Kabar6-Pembelajaran tatap muka (PTM) siap kembali diselenggarakan di wilayah Kabupaten Lebak yang kini masuk dalam kategori pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Lebak Wawan Ruswandi mengatakan, PTM direncanakan sudah bisa dilaksanakan pekan depan dengan pengaturan yang tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Insya Allah menyusul SKB, PTM di Lebak akan bisa dimulai minggu depan,” kata Wawan kepada wartawan, Kamis (12/8/2021).

Terkait dengan pengaturan PTM yang masih diselenggarakan di masa pandemi, Dindik Lebak sedang menyiapkan teknis pelaksanaannya yang tetap mengacu pada protokol kesehatan (Prokes). Sekolah yang akan menggelar PTM diwajibkan meminta persetujuan orangtua siswa

“Jadi nantinya di PTM terbatas ini jaga jaraknya diatur, 1,5 meter batasnya. Dengan maskimal 18 siswa yang masuk setiap jam pelajarannya. Siswa pun yang masuk dibatasi hanya 3 jam per hari, sehingga nanti akan diberlalukan shift juga untuk siswa nya,” papar Wawan.

**Baca juga: Jembatan Muhara Lebak Putus Diterjang Arus Sungai, Warga Nyeberang Pakai Ekskavator

Dindik Lebak, sambung dia, akan menerbitkan surat edaran yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan PTM.

“Penerapannya akan diserahkan kepada pihak sekolah, namun harus tetap sesuai dengan buku panduan pelaksanaan PTM,” jelasnya.(Nda)

Kabar6 – Jelang liburnya beberapa industri dan kantor pada pekan depan, diprediksi akan terjadi lonjakan pemudik hingga H-1 Idul Fitri. Terutama yang akan menyebrang dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni.

Mencegah jebolnya pemudik, Kemenhub meminta TNI, Polri hingga pemda untuk memperkuat titik penyekatan yang akan dilalui masyarakat.

“Menurut prediksi, besok, lusa dan H-1 keinginan mudik tetap tinggi, saya mohon kepada pangdam, kapolda, pemda, ASDP, untuk melakukan penguatan-penguatan, agar pergerakan itu tidak terjadi,” kata Menhub, Budi Karya Sumadi, di Dermaga Eksekutif Merak, Kota Cilegon, Banten, Minggu (09/05/2021).

Menurut Menhub, arus kendaraan yang melintasi Pelabuhan Merak menuju Bakauheni, turun mencapai 90 persen selama pelarangan mudik Idul Fitri 2021.

“Terima kasih TNI-Polri yang sudah menekan pergerakan di merak dan Bakauheni yang turun sekitar 90 persen. Kita masih memberikan ruang kepada logistik untuk berjalan,” ujarnya.

Kemudian saat arus balik juga diprediksi akan terjadi lonjakan, karena banyak masyarakat dari Pulau Jawa menyebrang ke Sumatera sebelum tanggal 06 Mei 2021 atau sebelum pelarangan mudik diberlakukan.

Jika tidak di antisipasi, maka bisa terjadi penumpukkan di Pelabuhan Bakauheni, Merak, rest area dan diperjalanan, yang berpotensi menularkan virus corona.

**Baca juga: Menkes Temukan Banyak Kasus Varian Baru Virus Covid-19 di Sumatera

Budi meminta Kemenkes meningkatkan pemeriksaan kesehatan saat arus balik berlangsung. Sehingga bisa diketahui masyarakat yang dinyatakan positif Corona.

“Karena tingginya mereka sebelum tanggal 6 Mei 2021, jadi tinggi di atas rata-rata, bisa saja mereka melihat lengah, mereka akan pulang dan sama saja ada suatu pergerakan wabah itu. Saya minta pak menkes, saat nanti pulang, proses antigen nya lebih intensif,” terangnya.(dhi)

Kabar6-Area perkantoran layanan publik di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kini jadi klaster terbaru penyebaran virus corona. Temuan kasus di kantor Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Pamulang, semakin menambah deret catatan di tengah pandemi Covid-19.

“Insya Allah mulai pekan depan jadwal hari kerja pegawai diatur secara bergiliran,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangsel, Apendi kepada kabar6.com, Kamis (10/9/2020).

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing organisasi perangkat daerah untuk menentukan jadwal kerja para pegawai. Setiap pejabat pimpinan pratama pun wajib melakukan pengawasan internal.

Apendi akui bahwa kini Pemerintah Kota Tangsel mewaspadai munculnya klaster terbaru Covid-19. Terutama seperti pada kantor-kantor pemerintahan yang melayani warga secara tatap muka.

