Kabar6-Ketua Komisi I DPR 2010-2016 Mahfuz Sidik memprediksi konflik bersenjata antara Palestina dan Israel akan berlangsung lama, karena melibatkan kekuatan-kekuatan global yang mengatur tatanan dunia saat ini.

“Agresi Israel ke wilayah Palestina itu, didukung kekuatan superpower dunia yang sangat solid. Apabila Palestina mau merdeka dan menjadi negara berdaulat, maka juga harus didukung oleh kekuatan skala global atau skala dunia yang solid,” kata Mahfuz Sidik, Rabu (15/5/2024) sore.

**Baca Juga:LBH Pers dan AJI Jakarta Soroti Revisi Undang-undang Penyiaran

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik saat memberikan pengantar diskusi dalam Gelora Talks bertajuk ‘Israel Menginvasi Rafah, Genosida Meluas, Amarah Dunia Kian Menyala’, yang ditayangkan secara langung di kanal YouTube Gelora TV Rabu (15/5/2024).

Diskusi ini menghadirkan Duta Besar (Dubes) LBBP RI untuk Yordania merangkap Palestina Ade Padmo Sarwono, Direktur Asia Midle East Center for Research and Dialogue Imran Muslim, dan Aktivis Indonesia untuk Palestina Muhammad Husein Gaza sebagai narasumber.

Menurut Mahfuz, untuk menggalang kekuatan global agar mendukung perjuangan bangsa Palestina saat ini, masih menjadi pekerjaan rumah (PR) negara-negara muslim dan negara-negara di dunia lainnya.

“Palestina ini dikelilingi negeri-negeri muslim di kawasan Arab, Asia Barat dan Afrika Utara. Tapi kita menyaksikan betul, bahwa mereka belum menjadi kekuatan utuh untuk mendukung perjuangan politik dan kemanusiaan bangsa Palestina,” ungkapnya.

Karena itu, Mahfuz menilai Indonesia punya peran penting dalam meningkatkan diplomasi internasionalnya, yaitu ikut berupaya menyatukan negara-negara muslim, negara-negara di dunia lainnya, serta organisasi multilateral dan regional menjadi kekuatan yang solid dalam mendukung perjuangan Palestina.

“Palestina merdeka dan berdaulat itu tidak akan terwujud dari hasil perjuangan bangsa Palestina sendiri, tetapi merupakan hasil perjuangan bersama seluruh masyarakat dunia,” katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini mengatakan, Palestina tengah menghadapi persoalan kemanusiaan yang kritis dan menjadi target serangan brutal Israel.

“Kita berharap betul agar Mesir dan Yordania tidak menutup bagi arus bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Gaza dan Rafah,” katanya.

Selain itu, kata Mahfuz, dalam mewujudkan negara Palestina merdeka dan berdaulat, juga masih terkendala komunikasi antar dua kekuatan utama di Palestina, yaitu antara Hamas di Gaza dan Fatah dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Tepi Barat.

“Kita berharap konsolidasi elite antar dua kekuatan utama, yaitu Hamas dan Fatah bisa segera terbangun kembali. Sehingga secara politik bisa menjadi satu agenda perjuangan, baik di PBB maupun di lapangan secara militer bisa disinergikan,” kata.

Mahfuz menyadari bahwa untuk menyatukan elite Hamas dan Fatah juga butuh perjuangan tersendiri, pekerjaan rumah yang tidak mudah.

Namun, Indonesia, lanjutnya, juga bisa berperan dalam menyatukan dua kekuatan utama di Palestina, karena diterima oleh kedua belah pihak.

“Jadi kita punya dua PR besar yang harus segera diselesaikan, yaitu menyatukan negara-negara muslim dan menyatukan elite-elite di Palestina. Dan saya kira, Indonesia bisa mengambil peran untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

Direktur Asia Midle East Center for Research and Dialogue Imran Muslim juga berharap Indonesia tidak hanya sekedar mendukung atau membantu perjuangan bangsa Palestina saja, tetapi memimpin perjuangan itu.

“Indonesia bisa memimpin perjuangan kita di seluruh kawasan Asia-Afrika dan seluruh dunia Islam. Indonesia punya potensi besar. Kita ada expection, Indonesia boleh memimpin perjuangan kita,” kata Imran Muslim.

Warga Gaza, Palestina ini menilai Indonesia punya kepiawaian dalam bidang diplomasi, politik dan kemampuan lainnya seperti menggalang bantuan kemanusiaan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina.

“Harapan saya juga, Menlu Indonesia bisa bertemu dengan ketua ataupun pemimpin utama perjuangan dan perlawanan Palestina, Bapak Ismail Haniyah dalam masa terdekat. Untuk beliau, undang ke Jakarta agar Indonesia memainkan peranan lebih besar perjuangan Palestina, ” katanya.

Imran Muslim menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada Partai Gelora yang telah memfasilitasi diskusi ini.

