Kabar6-Felix-Antoine Hamel (45), pria di Kanada, mencetak sejarah dengan menjadi kandidat pertama yang mendapatkan nol suara dalam pemilu federal yang diperebutkan secara ketat.

Ya, melansir theguardian, Hamel mendapat 0 suara setelah mencantumkan namanya di surat suara dalam pemilihan sela di Toronto-St Paul, dan dalam sejarah Kanada, ia adalah satu-satunya kandidat federal yang tidak mendapatkan suara.

“Ketika saya melihat hasilnya, saya merasa, ‘Baiklah, saya adalah kandidat persatuan yang sesungguhnya. Semua orang setuju untuk tidak memilih saya,'” kata Hamel.

Menurut database Library of Parliament, ratusan kandidat sebelumnya tidak mendapatkan suara, namun dalam kasus-kasus tersebut, para kandidat masih memenangkan kursi karena mereka maju tanpa lawan. Kursi terakhir yang berhasil dimenangkan adalah pada pemilihan sela pada 1957 di Lanark, Ontario.

Hamel mengajukan namanya sebagai kandidat setelah seorang teman yang bekerja dengan kelompok advokasi reformasi pemilu bernama Longest Ballot Committee, mendekati pria itu. Hamel mengatakan bahwa ia tidak berharap untuk membuat catatan dalam buku-buku sejarah, dan tertawa kecil saat mendengar bahwa namanya bisa menjadi jawaban yang tidak jelas untuk pertanyaan trivia di sebuah pub.

“Saya adalah salah satu orang terakhir yang diharapkan untuk membuat sejarah Kanada dengan cara apa pun,” ujar Hamel.

Pria itu bahkan tidak dapat memberikan suara di Toronto-St Paul’s karena tidak tinggal di sana. Hamel juga mengakui bahwa ia hampir tidak melakukan upaya untuk berkampanye.

“Apa pun bisa saja terjadi. Inilah demokrasi kita; begitulah cara kerjanya, dan terkadang bisa sangat tidak masuk akal,” kata Hamel yang menyatakan kepuasannya karena telah memberikan perhatian pada reformasi pemilu.

Hamel juga mengapresiasi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi yang adil, dan menyoroti keprihatinannya terhadap kemerosotan demokrasi di seluruh dunia.

“Selama saya memiliki hak dan keistimewaan untuk mendapatkan nol suara dalam pemilu, maka kita benar-benar berada di negara demokrasi,” tambahnya.(ilj/bbs)

Kabar6-DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lebak membuka penjaringan bakal calon bupati (bacabup) dan bakal calon wakil bupati (bacawabup) Lebak.

Pendaftaran bacabup – bacawabup oleh PKS dilakukan kendati partai peraih 5 kursi pada Pemilu 2024 ini mengusulkan kader internal yang kini menjabat sebagai wakil wali Kota Cilegon, Sanuji Pentamarta.

Ketua Tim Penjaringan DPD PKS Lebak Yayan Ridwan mengatakan, waktu pendaftaran dibuka mulai 2 sampai 7 Juni 2024.

**Baca Juga: Pilkada 2024, KPU Tangsel Targetkan Partisipasi Pemilih 70-75 Persen

“Kemarin hari pertama pendaftaran dibuka sudah 2 orang yang mengambil formulir. Pertama Pak Dita Fajar Baeyhaqi dan kedua Pak Akhmad Jajuli,” kata Yayan Ridwan, Senin (3/6/2024).

Akhmad Jajuli merupakan tokoh dari Lebak selatan yang juga telah melamar sebagai bacabup di sejumlah partai. Sementara Dita Fajar adalah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Jadi untuk pendalaman masing-masing bakal calon akan ada tahapan penyampaian visi dan misi. Sekarang hanya pengambilan formulir saja,” jelas Yayan.

Diketahui, hasil pemilihan raya (Pemira) DPD PKS Lebak memilih Iip Makmur untuk diusulkan mendapat rekomendasi DPP sebagai calon bupati Lebak.
Namun, beberapa hari lalu, usulan PKS beralih dari Iip Makmur ke Sanuji Pentamarta.

