Kabar6- Penghentian kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024 terhadap seorang Caleg Provinsi Banten asal Partai Demokrat, menuai kritik keras, Jumat (1/3/2024).

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul menyebut, kalau pihak Bawaslu Kota Tangerang tak profesional dalam menangani perkara dugaan pelanggaran pemilu.

Bahkan, Adib menilai apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tangerang terkesan lucu. Ia juga menyinggung Bawaslu Kota Tangerang hanyalah Pansos (Panjat Sosial) dan Carmuk (Cari muka) guna mendapatkan perhatian publik.

“Seharusnya, dalam setiap dugaan pelanggaran sudah bisa mereka ukur dari awal. Apakah kegiatan Caleg terindikasi melakukan pelanggaran atau tidak. Jangan mudah naikkan ke Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang akhirnya membuat suasana politik di Kota Tangerang memanas,” katanya, kepada wartawan.

Apalagi, penemuan dugaan pelanggaran itu langsung oleh ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarullah.

Dan setelah dipublikasikan, bahwa kasus itu sudah ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Kemudian kini oleh tim Gakkumdu dihentikan dengan alasan ketiadaan saksi dan status tempat ibadah yang diduga digunakan berkampanye oleh Caleg itu secara administrasi tak bisa terpenuhi unsurnya karena tidak memiliki izin, sehingga tak dapat dinyatakan sebagai Masjid.

“Ini kan lucu dan membuat saya geli. Sekolah dimana sih Ketua Bawaslu itu. Yang namanya tempat ibadah umat Islam, masyarakat juga sudah tahu kalau itu Masjid. Kenapa dijadikan sebagai alasan administrasi dan lain sebagainya. Begitupula dengan alasan tidak hadirnya saksi,” tegas dia.

Dosen Universitas Islam Syekh Yusuf (Unis) ini juga menjelaskan, kalau seharusnya mereka turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan.

**Baca Juga: Satlantas Polres Lebak Siap Gelar Ops Keselamatan Maung, Pelaku Balap Liar Ditindak Tegas

Kenapa, tanya dia, saksi-saksi dalam perkara itu, belakangan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan.

“Apa penyebabnya dan lain-lain. Bukan hanya berpangku tangan menunggu di balik meja, lalu menghentikan kasusnya karena tidak adanya keterangan saksi. Keberadaan Ketua Bawaslu Kota Tangerang dan komisionernya itu digaji dengan uang rakyat. Karenanya harus amanah dan tidak memudahkan setiap persoalan,” sindir dia.

“Ketua Bawaslu dan komisioner lainnya itu adalah orang pintar atau pilihan, kenapa pemikirannya seperti itu. Bawaslu Kota Tangerang sangat tidak profesional,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, penanganan kasus dugaan pelanggaran pemilu yang menerpa Jazuli Abdilah, Caleg incumbent DPRD Provinsi Banten asal Partai Demokrat, dihentikan.

Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarulah mengungkapkan, bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian perkara tersebut.

Ia menyebut teknis penghentian itu, berdasarkan tidak terpenuhinya unsur atau bukti-bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, yakni perihal dugaan berkampanye di sebuah tempat ibadah (Masjid).

“Iya bang, sudah dihentikan. Karena tidak memenuhi unsur. Suratnya sudah kita tempel (papan pengumuman) didepan,” ungkapnya, saat ditemui di Kantor Bawaslu Kota Tangerang, Kamis (29/2/2024) malam. (Gus)

Kabar6-Sikap reaktif dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dianggap tidak patut dan tak etis. Ia dinilai telah intervensi masalah teknis dalam debat kandidat ketiga calon presiden yang digelar pada akhir pekan kemarin.

Demikian diungkapkan Ray Rangkuti, pengamat politik dari Lingkar Madani lewat akun media sosial TikTok dan mengizinkan kabar6.com mengutip, Selasa (9/1/2024).

“Presiden harus tetap menjaga dirinya sebagai simbol yang netral meskipun beliau memiliki kecenderungan politik,” ungkapnya.

Ray Rangkuti menyayangkan kalau presiden masuk mengomentari gaya, cara, subtansi dari debat yang dimaksud. Oleh karena itu tentu berharap presiden menahan diri untuk tidak masuk pada gaya, cara, subtansi.

“Apalagi kita melihat pemilihan itu lebih meningkatkan pada situasi yang bersifat personal,” jelasnya.