“Dan saya bersyukur kepada Allah SWT. Terima kasih kepada Gelora TV atas peluang ini. Syukron, ” ucap Imran Muslim yang hadir dan datang langsung ke studio Gelora Media Centre (GMC) dibilangan Kuningan, Jakarta ini.

Kemenangan moril

Sementara itu, Dubes LBBP RI untuk Yordania merangkap Palestina Ade Padmo Sarwono mengatakan, dukungan 143 negara di Majelis Umum PBB dalam pemungutan suara terkait resolusi keanggotaan penuh Palestina di PBB pada Jumat (10/5/2024) lalu, sebagai kemenangan moril.

“Bahwa semakin banyak negara-negara di dunia ini mengakui keberadaan Palestina untuk mengarah kepada suatu negara merdeka. Jadi ini suatu kemenangan moril, yang tentunya memberikan semangat upaya-upaya menuju kemerdekaan,” kata Ade Padmi Sarwono.

Namun, perjalanan Palestina untuk menjadi suatu negara merdeka, yang merupakan solusi dua negara, masih membutuhkan waktu, terutama terkait keputusan-keputusan internasional yang memberikan pengakuan negara Palestina merdeka.

“Sekarang ini, target jangka pendeknya adalah gencatan senjata permanen dan akses bantuan kemanusiaan dibuka kembali,” katanya.

Sedangkan target jangka menengahnya adalah dimulai kembali perundingan antara Palestina dan Israel.

“Saat ini sulit dilakukan, karena Israel dikuasai Partai Ultra Nasional, Yahudi Ortodoks. Mereka ini menentang berdiri negara Palestina dan menolak perundingan. Ini yang menyulitkan, tapi pintu perundingan tetap harus kita kedepankan,” ujarnya.

Dubes RI untuk Yordania merangkap Palestina ini berharap agar gencatan senjata permanen bisa segera dilakukan, sehingga akses bantuan kemanusiaan bisa dibuka dan upaya merekonstruksi Palestina kembali bisa segera dimulai.

“Sebab, Israel tetap melakukan operasi militer di Rafah, padahal di sana ada 1 juta pengungsi dari Gaza. Dan perkembangan terakhir, serangan juga dilakukan kembali di Gaza Utara, terutama di Jabaliyah. Akibatnya, warga Gaza semakin terjepit, dan memperparah bencana kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan juga semakin sulit masuk ke Gaza. Sangat memprihatinkan dan menyedihkan, apa yang terjadi di Gaza,” katanya.

Aktivis Indonesia untuk Palestina Muhammad Husein Gaza menambahkan, hingga kini serangan di Rafah dan Gaza belum berhenti.

“Artinya sekitar 7 juta warga Palestina, terutama di Gaza sudah benar-benar terancam jiwanya dalam tiga hari terakhir. Semua tempat untuk pengungsi sudah tidak aman lagi buat mereka,” kata Husein Gaza.

Rafah, kata Husein Gaza yang menjadi pintu masuk bantuan menuju Gaza aksesnya ditutup oleh Israel, sehingga arus bantuan kemanusiaan keluar masuk barang bantuan tidak bisa distribusikan.

“Pasien-pasien di Gaza juga tidak bisa di evakuasi keluar untuk mendapatkan perawatan. Mereka sengaja dibiarkan mati, genosida di Gaza makin menyedihkan. Kita tidak tahu sampai kapan kondisi ini,” ujarnya.

Kondisi di Gaza, lanjut Husein, sebenarnya mendapatkan reaksi keras dari warga Israel sendiri di antaranya mantan Kepala Staf Angkatan Darat Herzi Halevi, bahwa perang ini tidak akan membawa kemenangan bagi Israel, justru menambah korban jiwa di Palestina.

“Perang ini hanya ambisi Netanyahu (PM Israel Benyamin Netanyahu) saja, sehingga tidak akan membawa kemenangan bagi warga Israel. Dan perkembangan di Amerika dan Eropa saat ini, dimana kalangan pemudanya mendukung Palestina. Dunia sudah berteriak, itu sebagai respon yang wajar, karena melihat terjadinya tragedi kemanusiaan di Gaza,” pungkaanya.(red)

Kabar6-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, Partai Gelora menemukan indikasi maraknya upaya gusur dan geser perolehan suara pemilu legislatif (pileg) partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 selama tahapan rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di berbagai wilayah di Indonesia

“Partai Gelora melalui pengurus di kabupaten/kota dan juga saksi di PPK atau kecamatan mendapatkan laporan yang cukup masif mengenai terjadinya proses gusur dan geser suara dari C-Hasil di TPS/PPS menuju D-Hasil pleno di PPK,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Senin (26/2/2024).