Yayan menyebut, pergantian calon internal sudah menjadi keputusan bersama pengurus DPD PKS Lebak dan mempertimbangkan berbagai hal.

“Pertama, supaya Pak Iip fokus di DPRD Banten untuk terus mengawal, dan menyampaikan aspirasi warga Lebak. Lalu kenapa ke Pak Sanuji? Karena beliau sudah punya pengalaman di eksekutif,” terang Yayan.

Ia membantah saat ditanya apakah pergantian tersebut karena pertimbangan
popularitas di antara kedua figur tersebut, dan ketidaksiapan Iip dalam kontestasi Pilbup.

“Popularitas keduanya oke, tetapi pertimbangan kuatnya adalah karena pengalaman saja. Dan secara personal Pak Iip sangat siap,” pungkasnya.(Nda)

Kabar6-KPU Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah gelar pleno penetapan calon legislatif terpilih dalam Pemilu serentak 2024. Masa jabatan legislator sat ini selesai pada 28 Agustus 2024.

“Tanggal 29 (Agustus 2024) itu bisa kita lakukan pelantikan,” kata Sekretaris DPRD Kota Tangsel, Wahyudi Leksono, Kamis (30/5/2024.

Menurutnya agenda pelantikan anggota DPRD terpilih ini jika tidak meleset dari rencana. Tentunya berbeda dengan pengambilansumpah jabatan bagi DPR RI terpilih. **Baca Juga: Partai Gelora Tetap akan Perjuangkan Program Kuliah Gratis Meski belum Lolos ke Senayan

Wahyudi jelaskan, dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 untuk anggota DPRD RI terpilih dilantik 1 Oktober 2024. Ia akui ada
Wacana yang berkembang memang pelantikan diserentakan.

“Tapi itu kan belum bisa jadi patokan setwan. Karena belum ada ketentuannya,” jelasnya.

Ia pastikan selama belum ada ketentuan terbaru maka pihaknya masih manut dengan PKPU bahwa agenda pelantikan DPRD Kota Tangsel terpilih pada 29 Agustus 2024. Nantinya juga ada peningkatan kapasitas dewan yang baru ini di provinsi.

“Nanti setelah pengambilan sumpah ada lagi Diklat atau bimtek. Jadwalnya kita juga masih nunggu,” terang Wahyudi.

Menurutnya, kini muncul surat dari kementerian dalam negeri.
Kalau memang terjadi seperti itu dimungkinkan bisa dengan asumsi diberhentikan fungsi legislatif ditarik ke pemerintah provinsi.

“Ya ada dimungkinkan seperti itu. Tapi itu juga belum bisa kita pastikan teknisnya seperti apa,” ujarnya.

Wahyudi sebutkan yang pasti setelah pengambilan sumpah tahapannya banyak sampai legislator baru bisa bekerja kalau sudah ada alat kelengkapan dewan. Pastinya setelah pengambilan sumpah harus muncul dulu fraksi.

“Ada berapa nih nanti fraksi yang muncul bisa dibentuk. Fraksi nanti juga kan kaitannya dengan Pilkada 2024. Penyampaian rekomendasi pasangan calon,” tambahnya.(yud)

Kabar6-Meski belum cukup umur untuk memenuhi persyaratan mengikuti pemilu, seorang remaja di India yang tak disebutkan namanya, sudah delapan kali memilih partai Perdana Menteri Narendra Modi.

Alhasil, melansir khaleejtimes, Komisi Pemilihan Umum India pun memberhentikan petugas pemilu setempat dari tugasnya dan memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS tempat remaja itu memilih. Kasus ini mencuat setelah video remaja yang berulang kali memilih Partai Bharatiya Janata (BJP) di pemilu India 2024 viral di media sosial.