Baca Juga:Tim Tabur Kejaksaan Agung Tangkap DPO Direktur PT TMF

Makanya tidak ada larangan untuk menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon tertentu. Jokowi harus menempatkan diri ketika ia menyatakan dukungan dalam kapasitasnya bukan sebagai presiden tapi warga negara Indonesia umumnya.

Meskipun, Ray lanjutkan, tentu akan sulit membedakan kapasitas Jokowi sebagai presiden dengan warga biasa. Misalnya dengan mudah untuk dibedakan jika pernyataan itu disampaikan tidak sedang melaksanakan tugas-tugas kenegaraan.

Faktanya, Ray anggap kontras. Jokowi justru menyatakan sikap yang tersirat pro kepada salah satu capres tertentu ketika sedang melaksanakan tugas kenegaraan di Serang, Provinsi Banten.

“Pernyataan itu tidak disampaikan sementara beliau sedang mengerjakan tugas kenegaraan,” tegas Ray Rangkuti.(yud)

Kabar6-Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengusut tuntas agenda politik yang melibatkan perangkat desa, terutama yang terkait pasangan Capres Prabowo-Gibran.

Pernyataan Dedi itu terkait laporan Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu yang Jurdil (AMPPJ) terhadap panitia acara kegiatan Desa Bersatu ke Bawaslu pada Kamis (23/11/2023). Laporan itu dilayangkan karena panitia acara dianggap memobilisasi ribuan kepala desa (Kades) untuk mendukung pasangan nomor urut dua, Prabowo- Gibran.

“Bawaslu tidak dapat berdalih itu bukan agenda kampanye karena publik telah mengetahuinya. Jika tidak, maka kepercayaan publik pada penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa pudar,” tegas Dedi kepada media, ditulis, Sabtu (2/12/2023).

**Baca Juga: Ulama Pandeglang Dukung Ganjar-Mahfud: Sosok yang Ideal

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion itu berharap, kerja profesional Bawaslu dapat menjaga sportivitas kampanye bagi seluruh kandidat.

Dia mengingatkan, jangan sampai terjadi pengistimewaan bagi salah satunya.

” Jika Bawaslu tidak merespon atas pelaporan publik, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu perlu memanggil Bawaslu dan membawa persoalan ini ke meja sidang etik,” tegasnya.

Seperti diketahui, ribuan perangkat desa, termasuk Apdesi, yang tergabung dalam Desa Bersatu, turut menghadiri acara deklarasi dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11/2023) lalu.

Dalam acara tersebut hadir pula calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka.(red)

Kabar6-Kegiatan endorse oleh Walikota Serang kepada anaknya, mendapat kritik dari pengamat politik. Kegiatan Syafrudin yang mempromosikan putranya, Sandy Bela Sakti, sebagai Bacaleg DPRD Banten Dapil Kota Serang dari Partai PAN, dianggap tidak bisa memisahkan kepentingan keluarga dengan pemerintahan dan politik.

“Walikota Serang seharusnya bisa memisahkan peran dirinya sebagai pejabat publik dengan pribadinya sebagai ayah dari Sandy Bela Sakti,” ujar Muharam Albana, pengamat politik dari Universitas Primagraha, Rabu, (11/10/2023).

Secara etika politik, apa yang telah dilakukan oleh Walikota Serang tersebut perlu dikoreksi. Justru dengan begitu, lanjut Muharam Albana, Wali Kota Serang memiliki tanggung jawab moral terhadap anaknya.

Menurut Muharam Albana, Walikota Serang seakan ‘menjual’ anaknya sebagai penerus kekuasaan politik. Walikota Serang juga dianggap telah mempertaruhkan moralnya di hadapan masyarakat.

“Secara etika politik itu perlu dikoreksi, justru dengan begitu Wali Kota Serang punya tanggung jawab moral terhadap anaknya,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan Walikota Serang, Syafrudin jadi sorotan publik, lantaran turut mengendorse putranya, Sandy Bela Sakti ke masyarakat. Anak keduanya itu kerap dibawa ke masyarakat, padahal, Sandy tengah mencalonkan diri sebagai bacaleg DPRD Banten.

**Baca Juga: Walikota Serang Endorse Anaknya Sebagai Bacaleg DPRD Banten

Walikota Serang itu mengaku apa yang dilakukannya hal yang wajar. Namun, jika bertentangan dengan peraturan yang ada, dia akan menghentikan tindakannya itu.

“Itu sah sah saja, kami kan mengajak di luar jam kerja, kemudian ada undangan dari masyarakat. Tidak semena-mena saya hadirkan tanpa ada undangan masyarakat,” ujar Syafrudin, Walikota Serang, Rabu, (11/10/2023).