Menurut Mahfuz, upaya gusur dan geser perolehan suara di PPK itu, berdasarkan laporan yang diterimanya cukup merata terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

“Umumnya penggusuran terjadi terhadap suara partai-partai kecil dan calegnya. Disebut penggusuran ini, karena banyak suara yang hilang dalam jumlah yang cukup banyak,” kata Sekjen Partai Gelora ini.

Yakni, mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) yang dilakukan panitia pemungutan suara (PPS) sampai kemudian pada tingkatan rekap dalam C-Hasil juga banyak yang menghilang ketika dihitung di PPK.

“Memang belum bisa dipastikan, ini menghilangnya kemana? Tetapi, berdasarkan laporan, kita temukan di lapangan ada partai-partai yang kemudian mengalami penambahan suara yang tidak sesuai dengan catatan atau data C-Hasilnya,” ungkap Mahfuz.

Mahfuz menegaskan, upaya penggeseran suara partai-partai ini, terutama terjadi pada partai kecil, termasuk diantaranya Partai Gelora.

Hal itu terjadi akibat adanya proses transaksi jual beli suara yang dilakukan oleh para pihak dan melibatkan penyelenggara pemilu di lapangan.

“Motif yang cukup banyak terjadi dari laporan temen-temen di lapangan, yakni akibat transaksi jual beli suara yang dilakukan oleh para pihak. Transaksi jual beli suara ini, sepertinya diberi jalan oleh oknum penyelenggara pemilu di lapangan,” jelasnya.

**Baca Juga: Berdasarkan Salinan C-Hasil, Partai Gelora Berpeluang Lolos Ke Senayan

Seharusnya, kata Mahfuz, praktik jual beli suara yang dilakukan para pihak dan oknum penyelenggara pemilu di lapangan ini bisa diantisipasi dan tutup jalannya agar tidak memberi peluang untuk terjadi.

‘Partai Gelora memberikan usulan kepada KPU Kota/Kabupaten, bahwa dalam melakukan pleno rekapitulasi suara di Kota dan Kabupaten agar diberi ruang kesempatan kepada saksi-saksi partai untuk mengajukan catatan-catatan khusus, menyampaikan komplain atas kasus-kasus penggusuran dan penggeseran suara yang cukup marak terjadi berbagai tempat,” katanya.

Jika melihat fenomena ini, maka kasus penggusuran dan penggeseran perolehan suara di PPK yang terjadi di berbagai wilayah tersebut, merupakan bagian dari bentuk kecurangan Pemilu 2024.

“Jadi kalau kita berbicara narasi kecurangan, ini juga bentuk kecurangan dalam bentuk lain. Dan yang perlu kita cermati, adalah kecurangan ini justru dilakukan oleh partai-partai besar, partai yang miliki modal besar,” katanya.(Tim K6)

Kabar6-Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik menegaskan, bahwa narasi pemakzulan dan Pemilu curang yang dikembangkan oleh pasangan calon (paslon) tertentu sangat membayakan negara.

Sebab, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, karena ketika urusan politik kepemilihan dikembangkan sedemikian rupa dalam situasi sekarang, bisa berakibat fatal akan memperluas hotspot peristiwa politik baru di dunia.

“Ketika sekarang dikembangkan narasi hati-hati kecurangan Pemilu, kemudian upaya pemakzulan Presiden Jokowi (Joko Widodo), kita harus mawas betul. Sebab, narasi ini justru membahayakan kita sebagai negara dan bangsa. Dalam konteks kepentingan nasional, dua narasi ini berbahaya, karena kita ini hidup di tengah situasi global sekarang,” kata Mahfuz Sidik.

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik saat menjadi keynote speaker diskusi Gelora Talks ‘Mengapa Arus Balik Dukung Prabowo Terus Mengalir?‘, Rabu (17/1/2024) sore

Diskusi yang dipandu Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPN Partai Gelora Henwira Halim ini menghadirikan Peneliti Senior Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim, dan Praktisi Komunikasi Politik dan Digital Marketing Irfan Asy’ari Sudirman Wahid atau Ipang Wahid.

Menurut Mahfuz, dua narasi ini sengaja dikembangkan oleh paslon 1 dan 3 untuk memainkan emosi masyarakat adalah sebagai bentuk kepanikan, bahwa mereka tidak mungkin bisa mengalahkan pasangan nomor urut Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Ada indikasi paslon nomor 1 dan 3 bersatu dengan mengembangkan dua narasi ini, kecurangan Pemilu dan pemakzulan, itu dituntun oleh kepanikan mereka, apakah bisa mengalahkan pasangan nomor 2 atau tidak, sehingga ingin memainkan emosi masyarakat,” katanya.

Padahal upaya tersebut, justru akan memunculkan simpati balik ke paslon nomor 2, dan tidak akan mempengaruhi opini publik seperti pasca debat calon presiden (capres) ketiga beberapa waktu lalu.