“Ini pemberian suara kedua,” kata remaja laki-laki tersebut sambil tersenyum ke kamera ponselnya, setelah menekan tombol mesin pemungutan suara elektronik untuk partai BJP di Uttar Pradesh. “Sekarang lihat! Ini suaraku yang ketiga…sekarang aku sudah memberikan suaraku lima kali, sekarang sudah yang keenam,” tambahnya sambil menghitung jari setiap kali selesai menekan dan berhenti setelah yang kedelapan kali.

Diketahui, usia minimum untuk memilih di pemilu India adalah 18 tahun. “Kami sudah menahan remaja tersebut dan dia membenarkan yang terlihat di video viral tersebut,” terang wakil inspektur polisi Dhananjay Singh Kushwaha.

Kepala kantor pemilihan umum di Uttar Pradesh mengatakan di media sosial X (Twitter), semua petugas di TPS lokasi kejadian telah diskors dan akan dikenakan sanksi.

Insiden itu sendiri terjadi di Farrukhabad, sekira 190 kilometer sebelah barat ibu kota negara bagian, Lucknow. Uttar Pradesh di India utara berpopulasi lebih dari 250 juta orang—hampir menyamai jumlah penduduk India, dan 80 kursi parlemennya adalah kunci bagi yang ingin berkuasa di India.(ilj/bbs)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah menilai usulan agar politik uang (money politic) dilegalkan dalam pemilihan umum (Pemilu), sebagai tanda bahwa partai politik telah kehilangan akal untuk mengatasi kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu.

“Pengakuan partai terbesar dari Komisi II DPR RI bahwa money politic telah menjadi budaya dalam pemilu kita, artinya partai politik telah kehilangan akal dalam mengatasi kecurangan,” sebut Fahri dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/5/2024) merespon usulan seorang politisi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi II DPR RI.

Menurut Fahri, dengan adanya usulan dan pengakuan mengenai politik uang tersebut, maka semakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan. **Baca Juga: Dukung Suksesnya Pilkada, Pemkot Tangerang Teken NPHD

“Sekarang kita mengerti tentang maling teriak maling. Seolah pilpres yang curang padahal pileg-lah yang curang,” ujar Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 tersebut.

Diingatkan Fahri, partai politik semestinya menjadi think tank atau lembaga pemikir dan intelektual yang berkontribusi pada bangsa, bukan mesin kekuasaan maupun lembaga bisnis.

Sebab menurut dia, kerusakan sebuah negara demokrasi, bisa dilihat setidaknya dari tingkah laku parpolnya, apalagi yang masuk dalam lingkaran kekuasaan.

“Untuk itu, mendesak segera dilakukan pembenahan agar parpol dan sistem demokrasinya sehat,” kata politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut seraya berharap parpol dapat berbenah, mengingat mereka adalah tulang punggung demokrasi.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hugua meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk melegalkan politik uang dalam kontestasi pemilu.

Dia menilai, politik uang adalah satu aktivitas yang sulit dihilangkan.

Menurut Hugua, para caleg juga sulit terpilih jika tanpa melakukan politik uang. Sehingga, dia menilai politik uang lebih baik dilegalkan dan dimasukkan dalam Peraturan KPU (PKPU) dengan batasan-batasan tertentu, sehingga bisa membuat aktivitas politik uang bisa lebih dikontrol.

“Tidakkah kita pikir money politics dilegalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu?. Karena money politic ini keniscayaan, kita juga tidak money politic tidak ada yang memilih, tidak ada pilih di masyarakat karena atmosfernya beda,” kata Hugua saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024) lalu.(red)

Kabar6-Pria asal Negara Bagian Tamil Nadu, India, bernama K. Padmarajan (65) ini memang layak dijuluki sebagai ‘Raja Pemilu’ dan ‘Pecundang Pemilu Terbesar di Dunia’, karena selalu kalah dalam ratusan pemilu selama tiga dekade terakhir, padahal telah menghabiskan ribuan dolar untuk biaya pendaftaran.

