1

Saka Adhyasta Pemilu Dilantik Kwarcab Pramuka Kabupaten Tangerang

Kabar6-Pengurus Majelis Pembimbing Saka Adhyasta Pemilu dan pengurus pimpinan Saka Adhyasta Pemilu Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Tangerang masa bakti 2021-2026, dilantik Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Sabtu, (10/6/2023).

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengatakan dalam sambutannya bahwa Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi masyarakat m dalam Pemilu ditempatkan sebagai subyek, termasuk juga mengawal integritas Pemilu, salah satunya melalui pengawasan Pemilu.

“Partisipasi Gerakan Pramuka dalam melakukan pengawasan pemilu merupakan langkah yang tepat, untuk menciptakan Pemilu yang demokratis, berintegritas, bebas dan adil, sejalan dengan nilai kepramukan yaitu cinta kepada tanah air dan bangsa,” ujar Kak Maesyal Rasyid di Aula Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang bumi perkemahan Kitri Bhakti Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang. Sabtu, (10/06/23).

Menurut Kak Maesyal Rasyid, sifat kerelawanan Gerakan Pramuka selaras dengan upaya Bawaslu untuk melibatkan simpul-simpul masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif. Untuk itu, dia berharap pengurus majelis dan pimpinan Saka Adhyasta Pemilu dapat memberikan pencerahan dan pemahaman tentang seputar Pemilu kepada seluruh anggota Gerakan Pramuka khususnya peserta didik, baik yang sudah memiliki hak suara maupun yang belum memiliki hak suara.

**Baca Juga: Lomba Seni & Baca Tulis Al-Qur’an Dibuka Sekda Maesyal

“Nantinya pendidikan demokrasi pun dapat tumbuh dikalangan generasi muda Pramuka sehingga menghasilkan pemilu yang berkualitas dan partisipasi masyarakat menjadi meningkat,” ungkap Maesyal Rasyid yang juga Sekda.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang yang juga dilantik sebagai Ketua Saka Adhyasta Pemilu, Andi Irawan mengucapkan terima kasih dan akan segera mengadakan koordinasi dengan seluruh elemen Gerakan Pramuka Kwarcab Tangerang untuk melakukan sosialisasi terkait sistem pemilu dan pengawasannya.

“Saka Adhyasta Pemilu ini akan menjadi salah satu wadah pembelajaran serta pengabdian generasi muda khususnya Anggota Pramuka Kwarcab Tangerang dalam memahami dan terlibat langsung dalam proses Pemilu di Kabupaten Tangerang,” kata Andi.

Pelantikan Majelis Pembimbing Saka Adhyasta Pemilu dan Pengurus Pimpinan Saka Adhyasta Pemilu Gerakan Pramuka Kwartir cabang Kabupaten Tangerang masa bakti 2021-2026 berdasarkan Surat Keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang nomor 012 tahun 2023.(Red)




Sebuah Desa di Spanyol Laksanakan Pemilu untuk Wali Kota Hanya Selama 30 Detik

Kabar6-Penduduk Desa Villaroya, Provinsi La Rioja, Spanyol melakukan pemungutan suara untuk pemilihan wali kota hanya dalam waktu 30 detik. Durasi ini memecahkan rekor pada pemilihan sebelumnya yang memakan waktu 32 detik.

Bagaimana bisa? Melansir ndtv, rupanya pemungutan suara berlangsung sangat cepat karena jumlah pemilih terdaftar di desa ini hanya tujuh orang. “Saya tidak tahu apakah saya akan memperoleh tujuh suara tersebut, tapi hampir pasti saya akan mendapatkannya,” kata Calon wali kota petahana, Salvador Perez menjabat wali kota sejak 1973.

Perez mengatakan, penduduk Villaroya sangat terlatih dan siap memberikan suaranya segera setelah tempat pemungutan suara (TPS) dibuka pada pagi hari. ** Baca juga: Byakuya dari Jepang Jadi Es Krim Termahal di Dunia Seharga Rp98 Juta

Warga Villaroya, menurut Perez, sangat termotivasi oleh rasa persaingan dengan desa Spanyol lainnya, Illán de Vacas di Castilla-La Mancha, yang hanya memiliki tiga pemilih terdaftar.

Pilkada di Spanyol dipandang sebagai uji coba untuk pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada akhir tahun. Dua belas dari 17 parlemen daerah negara itu, dan 8.000 pemilihan kepala daerah dan wali kota sedang diperebutkan.(ilj/bbs)




Ini Peta Potensi Kerawanan Pemilu 2024 di Wilayah Polda Banten 

Kabar6-Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan Polda Banten selama proses Pemilu 2024. Seperti adanya protes masyarakat, hoax, hingga gejolak politik ditingkat pusat yang berpengaruh ke daerah. Semuanya akan diantisipasi oleh polisi.

