Kabar6-Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Tangerang, M Nawa Said Dimyati mengatakan, kubunya dalam Pilkada 2024 sudah punya patokan. Nantinya akan mendorong kader-kader internal yang mempunyai power integritas, sosial lingkungan, dan elektoral.

“Itu dominnya pimpinan pusat, kami nanti realistis seperti integritas seseorang, modal sosialnya elektoralnya setinggi apa, kapital kemampuan logistik, dan kami berharap pimpinan pusat partai Demokrat untuk lebih mengutamakan kader-kader diinternal kami,” kata Nawa kepada awak media di kantor DPC Partai Demokrat di Pasar Kemis, Rabu, (20/7/2022).

Ia menyebut, kaderisasinya cukup di kenal dikalangan masyarakat. Seperti Ratu Pantura Aida, M Ali yang saat ini sudah gol menjadi ketua Ffrakasi 4 DPRD Kabupaten Tangerang, Yahyah, dan Nonce.

“Kami punya ibu Ratu Pantura ibu Aida yang cukup dikenal di wilayah kabupaten Tangeran, kalo seandainya elektoral beliau cukup signifikan kenapa tidak kita dorong. Masalah di ujung nanti beliau jadi wakil atau jadi bupati itu urusan nanti. Kita juga punya M Ali yang saat ini sudah gol menjadi ketua frakasi 4 DPRD Kabupaten Tangerang yang rajin turun ke masyarakat kalo nanti elektoralnya bagus kenapa kita tidak usung juga,” ucapnya.

“Begitu juga kita punya Yahyah, kita punya Nonce, kita anak muda yang pengumpulan suaranya juga cukup bagus Cahyo Sujana Ubay jadi kenapa engga. Jadi untuk kesempatan semuanya terbuka untuk kader kita, masalah nanti di ujung itu domain dari pimpinan pusat untuk Demokrat,” jelasnya.

**Baca juga: Mayat Wanita Mengapung di Sungai Cimanceuri, Kapolsek Balaraja: Perut Buncit

Cak Nawa sapaan akrab M Nawa Said mendukung Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar serta Wakil Bupati Tangerang Mad Romli untuk terus mengawal kepemimpinan sampai masa bakti yang akan datang.

“Cara mengawal kami bukan hanya menjaga beliau tapi kita akan melalui fraksi kami yang ada di DPRD, kami juga akan menagih mana saja janji politik pada saat kampanye, mana saja yang belum maksimal dirasakan oleh publik,” pungkasnya. (Rez)

Kabar6-Meski pemilihan kepala daerah (Pilkada) masih dua tahun lagi, namun siapa figur yang dirasa bakal maju mencalonkan diri menggantikan Iti Octavia Jayabaya memimpin Kabupaten Lebak sudah jadi perbincangan.

Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lebak, Acep Dimyati, memastikan, PKB bakal memprioritaskan untuk mendorong kader terbaik di internal maju di Pilkada 2024.

“Kami tentu akan mencalonkan figur terbaik untuk warga Lebak, kami akan berupaya untuk mendorong kader internal untuk maju menghadapi pilkada, itu prioritas kami,” kata Acep, Rabu (29/6/2022).

Kader internal, maksud Acep, bukan hanya figur yang ada di fraksi maupun pengurus DPC PKB Lebak. Bisa saja figur yang nantinya diusung berasal dari unsur DPW.

“Bagaimana figur yang harus diusung di pilkada, syarat itu nanti akan muncul dari DPW. Seperti apa nanti dari sana,” ucap dia.

**Baca juga: Anggota BPBD Lebak Dilatih Water Rescue

Namun dengan perolehan 6 kursi PKB, koalisi dipastikan harus dibangun agar bisa mengusung calon kepala daerah dari internal partai.

“Nanti kan ada kesepakatan kesepakatan. Kalau dalam koalisi memang tidak ada titik temu misalnya, ya itu tadi, selama ada komitmen kuat, kami anggap layak, mumpuni dari sisi elektabilitas dan lain-lain, tidak ada salahnya kami bersama mendorong figur walaupun dari luar partai. Tapi prioritas mendorong kader internal,” beber Acep.(Nda)

Kabar6-Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul, menilai PDI Perjuangan Kota Tangerang tidak memiliki figur atau tokoh yang kuat untuk Pilkada Kota Tangerang 2024 mendatang.

