Kabar6-Musyawarah Daerah (Musda) Forum CSR Kota Tangerang dengan tema “Revitalisasi Organisasi Membangun Sinergitas Stakeholder CSR Model Pentahelix Kota Tangerang Emas”, di di Soll Marina Hotel Jatiuwung, Rabu (11/1/2023).

Asep Sugara, Ketua terpilih Forum CSR Kota Tangerang secara aklamasi, menegaskan akan memegang teguh amanah dan siap menjalankan roda organisasi sebaik mungkin.

“Perjuangan untuk CSR ini saya sejak 2005. Saya akan jaga amanah ini dan siap bersinergi berkolaborasi dengan pemerintah daerah,” kata Asep.

Kemudian, pasca Musda hari ini pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar rapat kerja (raker) sebagai program Forum CSR Kota Tangerang.

“Ada program sebagai kewajiban yang diatur dalam ADRT. Juga ada program local wisdom yang akan kita coba tampung dalam raker nanti,” katanya.

Menurutnya, sesuai amanah Permensos bagaimana memenuhi kesejahteraan sosial. “Kalau kemarin kan, mohon maaf sosial di infrastruktur kecil bagiannya. Sementara disisi lain masih banyak, ada kesehatan, pendidikan, ekonomi, keagamaan hingga media informasi,” jelasnya.

Oleh karena itu, program yang akan dibangun dalam Forum CSR Kota Tangerang ini memenuhi tiga kriteria, yakni tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.

“Itu sih yang kita harapkan. Karena di Kota Tangerang itu untuk jumlah industri aja ada 1.386 sementara sekarang ini baru 19 yang masuk. Belum badan usaha lainnya,” ungkap Asep.

Ia mengatakan CSR juga menjadi landasan penting bagi bisnis untuk membangun kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan (stakeholders), serta berpotensi meningkatkan daya saing perusahaan.

“CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) telah banyak disadari pula merupakan suatu komitmen yang penting untuk menjamin manfaat berkelanjutan bagi perusahaan maupun masyarakat,” ungkapnya.

Untuk menjamin peluang pertumbuhan yang berkelanjutan, perusahaan seharusnya berusaha meraih penciptaan tiga dimensi nilai yang terkait yaitu laba perusahaan, kompetensi sumberdaya manusia, dan kelestarian lingkungan, sambung Asep.

“Ketiga dimensi nilai tersebut sebagai; profit, people, planet. Hadirnya Forum CSR ini adalah untuk menjawab tantangan tersebut,” tegasnya.

Pihaknya pun berharap dengan dibentuknya Forum CSR Kota Tangerang dapat mendorong badan usaha untuk sadar bahwa pengelolaan perusahaan secara baik dan berkelanjutan selain mendapatkan laba (profit) dibutuhkan juga bagaiamana perusahaan atau Badan Usaha dapat meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia, dan kelestarian lingkungan melalui CSR.

“Ini yang akan kami sosialisasikan kepada perusahaan atau Badan Usaha di Kota Tangerang yang secara eksisting saat ini ada 1.386 Badan Usaha, tetapi hanya sebagian kecil saja yang sudah menjalankan CSR dengan benar,” terangnya.

**Baca Juga: JPU Kejari Kabupaten Tangerang Tuntut Mati Bandar Sabu 42 Kilogram

Sebagai informasi, Forum CSR Indonesia adalah amanat Permensos Nomor 9 Tahun 2020 yang secara hierarki diturunkan dari mulai kepengurusan Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten adalah organisasi profesi yang juga menjadi mitra strategis dari pemerintah serta berbagai kalangan baik Dunia Usaha, BUMN, BUMD, Yayasan, Universitas dan NGOs yang dibentuk sebagai sebuah forum dalam rangka meningkatkan kepedulian, kemampuan, dan tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga, berkelanjutan, efektif, dan masif.