“Pada debat capres ada pandangan performa Prabowo kalah dari paslon lain. Tapi di arus bawah, ada arus lain, ada perpektif lain yang membuat arus balik, dukungan ke Prabowo semakin besar. Kita berharap paslon lagi tidak bikin blunder lagi,” katanya.

Mahfuz berpandangan narasi pemakzulan dan Pemilu curang akan membuat ‘blunder’ baru paslon 1 dan 3, serta menciptakan simpati kepada paslon 2.

Ia menyarankan agar paslon 1 dan 3 lebih baik fokus untuk meningkatkan peforma mereka dalam selanjutnya daripada menciptakan ‘blunder-blunder’ baru.

Mahfuz mengingatkan, dalam situasi dunia yang tidak baik-baik saja, peristiwa politik di suatu negara bisa mempengaruhi di negara lain, termasuk akan mempengaruhi situasi di dalam negeri.

“Dari perang Rusia-Ukraina sudah merembet ke perang Palestina-Israel, sekarang nambah lagi perang antara Amerika dan Inggris melawan faksi Houthi di Yaman. Lalu, Taiwan baru saja selesai Pemilu, yang calonkan dimenangkan dukungan dari Amerika. Dan kita tidak tahu apakah hostpost akan merembet ke Indonesia, paling tidak situasi tersebut telah mempengaruhi situasi di dalam negeri kita,” katanya.

Karena itu, kata Mahfuz, penting bagi Indonesia untuk mengelola agenda Pemilu ini akan berjalan damai dan efisien seperti pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini diselesaikan dalam satu putaran.

“Kita tidak tahu hotspot, titik ledakan baru ini, akan terjadi di dekat kita atau tidak, tapi itu mempengaruhi stuasi domestik di dalam negeri kita. Lebih baik dana Rp 17 triliun untuk putaran kedua untuk mensubsidi BBM,” katanya.

Jika perang meledak di mana-mana, lanjut Mahfuz, akan mempengaruhi harga minyak dunia dan berpengaruh pada melonjaknya harga kebutuhan pangan masyarakat kecil.

“Jadi banyak alasan kenapa kita perlu Pilpres ini diselesaikan satu putaran, karena banyak faktor yang mempengaruhi situasi dunia saat ini. Kita harus jernih dalam mengambil keputusan agar tepat. Debat sudah tidak berpengaruhi lagi,” katanya.

Tak Bisa Digoyang

Sementara itu, Peneliti Senior Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim mengatakan, elektabalitas pasangan Prabowo-Gibran dalam sisa satu bulan ini, tidak akan bisa digoyang oleh paslon lain, pasca debat ketiga.

Debat selanjutnya, tidak akan berpengaruh signifikan pada elektalitas ketiga paslon, kalau pun ada hanya sekitar 3 persen saja. jika tidak ada ‘blunder’ baru yang bisa mengubah peta perpolitikan jelang pencoblosan pada 14 Pebruari mendatang.

“Kalau isu pemakzulan, justru akan memunculkan kontra produktif dan harus balik dukungan ke Prabowo seperti ketika ada penolakan Gibran jadi cawapres berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Di bawah kita temukan data berbeda, mereka justru mendukung Prabowo. Bahkan dukungan generasi milenial dan gen Z ke Prabowo juga besar, karena mereka tidak suka capres yang suka membully,” kata Kennedy.

Kennedy mengungkapkan, elektablitas Prabowo selama tiga tahun ini sangat tinggi. Data-data survei yang diambil nyaris tidak berubah, karena Prabowo mengambil posisi dan strategi yang tepat, berada di tengah sejak awal.

“Kita akan merilis survei kita dalam minggu-minggu ini. Ini data kita ambil sebelum debat ketiga dan bergabungnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangse ke Prabowo. Elektablitas Prabowo tetap yang paling tinggi dibandingkan capres lain,” katanya.

Peneliti Senior Indikator Politik Indonesia ini mengatakan, peluang Pilpres satu putaran dan dua putaran memiliki peluang ‘fifty-fifty’.

Hal itu tergantung dari dukungan dari Presiden Jokowi dapat dimaksimal dengan baik oleh Prabowo, atau apabila ada ‘blunder-blunder baru dari paslon 1 dan 3 yang akan menjadi ‘game changer’.

“Peluang satu putaran atau dua putaran masih 50 persen, peluang sama, tapi mau satu atau dua yang menang tetap Prabowo. Prabowo juga diuntungkan oleh mesin partai di koalisi yang rata-rata kuat. Saya berharap agar paslon 1 atau 3 fokus masuk ke putaran kedua dengan tidak membuat blunder lagi. Siapa nanti yang masuk putaran dua, apakah paslon 1 atau 3, kita belum tahu,” ujar Kennedy.

**Baca Juga: Anis Matta Dirikan Partai Gelora agar Umat Islam Jadi Kekuatan Politik Nasional yang Real

Arus Balik Dukungan

Praktisi Komunikasi Politik dan Digital Marketing Irfan Asy’ari Sudirman Wahid atau Ipang Wahid mengatakan, pasca debat capres ketiga beberapa lalu, ada arus dukungan yang besar ke Prabowo Subianto.