“Kerawanan yang perlu diantisipasi selama tahapan pemilu yaitu protes dari masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih, penyebaran informasi palsu yang dapat mempengaruhi proses pemilihan, potensi konflik di sekitar TPS, unjuk rasa atas dugaan kesalahan data dalam DPS/DPT dan tingginya gejolak politik perebutan masa pendukung atas dampak koalisi partai di tingkat pusat,” ujar Irjen Pol Rudy Heriyanto, Kapolda Banten, dalam keterangan resminya, Jumat (26/05/2023).

Irjen Rudy memerintahkan jajarannya untuk selalu memetakan potensi konflik, mempelajari kelemahan dan kekurangan yang ada, kemudian membuat berbagai rencana dan strategi untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Setiap personil kepolisian diminta Kapolda, agar menjadi penengah dan pemecah masalah jika terjadi hal yang tak di inginkan. Karena dengan situasi yang aman, masyarakat tidak akan takut datang ke TPS.

**Baca Juga: Ini Peta Potensi Kerawanan Pemilu 20di Wilayah Polda Banten 

“Kepada seluruh personel, saya harapkan mulai saat ini dan sampai berlangsungnya Operasi Mantap Brata nanti, dapat menciptakan cooling system guna pemeliharaan kamtibmas, khususnya setiap tahapan pemilu hingga pada saat pencoblosan. Pastikan pemilu berjalan aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat dalam memberikan suaranya ke TPS,” jelasnya.

Kapolda berpesan ke jajarannya untuk mewaspadai setiap tahapan dan tingkatan proses Pemilu 2024, karena memiliki potensi konfliknya masing-masing.

Jenderal bintang dua itu berharap setiap anggotanya bisa melakukan pemetaan dan rencana yang baik, untuk mengantisipasi konflik yang bisa terjadi.

“Ke depannya, setiap tahapan yang akan dilaksanakan akan memiliki dinamika tingkat kerawanan yang tinggi, hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk pemilih di daerah hukum Banten yang cukup padat,” terangnya.(Dhi)




Wanita di India yang Sudah Meninggal Dua Pekan Menang Pemilu

Kabar6-Salah satu calon badan sipil di kota di distrik Bijnor, Uttar Pradesh, India, bernama Ashiya Bi dilaporkan memenangkan pemilu dua pekan setelah kematiannya. Hal ini terjadi karena para pendukung Bi berjanji untuk terus mendukungnya sebagai tanda penghormatan.

Bi, melansir Gulfnews, meninggal dunia setelah mengalami infeksi paru-paru serta perut akut 12 hari sebelum pemungutan suara, dan berhasil mengumpulkan hampir 44 persen suara dalam pemilu lokal tersebut.

Suami Bi, Muntazim Qureishi, memberi tahu komisi pemilihan umum tentang kematian istrinya, namun menurut petugas distrik, Bhagwan Sharan, tidak ada prosedur yang mengharuskan untuk menghapus namanya dari surat suara. “Begitu proses pemilihan dimulai, itu tidak dapat dihentikan atau dihentikan sementara,” kata Sharan.

Sebelum meninggal, Bi terbukti berhasil merebut hati kalangan pemilih, hingga banyak yang memutuskan untuk memberikan suara sebagai tanda penghormatan dan kekaguman. ** Baca juga: Arkeolog Temukan Toko Roti Berusia 3.000 Tahun di Armenia dengan Tepung Terawetkan dalam Tanah

Salah seorang warga bernama Mohammad Zakir mengatakan bahwa Bi merupakan orang yang tidak ingkar janji. “Ashiya berteman dengan mudah dan orang-orang tidak ingin mengingkari janji dukungan yang mereka berikan padanya dan itulah hasilnya,” kata Zakir.(ilj/bbs)




Bacaleg PDIP Dian Rukmana Harap Pemilu Mendewasakan Masyarakat

Kabar6-Pemilu bukan saja sarana masyarakat memilih para pemimpinnya, tapi juga sebuah proses mendewasakan rakyat untuk menerima dan menghargai perbedaan.

Dari perbedaan pilihan hingga latar belakang. Ada mayoritas dan ada minoritas. Untuk itulah, seluruh elemen masyarakat Indonesia harus dirangkul sebagai sesama anak bangsa.