Bapak dan anak itu hadir di acara Maulid Nabi Muhammad SAW di sejumlah lokasi di Kota Serang. Ketua DPW PAN Banten tersebut mengaku akan terus mengendorse Sandy Bela Sakti ke masyarakat, jika tidak menyalahi aturan manapun.

“Tidak akan dilakukan lagi sepanjang itu menyalahi aturan. Kalau tidak menyalahi aturan, ya terus, namanya juga warga endorse,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Pengamat Politik dari Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul, turut menyoroti para camat se-Kota Tangerang yang bermalas-malasan hadir dalam agenda rapat paripurna DPRD seperti rapat pelantikan pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD, setempat.

Direktur Eksekutif KPN itu menyatakan para camat harus mendapatkan punishment atau hukuman, atas perilaku yang telah dilakukan.

“Saya mengamini pendapat Ketua DPRD dan Ketua Fraksi PKB. Langkah tegas harus diambil Wali Kota, bila perlu di reshuffle semua camat yang tidak hadir. Ini sebagai bentuk tata tertib disiplin seorang pegawai,” ujar Adib saat dimintai keterangan, Kamis (8/12/2022).

“Masa Wali Kota dan Wakil Wali Kota datang, anak buahnya gak datang. Itu yang perlu dipahami Sami’na Wa Atho’na,” sambungnya.

Adib berpendapat hubungan kedua belah pihak harus baik. Sebab demikian, bila hubungan kedua lembaga itu tidak akur, lantaran yang dirugikan yakni masyarakat.

“Karena tugas legislasi – eksekutif itu harus seiring sejalan. Kalau ada riak-riak seperti ini di teruskan yang rugi rakyat. Karena Nanti kebijakan di tunda-tunda, rapat misalnya yang dirugikan masyarakat,” tegasnya.

Adib mendorong kepala Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah untuk mendata anak buahnya yang bandel. Adib mengatakan para camat tersebut harus di reshuffle, sebagai bentuk reword and punishment.

“Makanya saya sarankan kepada Wali Kota inventarisir anak buah yang bandel kalau perlu di reshuffle, karena reword and punishment. Punishment nya harus jelas,” tandasnya.

**Baca juga: Yasmin Karawaci Hotel Berikan Harga Promo Rayakan Natal dan Tahun Baru 

Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah angkat bicara soal para anak buahnya jajaran Camat yang malas alias tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Tangerang dalam rangka pelantikan pergantian antar waktu (PAW).

Arief mengatakan pihaknya akan memanggil para camat yang tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD tersebut.

“Ya nanti dipanggil pak Sekda. (Sanksi) Nanti pak sekda yang tau aturan kepegawaian,” ujar Arief saat dimintai keterangan usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Tangerang, Rabu (7/12/2022). (Oke)

Kabar6-Sejumlah jalan di Tangerang Raya mulai dihiasi oleh spanduk Airin Rachmi Diany sebagai bakal calon Gubernur Banten pada pilkada serentak 2024 mendatang. Para kader partai Golkar Kabupaten Tangerang pun siap memenangkan Mantan Wali Kota Tangerang Selatan dua periode itu.

Selain itu, partai beringin di Kabupaten Tangerang itu juga telah mendeklarasikan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, Mad Romli sebagai calon Bupati Tangerang, pada pilkada serentak mendatang.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, Muhammad Amud mengatakan, Partai Golkar sudah menetapkan Ibu Hj Airin sebagai calon Gubernur Banten. Termasuk menetapkan Ketua DPD Golkar Kabuparen Tangerang H. Mad Romli sebagai calon Bupati Tangerang tahun 2024.

Menurutnya, mesin Partai Golkar di Kabupaten Tangerang tersebut telah siap untuk memenangkan ke dua orang tersebut. Baik sebagai calon Gubernur Banten dan calon Bupati Tangerang.

“Mesin partai Golkar di Kabupaten Tangerang sudah siap untuk memenangkan Ibu Airin sebagai Gubernur dan Mad Romli sebagai Bupati,” ujar Amud, Rabu (2/11/2022).

Anggota DPRD Kabupaten Tangerang ini mengungkapkan kerja keras dan kerja nyata terus dilakukan oleh kader Golkar di Kabupaten Tangerang guna meraih kemenangan.