Ada sembilan skala program prioritas Forum CSR diantaranya identifikasi dan Penyusunan peta masalah siosial yang layak untuk menjadi sasaran dan pertimbangan penyusunan program CSR skala nasional maupun lokal dan menjalin kemitraan dengan kalangan swasta dan BUMN/ BUMD untuk memberi perluasan akses informasi, dan sumber daya CSR bagi masyarakat. (Oke)

Kabar6-Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Provinsi Banten akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Banten dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD KNPI Provinsi Banten, Moh. Rano Alfath.

Adapun dasar hukum yang mendasari hal ini adalah keputusan Kongres Pemuda/KNPI ke-XVI di Hotel Sultan Jakarta dan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0001273.AH.01.08 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa kepengurusan DPD KNPI Provinsi Banten berada dibawah kepemimpinan dirinya sebagai Ketua, dan Sirojudin sebagai Sekretaris.

“Kepemimpinan kami memiliki legalitas formal yang kuat. Maka dari itu sekarang kita lagi godok persiapan Musda ini supaya berjalan dengan lancar dan semoga bisa menghasilkan outcome yang diinginkan. Provinsi Banten perlu pemuda yang adaptif, transformatif dan resilient untuk membawa perubahan positif karena tantangan kedepan semakin berat,” ujar Rano kepada wartawan, Kamis (1/12/2022).

**Baca juga: Ramai Perebutan Ketua KADIN Kabupaten Tangerang, Zulkarnain Resmi Daftar

Rano yang juga merupakan anggota Komisi III DPR-RI itu mengaku bahwa dirinya akan kembali mencalonkan diri sebagai Ketua DPD KNPI Provinsi Banten untuk nahkodai kembali organisasi kepemudaan itu di periode selanjutnya.

“Saya punya outlook positif terhadap potensi pemuda di Banten kedepan, dan berharap bisa kembali memberikan kerja-kerja nyata dan konkret lewat platform KNPI ini agar pemuda Banten bisa lebih bersinergi dalam berkontribusi untuk pembangunan NKRI,” ungkap Rano secara antusias. (Oke)

Kabar6-Usai digelar Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kota Tangerang versi Ali Hanafiah, nampaknya muncul babak baru. Pasalnya, Forum Komunikasi Mahasiswa Kekaryaan (Fokus Maker) salah satu organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berhimpun di DPD KNPI Kota Tangerang merasa terusik sekaligus kecewa atas klaim DPD KNPI Kota Tangerang tersebut.

Wakil Ketua Fokus Maker, Anov Pranata menyatakan kekecewaan dan prihatin atas adanya klaim sepihak dari oknum-oknum yang mengatasnamakan DPD KNPI Kota Tangerang telah melaksanakan musda di Anyer.

**Berita Terkait: Maryasin Terpilih Ketua DPD KNPI Kota Tangerang Versi Ali

“Karena sejatinya DPD KNPI Kota Tangerang sendiri sudah melaksanakan Musda di Puncak Bogor pada bulan November 2021 yang di anggarkan oleh Dispora Kota tangerang sebagai kegiatan yang resmi dan sah dan terpilih saudara Yudhistira Prasasta sebagai ketua terpilih,” ujar Anov dalam keterangan tertulisnya kepada kabar6.com, Minggu (27/3/2022) malam.

Anov beralasan bahwa sampai saat ini tidak ada undangan atau ajakan kegiatan lain-lain sebagaimana organisasinya itu berhimpun di KNPI.

“Kami sebagai OKP selain dari DPD KNPI Kota Tangerang dengan ketua Yudhistira Prasasta. Sehingga bilamana ada pihak-pihak yang mengatasnamakan forum OKP dan lainnya adalah pembohongan publik dan opini menyesatkan,” katanya.

Bila mana ada pihak yang mengklaim sebagai DPD KNPI Kota Tangerang lainnya, kata Anov, selain ketua Yudhistira Prasasta, maka haruslah membuka diri kepada publik dasar-dasar legalitas organisasi tersebut.

“Mekanisme aturan pendirian, penggunaan nama, dan bentuk organisasi, serta membuka pada publik apa saja organisasi yang bernaung di dalamnya sehingga bukan opini-opini liar yang menyesatkan dan bersifat pembohongan publik,” tandasnya.