Berangkat dari kesadaran itu, Bacaleg PDI Perjuangan Kota Tangerang Dian Rukmana merangkul masyarakat dari semua lapisan. Di antaranya adalah dengan turut menggandeng Gerakan Masyarakat Batak Berintelektual (GMBB).

Dian menyatakan pemilu haruslah memberi semangat untuk melahirkan para pemimpin yang inklusif, mampu menjadi “orang tua” dari seluruh kelompok masyarakat.

“GMBB juga bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban sama sebagai anak bangsa, maka saya apresiasi eksistensi dan peranannya,” kata pria yang maju dari daerah pemilihan (Dapil) 4 yang meliputi Ciledug Karang Tengah dan Larangan ini, Selasa (16/5/2023).

**Baca Juga: Dorong Perda Kuliah Gratis Bagi Anak Yatim di Banten, Sukardin : Gelora Siap Berlaga di Pemilu 2024

Terlebih GMBB merupakan kelompok yang terdiri dari para pelaku UMKM, khususnya tambal ban. “Termasuk untuk kelompok masyarakat termarjinalkan selama ini, sebab mereka juga rakyat Indonesia,” katanya.

Dian smenegaskan, perbedaan sebagai suatu fitrah. Untuk itu, dirinya terbuka berinteraksi dan bersilaturahmi dengan siapa saja. Tak heran dukungan untuk dirinya dalam berkontestasi dalam pileg 2024 juga datang dari GMBB.

“Saya berterima kasih, dukungan untuk saya dari mana pun saya terima dengan tangan terbuka,” katanya.

Di dapil 4 Dian menyatakan anggota GMBB berjumlah tidak kurang dari 700 orang. GMBB sendiri diketuai oleh Ronny Simbolon dan sudah mendapat pengakuan dari negara dengan bukti keputusan AHU-000748.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Generasi Muda Batak Beritelektual dari Kementerian Hukum dan HAM RI. (Oke)




Pendaftaran Bacaleg DPRD Kabupaten Pandeglang Dibuka

Kabar6-Saat ini KPU Kabupaten Pandeglang telah membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD Kabupaten Pandeglang periode 2024-2029 pada 1-14 Mei 2023.

Adapun di tanggal 1-13 Mei 2023 waktunya pukul 08.00-16.00 WIB. Sedangkan pada tanggal 14 Mei 2023 jam 08.00-23.59 WIB.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Pandeglang Ahmadi mengatakan, sebelum menyerahkan daftar bacaleg, operator partai politik (Parpol) harus mengupload terlebih dahulu pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) masing-masing Parpol. Silon diaktivasi oleh masing-masing Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“DPP berkoordinasi dengan KPU RI terkait aktivasi Silon,” kata Ahmadi, Senin (1/5/2023).

Sebelum menyerahkan data bacaleg, kata Ahmadi, maksimal sehari sebelumnya pengurus Parpol bisa mengkonsultasikan ke helpdesk (warung layanan) di kantor KPU Pandeglang.

**Baca Juga: Pemprov Banten Jemput Mahasiswa yang Dievakuasi dari Sudan

“Pada perinsipnya KPU itu melayani, siapa yang dilayani ? Ya yang pertama peserta Pemilu dalam hal ini Parpol, Capres-Cawapres dan calon perseorangan. Yang kedua, KPU melayani pemilih,” imbuhnya.

Ketua KPU Pandeglang Ahmad Suja’i menambahkan, setelah Parpol menyerahkan data bacaleg, kita akan lakukan verifikasi administrasi (vermin) sambil melihat Silon. Jika lengkap kita akan buatkan tanda terima, jika tidak lengkap berkasnya kita akan kembalikan ke Parpol yang bersangkutan,” imbuhnya. (Red)




Jelang Tahun Politik, Intelijen Bentuk Posko Pemilu

Kabar6-Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Dr. Amir Yanto melakukan diskusi ringan dengan Tim Media Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Jumat (28/4/2023).

Diskusi diawali dengan topik mengenai mudik Lebaran. Pada kesempatan itu, JAM-Intelijen menyampaikan bahwa dirinya merupakan salah satu bagian pemudik untuk bisa berkumpul dengan keluarga di Boyolali.

“Mudik singkat hanya empat hari saja dan langsung kembali ke Jakarta untuk menghindari arus balik,” kata JAM-Intelijen.

Selanjutnya terkait dengan tugas dan fungsi, JAM-Intelijen membahas mengenai penegakan hukum di seluruh Indonesia. Menurutnya, upaya deteksi dini (early warning) harus terus ditingkatkan, khususnya terhadap hal-hal yang dapat menurunkan citra Kejaksaan seperti tindakan indispliner dan tercela.