Tidak tanggung-tanggung, melansir timesofindia, Padmarajan yang berprofesi sebagai tukang reparasi ini telah berpartisipasi dalam 238 pemilu. Padmarajan menegaskan, kemenangan adalah tujuan kedua, dan ketangguhan serta menerima kekalahan adalah kuncinya, tidak ada yang lebih baik darinya. “Semua kandidat mengincar kemenangan dalam pemilu, saya tidak,” kata K. Padmarajan.

Setelah 238 kali gagal dalam pemilu, Padmarajan tetap ingin mencoba peruntungannya. Tahun ini, Padmarajan akan memasuki pemilunya yang ke-239, di mana kali ini akan memperebutkan kursi parlemen di Distrik Dharmapuri, Tamil Nadu.

‘Karier’ Padmarajan dimulai pada 1998, ketika mencalonkan diri untuk jabatan resmi di kampung halamannya di Mettur. Padmarajan tahu dia hampir tidak punya peluang, tapi dia ingin menunjukkan bahwa orang biasa mana pun berhak mencalonkan diri untuk posisi resmi.

Selama tiga dekade terakhir, Padmarajan telah kalah melawan sejumlah tokoh penting, termasuk Perdana Menteri India Narendra Modi atau pendahulunya Atal Bihari Vajpayee dan Manmohan Singh.

Namun, Padmarajan mengaku ingin menjadi teladan bagi generasi muda. Untuk menginspirasi masyarakat agar mengikuti jejaknya dan menunjukkan ketekunan dalam kehidupan sehari-hari.

Kini Padmarajan memberikan ceramah kepada siswa tentang resiliensi dan mengatasi kekalahan.(ilj/bbs)

Kabar6- Pesta demokrasi yang digelar pada 14 Februari 2024 silam, meninggalkan banyak pekerjaan rumah atau PR bagi penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan seluruh pemangku kepentingan di tanah air.

PR yang cukup menyesakkan dada para peserta pemilu itu, tentunya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus segera diselesaikan.

Jika tidak, maka hal itu akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bakal meledak dan menghancurkan negeri kita tercinta.

“Pemilu 2024, merupakan pemilu paling buruk sepanjang sejarah, karena prosesnya dijalankan secara ugal-ugalan,” ungkap Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Kabupaten Tangerang, Sabtu (13/04/2024).

Praktisi hukum, yang juga turut menjadi Calon Anggota Legislatif atau Caleg DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang A ini menceritakan pengalamannya selama mengikuti pemilu perdana.

Secara gamblang ia memaparkan kebrobrokan penyelenggara pemilu di Kabupaten Tangerang, saat hadir sebagai pemateri dalam diskusi publik bertajuk “Kupas Tuntas Putusan Bawaslu Kabupaten Tangerang Nomor : 005/LP/ADM/.PL/BWSL.KAB/11.08/III/2024, yang digelar Lembaga Bantuan Hukum Suka Keadilan Indonesia di Teras Cafe’ Tigaraksa, pada Jumat, 05 April 2024 lalu.

Pilpres dan Pileg serentak tahun ini cukup membuat dada sesak, kepala puyeng, serta badan panas dingin.

Bagaimana tidak, praktik money politic atau yang lebih dikenal masyarakat awam dengan istilah serangan fajar tampak dengan bebas dilakukan para Caleg mulai dari tingkat DPR-RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota.

Besaran serangan fajar yang dibagikan Caleg ke warga selaku pemilik suara pun bervariasi mulai dari Rp20 ribuan hingga mencapai Rp100 ribuan per suara.

“Mirisnya, para penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu, khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang, memilih diam tanpa melakukan upaya pencegahan terhadap aksi kotor yang dilakukan para Caleg. Mereka terkesan mengamini pelanggaran hukum yang terjadi di depan matanya,” katanya.

Tak hanya itu, aksi kecurangan dengan cara melakukan penggelembungan suara yang diduga melibatkan oknum penyelenggara pemilu juga terjadi pada pemilu 2024.