Sebagai informasi, Musyawarah Daerah alias Musda DPD KNPI Kota Tangerang versi Ali Hanafiah akhirnya resmi gelar di Kantor DPD KNPI Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Banten, Sabtu (26/3/2022) sore. Dalam Musda itu menghasilkan Ketua defenitif yakni Maryasin, secara aklamasi.

Lalu, Pelantikan DPD KNPI Kota Tangerang versi Rano Alfath, periode 2021–2024 berlangsung di Gedung KNPI Jalan Dimyati, Sukasari, Kecamatan Tangerang. Rabu, (9/2/2022) lalu.

Pengukuhan dibacakan langsung Ketua Umum DPP KNPI Provinsi Banten Mohamad Rano Alfath. Rano juga menyerahkan Bendera Petaka KNPI Kota Tangerang kepada Ketua DPD Kota Tangerang Yudhistira Prasasta. (Oke)

Kabar6 – Pertarungan Musda ke 4 DPD Demokrat Banten semakin ramai, dengan majunya kembali Iti Octavia Jayabaya, sebagai calon ketua. Setelah mendaftarkan diri pada Sabtu sore, 09 Oktober 2021.

Sebelumnya, Jumat, 08 Oktober 2021, Yoyon Sunjana, Ketua DPC Demokrat Pandeglang, mendaftarkan diri sebagai calon Ketua DPD Demokrat Banten.

Menariknya, Iti dan Yoyon sama-sama mengaku mendapatkan dukungan dari DPC Demokrat Tangerang Selatan (Tangsel).

“Alhamdulillah ada 4 DPC yang mendukung, salah satunya ada dari Tangsel, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang,” kata Iti Octavia Jayabaya, dikantor DPD Demokrat Banten, Sabtu (09/10/2021).

**Baca juga: Polres Serang Kota Kirim 125 Personil Jaga Pilkades Di Kabupaten Tangerang

Iti mengaku, Yoyon sudah berkomunikasi dengan dirinya, sebelum mendaftarkan diri ke DPP maupun DPD Demokrat Banten. Bupati Lebak itu mengaku semua kader partai berlambang mercy memiliki hak dan kewajiban yang sama di partai.

“Dari awal Partai Demokrat yang partai demokratis, berarti seluruh kader mempunyai hak dan peluang yang sama untuk menjadi pimpinan partai, baik itu di DPC, DPD,” terangnya.(Dhi)

Kabar6-Syarat pendaftaran calon Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lebak beredar. Namun beberapa syarat pencalonan justru menimbulkan polemik.

Salah satunya mengenai syarat menyerahkan biaya partisipasi sebesar Rp10 juta bagi siapapun yang akan maju dalam bursa pemilihan organisasi yang menaungi kepemudaan tersebut.

Syarat lainnya yang juga dipertanyakan adalah batas usia calon maksimal 35 tahun. Karena jika mengacu pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, usia pemuda antara 16-30 tahun.

“Seharusnya dalam setiap tahapan Musda harus berdasarkan penetapan dari saya Carateker, KNPI Rizal dan KNPI Taufik. Untuk persyaratan calon ini belum ditetapkan oleh saya, Rizal dan Taufik, dan tidak ada bukti penetapan itu, termasuk jumlah PK dan OKP yang diikutsertakan,” papar Ila kepada wartawan, Senin (28/6/2021).

Terkait dengan syarat pencalonan yang sudah beredar, Ila menyarankan agar menanyakan hal itu kepada Organizing Committee (OC) Musda KNPI. Baca Juga: Pemkab Lebak Gelar Vaksinasi Massal di 28 Kecamatan, Warganet Tanya Jenis Vaksin yang Dipakai

“Tanya ke OC, dibuatnya oleh mereka. Termasuk soal usia kan metiknya juga dari mana? Di undang-undang kan 16-30 tahun untuk pemuda, nah di AD/ART sampai 40 tahun, mereka kemarin menyampaikan ngambil pertengahan. Kalau pun demikian dalihnya, harus tetap ada penetapan dari kami,” terang Ila.

Ila mengaku dirinya sempat menawarkan biaya partisipasi calon ketua Rp5 juta. Hal itu dengan pertimbangan agar tidak memberatkan para calon.