“Respon terhadap debat ketiga justru menggerakkan arus dukungan ke Prabowo. Ini termasuk ibu mertua saya, setelah menonton debat tidak mau mendukung calon itu, terlalu menyeramkan. Karakter pemilih kita itu berbeda dengan Amerika, dalam konteks di Indonesia, itu berbeda. Tidak bisa apa yang dilakukan Anies Baswedan, itu diterima di kita,” kata Ipang.

Menurut beberapa orang Indonesia, kata Ipang, apa yang dilakukan Anies di luar kepantasan, adat ketimuran kesopanan yang ada di Indonesia. Sehingga Anies dihukum dalam tanda kutip oleh publik.

“Kalau Ganjar ini kasalahan strategi dari PDIP memusuhi Jokowi, meskipun pada akhirnya diralat, tetapi itu sudah terlambat. Pemilih Jokowi sebagian besar beralih ke Prabowo. Salah kalau Ganjar musuhi Jokowi, karena kepuasan publik kepada Jokowi diatas 70 persen,” katanya.

Ipang menegaskan, program ‘Desak Anies’, kasus penurunan video tron dan pemakzulan tidak akan mengubah pilihan pemilih ke Prabowo, apalagi jaket bomber Ganjar Pranowo.

“Ibu-ibu itu justru bersimpati kepada Prabowo yang menahan emosinya di serang sampai begitu, dia sekuat tenaga menahan, itu luar biasa. Faktor ini yang dilihat, kenapa ada arus dukungan ke Prabowo pasca debat ketiga,” katanya.

Putra KH Solahudin Wahid ini menilai Anies atau Ganjar masih punya harapan bisa mengikuti ikut di putaran ke dua, karena upaya Pilpres diselesaikan satu putaran belum 100 persen.

“Jangan putus asa, coba ikut putaran ke dua, keduana berpeluang, punya harapan. Caranya nomor satu menghindari blunder, sikap ideliasme mereka justu menguntungkan pihak lain. Itu yang harus ditimbang sama Anies dan Ganjar,” katanya.

Seperti halnya, Mahfuz Sidik dan Kennedy Muslim, Ipang sependapat, bahwa sisa debat capres-cawapres yang tinggal dua kali lagi, tidak akan mengubah pilihan publik ke Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

“Tetapi karena Pilpres ini bicara lima tahun ke depan, politik itu tidak hanya selesai Pilpres saja, tetapi 5 tahun ke depan juga harus dihitung. Saya sudah 5 kali ngurusin Pilpres, nggak usah dibawa ke perasaan, apalagi bermusuhan antara suami istri, antar keluarga atau lainnya. Saya ini bicara pakai data, bukan perasaan,” pungkas Ipang Wahid.(Tim K6)

Kabar6-Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, seluruh calon anggota legislatif (caleg) DPR RI Partai Gelora telah menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada 12 Januari 2024.

Adapun total caleg DPR RI Partai Gelora yang menyampaikan LADK berjumlah 396 caleg.

“Seluruh caleg Partai Gelora Indonesia telah 100% menyampaikan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) pada tanggal 12 Januari 2024,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Sabtu (13/1/2024).

Partai Gelora, kata Mahfuz, memanfaatkan masa perbaikan LADK sesuai UU Pemilu dan Peraturan KPU.

“Laporan Awal Dana Kampanye ke KPU RI telah diserahkan melalui aplikasi SIKADEKA,” katanya.

Menurut Mahfuz, penyampaian Laporan ini sempat tertunda untuk sebagian caleg pada tenggat waktu pertama pada 7 Januari 2024, karena alasan teknis.

Namun LADK tersebut, akhirnya dapat diselesaikan dalam masa perbaikan yang diberikan oleh KPU RI pada 8-12 Januari 2024.

“Dengan kesungguhan, akhirnya seluruh caleg DPR RI Partai Gelora berhasil men-submit laporan mereka dalam masa perbaikan yang diberikan oleh KPU RI sejak tanggal 8-12 Januari 2024,” tandas Mahfuz.

**Baca Juga: Caleg Gelora Sambangi Rumah Pria Berbobot 200 Kilogram Penderita Penyakit Misterius

Penanggung Jawab Laporan Dana Kampanye Partai Gelora Edy Kuncoro menambahkan, saat batas akhir penyampaian LADK pada 7 Januari lalu, masih ada 110 caleg DPR yang belum selesai prosesnya, karena berbagai sebab.

“Alhamdulillah Partai Gelora sudah menyelesaiikan laporan awal yang diminta KPU. Penyelesaian dilakukan pada 12 Januari sebagai batas akhir perbaikan. Sekarang tinggal melanjutkan proses berikutnya,” kata Edy Kuncoro.