Oleh karena itu, lanjutnya, demi mencegah penyebaran virus corona maka diberlakukan kerja dari rumah (work of Home). Kini para pegawai honorer dan Aparatur Sipil Negara saja yang datang bekerja di kantornya masing-masing hanya sekitar 50 persen.

“Sekarang kapasitas di kantor pemerintahan sudah enggak begitu banyak,” ujar Apendi.

Kebijakan di atas akibat terus bertambah kasus terbaru positif Covid-19. Seperti yang telah dialami para pegawai maupun ASN di Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Bapenda, puskesmas serta RSU Kota Tangsel.

**Baca juga: Lurah Pondok Cabe Ilir dan Pegawai Jalani Tes Swab.

Mayoritas pasien pun berstatus sebagai orang tanpa gejala. Mereka ada yang sudah sembuh serta masih menjalani perawatan isolasi mandiri maupun di rumah sakit khusus penanganan corona. (yud)

Kabar6-Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti optimis anggaran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sebesar Rp 440 miliar untuk 8 Kabupaten, kota se-Provinsi Banten bisa cair pekan depan.

“Minggu depan setelah proses verifikasi tim selesai,” ujar Rina kepada Kabar6.com, Rabu (29/4/2020).

Kata Rina, termasuk bantuan masyarakat yang terkena terdampak covid-19 di wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon sumber dari APBD Provinsi Banten tahun 2020 bisa cair dan bisa segera disalurkan.”Ya, mudah-mudahan, kita upayakan semuanya cepet tersalur,” katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya Pemprov Banten mengalokasikan anggaran untuk masyarajat yang terdampak covid-19,

Rinciannya untuk Kota Tangerang mendapatkan alokasi jaringan pengamanan sosial sebanyak 86.783 kepala keluarga (KK), Kota Tangerang Selatan sebanyak 22.258 KK. Sementara untuk Kabupaten Tangerang sebanyak 149.133 KK, Kabupaten Serang sebanyak 56.100 KK, Kota Serang sebanyak 30.200 KK, Kota Cilegon sebanyak 20.375 KK, Kabupaten Pandeglang sebanyak 44.673 KK dan Kabupaten Lebak sebanyak 11.655 KK.

**Baca juga: Ratusan Lelang Fisik Provinsi Banten Dipastikan Gagal Realisasi.

Sedangkan untuk Banprov kepada Kabupaten/kota dengan total anggaran keseluruhannya mencapai Rp 440 miliar. Dengan rinciannya, Kabupaten Pandeglang mendapatkan Rp 55 miliar, Kota Serang mendapatkan Rp 45 miliar, Kabupaten Tangerang Rp 60 miliar, Kota Cilegon Rp 45 miliar,  Kota Tangerang 45 miliar, Kabupaten Serang Rp 80 miliar, Kota Tangsel Rp 45 miliar, dan terakhir Kabupaten Lebak Rp 65 miliar, dan semuanya itu diperuntukan untuk penanganan covid-19 juga oleh Kabupaten/kota.

Penyaluran diberikan secara bertahap, sambung Rina, karena menurutnya, data penerima harus diinput oleh pihak lerbankan. “Sehingga mereka punya rekeningnya, nah ini memerlukan waktu,” katanya.(Den)

Kabar6-Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan pencairan bantuan dana kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 baru bisa dicairan pekan depan secara bertahap. Termasuk bantuan masyarakat di wilayah Tangerang Raya.

“Minggu depan, secara bertahap, ” terang Rina, kepada Kabar6.com, kemarin.

Menururutnya, akan ada 670 ribu Kepala Keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Banten.

Sebelumnya,Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa menyebut Pemprov Banten masih gagap. Pihaknya sampai saat ini belum mendapatkan informasi secara resmi mengenai bantuan kapan akan disalurkan.

“Padahal Sabtu, Tangerang Raya sudah PSBB. Secara resmi di group belum dijawab. Mereka masih gagap. Sudah dari kemarin saya tanya belum direspon,” kata Yeremia.

Atas kondisi itu, sambung Yeremia, pihaknya mempertanyakan kesiapan dari pemerintah daerah terkait dengan bantuan dari APBD. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan dan hasil konfirmasi kepada pihak Dinas Sosial sampai saat ini baru sampai pada tahap pendataan.

“Skema pemberian bantuan juga masih belum ada kejelasan pasti, termasuk bagaimana supaya menghindari tumpang tindih antara bantuan dari Pemkot/Pemkab dan juga yang dari Pemerintah Pusat. Padahal persetujuan PSBB sudah keluar sejak tgl 12 April,” ketus Yeremia.