JAM-Intelijen menuturkan Kejaksaan memiliki Satgas 53 yang bertugas untuk menertibkan dan memastikan tidak ada tindakan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan di tengah masyarakat. Hal yang paling penting adalah memberikan pengamanan dan penggalangan (PAMGAL) terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaaan seperti penyidikan tindak pidana korupsi, penanganan perkara yang menarik perhatian publik, termasuk juga kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara.

Selain itu, jajaran Intelijen juga harus memberikan masukan terkait AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan) yang mungkin akan dialami dalam proses tersebut termasuk dampak hukum.

Terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu), hal yang paling penting dan menjadi perhatian adalah menjaga netralitas jajaran Kejaksaan apalagi sebagai Aparat Penegak Hukum dan tergabung dalam Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Pemilu).

**Baca Juga: Pejabat Ini Tilep Rp7 Miliar Hasil Penetapan Harga Pasir

“Jajaran Intelijen sudah membentuk posko-posko Pemilu baik di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri sampai Cabang Kejaksaan Negeri, dengan maksud sebagai tempat sosialisasi proses pentahapan Pemilu, menerima informasi, pengaduan, dan pelaporan tentang adanya peristiwa yang mengarah ke tindak pidana yang dapat mengganggu proses pentahapan Pemilu sehingga pimpinan dapat mendapatkan informasi secara cepat, tepat dan akurat,” ujar JAM-Intelijen.

JAM-Intelijen juga menyampaikan Kejaksaan adalah supporting bagi bidang lain dalam hal pemberian informasi yang sudah ditelaah dan analisa secara intelijen yustisial, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, bukan hanya aspek hukumnya saja.

Diskusi ringan ditutup dengan imbauan agar jajaran Kejaksaan baik di pusat maupun daerah untuk lebih hati-hati dalam media sosial khususnya terkait dengan Pemilu. Jangan sampai ada hal yang menjadikan kita sebagai Aparat Penegak Hukum menjadi tidak netral.

“Kalau hal itu terjadi, saya pastikan akan ada sanksi yang tegas dari pimpinan,” ujar JAM-Intelijen. (Red)




Kawal Informasi Pemilu 2024, Diskominfo Tangsel Siapkan Strategi ke Komisi 1 DPR RI

Kabar6-Dihadapan Komisi 1 DPR RI, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memaparkan strategi dalam mengawal informasi Pemilu yang terpusat dan terintegrasi.

Paparan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Tubagus Asep Nurdin di Aula Blandongan Puspemkot Tangsel, pada Jumat (14/04/2023).

“Dalam rangka mengawal informasi pemilu, kami di Diskominfo tentu telah melakukan beberapa hal, terutama soal sosialisasi penyelenggaraan pemilu,” ujar Tubagus Asep.

Mulai dari kesetaraan dan keadilan Informasi, membantu pembentukan agenda publik, meningkatkan akses informasi publik, hingga peningkatan partisipasi publik.

“Belum lagi kita juga berperan dalam meningkatkan pemahaman publik atas kebijakan dan program pemerintah,” ujarnya.

Dan dalam kaitannya tentang pemilu, ia menegaskan telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi, literasi konvensional dan digital, hingga edukasi kepada masyarakat.

“Ini terkait peraturan perundang-undangan terkait pemilu, pendidikan politik, jadwal pelaksanaan pemilu, ajakan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan aduan konten dan hoax,” terangnya.

Tidak cukup hanya itu, dari sisi kesiapan sarana dan prasarana juga dilakukan oleh Diskominfo Tangsel. Mulai dari Helpdesk Layanan PPID, FGD dan sosialisasi publik, layanan informasi disabilitas, komunitas informasi masyarakat, hingga layanan saluran saran dan aduan.

“Kita juga ada website pemerintah, media online, elektronik, cetak, media sosial, hingga virtual meeting dan seminar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Diskominfo juga memberikan fasilitas internet di seluruh kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Tangsel.

“Di Mal Pelayanan Publik, kantor kelurahan, balai warga, taman warga, ini dilakukan agar warga semakin mudah dan cepat mengakses informasi,” ucapnya.

Belum lagi, Diskominfo juga melakukan pembatasan dan pemblokiran akses konten negatif. Berupa situs hoax dan media yang tidak kredibel.

“Dan tentunya kita juga bersama dan terintegrasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika,” tutupnya.