Padahal PDI-P sebagai partai pemenang. PDI-P memiliki cukup waktu untuk memoles kader-kader terbaiknya. Mengingat perhelatan pilkada digelar masih lama.

“Pilkada 2024 masih cukup lama. Masih ada sekira 20-22 bulan untuk PDI Perjuangan Kota Tangerang memoles, mempersiapkan kader-kader terbaiknya,” ucap Adib, Rabu (1/6/2022)

Adib mengatakan sosok Ketua DPC PDI-P yang juga Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo memiliki potensi sebagai salah satu kader mumpuni untuk kontestasi pilkada mendatang.

Selain itu, terdapat nama Sekretaris DPC Andri Permana, juga memiliki potensi bagus dan kader potensial yang dimiliki PDI-P Kota Tangerang saat ini. “Saya kira mereka kader-kader potensial,” terangnya.

Yang patut dicatat, kata Adib, PDI-P Kota Tangerang adalah partai pemenang. Itu adalah modal terbesar bagi partai berlambang moncong putih ini.

“PDI-P punya kekuatan besar untuk mengarahkan calonya dalam berkontestasi (pilkada). Kalau kita lihat kebelakang PDI-P kan menang mulu, masa calonya mapping mulu. Kan gitu kira-kira,” terangnya.

Pengamat politik ini menyampaikan bisa menjadi semangat besar bagi elit PDI Perjuangan Kota Tangerang.

“Ketua partainya masih muda, sekretarisnya juga orang pintar. Saya kira ini oase yang baik. Mudah-mudahan mereka siap bertarung. Dua orang itulah yang bisa ditawarkan ke publik,” katanya.

Tiket tersebut sangatlah penting. Kata Adib, jangan sampai nanti ada stigma seperti masa lalu saat kontestasi, PDI-P mudah digoyang atas nama kepentingan-kepentingan politik yang instan.

“Kan PDI-P menang terus tapi tidak pernah mendorong kadernya untuk berkontestasi. Ini kan ironis,” tegasnya.

Selain itu, Adib juga melihat selama ini PDI Perjuangan mengusung politik gagasan, politik ide, bukan politik identitas. Hal tersebut menjadi modal dasar, dan bila itu terus digaungkan agar bisa diterima oleh publik.

“PDI-P itu bukan partai kecil, mereka partai pemenang pemilu, militansinya jelas. Saya masih mengamini bahwa partai politik di Indonesia yang pengikutnya militan, ya PDI-P dan PKS. Selain itu gak ada,” ujarnya.

“Nah inilah sebagai jawaban sebagai perlawanan. Kalau mereka mau melawan politik-politik yang instan, politik yang bagi-bagi kue kekuasaan, politik yang tidak punya nilai moralitas, yang PDI-P harus melawan,”sambungnya.

“Jangan sampai nanti oligarki politik itu semakin merajalela. Akhirnya orang sudah ditentukan, wali kota orang yang punya duit banyak. Terus apa gunanya berpartai. Kasihan kader-kader yang sudah berkeringat,” tambahnya.

Jika PDI-P nanti tidak mendorong kader-kader terbaiknya untuk pilkada, maka akan menambah beban bahwa pendidikan politik selalu diselesaikan dengan politik ‘dagang sapi’.

“Gak ada bedanya mereka dengan yang lain. Kalau menurut saya sungguh-sungguh memalukan. Karena roh PDI P itu karena militansi pendukungnya. Jawablah suara dari masyarakat yang militan itu ya dengan kader yang berkepentingan,” terangnya.

**Baca juga: Mayat Diduga Korban Pembunuhan Tergeletak di Pinggir Tol Jakarta – Merak

“Justru malah harusnya PDI-P ini menjadi pioner perlawanan dari oligarki politik,” tandasnya.

PDI-Perjuangan memiliki 10 kursi di DPRD Kota Tangerang. Peluang untuk maju sendiri terbuka lebar, dimana juga pilkada Kota Tangerang mendatang dipastikan tidak dihuni incumbent. (Oke)

Kabar6-Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Al Kadri menyatakan, dana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 akan ditanggung bersama dengan Pemprov Banten.