**Baca juga: Menjelang Ramadhan, Polres Serang Razia Minuman Keras.

Pada sisi lain Yeremia mengkhawatirkan nasib warga yang berasal dan masih ber-KTP dari luar daerah terancam tidak akan mendapatkan bantuan .

“Karena hal ini juga belum jelas sekema pemberian bantuan kepada mereka yang kebanyakan ada dikontrakan, yang sekarang kebingungan menyambung hidup bahkan untuk bayar kontrakan,” terangnya.(Den)

Kabar6-Ketua DPW PKS Provinsi Banten, Sanuji Pentamerta memastikan surat rekomendasi dari DPP PKS akan jatuh kepada Ketua DPW Banten Partai Berkarya, Heldy Agustian. Ia bakal agar diusung partai sebagai bakal calon (balon) Walikota Cilegon dari PKS dan Berkarya pada gelaran pilkada serentak 2020.

“Minggu depan ini, Insa Allah, rekomendasinya sudah keluar, untuk dipasangkan dengan kader kita,” terang Sanuji, kepada wartawan di salah satu hotel yang terletak dikawasan Cipocok Jaya, Kota Serang, Minggu (17/2/2020).

Menurutnya, keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Namun berdasarkan hasil survey dan tingkat kepercayaan publik dilapangan, agar nantinya Heldy duet dengan kader PKS bisa membawa arus perubahan bagi Kota Cilegon ke arah yang lebih baik.

Sanuji mengatakan, koalisi yang dibangun antara PKS dan Partai Berkaya kedepan nantinya pada gelaran Pilkada Kota Cilegon, dinilai sudah cukup untuk mewakili jumlah kursi di DPRD Kota Cilegon sesuai yang dipersyaratkan.

“Jadi, antara PKS dengan Berkarya saja sepertinya sudah cukup koalisinya,” katanya.

Sebelumnya, DPP PKS telah memberikan rekomendasinya kepada balon Bupati Pandeglang, Irna Nurulita agar bisa maju bersama-sama PKS untuk membawa arus perubahan baru bagi Kabupaten Pandeglang kearah yang lebih baik lagi.

**Baca juga: Desmon Mahesa: Gerindra Punya Modal Kuat di Pilkada 2020.

Selanjutnya, terkait siapa yang akan ditunjuk oleh PKS pada gelaran Pilkada Kabupaten Serang dan Tangsel, sambung Sanuji, kondisinya masih sangat dinamis.

“Tapi yang lagi intens dengan Demokrat,” katanya.(Den)

Kabar6-Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lebak Dodi Irawan menyampaikan command center Pemkab Lebak direncanakan dilaunching pekan depan.

“Insya Allah pekan depan. Sudah selesai, hanya tinggal transfer knowledge operator terkait dengan pengelolalaannya,” kata Dodi, Jum’at (13/12/2019).

Dodi menyebut, command center yang merupakan pusat data yang tertintegrasi sebagai dashboard bupati dalam menentukan kebijakan menghabiskan anggaran sebesar Rp3,7 miliar.

**Baca juga: Duel Tim Sukses Kades di Lebak, Satu Luka Bacokan Leher.

“Fungsinya untuk mengontrol, mengevaluasi dan menentukan kebijakan. Data center terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi Pemkab Lebak,” ujarnya.

Berbagai aplikasi yang sudah dimiliki Pemkab Lebak seperti e-Planning, e-Budgeting, penatausahaan keuangan, e-Sakip, Simonev, Simponie, Bewara, e-Lapor termasuk web seluruh OPD nantinya akan mudah dipantau oleh bupati dan wakil bupati melalui fasilitas ini.(Nda)

Kabar6-Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Wanto Sugito menyatakan bersama seluruh kadernya harus kerja keras.

Partai berlambang banteng moncong putih ini tak ingin lagi keok dalam pemilihan pasangan Walikota dan Wakil Walikota pada 23 September 2020 mendatang.

“Mulai pekan besok, PDI Perjuangan akan turun ke rumah-rumah semua Ketua Ranting,” ungkapnya usai peresmian kantor DPC PDI Perjuangan Kota Tangsel di kawasan Serpong, (Senin, 25/11/2019).

Disinggung soal elektabilitas nama-nama kader internal PDI Perjuangan yang menjadi bakal calon tak masuk 10 besar.

Wanto bilang, kalau situasinya seperti itu berarti ada tugas penting untuk PDI Perjuangan selaku pemenang kedua pemilik delapan kursi di parlemen lokal berarti mesinnya yang harus bergerak.

“Rekomendasi DPP itu kan siapa pun yang nanti ditunjuk mau tidak mau PDI Perjuangan juga harus kerja keras toh,” ujar Klutuk, sapaan akrab Wanto Sugito.