“Saya tidak tahu peruntukkannya, ketika pun jadi itu Rp10 juta, maka harus jelas peruntukkannya,” katanya.(Nda)

Kabar6-Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) BPD Provinsi Banten berencana menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-VII pada bulan Juni 2021 mendatang.

Agenda Musda tersebut salah satu pemilihan Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) untuk masa jabatan 2021-2024. Para kandidat diberikan waktu mendaftar dan menyerahkan berkas paling lambat pada 24 April 2021 mendatang.

Ketua SC Musda VII BPD HIPMI Banten, Khaeroni mengatakan, sosok Ketua Umum HIPMI Banten mendatang mesti memiliki kemampuan berkualitas. Sehingga dapat menciptakan pengusaha-pengusaha yang dapat membangun daerah.

“Harapan besar untuk Ketua Umum HIPMI Banten mendatang adalah seorang nahkoda yang mampu mengerti, memahami dan menciptakan pengusaha pengusaha muda yang revolusioner sehingga dapat membangun daerah yang lebih baik khususnya Banten,” ujar Khaeroni saat memberikan keterangan di Tangerang, Minggu (21/3/2021).

Khaeroni menjelaskan, situasi pandemi Covid-19 seperti ini dicari pemimpin yang dapat melakukan akselerasi untuk memajukan pengusaha-pengusaha di Banten.

“Ini tentu butuh seorang nahkoda yang dapat dipercaya, bahwa HIPMI Banten hadir untuk Banten bangkit,” jelasnya.

**Baca juga: Dishub Kota Tangerang Minta Operator Transformer Patuhi Aturan

Khaeroni menegaskan, HIPMI Banten akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan semua kalangan, terutama dengan lembaga pemerintah maupun swasta.

Terpisah, Ketua Panitia pelaksana Muhamad Dafid menyatakan, bahwa saat ini kepanitiaan telah melakukan sejumlah langkah untuk menyukseskan agenda tersebut. “ Insya Allah kita sudah mempersiapkan semua teknis dengan baik dan rapih,” tandasnya.(Oke)

Kabar6-Ketua DPD Golkar Kota Tangerang Sachrudin menegaskan, gugatan perselisihan hasil Musda Golkar Kota Tangerang ke-VI ditolak mahkamah partai berlogo pohon beringin.

Gugatan ditolak setelah melewati pembahasan Mahkamah Partai Golkar. Dirinya mengatakan, keputusan Mahkamah Partai Golkar sudah final dan tidak dapat diganggu gugat.

“Keputusannya sudah final bahwa gugatan perselisihan ditolak mahkamah partai. Jadi, sudah final, sudah mengikat,” ujar Sachrudin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/12/2020).

Sachrudin mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Partai Golkar yang telah menolak seluruh gugatan itu. Sachrudin menyebut, pihaknya juga akan tetap merangkul para kader yang menggugat hasil Musda.

“Pada prinsipnya bahwa kemenangan ini kemenangan kami bersama. Kami tentu melakukan pembinaan kepada semua jajaran. Jadi, sebenarnya pembinaan bukan hanya internal saja, tapi juga eksternal,” jelasnya.

Sachrudin menjelaskan, setelah hasil keputusan mahkamah Partai Golkar yang menolak gugatan, DPD Golkar Kota Tangerang segera menjalankan program-program kerja. “Setelah putusan ini, kami akan lebih berkonsentrasi terhadap program kegiatan hasil raker,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Kota Tangerang mendapat penolakan dari 11 Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar di Tangerang. Pasalnya, para pengurus tersebut tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti Musda.

“Kita tidak bisa mengikuti musyawarah daerah kota Tangerang yang dimana itu adalah hajat kami sebagai ketua PK,” ujar Ketua PK Golkar Karawaci Dicky Saputra di Hotel Allium, Kota Tangerang, Rabu (8/7/2020).

Dicky mengatakan, pelaksanaan Musda saat ini diikuti pelaksana tugas (Plt) PK. Padahal, kata Dicky, dirinya bersama beberapa Ketua PK lainnya masih sah secara hukum.