Seperti diketahui, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik pada Kamis (11/1/2024) mengatakan KPU memberi kesempatan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 untuk menyerahkan perbaikan laporan awal dana kampanye (LADK) hingga 12 Januari 2024. Tenggat parpol menyampaikan LADK ke KPU sebelumnya, jatuh pada 7 Januari 2024.(Tim K6)

Kabar6 – Sekretaris Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan menjadi ‘game changer landscape’ hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 dan konfigurasi kekuatan politik di Indonesia.

“Jangan-jangan nanti setelah Pemilu 2024 pada Februari nanti akan ada sejumlah partai baru yang masuk Senayan dan partai lama ke luar Senayan,” kata Mahfuz Sidik dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Peluang Partai Baru Lolos ke Senayan, Rabu (10/1/2024) sore.

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik menanggapi hasil survei Median yang telah dirilis pada Senin (8/1/2024), yang memprediksi Partai Gelora dan PSI berpeluang lolos ke Senayan, karena tren elektabilitasnya terus mengalami peningkatan.

Diskusi ini dihadiri Direktur Riset Median Ade Irfan Abdurahman, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Cheryl Tanzil dan Direktur Eksekutif Algoritma Research & Consulting Aditya Perdana.

Menurut Mahfuz, banyak variabel baru yang akan mempengaruhi hasil Pemilu 2024, akibat adanya penggabungan pelaksaan Pileg dan Pilpres secara serentak, diantaranya adalah adanya formasi koalisi baru yang akan terbangun secara permanen.

“Koalisi yang akan dibangun cenderung permanen, bukan konsolidasi 5 tahunan, tapi konsolidasi untuk empat Pemilu. Sehingga sangat mungkin ada partai baru yangmasuk dan partai lama yang ke luar Senayan,” ujarnya.

Karena itu, partai politik (parpol) sejak awal harus cerdas dalam memandang Pemilu 2024 ini, termasuk dalam menentukan arah koalisi yang dipilih.

Sebab, nantinya format koalisi akan terkonsolidasi dalam satu kekuatan politik yang ada di eksekutif dan legislatif bakal dibentuk secara permanen.

“Makanya kita sayangkan kalau ada partai yang tidak ikut koalisi dan fokus pada Pileg saja. Yang ikut koalisi saja, kalau salah pilih koalisi, juga akan mematikan masa depannya sebagai sebuah partai. Jadi memang partai politik harus mengambil pilihan cerdas,” katanya.

Dalam situasi krisis global sekarang, kata Mahfuz, mengharuskan Indonesia untuk melakukan lompatan ke depan agar menjadi negara besar seperti menjadi kekuatan kelima dunia.

“Ide besar ini hanya mungkin terwujud, apabila ada satu formasi kekuatan politik nasional yang permanen. Dan Pemilu 2024 ini menjadi tulang punggungnya, untuk menyusun tentang Indonesia masa depan,” katanya.

Mahfuz berharap Partai Gelora dan PSI bisa menjadi tulang punggung kekuatan politik nasional baru secara bersama-sama di Senayan.

“Partai Gelora ini membawa pikiran-pikiran baru dari masyarakat Indonesia, sehingga bisa menjadi bagian dari tulang punggung kekuatan politik baru nasional. Mudah-mudahan Partai Gelora dan PSI bisa terus bersama-sama,” katanya.

Mahfuz menambahkan, Partai Gelora sangat confidence atau percaya diri bakal lolos ke Senayan memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen, karena memiliki berbagai program unggulan.

Yakni program berantas buta huruf Al Qur’an untuk pemilih muslim, kuliah gratis untuk pemilih muda, nutrisi ibu hamil, susu dan makan siang gratis untuk pemilih perempuan.

“Jadi secara presentasi, Partai Gelora sudah hampir 4 persen. Kita punya self confidence untuk mengatakan, per hari ini kita 3 persen, tinggal cari 1 persen lagi agar lulus parliamentary threshold. Saya kira ini akan kita perjuangkan,” pungkasnya.

Mulai Diserap Publik

Sementara itu, Direktur Riset Median Ade Irfan Abdurahman mengatakan, Median telah melakukan survei mengenai potensi partai baru apakah bisa masuk Senayan atau tidak, sudah dilakukan sejak November 2022 lalu.

“Pada saat itu, kami bertanya, bagaimana menurut pendapat anda apakah partai politik baru dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang akan dihadapi ke depan. Yang menjawab setuju kurang lebih 40,6 persen,” kata Ade Irfan.

Dengan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa partai baru memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah yang akan mereka hadapi di masa akan datang. Data survei itu, terus dilakukan pembaruan oleh Median hingga November-Desember 2023.

“Terakhir kita lakukan pengambilan data dari tanggal 12 Desember 2023 sampai tanggal 1 Januari 2024 ada 1.500 responder yang kita tanya. Kita juga telah tetapkan 10 besar elektabilitas Pemilu Legislatif saat ini,” katanya.