“Pengurus Golkar di setiap tingkatan harus aktif menjalin silaturahmi dengan para ulama dan stakeholder lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Mirza Syahreza mengatakan, peluang Airin Rachmi Diany untuk maju di Pilgub Banten dinilai cukup kuat. Baik secara modal sosial dan politik sebagai individu dan Partai Golkar Banten juga begitu di perhitungkan.

“Airin Rachmi Diany memiliki modal sosial dan politik yang kuat di Banten. Karena secara trah keluarga memiliki dinasti politik yang kuat dan partai Golkar di Banten begitu diperhitungkan,” katanya.

Sedangkan, Wakil Bupati Tangerang Mad Romli yang akan maju sebagai calon Bupati dinilai masih kuat. Pasalnya, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang itu sebagai petahana. Kemudian modal sosial dan politik juga kuat untuk menarik massa dalam pilkada mendatang.

“Mad Romli, secara kultur Golkar di Banten atau di Kabupaten Tangerang kans masih sangat kuat. Karena pertama itu sebagai petahana. Lalu kedua, modal sosial dan politik yang dimilikinya juga kuat,” katanya.

**Baca juga: Ketua Karang Taruna Banten Dorong Pemanfaatan Teknologi untuk Pengembangan UMKM

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi ini berharap, pada Pilkada serentak 2024 mendatang di Kabupaten Tangerang, tidak ada lagi melawan kotak kosong seperti tahun 2018 lalu.

“Saya berharap tidak ada kotak kosong lagi. Mungkin Partai oposisi bisa memunculkan calon lain, akan lebih menarik di pilkada Kabupaten Tangerang,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Forum Politik Indonesia mengusulkan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar untuk bertarung di Pemilihan Gubernur Banten pada 2024 mendatang. Mereka pun mengusulkan untuk Pilgub DKI Jakarta yang memiliki kans keterkenalan terbesar yakni Tantowi Yahya.

Pengamat Politik dari Forum Politik Indonesia, Tamil Selvan mengatakan partai Golkar di DKI Jakarta merupakan partai gurem. Sebab posisi Golkar di DKI Jakarta tidak menempati posisi yang dianggap seksi.

“Kalau kemudian Golkar di DKI mau berjaya 2024 adalah momentum untuk Golkar di DKI berjaya. Caranya saya menawarkan untuk Golkar di DKI Jakarta mengusung Tantowi Yahya,” ujar Tamil kepada Kabar6, Selasa (5/10/2022).

“Hari ini saya bicara Tantowi Yahya gak ada yang gak kenal. Tapi balik saya tanya nama bang Zaki (Zaki Iskandar, Bupati Tangerang) mohon maaf kira-kira berapa persen masyarakat DKI Jakarta yang kenal,” sambungnya.

Tamil mengatakan dirinya pernah berbicara soal Airin, Mantan Wali Kota Tangerang Selatan, berpeluang untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Lantaran masyarakat yang tinggal di Tangerang Selatan masih ber-KTP DKI Jakarta.

“Dia (masyarakat) tidak bisa memiliki hunian di DKI namun hijrah ke Tangerang selatan. Tapi KTP masih DKI, dia kemudian mendapatkan manfaaat dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan Airin. Ini menjadi buah bibir di DKI sehingga itu parameter masyarakat DKI lebih kenal bu Airin,” katanya.

Sedangkan menurutnya, masyarakat DKI Jakarta yang tinggal di Kabupaten Tangerang namun ber-KTP DKI Jakarta masih relatif rendah.

“Saya lebih menjagokan ketika Zaki turun bertarung di Banten itu menjadi sesuatu yang lebih baik buat Golkar, lebih realistis. Kalau bicara Golkar DKI saya sebagai pengamat politik mengusulkan Golkar itu mengambil momentum di 2024 dengan mengusulkan Tantowi Yahya,” terangnya.

Tamil menjelaskan Pilgub DKI Jakarta dinilai bakal perang bintang. Misalnya ada nama Susi Pujiastuti, Risma atau anaknya pak Jokowi turun gelanggang Pilgub DKI Jakarta.

“Golkar itu kan kemudian harus realistis DKI dia akan memasangkan aktor politik di posisi wakil, tapi coba teman-teman (awak media) bayangkan Tantowi Yahya diturunkan yang kemudian track record nya jelas, dia kemudian pernah jadi dubes,” ungkapnya.

“Walaupun persentase Golkar kecil tapi memiliki kemungkinan untuk dimunculkan Gubernur bukan Wakil Gubernur. Ini secara politik praktis memiliki keuntungan bagi Golkar memang atau kalah persentase akan meningkat,” tandasnya.