Walau belum punya kader yang punya elektabilitas tinggi, PDIP optimis bisa mencalonkan kader internal untuk maju bertarung dalam Pilwalkot.**Baca juga: Loncat ke PDIP, Suryadi Hendarman Ikut Penjaringan Pilwalkot Tangsel.

Wanto Sugito menambahkan kader internal menjadi prioritas dalam pertarungan Pilkada Tangsel. Sejauh ini, PDIP mengklaim punya kader internal yang berpeluang maju sebagai calon walikota Tangsel yakni Heri Gagarin dan Drajat Sumarsono.(yud)

Kabar6-Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang periode 2019-2024 terpilih, tak lama lagi bakal di kukuhkan.

Ya, agenda pengambilan sumpah jabatan seluruh wakil rakyat yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh pihak KPU setempat ini, direncanakan dihelat pada pekan depan, tepatnya di tanggal 2 September 2019 mendatang.

Sekretaris Dewan (Sekwan) pada DPRD Kota Tangerang, Agus Sudrajat memastikan bahwa proses persiapan gelaran itu, hingga kini masih terus di matangkan.

Pihaknya pun, berharap agar jadwal yang telah ditentukan ini dapat berjalan sesuai harapan, mengingat masa bakti para legislator sebelumnya, yakni periode 2014-2019, akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019.

“Iya, agenda rapat paripurna dalam rangka pengambilan sumpah jabatan anggota dewan periode 2019-2024, di rencanakan pada tanggal 2 September. Sementara masa jabatan anggota dewan saat ini kan berakhir di 31 Agustus. Kita majukan tanggalnya, karena kebetulan di tanggal berakhirnya masa jabatan dewan saat ini, adalah hari libur. Berdasarkan aturan sekarang, tidak boleh menyelenggarakan di hari libur,” ungkapnya, saat di hubungi kabar6.com, Minggu (25/8/2019).

Secara teknis, kata Sekwan, kegiatan tersebut tentunya tidak berbeda jauh dari rangkaian perhelatan periode Tahun 2014 lalu.

Proses pengambilan sumpah jabatan Anggota DPRD Kota Tangerang periode Tahun 2019-2024 ini pun, akan di pandu oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) setempat.

“Tidak ada yang berbeda, kurang lebih sama seperti periode lalu. Dan nanti di tanggal 31 Agustus, rencana gladiresik nya. Namun, saat ini SK Gubernur Banten memang belum turun, tapi kita sudah berkoordinasi, insyaallah sebelum 31 Agustus sudah keluar. Untuk undangan para tamu, belum, nanti setelah SK itu turun,” jelasnya.

**Baca juga: Warga Binong Menjerit Air Tanah Tak Keluar, PT Tirtaamarta Sedot Air ‘Gila-gilaan’.

Selain itu, Agus juga menjelaskan mengenai alokasi anggaran di kegiatan itu nantinya. Menurutnya tidak ada lonjakan anggaran yang signifikan, karena yang digunakan nanti, memang tak jauh berbeda layaknya gelaran paripurna rutin.

“Sama seperti paripurna biasanya. Saat ini kan memang sudah tidak ada paripurna istimewa. Jadi paling lebih besar sedikit, karena di teknis konsumsi yang disiapkan lebih banyak,” pungkasnya.(ges)

Kabar6-50 Anggota DPRD Kabupaten Pandegang periode 2019-2024 akan dilantik pada 26 Agustus mendatang. Hal itu menyusul keluarkan surat keputusan (SK) dari Gubernur Banten.

“Tanggal 26 sudah fix kan SK dari gubernur sudah datang,” kata Sekretaris DPRD Pandegang Entis Sutisna, Selasa (20/8/2019).

Menurutnya, sebelum ada pelantikan, anggota DPRD lama tetap masuk kantor meski tidak mendapatkan hak keuangan.

“Ya masih mengantor kan (DPRD yang lama) yang memimpin paripurna harus yang lama. Kalau yang dapat lagi ya ngantor, tapi kalau yang engga, ada yang ngantor ada yang gak,” ujarnya.

**Baca juga: Investasi di Serang, Walikota Safrudin Jamin Keuntungan Investor.

Terkait pengambilan sumpah para wakil rakyat tersebut sudah siap dilaksanakan termasuk atribut, baju dinas baru dan pin bagi anggota DPRD. Namun pin tersebut kata dia, berwarna kuning tetapi bukan dari emas karena keterbatasan anggaran jika harus terbuat dari emas.

“Buat pin yang baru, pokonya kuning aja, gak-gak (dari emas) urang mah te boga duit nageh Pandegang mah (Pandegang tidak gak punya uang),” terangnya.(Aep)