“Karena pelaksanaan Pilbup dan Pilgub akan dilakukan serentak, nah kemarin provinsi mengundang kita menyampaikan bahwa ini sharing dananya. Pekerjaannya kan sama satu paket, petugasnya juga kan itu sama,” kata Al Kadri kepada Kabar6.com, Sabtu (9/4/2022).

Al Kadri mengatakan, total anggaran pelaksanaan Pilbup Lebak termasuk dengan pengawasan dan pengamanan diusulkan sebesar Rp135 miliar. Anggaran tersebut sudah termasuk dengan penerapan prokes COVID-19.

Berkaitan dengan itu, Pemkab Lebak menyiapkan cadangan dana pilkada Rp75 miliar.

**Baca juga:Ratusan Aset Tanah Pemkab Lebak Belum Bersertifikat

“Kita cadangkan segitu bercermin dari anggaran pelaksanaan pilbup sebelumnya sekitar Rp60 miliar. Jadi kita siapkan segitu, tapi kita belum evaluasi lagi berapa keseluruhannya,” ujar Al Kadri.

Al Kadri berharap, Pemprov Banten bisa lebih besar mengalokasikan dana dalam sharing anggaran Pilkada 2024 nanti. Hal itu melihat kemampuan anggaran provinsi yang lebih besar.

“Saat rapat dengan provinsi kita sampaikan harapan nya provinsi bisa 60 dan kabupaten 40 ya. Tapi, item apa yang menggunakan dana mana itu belum kita bahas,” katanya.(Nda)

Kabar6-KPU Kota Tangerang telah menghitung usulan dana hibah sementara anggaran pelaksanaan Pilkada Kota Tangerang pada 2024 sebesar Rp101 Miliar. Jumlah tersebut naik hampir Rp40 Miliar atau sebesar 39 persen dibandingkan pada Pemilu 2018 yang hanya sekitar Rp61 miliar.

“Kenaikan anggaran Pilkada tersebut hampir 39 persen,” ujar Ketua KPU Kota Tangerang Ahmad Syailendra, Jumat (11/3/2022).

Indra sapaan akrabnya mengatakan kenaikan tersebut dinilai karena beberapa faktor yakni kenaikan anggaran untuk biaya honorarium adhoc. Seperti biaya untuk honorarium adhoc sendiri mencapai angka Rp33,3 Miliar dan biaya APD (Alat Pelindung Diri) sejumlah Rp3,8 Miliar, dimana dalam estimasi penganggaran masih dalam pandemic Covid-19.

Indra menjelaskan dalam Pilkada Kota Tangerang tersebut telah melakukan sejumlah persiapan tempat pemungutan suara (TPS). Sebanyak 3.200 TPS pada Pilkada yang akan. Angka itu pun mengalami kenaikan dibandingkan Pilkada pada 2018 lalu yang berjumlah 3.091 TPS.

“Estimasi TPS pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 adalah sejumlah 3. 200 TPS dengan pemilih sekitar 1,3 Juta. Sebelumnya pada tahun 2018 jumlah TPS sejumlah 3.091 dengan Jumlah DPT 1. 027.522,” jelasnya.

Meski demikian, kata Indra, dengan estimasi jumlah TPS tersebut akan memerlukan badan Adhoc sejumlah 32.377 orang. Kendati dengan rincian 65 orang penyelenggara tingkat Kecamatan, 312 orang penyelenggara tingkat Kelurahan dan 28.800 orang Penyelenggara di Tingkat TPS.

Indra mengungkapkan anggaran tersebut bisa berkurang, apabila ada kebijakan sharing cost dengan KPU Banten. Mengingat hajatan Pilkada Kota Tangerang akan bersamaan dengan Pilgub Banten 2024.

**Baca juga: KPU Kota Tangerang Ajukan Dana Hibah Pilkada 101 Miliar

**Cek Youtube: Pedes! Bahas Rencana Pemekaran Tangerang Utara

“Apabila nantinya ada kebijakan mengenai sharing cost dengan KPU Provinsi Banten, dikarenakan Pemilihan kepala daerah serentak 2024 maka anggaran sekitar Rp101.277.674.00 bisa berkurang,” tandasnya.