Sebelumnya, Pengamat Politik Ujang Komarudin menakar peluang Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang kerap diperbincangkan untuk mencalonkan diri baik pemilihan Gubernur DKI Jakarta maupun Gubernur Banten, pada Pilkada serentak 2024 mendatang.

**Baca juga: Gercep, Paving Block Stadion Benteng Langsung Diperbaiki

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu, Zaki Iskandar tinggal memilih. Sebab Zaki di dua daerah tersebut begitu potensi untuk mencalonkan diri.

“Ya tinggal dipilih saja. Artinya di DKI punya potensi karena dia Ketua DPD Golkar DKI, di Banten juga punya potensi,” ujar Ujang saat dimintai keterangan di Kitri Bakti, Curug, Kabupaten Tangerang, Selasa (27/9/2022). (Oke)

Kabar6-Pengamat Politik Ujang Komarudin menakar peluang Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang kerap diperbincangkan untuk mencalonkan diri baik pemilihan Gubernur DKI Jakarta maupun Gubernur Banten, pada Pilkada serentak 2024 mendatang.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu, menyampaikan Zaki Iskandar tinggal memilih. Sebab Zaki di dua daerah tersebut begitu potensi untuk mencalonkan diri.

“Ya tinggal dipilih saja. Artinya di DKI punya potensi karena dia Ketua DPD Golkar DKI, di Banten juga punya potensi,” ujar Ujang saat dimintai keterangan di Kitri Bakti, Curug, Kabupaten Tangerang, Selasa (27/9/2022).

Potensi yang dimiliki Zaki, kata Ujang, karena memimpin Kabupuaten Tangerang yang penduduknya begitu padat. Lalu, Ujang membandingkan Wahidin Halim yang pernah menjabat Wali Kota Tangerang sebelum menjabat Gubernur Banten.

“Jadi sebenarnya Bupati (Zaki) itu punya kesempatan. Sebab jumlah penduduknya lebih besar, kalau di kota sedikit sebenarnya. Tetapi lihat kondisi seperti apa,” katanya.

“Jadi sebenarnya kedua-duanya daerah Banten maupun DKI punya kesempatan tergantung dari pak Zaki sendiri. Bagaimana misalnya dekat dengan masyarakat Banten ataupun dekat dengan masyarakat DKI,” sambungnya.

Ia mengatakan Zaki Iskandar perlu uji kualitas dulu, uji publik dulu dengan cara melihat popularitas dan elektebilitas.

“Semuanya kan belum kelihatan, semua calon Pilkada di Banten maupun di DKI belum kelihatan popularitas berapa termasuk elektibelitas berapa. Makanya peluang itu dimanfaatkan, digunakan saja dengan baik. Apakah memang mau jadi Gubernur atau calon Wakil Gubernur,” katanya.

“Itu sesuaikan dengan tingkatan elektebilitas dan popularitas, nanti tentu diusahakan oleh pak Zaki itu dengan cara mendekati masyarakat Banten maupun DKI,” terangnya.

**Baca juga: Ujang Komarudin Dorong Mahasiswa Jadi Negarawan Muda

Disinggung kans lebih besar dari kedua daerah tersebut, Ujang menyampaikan Zaki Iskandar memiliki cita-cita untuk menjadi Gubernur. Meski memiliki cita-cita itu harus dilihat komposisi kekuatan dari Golkar DKI yang saat ini mendapatkan 6 kursi. Namun hal tersebut harus berkoalisi dengan partai lain hingga lawan politik juga harus dihitung.

“Itu masih panjang, masih dinamis, walaupun peluangnya 50;50 lah, peluang masih terbuka lebar siapapun termasuk pak Zaki,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin minta Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) untuk berani beberkan data soal penanganan Covid-19.

Hal itu, menurut Ujang, karena Kota Tangsel saat ini dijadikan pilot project atau proyek percontohan penanganan Covid-19 yang akan berdampak ke Ibukota Jakarta. Hal itu juga, jelas Ujang, sudah diingatkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kota Tangsel harus bekerja lebih maksimal lagi.

“Saya melihat bahwa kalau Tangsel bekerja dengan baik, maka akan dinilai bagus oleh pusat. Tapi, beberkan data dan faktanya yang benar. Jangan sampai datanya berbeda dengan Pusat, kalau berbeda nanti presepsi dan penilaian juga beda,” katanya kepada wartawan, Selada (3/8/2021).

Ujang menuturkan, kesinkronan data antara daerah, khususnya Kota Tangsel dengan Pemerintah Pusat harus seirama.