**Baca Juga: Rekayasa Lalu Lintas di Jalur Wisata Banten, One Way Akan Diterapkan

Hal itu, semakin menambah panjang bobroknya sistem penyelenggaraan pemilu, dimana para penyelenggara seharusnya dituntut untuk bersikap netral dan menjadi wasit dalam mengawasi jalannya pertandingan.

Fakta yang terjadi di lapangan, alih-alih menghukum para pemain curang dengan mengeluarkan kartu merah, si wasit justru malah ikut bermain dengan membantu memuluskan aksi kecurangan tersebut.

“PR ini harus segera dicarikan solusinya. Bila perlu seluruh Komisioner KPU dan Bawaslu yang bermasalah di daerah ini harus diganti sebelum perhelatan Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Jika tidak, maka kita semua jangan berharap bisa mendapatkan calon pemimpin yang berkualitas dan amanah, karena diprediksi Pilkada nanti akan lebih garang dari Pilpres dan Pileg,” ujarnya.

Berkaca dari Pilpres dan Pileg kemarin, Pragmatisme pemilih pada Pilkada nanti dapat dipastikan makin gahar.

“Sehebat apapun para calon kepala daerah menyuguhkan Narasi atau program, pada ujungnya tetap akan kalah sama Nasi,” jepasnya.

Artinya, saran dia, para penyelenggara pemilu dalam hal ini dituntut wajib mempunyai kemampuan dalam memitigasi, mencegah, mengeksekusi, serta memberikan edukasi politik kepada masyarakat agar hal-hal yang merusak proses demokrasi bisa diantisipasi sejak dini.

“Pembenahan dan perbaikan akhlak para penyelenggara pemilu juga harus dilakukan secara komprehensif, supaya daerah ini bisa memiliki pemimpin berkualitas, amanah dan jujur, sehingga mampu membawa Kabupaten Tangerang kedepan semakin Gemilang,”.(Tim K6)

Kabar6-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, Partai Gelora menemukan indikasi maraknya upaya gusur dan geser perolehan suara pemilu legislatif (pileg) partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 selama tahapan rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di berbagai wilayah di Indonesia

“Partai Gelora melalui pengurus di kabupaten/kota dan juga saksi di PPK atau kecamatan mendapatkan laporan yang cukup masif mengenai terjadinya proses gusur dan geser suara dari C-Hasil di TPS/PPS menuju D-Hasil pleno di PPK,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Senin (26/2/2024).

Menurut Mahfuz, upaya gusur dan geser perolehan suara di PPK itu, berdasarkan laporan yang diterimanya cukup merata terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

“Umumnya penggusuran terjadi terhadap suara partai-partai kecil dan calegnya. Disebut penggusuran ini, karena banyak suara yang hilang dalam jumlah yang cukup banyak,” kata Sekjen Partai Gelora ini.

Yakni, mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) yang dilakukan panitia pemungutan suara (PPS) sampai kemudian pada tingkatan rekap dalam C-Hasil juga banyak yang menghilang ketika dihitung di PPK.

“Memang belum bisa dipastikan, ini menghilangnya kemana? Tetapi, berdasarkan laporan, kita temukan di lapangan ada partai-partai yang kemudian mengalami penambahan suara yang tidak sesuai dengan catatan atau data C-Hasilnya,” ungkap Mahfuz.

Mahfuz menegaskan, upaya penggeseran suara partai-partai ini, terutama terjadi pada partai kecil, termasuk diantaranya Partai Gelora.

Hal itu terjadi akibat adanya proses transaksi jual beli suara yang dilakukan oleh para pihak dan melibatkan penyelenggara pemilu di lapangan.

“Motif yang cukup banyak terjadi dari laporan temen-temen di lapangan, yakni akibat transaksi jual beli suara yang dilakukan oleh para pihak. Transaksi jual beli suara ini, sepertinya diberi jalan oleh oknum penyelenggara pemilu di lapangan,” jelasnya.

