Kabar6-Komisi III DPRD Kabupaten Lebak, memastikan, bakal mengawasi secara ketat realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19.

“Semua anggaran hasil refocusing yang dilakukan Pemkab Lebak akan kami awasi secara ekstra ketat, karena ini BTT. Ini biasanya dengan dalih kemanusiaan dan sebagainya biasanya lemah dalam pengadministrasiannya,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Lebak, Acep Dimyati, saat dihubungi Kabar6.com, Rabu (15/4/2020).

Melihat anggaran hasil refocusing Pemkab Lebak, politisi PKB ini menilai, dibandingkan dengan daerah lain semisal Pandeglang dan Serang, anggaran yang direlokasi sudah cukup besar.

“Rp106 miliar refocusing dari APBD II dan Rp65 miliar refocusing Bankeu (Bantuan keuangan). Anggaran ini sudah cukup luar biasa, tinggal realisasi dan pengawasannya,” jelas Acep.

**Baca juga: Korban Banjir di Lebak Dipasok Beras dan Kebutuhan Bayi.

Anggaran yang sebegitu besar disiapkan untuk penanganan dan dampak Covid-19 seharusnya tepat peruntukan dan sasaran.

“Jangan sampai kita jor-joran mengeluarkan anggaran tetapi pada kenyataan realisasi di lapangan berantakan. Ini butuh pengawasan kita semua,” tandas Acep.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak akan menambah anggaran penanganan wabah corona virus disease 2019 (Covid-19). Rencana semula alokasi dana yang dari hasil refocusing sekitar Rp100 miliar dibutuhkan hingga Oktober mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak, Dede Jaelani mengungkapkan, postur anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 akan ditambah sebesar Rp65 miliar.

“Kemarin bantuan keuangan Provinsi Banten Rp65 miliar kan Rp5 miliarnya refocusing. Nah, sekarang yang refocusing jadi Rp65 miliar. Jadi total yang dialihkan ke BTT Rp165 miliar,” ungkap Dede, Senin (14/4/2020).

“Kalau BTT ini misalkan kita butuh Rp200 miliar sampai Oktober, ternyata Agustus selesai kan ada sisa nih masuk ke perubahan. Tapi yang bingung, kita nyiapin Rp100 miliar ternyata pandemi belum selesai-selesai, nah duitnya dari mana,” terang Dede.

Pejabat yang merangkap sebagai Koordinator Kesekretariatan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Lebak ini menyebutkan ada surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

**Baca juga: Lebak Alokasikan Rp63 Miliar untuk Jaring Pengaman Sosial.

Dede bilang, dalam keterangan surat resmi tersebut menginstruksikan agar dilakukan pengurangan anggaran belanja di setiap kegiatan minimal 50 persen.

“Minimal loh bukan maksimal. Jadi bisa saja nol enggak ada kegiatan dan kita hanya diberi waktu 7 hari 7 hari. Bayangkan, untuk mendata warga saja yang banyak itu 7 hari,” jelasnya.(Nda)

Kabar6-Dana Rp63 miliar dari total refocusing anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak untuk percepatan penanganan Covid-19  dialokasikan untuk jaring pengaman sosial.

“Jaring pengaman sosial ini paling banyak. Rancangan yang kemarin yang seratus miliar, itu Rp35 miliar untuk alat pelindung diri (APD) kita harap bisa sampai Oktober, Rp63 miliar kita cadangkan untuk jaring pengaman sosial,” kata Sekretaris Daerah sekaligus  Koordinator Kesekretariatan Gugus Tugas Covid-19 Lebak, Dede Jaelani, Senin (13/4/2020).

Itupun kata Dede, alokasi Rp63 miliar tersebut hanya Rp200 ribu per bulan. Sementara, Pemerintah Pusat Rp600 ribu per bulan.

“Nah, ini kita masih butuh banyak. Kemarin dari bantuan keuangan (Bankeu) provinsi Rp65 miliar yang direfocusing kan Rp5 miliar, tapi sekarang yang direfocusing Rp65 miliar,” terangnya.

Proses pendataan warga yang terdampak Covid-19 di setiap kecamatan harus selesai pada hari ini. Tak seluruh masyarakat didata lantaran ada kriteria yang sudah ditentukan oleh Pemkab Lebak untuk diusulkan mendapat bantuan sosial (Bansos).

**Baca juga: 9 Pejabat Lebak Dilantik dengan Jarak Dua Meter.

“Alhamdulillah pendataan sudah selesai dan sudah kami sampaikan. Dari 12 desa yang ada, total 1.727 kepala keluarga (KK) yang terdata,” kata Camat Cileles, Ahyani saat dihubungi.

Ahyani mengatakan, pendataan berpedoman pada kriteria yang sudah ditentukan oleh Bupati Lebak.