Dengan data yang benar, imbuh Ujang, dimungkinkan informasi dan indikator-indikator keberhasilan dapat mengintervensi Pemerintah Pusat.

“Kalau penanganannya bagus maka akan bagus juga di Ibukota juga. Kalau negatif, maka akan berpengaruh juga kepada Jakarta. Oleh karena itu harus seirama dalam penanganan Covid-19 ini, termasuk di Tangsel. Kembali lagi kalau bicara soal data tidak bisa dibantah oleh siapapun, makanya data yang dikeluarkan oleh Wali Kota harus valid. Sehingga data itu yang bicara,” tutupnya.

Perlu diketahui, dalam perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Kota Tangsel masih masuk kedalam PPKM level 4.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie mengatakan, wilayahnya sudah pantas masuk kedalam status PPKM level 3.

**Baca juga: Wali Kota Tangsel Ajak ASN Ikut Gotong-Royong Berinfak ke Warga Isoman

Hal itu, Benyamin menerangkan, terlihat turunnya keterisian tempat tidur, positif rate dan angka kematian yang terus mengalami penurunan.

“Pertanyaannya bukan PPKM Level 4 ini diperpanjang atau tidak, pasti di perpanjang, namun apakah kita level 4 atau level 3. Doakan dan ikhtiarkan kita masuk level 3, syukur kita bisa masuk level 2,” ujarnya di Kantor Dinkes Tangsel, Senin (2/8/2021).(eka)

Kabar6-Kampanye di Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) 2020 mendatang, makin tidak jelas arah konsep bagaimana mencari simpati dan dukungan masyarakat. Pesta demokrasi ini hanya diisi oleh subjektifitas tanpa bagaimana membuat gagasan kemajuan untuk arah di masa mendatang.

Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul merasa prihatin melihat masyarakat terus dijejali narasi subjektif dari kalangan tertentu yang hanya menonjolkan calonnya seolah lebih baik dan menyerang lawannya tanpa ide segar dan gagasan yang berarti. Paling menyedihkan, segelintir timses paslon dengan vulgar tak bisa membedakan kampanye negatif dan kampanye hitam.

“Kita melihat banyak narasi pesan jelas dan vulgar tak bisa membedakan negative campaign dan black campaign dari timses dan relawan yang saat ini bergabung atau terafiliasi dengan pasangan calon. Hal itu dilakukan karena tidak mampu membranding calonnya untuk bisa membuat gagasan baru dan lebih maksimal dibanding kondisi keadaan Tangsel yang sedang berlangsung saat ini,” terang Adib di kawasan Graha Raya Bintaro, Pondok Aren, Rabu (21/10/2020).

Adib juga mengakui, sangat ironis dan berbanding terbalik dengan argumentasi yang menyatakan Tangsel tidak hanya sebagai wilayah penyangga ibu kota dan kota satelit. Namun masyarakat diperlihatkan argumentasi narasi subjektif semata demi menyerang calon lainnya.

“Tangsel itu membutuhkan teknologi digitalisasi yang lebih hebat dan terintegrasi menyeluruh, baik di lingkungan rumah tangga hingga teknologi manajerial pemerintahan yang lebih mempuni, bukan menyerang personaliti pribadi yang tidak berbanding lurus dengan arah pembangunan mendatang,” papar dosen politik dari Unis Tangerang itu.

Adib melanjutkan, yang paling ironis adalah masih ditemukan bagaimana jualan kemasan identitas di tengah masyarakat yang heterogen dan multi kultur seperti Kota Tangsel.

“Ketika identitas kembali digaungkan seolah kembali seperti membuka tabir sisa pilkada DKI Jakarta, dimana kerudung dan budaya primordial digaungkan, padahal ini sesuatu yang sangat riskan ditataran masyarakat”, paparnya.

Sebagai akademisi, Adib berharap, para timses serta organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi dengan calon, supaya lebih cerdas dalam membuka wawasan dan edukasi berpolitik dan berkomunikasi dalam membangun sosok calonnya.

**Baca juga: DPT Pilkada Tangsel 2020, Bawaslu: KPU Gak Percaya Kerja PPDP.

“Dagangan pembangunan, inovasi, ide, gagasan lebih enak dinikmati masyarakat dan laku, dibanding menghidupkan politik identitas dan primordial semata. Maka jauhkanlah topeng-topeng politik semacam ini, karena hal ini hanya akan menjadi sampah rongsokan di kota satelit seperti Tangsel,” ujar Adib.(yud)