**Baca juga: Disperindagkop UKM Kota Tangerang Monitoring Harga Bahan Pokok Jelang Tahun Baru

“Alasan mereka (panitia Musda), SK (surat keputusan) kita sudah selesai, padahal berdasarkan keputusan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Golkar jelas karena Lockdown di perpanjang otomatis, tapi tidak dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kota Tangerang,” katanya. (oke)

Kabar6-Salah satu nama yang menyatakan kesiapannya maju dalam bursa pemilihan Ketua KNPI Lebak periode 2020-2023 adalah Abdul Rohman.

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang kini duduk di kursi DPRD Lebak mengklaim telah mengantongi rekomendasi dari sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) dan pengurus kecamatan (PK).

“Saya melihat kepengurusan periode sebelumnya sangat kurang maksimal. Ya, tentunya persoalan yang menyentuh kemepudaan dan organisasi kepemudaan. Enggak ada gregetnya,” kata Abdul Rohman, Selasa (17/2/2020).

Tidak maksimalnya kegiatan yang menyentuh kepemudaan disebabkan terjadinya dualisme kepemimpinan antara Syamsu Rizal dan Ahmad Taufiq.

“Sebagau organisasi yang menaungi kepemudaan harusnya malu sampai terjadi dualisme. Walaupun sekarang sudah bersatu tapi tidak menutup kemungkinan dualisme terjadi lagi pasca Musda. Nah, ini yang saya pastikan jika menjadi ketua tidak akan lagi terjadi dualisme,” jelas Abdul Rohman.

**Baca juga: Gempa Lebak, Pegawai Pemkab Tangerang Berhamburan Keluar Gedung.

Menurutnya, bisa duduk sebagai anggota legislatif sudah menjadi modal awalnya. Pasalnya, dirinya telah mengetahui seluk-beluk proses pembahasan anggaran.

“Ini akan jadi bargaining kita, bagaimana menyampaikan kebutuhan anggaran untuk kepemudaan. Memaksimalkan peran pemuda dan kreativitasnya,” ucap pria yang akrab disapa Komeng ini.(Nda)

Kabar6-musyawarah daerah (Musda) XI Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lebak dijadwalkan akan digelar pada bulan April. Namun, sejumlah nama kandidat ketua sudah mulai bermunculan.

Bahkan, beberapa nama sudah terang-terangan siap menahkodai organisasi yang menaungi organisasi kepemudaan tersebut.

Nama-nama itu di antaranya, Deden Kurniawan, Dadan Setiawan, Abdul Rohman dan Amir Mahmud. Sederet nama tersebut berasal dari berbagai profesi, mulai dari jurnalis, pengusaha dan anggota dewan.

Ketua Panitia Musda KNPI Lebak Moch. Hudri mengatakan, dalam waktu dekat, panitia akan menggelar rapat panitia Musda XI yang salah satu agendanya memilih ketua periode 2020-2023.

Namun, Hudri enggan menyebut berapa jumlah rekomendasi pengurus kecamatan (PK) dan organisasi kepemudaan (OKP) yang harus dikantongi oleh kandidat untuk bisa bersaing di Musda nanti.

“Itu (Jumlah rekomendasi) sudah, tapi nanti akan kami buka sesuai dengan tahapannya, karena masih banyak hal lain yang harus diselesaikan untuk menunjang kesiapan Musda,” kata Hudri, Selasa (11/2/2020).

“Nanti ada tahapan terkait pelaksanaan Musda berikut persyaratannya,” tambah dia.**Baca juga: Puluhan Siswa SD di Maja Lebak Terima Kacamata Gratis.

Mengenai sejumlah nama yang sudah muncul dan menyatakan kesiapannya maju sebagai ketua, Hudri menganggap hal itu wajar. Akan ada verifikasi yang dilakukan panitia untuk menentukan apakah bakal calon tersebut memenuhi syarat dan tidak.

“Itu hal yang lumrah dalam momentum seperti ini. Nanti kan ada verifikasi faktual dari panitia siapa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku,” terang Hudri.(Nda)