Yakni pertama PDIP (20,8%), kedua Gerindra (20,1%), ketiga Golkar (8,5%), keempat PKB (8,0%), kelima Nasdem (7,6%), keenam PKS (5,4%), ketujuh PAN (4,1%), kedelapan Demokrat (4,0%), kesembilan PSI (2,9%) dan kesepuluh Partai Gelora (2,8%).

“Dan ini menariknya ada dua partai nonparlemen PSI dan Partai Gelora. PSI dari 1,7 % pada bulan November menjadi 2,9% pada bulan Desember dan Partai Gelora dari 1,6% menjadi 2,8%. Jadi dalam kuriun satu bulan dua partai ini mengalami kenaikan lebih dari 1 persen,” katanya.

Median menilai ada kenaikan elektabilitas dari PSI dan Partai Gelora yang cukup signifikan. Hal itu sangat luar biasa, sehingga membuat publik, termasuk Median penasaran.

“Apa sih alasan memilih kedua partai ini. Kalau di PSI itu alasan memilihnya itu, yang paling dominan ada anak mudanya, lalu ada Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan dari Gelora, alasan memilihnya itu, karena suka program dan janjinya,” ungkanya.

Ade Irfan menilai ada sosialisasi yang masif dari kader dan calon legislatif (caleg) Partai Gelora dalam satu bulan terakhir, sehingga program-program Partai Gelora mulai diserap dan diterima oleh publik.

“Ini menarik buat saya, apalagi konteksnya sekarang Pemilu serentak. Biasanya orang jarang melihat ada program-program yang ditawarkan partai politik yang sudah ter-capture. Salah satu yang diingat oleh publik adalah kuliah gratis,” katanya.

Direktur Riset Median ini juga mengatakan, faktor populitas Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah juga mempengaruhi tren kenaikan elektabilitas Partai Gelora, selain faktor-faktor di lapangan.

“Sehingga dari survei kami, disimpulkan ada dua partai nonparlemen yang kemungkinan masuk elektoral threshold, kalau mereka konsisten dengan cara-cara yang dilakukan dalam satu bulan ini. Kalau konsisten akan terus menaikkan elektabilitas PSI dan Partai Gelora, serta tidak menutup kemungkinan masuk Senayan, karena jaraknya sudah tinggal sedikit lagi,” tegasnya.

Lebih Percaya Diri

Pada kesempatan ini, Ketua DPP PSI Cheryl Tanzil mengatakan, pada Pemilu 2024 mereka lebih percaya diri dan optimistis bisa masuk ke parlemen.

**Baca Juga: Enam Bersaudara Keluarga Tidak Mampu di Lebak Menderita Kelumpuhan

Perombakan pengurus inti, yakni pengangkatan Kaesang anak Jokowi menjadi ketua umum, memberikan suntikan modal dan moral bagi PSI.

“Tim kami baru, pengalaman juga sudah ada di 2019 sehingga kami lebih optimistis. Meski muda, kami belajar cepat. Segmentasi kami sangat besar di anak muda,” kata Cheryl.

Cheryl mengatakan, PSI mengusung ideologi antikorupsi dan antiintoleransi. Menurut dia, dua isu tersebut diterima oleh kalangan anak muda.

Selain itu, jargon seperti ‘Ikut Jokowi PSI dan PSI Partai Jokowi’ membuat partai ini semakin dikenal masyarakat luas.

“Kami dukung Prabowo bukan hanya mengejar efek ekor jas, melainkan juga karena ada anak muda, Gibran,” tandas Cheryl.

Direktur Eksekutif Algoritma Research & Consulting Aditya Perdana menambahkan, apa yang dilakukan PSI dan Partai Gelora sebagai partai baru sudah sangat baik, tinggal dilaksanakan secara konsisten saja.

“Jadi saya pikir sudah sangat baik, tinggal dijalankan dan diimplementasikan secara konsisten, karena kita semua juga ingin melihat itu,” kata Aditya.

Aditya menilai naiknya tren elektabilitas PSI dan Partai Gelora ada faktor Jokowi Effect dalam lanskap perpolitikan Indonesia hari ini, dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Jadi dalam konteks 2024, Jokowi Effect ini cukup signifikan. Partai yang bisa mendapatkan efek dari ini pasti akan mendapatkan keuntungan. Saya kira tentu hal ini sudah diperhitungkan Partai Gelora ketika bergabung dengan koalisi Pak Prabowo, memang efek ini yang dicari,” jelasnya.(Tim K6)

Kabar6-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, pemilihan presiden (Pilpres) 2024 menjadi momentum bagi umat Islam untuk tidak lagi menjadi pendorong ‘mobil mogok’ calon presiden.

Yakni dengan mendukung pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) yang memiliki peluang menang lebih besar.

