni menyampaikan rasa syukurnya atas perolehan Provinsi Banten masuk peringkat 4 dalam Fornas VII di Bandung, Jawa Barat. Perolehan Hasil itupun diumumkan saat penutupan berlangsung.

“Berdasarkan hasil pengumuman secara resmi di penutupan bahwa posisi Provinsi Banten berada di peringkat 4. Alhamdulullah, sangat bangga,” ujar Nur’aeni dalam keterangan tertulisnya diterima di Tangerang, Senin (10/7/2023).

Kebahagiaan Nur’aeni tidak terbendung. Lantaran perolehan medali melebihi yang ditargetkan Kormi Banten, termasuk Pj Gubernur Banten Al Muktabar. “Kita manergetkan masuk 5 besar, tapi Alhamdulillah Banten meraih 4 besar, melampaui target,” katanya.

Dengan perolehan tersebut, Nur’aeni mengapresiasi seluruh pegiat Fornas VII yang berasal dari Provinsi Banten. Menurutnya, kerja keras dan kekompakan semua tim menjadi salah satu kunci Banten masuk 4 besar.

“Mengapresiasi perjuangan seluruh pegiat yang membawa Provisni Banten. Baik yang dibiayai APBD Provinsi Banten maupun APBD Kabupaten dan Kota. Serta pegiat pegiatan, pendamping yang berangkat secara mandiri ke Jawa Barat,” ungkapnya.

Nur’aeni mengatakan, bahwa memang tim dari Provinsi Banten ada yang berngkat ke Fornas VII dibiayai APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, ada juga yang berangkat secara mandiri.

**Baca Juga: Polda Banten Tilang Manual Selama Operasi Patuh Maung 2023

“64 persen dari 1200 yang berangkat dari Banten itu biaya mandiri. Sisanya dibiayai APBD Provinsi dan Kabupaten dan Kota,” katanya.

Selebihnya, Nur’aeni juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan Komisi V DPRD Banten.

“Terimakasih kepada Gubernur Banten atas suportnya kepada Kormi Banten. Sehingga bisa mengikuti acara Fornas. Komisi V DPRD Banten juga yang sudah membantu,” ungkapnya.

Dukungan yang diberikan Pj Gubernur Banten dan Komisi V DPRD Banten menurut Nur’aeni, menambah semangat para pejuang Fornas VII dari Provinsi Banten.

“Tentunya ini menambah semangat teman-teman yang berjuang. Sehingga target bisa terpenuhi,” terangnya.

Ketua Kontingen Provinsi Banten Jasmara Bahar yang akrab disapa Anjas, juga mengaku bangga dengan perolehan perwakilan dari Provinsi Banten.

“Sangat bangga dan mengapresiasi seluruh pegiat, pelatih dan rekan-rekan panitia yang sudah memberikan pelayanan terhadap atlit-atlit,” katanya.

Menurutnya, seluruh tim perwakilan dari Provinsi Banten kompak dalam memberikan pelayanan dan perjuangan selama Fornas VII di bandung berlansung. “Bisa selalu kompak dalam melayani pejuang Banten di arena laga. Alhamdulillah terimaksih kepada semua piihak yang sudah bahu membahu membantu,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 pada jenjang SMA sederajat di Provinsi Banten masih dikeluhkan orang tua siswa.

Pasalnya, PPDB yang diharapkan bisa berlangsung fair dan transparan justru diduga dimanfaatkan oleh para oknum Anggota DPRD setempat.

Sejumlah wakil rakyat ini ditengarai terlibat langsung dalam meloloskan calon siswa titipannya dengan mengintervensi pihak sekolah.

“Info dibawah begitu, anggota dewan banyak bermain di PPDB ini. Mereka diduga mengintervensi pihak sekolah supaya bisa loloskan calon siswa bawaannya,” ungkap salah seorang ASN Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang enggan disebut namanya kepada Kabar6.com, Jumat (07/07/2023).

**Baca Juga: Pengamat Hukum : Pelanggaran Hukum, Pasutri di Cikupa Kena Peluru

Menanggapi itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pandawa Nusantara Sakti (LBH-PRASASTI) Topan Cahya mengatakan, pihaknya telah membuka posko pengaduan PPDB guna menampung keluhan serta mengadvokasi warga terkait kegiatan tersebut.

Belum lama dibuka, posko pengaduan PPDB banjir laporan dari warga yang mengeluhkan anak- anaknya yang ditolak dari sekolah yang ditujunya.

“Keluhan warga yang mengadu ke posko masih kami tampung dan sedang dianalisa. Soal dugaan keterlibatan anggota dewan juga kami terima. Dalam waktu dekat kami akan turun ke lapangan untuk melakukan invesitigasi serta mengumpulkan bukti- bukti terkait masalah itu” katanya.

Terpisah Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Barhum HS menjelaskan, pihaknya mengaku bahwa anggota dewan hanya terlibat dalam mengadvokasi calon siswa yang telah mendaftar secara online di sekolah- sekolah yang dituju, namun terancam kehilangan haknya karena ada persyaratan yang belum dipenuhi.

“Kami hanya masuk untuk advokasi saja, tapi gak masuk keranah teknis, apalagi melakukan intervensi ke pihak sekolah,” ujarnya.