“Bukan hanya warga terdampak Covid-19 yang baru datang dari kota saja. Warga tidak mampu di kampung yang tidak menerima PKH dan program sembako serta terdampak Covid-19 juga dimasukan. Misalnya, tukang bangunan yang tidak lagi ke Jakarta karena kondisinya seperti ini ya didata,” beber Ahyani.(Nda)

Kabar6-Paket sembako diterima masyarakat di empat desa di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak. Pandemi Covid-19 memang berdampak terhadap pendapatan masyarakat, bahkan tak sedikit yang kehilangan penghasilan sehingga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Alhamdulillah hari ini tersalurkan 30 paket sembako ke Desa Malingping Utara, Kadujajar, Kersaratu dan Rahong,” kata Delima Humairo Koesnady, Relawan Respek Peduli Lebak kepada Kabar6.com, Minggu (12/4/2020).

Sasaran paket sembako, kata Delima, adalah masyarakat tidak mampu yang terdampak Covid-19 dan tidak terdaftar sebagai penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan Program Sembako.

“Penyaluran ini akan terus berjalan karena Covid-19 diperkirakan akan berlangsung lama yang berimbas pada kondisi ekonomi saudara-saudara kita,” ujarnya.

**Baca juga: DLH Lebak Periksa Air Sumur Warga Berwarna Biru.

Bantuan masih akan terus dikumpulkan Respek Peduli Lebak dengan membuka posko utama untuk masyarakat terdampak Covid-19. Delima berharap, setiap paket sembako yang disalurkan senilai Rp150.000.

“Sementara ini memang nilainya belum mencapai yang kami harapkan, semoga ke depan target ini bisa tercapai,” harap Delima.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menyiapkan Rp116,7 miliar untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lebak Budi Santoso, menyampaikan, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi hingga bulan Oktober 2020.

“Secara bertahap sesuai pengajuan Gugus Tugas/Dinkes sudah kita keluarkan melalui manajemen kas daerah yang sebagian besar untuk APD dan disinfektan,” kata Budi saat dihubungi Kabar6.com, Rabu (8/4/2020).

Budi menjelaskan, anggaran tersebut sesuai dengan Instruksi Mendagri kepada kepala daerah agar melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (Refocusing) dan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD 2020.

“Refocusing dari Bankeu Rp5 miliar, refocusing kegiatan Dinkes Rp2,3 miliar dan penambahan BTT dari Rp5 miliar ditambah Rp94,4 miliar menjadi Rp99,4 miliar,” urai Budi.

BTT dipergunakan secara fleksibel sesuai dengan pengajuan rencana kebutuhan belanja (RKB) organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengajukan.

Sesuai dengan Instruksi dan Permendagri, refocusing BTT secara umum digunakan untuk 3 poin penanganan prioritas.**Baca juga: Multivitamin Alami Ini Disalurkan Pokja Wartawan Lebak ke Warga di Tengah Pandemi Corona.

“Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial,” jelasnya.(Nda)

Kabar6-Meski belum secara massal, namun pemeriksaan rapid test di Kabupaten Lebak sudah dilakukan terhadap warga berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dengan gejala dan pasien dalam pengawasan (PDP).

Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak dr Firman Rahmatullah, menyampaikan, terdapat satu pasien yang hasil rapid test nya reaktif.

“Rapid test reaktif dilakukan oleh salah satu pusat kesehatan masyarakat (PKM) terhadap salah satu pasien. Dari kartu identitasnya, pasien warga Jakarta Utara,” kata Firman kepada Kabar6.com.

**Baca juga: Perbatasan Lebak Mulai Dijaga Aparat Gabungan.

Hasil metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi tersebut menjadi acuan pasien berusia 45 tahun tersebut kemudian dirujuk ke RSUD dr. Adjidarmo Rangkasbitung untuk dilakukan serangkaian pemeriksaan penunjang untuk menetapkan statusnya.

“Pukul 15.30 WIB pasien masuk. Statusnya apakah PDP atau tidak itu rumah sakit yang memutuskan, saya belum menerima hasil pemeriksaannya. Kalau diisolasi ya statusnya menjadi PDP,” terang Firman.(Nda)

Kabar6-Aparat gabungan dari unsur Polri, TNI, pemerintah daerah, tenaga medis dan relawan mulai disiagakan di 10 posko pemantauan perbatasan di Kabupaten Lebak.

Setiap kendaraan yang melintas masuk disemprot dengan menggunakan cairan disinfektan. Sementara pengemudi dan penumpang dilakukan cek suhu tubuh oleh tenaga kesehatan.

“Posko ini prinsipnya untuk memastikan setiap orang yang masuk ke wilayah Lebak dalam kondisi sehat. Kami cek suhu tubuhnya, jika dalam kondisi sakit kami rujuk untuk dirawat di puskesmas,” kata Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak, dr Firman Rahmatullah, saat dihubungi, Selasa (7/4/2020).

Selain memastikan setiap orang yang masuk dalam kondisi sehat, setiap pendatang akan ditanya oleh petugas maksud dan tujuan berkunjung ke Lebak.

“Ini untuk kebaikan bersama dalam mencegah penyebaran Covid-19 selain dengan terus memperhatikan imbauan dan arahan pemerintah, salah satunya menerapkan pola hidup bersih dan sehat,” ujar Firman.