Diketahui, Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak telah ditetapkan oleh DPR bersama Pemerintah. Untuk pemilu serentak ditetapkan pada 14 Februari, sementara Pilkada akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. (Oke)

Kabar6-Lembaga penyelenggara pemilu di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), ajukan dana hibah ke pemerintah daerah setempat. Jumlahnya meningkat ketimbang alokasi dana Pilkada 2020 lalu yang nilainya sekitar Rp 67 miliar.

Ketua KPU Kota Tangsel, Muhamad Taufiq MZ, mengatakan pihaknya telah usulkan dana hibah sebanyak Rp 90,505,282,000 untuk Pemilu 2024 mendatang. Ajuan naik dialokasikan untuk alat pelindung diri (APD).

“Kalau Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 APD-nya dicover APBN. Kalau APD dicover APBN 2024 maka tinggal Rp77 miliar,” kata Ketua KPU Kota Tangsel, M. Taufik M.Z dikonfirmasi, Selasa (8/3/2022).

Dia memastikan, biaya pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang sebenarnya tidak akan melonjak signifikan dibanding 2020 lalu. Jika pengganggaran tim adhoc juga dipadukan dengan anggaran KPU Provinsi yang juga melaksanakan pemilihan gubernur.

“Kalau ada cost sharing dengan provinsi terkait Adhoc karena berbarengan dengan oilgub kita hanya mengajukan hibah APBD-nya 60 miliar atau sama dengan Pilkada 2020,” ujar Taufik.

**Baca juga: Alasan Para Pedagang Pasar Ciputat Tak Jadi Gruduk Pemkot Tangsel

**Cek Youtube: Pedes! Bahas Rencana Pemekaran Tangerang Utara

Dia merinci, usulan biaya Pilkada Kota Tangsel 2024 yang diusulkan sebesar Rp 90 miliar lebih itu paling besar dianggarkan untuk biaya adhoc sebesar Rp 30 miliar lebih. Terbesar kedua dianggarkan untuk pengadaan APD sebanyak Rp 13 miliar lebih.

Sementara biaya lainnya seperti biaya komunikasi sebesar Rp 285 juta, pengecekan kesehatan Covid-19 sebesar Rp 6,7 miliar dan media teleconfrence sebesar Rp 25 juta.(yud)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak akan menyiapkan dana cadangan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak telah mengusulkan anggaran kebutuhan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut sebesar Rp99 miliar. Usulan itu sudah termasuk memperhitungkan jika dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) dan protokol kesehatan Covid-19.

“Itu kan hitungan kebutuhan normal plus kalau kita masih memberlakukan protokol kesehatan yang ketat akibat pandemi, misalnya kita masih butuh masker dan lain-lain,” kata Sekretaris Daerah Lebak, Budi Santoso, di Rangkasbitung, Jumat (24/9/2021).

Anggaran itu kata Budi hanya untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati. Sedangkan di tahun yang sama juga digelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

“Nanti kami sharing penganggarannya, provinsi berapa dan kabupaten/kota itu berapa. Kami menunggu Pemprov dan KPU Banten mengkoordinasikan dan merumuskan seperti apa, karena enggak mungkin kita anggarkan Rp99 miliar,” papar Budi.

Budi mengatakan, dana cadangan Pilkada Lebak Rp75 miliar disiapkan oleh Pemkab Lebak sampai tahun 2023. Pemerintah daerah sesuai Perda Dana Cadangan Pilkada yang sedang dibahas akan menyisihkan anggaran pada setiap tahunnya.

**Baca juga: Dinilai Peduli kepada Petani, Bupati Lebak Diganjar Penghargaan Lencana Adhi Bhakti Tani Nelayan Pratama

“Di perubahan ini kami siapkan sekitar Rp10-Rp15 miliar, APBD Murni 2022 Rp15 miliar lalu perubahan 2022 Rp15 miliar. Kemudian APBD Murni 2023 Rp15 miliar dan perubahan Rp15 miliar. Jadi total sekitar Rp70-Rp75 miliar,” urai Budi.

“Kalau masih kurang dianggarkan juga di 2024. Tapi saya yakin enggak kurang lah karena ada sharing dengan pemprov,” katanya.(Nda)

Kabar6-Andika Hazrumy telah diusung oleh Partai Golkar untuk maju menjadi Gubernur Banten pada Pemilu 2024 dari hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, Andika saat ini terus lakukan konsolidasi untuk penguatan struktur Partai Golkar di berbagai daerah di Provinsi Banten.