**Baca Juga: Berdasarkan Salinan C-Hasil, Partai Gelora Berpeluang Lolos Ke Senayan

Seharusnya, kata Mahfuz, praktik jual beli suara yang dilakukan para pihak dan oknum penyelenggara pemilu di lapangan ini bisa diantisipasi dan tutup jalannya agar tidak memberi peluang untuk terjadi.

‘Partai Gelora memberikan usulan kepada KPU Kota/Kabupaten, bahwa dalam melakukan pleno rekapitulasi suara di Kota dan Kabupaten agar diberi ruang kesempatan kepada saksi-saksi partai untuk mengajukan catatan-catatan khusus, menyampaikan komplain atas kasus-kasus penggusuran dan penggeseran suara yang cukup marak terjadi berbagai tempat,” katanya.

Jika melihat fenomena ini, maka kasus penggusuran dan penggeseran perolehan suara di PPK yang terjadi di berbagai wilayah tersebut, merupakan bagian dari bentuk kecurangan Pemilu 2024.

“Jadi kalau kita berbicara narasi kecurangan, ini juga bentuk kecurangan dalam bentuk lain. Dan yang perlu kita cermati, adalah kecurangan ini justru dilakukan oleh partai-partai besar, partai yang miliki modal besar,” katanya.(Tim K6)

Kabar6-Kapolres Lebak AKBP Suyono mengaku telah memerintahkan Satreskrim untuk melakukan penyelidikan terkait kondisi stok beras yang langka usai Pemilu.

“Hasil ekspos bersama sebelum pemilu digelar stok pangan aman hingga Ramadan, tapi setelah pemilu stok pangan dinyatakan terbatas dan langka, ini yang akan kita cari tahu,” kata Suyono, Rabu (21/2/2024).

Harga beras terutama jenis premium saat ini tengah melonjak. Tidak sedikit warga yang sebelumnya mengkonsumsi beras premium memilih beralih ke beras yang lebih murah.
Suyono menegaskan, pihaknya kini sedang fokus melakukan pengecekan ke pasar-pasar serta lokasi lainnya yang ada kaitannya dengan kenaikan harga pangan selain beras.

Jika harga beras terus menerus naik, maka akan dilaporkan ke Satgas Pangan Polda Banten agar ditindaklanjuti secara hukum.

“Tapi sampai saat ini kita belum menemukan adanl penimbunan pangan, namun jika nanti ditemukan kita akan tindak tegas,” jelas Suyono.

**Baca Juga: Harga Beras Premium di Lebak Tembus Rp18.000 per Liter, Warga Beralih ke Lebih Murah

Jika nantinya hasil penyelidikan di lapangan terbukti terdapat penyimpangan maka akan ditindaklanjuti secara hukum.

“Kepolisian juga mengevaluasi sejauh mana kaitan kenaikan harga dengan pelanggaran tersebut, apakah memang ada unsur kesengajaan atau tidak,” ujarnya.

“Intinya mudah-mudahan suplai pangan aman. Untuk memutus rantai spekulan, kartel penimbun perlu kekompakan sinergi karena ini bukan hanya tanggung jawab Polri tapi juga unsur terkait lain di daerah,” imbau dia.

Lebih lanjut, Suyono meminta kepada pemerintah khususnya Dinas Perdagangan dan Bulog agar segera melakukan operasi pasar (OP) untuk menekan harga pangan yang saat ini sudah sangat tinggi.

“Mudah-mudahan dengan kami bergerak bisa mengintervensi sejumlah harga bahan pokok di pasar,” harapnya.(Nda)

Kabar6-Ditengah hingar bingar perpolitikan nasional, masyarakat dilapisan paling bawah masih banyak yang membutuhkan kerja nyata dan uluran tangan. Seperti yang dialami Ibrahim dan Jasimah, mereka tak mengerti politik, yang mereka tahu, cara bertahan hidup setiap hari dan dapur tetap ngebul untuk mengisi perutnya yang lapar.