Sementara itu, Wakapolres Lebak Kompol Wendy Andrianto, menegaskan, posko tersebut bukan untuk melarang kendaraan masuk ke wilayah Lebak.

“Enggak, enggak ada itu. Ini bertujuan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid, untuk memproteksi dan mencegah,” terang Wendy.

**Baca juga: Relawan Kesehatan di Lebak Buka Donasi APD untuk Tenaga Medis.

Wendy mengimbau agar masyarakat mengikuti saran pemerintah dengan menerapkan physical distancing dan mengenakan masker ketika berkativitas di luar rumah dan berada di kendaraan umum.

“Kalau merasa sakit harus segera memeriksakan diri ke puskesmas atau klinik terdekat,” pesan dia.(Nda)

Kabar6-Pemerintah sempat menjanjikan masyarakat di enam kecamatan yang terdampak banjir bandang dan longsor pada awal 2020 lalu akan menerima dana tunggu hunian. Hingga kini dana bantuan tersebut belum juga diterima oleh masyarakat sekitar.

“Belum, warga belum menerima. Sampai saat ini juga belum ada kejelasan kapan dana itu diberikan kepada masyarakat,” kata Endang, warga Bungur Mekar, Kecamatan Sajira kepada Kabar6.com, Minggu (5/4/2020).

Dana tunggu hunian yang nilainya Rp500.000 per bulan untuk setiap kepala keluarga akan diberikan selama 6 bulan. Hasil verifikasi yang dilakukan Pemkab Lebak, ada 674 KK baik yang berada di dalam zona genangan Waduk Karian maupun di luar yang diusulkan mendapat bantuan.

Endang yang juga selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berharap, pemerintah segera merealisasikan janji dana tunggu harian.

“Setidaknya pemerintah memberikan kejelasan kepada masyarakat kapan dana itu bisa direalisasikan, karena warga sudah menunggu-menunggu,” tutur Endang.

**Baca juga: Mendagri Tenggat 7 Hari Agar Daerah Segera Sampaikan Anggaran Refocusing.

Salah seorang warga Desa Calungbungur, Sajira, yang minta namanya tidak disebut, mengaku, belum menerima dana tunggu harian seperti yang dijanjikan.

“Iya, katanya sih waktu itu bakal ada dana Rp500 ribu buat warga yang rumahnya rusak, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum nerima. Saya tanya ke kakak ipar saya yang masih numpang di rumah orang juga belum ada,” kata dia yang berharap DTH segera cair.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak resmi menghentikan proses pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2020. Penghentian pengadaan barang dan jasa tersebut baik yang melalui tender, seleksi dan non tender.

“Penghentian pengadaan barang dan jasa ini menindaklanjuti Instruksi Mendagri terkait pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19,” kata Kabag Administrasi Pembangunan Pemkab Lebak Ajis Suhendi, Sabtu (4/4/2020).

Terkait hal ini, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya sudah menyurati para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa.

“Untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sudah diumumkan agar dihentikan dan dibatalkan prosesnya. Kemudian menyampaikan kepada peserta atau pemenang lelang bahwa proses tidak bisa dilanjutkan,” terang Ajis.

**Baca juga: Mendagri Instruksikan Percepatan Refocusing Anggaran, Pemkab Lebak: Masih Disusun.

Akan tetapi, proses pengadaan barang dan saja tetap dilanjutkan bagi kegiatan yang telah menyelesaikan prosesnya.

“Yang sudah tanda tangan kontrak ya dilanjutkan,” kata Ajis.(Nda)

Kabar6-Tim dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berkunjung ke Kabupaten Lebak, Jum’at (28/3/2020).

Command Center milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menjadi tempat yang dikunjungi kementerian yang digawangi Abdul Halim Iskandar.

Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lebak Firman Arif Hidayat, saat dihubungi, Sabtu (28/3), menuturkan, kedatangan Kemendes untuk mengecek progres bantuan Base Transceiver Station (BTS) dari pemerintah untuk 5 desa di Lebak.

“Dicek sejauh mana implikasinya buat desa-desa tersebut, ya terkait komunikasi. Dicoba dengan melakukan video conference,” kata Firman.

Kedatangan Kemendes ujar Firman, dimanfaatkan pemkab untuk memaparkan sejumlah aplikasi yang mensupport kebutuhan program pembangunan desa yang sudah terintegrasi dengan pemerintah daerah.

“Ada beberapa aplikasi yang sudah terintegrasi. Mulai dari Dulur Desa yang sudah online, lalu aplikasi Jaga dari KPK dan aplikasi Indeks Desa Membangun yang bisa melihat bagaimana status perkembangan desa,” papar Firman.

**Baca juga: 2 Orang PDP di Kabupaten Lebak Dirujuk ke RS Serang.

Kepada Kemendes, Firman juga menyampaikan mengenai progres penyaluran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).

“Untuk ADD sudah 87 persen penyalurannya. Sedangkan DD, dari 340 desa, sudah 256 desa yang berkasnya sudah terkonfirmasi lengkap oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), karena untuk tahun ini penyalurannya direct ke rekening desa,” jelas Firman.(Nda)