“Apalagi pemilu 2024 sudah didepan mata dan untuk itu partai Golkar harus bekerja dari sekarang,” ujarnya kepada wartawan, ditulis Selasa (27/4/2021).

Andika mengatakan, hingga kini Partai Golkar terus melakukan evaluasi, termasuk di daerah-daerah yang pilkada beberapa waktu lalu mengalami kekalahan, salah satunya adalah Pilkada Cilegon.

Menurut Andika, kekalahan di Cilegon adalah pelajaran berharga bagi rekan-rekannya Partai Golkar, tidak hanya di Cilegon tetapi diseluruh Banten, bahkan seluruh Indonesia

“Kekalahan di Cilegon pas pilkada calon kita kalah. Kita akan lakukan evaluasi penguatan kembali untuk bagaimana struktur bisa berjalan dengan baik,” terangnya.

Sementara untuk Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Andika menuturkan, bahwa Tangsel menjadi basis suara yang harus dijaga.

**Baca juga: Kata Pilar Saga Ichsan Hari Pertama di Birokrasi Pemkot Tangsel

Hal itu lantaran, Kota Tangsel mampu membuktikan kemenangan kepala daerah hanya dengan satu partai pengusung.

“Kalau Tangsel jelas kemarin pasangan calon Ben Pilar ini diusung oleh satu partai, prestasi kekuatan Golkar di Tangerang Selatan harus dijaga, dijaga dalam kaitan penguatan struktural internal kepada eksternal,” tutupnya.(eka)

Kabar6 – Normalnya, kepala daerah yang terpilih dalam pilkada, berkuasa lima tahun. Polemik revisi UU Pilkada, mengancam kepemimpinan hanya berjalan sekitar 3,5 tahun, seperti di Kota Cilegon yang baru dilantik pada 26 Februari 2021.

Walikota Cilegon Helldy Agustian-Sanuji Pentamerta, mengaku tak akan memaksakan programnya bisa diselesaikan dalam jangka waktu 3,5 tahun. Dimana, seharusnya visi misi Paslon dalam kampanye yang tertuang dalam RPJMD, harusnya bisa dijalankan selama lima tahun masa kepemimpinan.

Jika merujuk pada Undang-undang (UU) nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada), maka Pilkada berlangsung tahun 2024.

Untuk pilgub Banten sendiri, jika UU Pilkada direvisi dan jadwal pilkada dinormalisasi, maka pemilihan Gubernur Banten digelar pada 2022 mendatang.

“Yang lima tahun ya diukur lima tahun, kalau 3,5 tahun ya kita uji dengan 3,5 tahun juga, enggak mesti kita kejar,” kata Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamerta, ditemui diruangannya, Jumat (05/03/2021).

Seperti janjinya untuk menyiapkan 5 ribu beasiswa bagi pelajar di Kota Cilegon. Jika hanya memimpin Kota Baja selama 3,5 tahun, menurut Sanuji, hanya akan disiapkan 3.500 beasiswa saja.

Sanuji mengklaim akan berupaya semaksimal mungkin, program kerja 5 tahun mereka bisa diselesaikan dengan jangka waktu 3,5 tahun.

“Namanya juga dikurangin, jadi targetnya dikurangin juga. Mudah-mudahan tercapai. Kita siapkan energi untuk lari, enggak bisa main-main. Siap enggak siap, harus siap,” terangnya.

Sejak hari pertama menjabat sebagi kepala daerah di ujung barat Pulau Jawa itu, baik Helldy maupun Sanuji, terus berupaya melakukan reformasi birokrasi dengan menerapkan keterbukaan informasi bagi masyarakat luas.

**Baca juga: Begal Payudara Beraksi Di Cilegon

Politisi PKS itu juga berupaya melakukan reformasi anggaran, untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kota Cilegon. Termasuk berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita lakukan transparansi anggaran, kita perlu juga melakukan efisiensi. Konsisten apa yang sudah kita anggarkan, kita jalankan. Yang sudah jadi program, pendapatannya harus di optimalisasi,” jelasnya.(dhi)