Ibrahim sudah tak muda lagi, kini usianya 71 tahun. Kakek sepuh itu tinggal bersama istrinya yang sudah renta, Jasimah namanya dan berusia 52 tahun. Perjuangan mereka tak mudah, karena harus merawat anaknya yang mengalami gangguan jiwa.

Untuk kebutuhan hidup sehari-hari, secara bergantian mereka mengemis di sekitar Pontang maupun Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Rumahnya pun sudah tidak layak huni, karena rusak dibanyak titik. Bahkan sempat runtuh, karena tak memiliki biaya untuk merenovasinya.

Mereka tinggal di Kampung Legon, Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa, sebuah permukiman di bagian Utara Kabupaten Serang, Banten.

“Rumahnya udah reot udah banyak bangunan yang rusak, karena rumahnya bangunan lama. Rumahnya juga sebagian roboh karena udah gak kuat,” ujar Jasimah, dalam bahasa Jawa Serang atau Jaseng, ditemui di kediamannya, Senin, 19 Februari 2024.

Meski di usia renta, mereka harus terus mencari sebutir beras untuk makan keluarga. Sebelum jadi pengemis, baik Ibrahim maupun Jasimah bekerja sebagai buruh serabutan, seperti menjadi kuli cuci, dengan penghasilan sekitar Rp 25 ribu per hari. Kian hari, mereka sulit mencari nafkah dengan bekerja. Sehingga memaksanya menjadi pengemis.

Bahkan hasil mengemis pun kerap tak cukup untuk makan mereka sehari-sehari. Ditambah, usia yang sudah renta, membuat gerak Jasimah dan Ibrahim terbatas, karena tenaga tak sekuat saat masih muda dulu.

“Jangankan buat bangun rumah, buat makan sehari-hari aja mengandalkan pemberian dari orang dermawan, ibu juga kadang kuli cuci di rumah tetangga itu pun kalo ada yang minta,” terangnya.

Sebuah kisah dan perjuangan hidup yang harus mereka perjuangkan di masa tua, agar dapur tetap ngebul dan perut terisi meski dengan segala keterbatasan yang ada.

**Baca Juga: Jokowi Sebut Harga Beras Naik Akibat Gagal

“Kepaksa minta bantuan untuk nyambung idup,” tuturnya perlahan.

Kisah hidup Jasimah dan Ibrahim pun sampai ke telinga Pemuda Desa Bersatu, dengan ala kadarnya, mereka memberikan sedikit bantuan berupa beras dan uang tunai. Anak muda ini berharap, sedikitnya bisa meringankan beban kakek dan nenek tersebut.

Sebagai kaum milenial di Serang Utara, mereka sengaja memberikan bantuan setelah pemilu selesai, agar tidak ada motif politik dan terkena semprit pengawas pemilu.

“Kami Pemuda Desa Bersatu melihat kondisi keluarga Bapak Ibrahim, kami berinisiatif dapat mengurangi sedikit beban yang di alami oleh keluarga beliau,” ujar Dadang Sudisman, Koordinator Pemuda Desa Bersatu, Senin, 19 Februari 2024.

Dadang bercerita santunan yang dilakukan Pemuda Desa Bersatu bukan hanya kepada Kakek Ibrahim dan Nenek Jasimah saja. Namun ke sejumlah orang yang memang membutuhkan bantuan di wilayah Serang Utara, Kabupaten Serang, Banten.

“Kami mengetuk pintu sejumlah rumah yang kami anggap pantas kami bantu, khususnya orangtua,” jelasnya.

Proses penghitungan suara sedang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Pemuda Desa Bersatu berharap semua lapisan masyarakat, para capres cawapres, partai politik maupun berbagai masyarakat tidak membuat gaduh. Karena masyarakat dilapisan terbawah yang tidak mengerti politik, bisa menjadi korban.

“Kami harap semua menjaga kedamaian Pemilu 2024. Lebih baik turun kebawah, melihat kondisi masyarakat yang membutuhkan uluran tangan kita semua,” tuturnya.(Dhi)