Dikatakan Barhum, saat ini dirinya bersama anggota dewan lainnya telah mengusulkan ke pemerintah daerah maupun kementerian pendidikan agar menerapkan sistem pembelajaran hybrid.

Dengan sistem itu, maka kuota PPDB secara otomatis akan bertambah dan bisa menjawab kebutuhan warga.

“Kami sudah usulkan sistem hybrid untuk menjawab kebutuhan warga. Nantinya, para siswa akan belajar online dan offline secara bergiliran,” tandasnya.(Rez/Tim K6)

Kabar6-Kunjungan reses anggota DPRD Provinsi Banten  diterima langsung Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Kunjungan tersebut berlangsung  di Pendopo Bupati Tangerang Ki Samaun Kota Tangerang, Rabu (14/6/23).

Saat kunjungan reses DPRD Provinsi Banten perwakilan dari wilayah Kabupaten Tangerang banyak berdiskusi mengenai masalah infrastruktur, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja dan juga masalah-masalah sosial lainnya.

Bupati berharap aspirasi dari Pemkab Tangerang ini bisa diperjuangkan dan direalisasikan oleh DPRD Provinsi Banten.

“Tentu saja kebutuhan untuk Kabupaten Tangerang juga sangat tinggi karena kita merupakan salah satu daerah yang memiliki populasi yang sangat tinggi dan yang paling penting, kita adalah penyumbang PAD di Provinsi Banten yang juga terbesar. Jadi banyak aset-aset Provinsi Banten yang harus juga diperhatikan di wilayah Kabupaten Tangerang,” ungkap Zaki.

Menurut Bupati, masyarakat tidak melihat aset itu punya provinsi, nasional, atau punya kabupaten. Selama aset tersebut ada di Kabupaten Tangerang, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang lah yang harus bertanggung jawab terhadap aset tersebut padahal anggarannya dan kewenangannya ada di provinsi Banten.

“Hal-hal seperti itu yang tadi kita diskusikan dan alhamdulillah pertemuan hampir 3 jam. Mudah-mudahan menjadi produktif dan membawa dampak positif bagi Kabupaten Tangerang,” jelasnya.

**Baca Juga: Study Tour SMPN 10 Batal Akibat Ditipu Agen Travel, Anggota DPRD Dorong Proses Hukum

Sementara itu Ketua Rombongan reses DPRD Banten, TB. Luay mengungkapkan, bahwa kunjungan ke Kab. Tangerang membahas Infrastruktur, kesehatan, ketenaga kerjaan dan juga pendidikan.

“Saya berharap kunjungan dari DPRD Provinsi Banten ke Kabupaten Tangerang ini bisa membawa dampak positif terhadap pembangunan di Kabupaten Tangerang. Dan apa yang menjadi harapan serta aspirasi dari Pemda Kabupaten Tangerang bisa kita perjuangkan di DPRD Banten,” tutur Luay.

Hal yang sama juga diungkap TB. Luay, yaitu Pendapatan Provinsi Banten paling besar berasal dari Kabupaten Tangerang. Dia berharap nantinya bagi hasil dari PAD bisa lebih proporsional karena Kabupaten Tangerang menghasilkan PAD yang cukup besar bagi Provinsi Banten. Pihaknya akan terus mendorong nantinya Kabupaten Tangerang bisa mendapatkan bagi hasil yang lebih proporsional.

“Saat ini kita ketahui bagi hasil pajak untuk Kabupaten Tangerang sangat kecil, padahal PAD Banten dari Kabupaten Tangerang sangat besar. Kita akan mendorong supaya bagi hasil ini proporsional,” tuturnya.(Red)

Kabar6-Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah membuka turnamen sepakbola “Wali Kota Cup” antar Satpol PP se-Provinsi Banten tahun 2023. Turnamen tersebut dalam rangka menyambut peringatan HUT Kota Tangerang pada tanggal 28 Februari mendatang.

Arief menekankan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Perda harus bisa memberikan contoh sportivitas.

“Harus bisa jadi panutan, semua harus kondisif dan junjung tinggi sportivitas,” ujar Arief dalam kompetisi yang diikuti oleh anggota Satpol PP dari delapan kabupaten kota se- Provinsi Banten tersebut di Stadion Benteng Reborn, Tangerang, Sabtu (4/2/2023).

**Baca Juga: Bulog Tangerang Order Tiga Kontainer Minyak Goreng Medium

Tak hanya itu, melalui ajang Wali Kota Cup tersebut, Arief mengharapkan terjalinnya silaturahmi dan persaudaraan dari seluruh anggota Satpol PP yang dapat membawa pengaruh positif dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Karena batas wilayah antar daerah sangat beririsan jadi dibutuhkan koordinasi yang baik. Dan itu bisa dipupuk melalui olahraga, salah satunya sepakbola,” katanya.

Diketahui, ajang Wali Kota Cup antar Satpol PP se-Provinsi Banten tahun 2023 digelar selama satu bulan dengan memperebutkan total hadiah puluhan juta rupiah dan piala.

“Selamat bertanding karena tugas kepamongprajaan juga harus didukung dengan kondisi tubuh yang sehat,” tandasnya. (Oke)