Sementara itu, Meutya Viada Hafid selaku ketua tim kunker komisi 1, mengatakan akan terus mendorong Diskominfo Tangsel untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

“Dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, dan berbagai pihak lainnya,” ucapnya.

Hal ini harus terus dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan informasi pemilu secar cepat, benar dan obyektif.(Adv)




KPU Lebak: DPS Pemilu 2024 Berjumlah 1.051.462

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak telah menetapkan rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2024.

Komisioner KPU Lebak Encep Supriatna mengatakan, berdasarkan rapat pleno terbuka, DPS Kabupaten Lebak berjumlah 1.051.462 jiwa. Jumlah itu terdiri dari 539.681 laki-laki dan 511.781 perempuan.

“Itu hasil pencocokan dan penelitian (coklit) oleh pantarlih yang kemudian diolah oleh PPS untuk dicermati, mana saja data ganda, pindah dan lain sebagainya. Itu dicermati, diolah melalui tiga tahapan oleh PPS PPK sehingga jadi DPS di kabupaten,” kata Encep, di Rangkasbitung, Senin (10/4/2023).

Tentu saja kata Encep, data di dalam DPS masih bisa berubah dikarenakan data pemilih yang masih bersifat dinamis. Data baru yang memungkinkan saja masuk akan dicermati untuk nantinya menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

**Baca Juga: HIPMI Kabupaten Tangerang Gelar Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama

“Ada yang pindah ke luar ada yang masuk atau mungkin ada yang lulus menjadi TNI atau Polri,” ucapnya.

Rekapitulasi DPS kemudian akan dipampang oleh KPU Lebak di seluruh desa dalam rangka meminta tanggapan dan masukan dari masyarakat.

“Setelah DPS diturunkan lalu ada tanggapan dan masukan misal ada yang ganda dan lain-lain kita perbaiki untuk jadi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) sampai menjadi DPT kemudian kita kunci itu,” jelas Encep.

KPU mengimbau kepada masyarakat yang namanya belum masuk di dalam DPS untuk datang ke sekretariat PPS atau kantor desa.

“Ada waktu dari tanggal 12 April sampai 2 Mei 2023 untuk masukan dan tanggapan. Nah perbaikan dan penyusunan DPSHP oleh PPS tanggal 24 April sampai 7 Mei dan kita rekap pada tanggal 11-12 Mei,” katanya.(Nda)




Antisipasi Gangguan Keamanan Pemilu, Polda Banten Gelar Simulasi

Kabar6-Mendekati pelaksanaan Pemilu Serantak 2024, Polda Banten meningkatkan intensitas latihan untuk pengamanan tahapan Pemilu dengan menggelar simulasi sistem pengamanan pemilu di halaman Polda Banten pada Senin, 20 Maret 2024.

Simulasi ini melibatkan ratusan anggota Polri di jajaran Satbrimob, Ditsamapta, Biddokkes dan Polwan Polda Banten turut ambil bagian dalam pengamanan Pemilu yang terdiri atas tiga tahapan, yakni kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara.

“Karena di Banten ada Pemilu Daerah dan Nasional oleh sebab itu kami melaksanakan simulasi seolah-olah seperti faktanya di lapangan untuk mengantisipasi kerawanan yang ada,” kata Karo Ops Polda Banten, Kombes Pol Dedi Suhartono, Selasa (21/03/2023).

Dirinya menambahkan jika potensi kerawanan yang diantisipasi meliputi aksi teror, berita hoax, dan money politik.

Dedi menjelaskan pada saat perhitungan, pengamanan dititikberatkan pada proses perhitungan dan dampak adanya ketidakpuasan para pendukung salah satu peserta atas hasil Pemilu.

**Baca Juga: Digerebek, Pengunjung dan Pemandu Lagu Karaoke di Cisoka Panik

“Dalam simulasi ini digelar pengamanan gabungan aksi unjuk rasa dengan melibatkan personel pengendalian masa (Dalmas), Samapta, Pasukan Bermotor, Polwan hingga anjing pengusir massa,” ungkapnya

Pengamanan gabungan di antaranya dari personel Satbrimob Polda Banten bersama Samapta. Simulasi tersebut digelar untuk persiapan pengamanan Pemilu utamanya, melatih anggota kepolisian agar tahu proses tahapan Pemilu.

“Harapannya bahwa anggota kami tahu dan mampu melaksanakan pengamanan Pemilu 2024 dan mengamankan kota itu sendiri, agar Pemilu berjalan lancar, jujur dan adil,” harapnya. (Dhi)