“Kalau mau mendukung dan tidak lagi menjadi pendorong mobil mogok, maka dukunglah pasangan yang peluang menangnya lebih besar. Menurut saya di 2024 ini, peluangnya lebih besar adalah pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran,” kata Mahfuz Sidik, Rabu (3/1/2024) sore

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam diskusi Gelora Talk bertajuk “Pilpres 2024: Membedah Agenda Keumatan Prabowo-Gibran”  yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Gelora TV, Rabu (3/1/2024).

Diskusi ini dipandu Wakil Sekjen Partai Gelora Dedi Miing Gumelar,   menghadirikan narasumber Dewan Penasehat TKN Prabowo-Gibran Fadli Zon, politisi dan akademisi Prof Dr Ali Masykur Musa, serta Katib ‘Aam PB Jam’iyyah Ahli Thoriqah Mu’tabarah Indonesia KH. Miftahul Huda.

Menurut Mahfuz, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah perpaduan dua kekuatan yang sebelumnya berseteru, dan kini bersatu. Mereka memiliki komitmen dan konsisten dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam.

“Insya Allah umat ini, tidak akan lagi menjadi pendorong mobil mogok. Sekarang saatnya kita menggabungkan suara politik umat di tengah. Pak Prabowo mendapatkan dukungan luar biasa dari gabungan suara umat baik di tengah, kanan dan kiri,” katanya.

Karena itu, Mahfuz berpandangan dalam kontestasi Pilpres 2024, tidak diperlukan lagi Ijtima ulama, karena pada dasarnya suara umat dan ulama telah terdistribusi pada ketiga pasangan calon.

“Jadi kalau ada capres yang mengadakan Ijtima ulama, itu bukan Ijtima ulama, tapi hanya sekedar rukyat dari sekelompok orang saja atau sekelompok ulama di satu posisi saja. Jadi jangan bikin Ijtima yang tidak Ijtima,” katanya.

Sehingga ketika berbicara Ijtima ulama, kata Mahfuz, maka umat Islam harus sadar bahwa Ijtima itu pada dasarnya adalah berbicara masalah kepentingan umat Islam, yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia, apalagi dalam situasi politik global yang sangat rentan sekarang.

“Pak Prabowo itu paling konsisten dan komitmen terhadap umat. Dalam masalah Palestina misalnya, Pak Prabowo langsung action tidak janji-janji seperti capres lain. Apalagi kalau beliau sebagai pemimpin negara, maka akan lebih besar lagi yang dilakukan, termasuk membebaskaan Palestina,” tegasnya.

Mahfuz menegaskan, Prabowo Subianto adalah sosok capres visioner yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara kuat, bukan hanya negara pertengahan. Tidak sekedar menjadikan Indonesia sebagai Macan Asia, tetapi juga menjadikannya sebagai kekuatan kelima dunia.

“Jadi jangan dipecah lagi dengan ijtima ulama yang tidak ijtima.  Karena ketika berbicara tentang umat Islam, adalah bagian terbesar dari bangsa Indonesia. Beliau tidak ingin membuat dua kotak yang terpisah, antara umat dan bangsa. Jadi ketika beliau mengajukan agenda tentang bangsa, sesungguhnya adalah agenda untuk memajukan umat,” tegasnya.

Ia mengakui ada sekelompok orang yang sengaja memelihara situasi pengkotak-kotakan di masyarakat untuk kepentingan elektoral. Mereka menginginkan agar di masyarakat tetap ada pembelahan antara umat dan bangsa.

“Tetapi saya mau mengingatkan, untuk menentukan seorang pemimpin itu, adalah yang jelas komitmennya. Pak Prabowo ini tidak mewakili satu kelompok saja, tapi semua kelompok, baik umat dan bangsa,” katanya.

Mahfuz menambahkan, pasangan Prabowo-Gibran ingin memajukan ekonomi masyarakat dengan berbagai program yang akan dijalankan. Selain itu, Prabowo-Gibran juga akan menjamin keamanan negara di tengah situasi global yang sangat rentan sekarang.

‘Kalau dua hal ini ekonomi dan keamanan sudah bisa dibangun dengan baik, maka negara akan lebih muda menjadikan masyarakat dan bangsanya religius,” pungkasnya.

Tidak Perlu Diragukan

Sementara itu, Anggota Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fadli Zon menyebut capres nomot urut 2 Prabowo Subianto sudah sejak lama dekat dengan para kiai, ulama, hingga habaib di Tanah Air.

Bahkan Prabowo  juga sudah sejak puluhan tahun lalu sowan menemui para kiai serta pesantren yang ada di Indonesia, sehingga bukan ujug-ujug kemarin sore, hanya karena menjadi capres.

“Pak Prabowo, saya kenal sudah lebih dari 30 tahun, tidak perlu diragukan lagi dari dulu beliau ini sangat dekat dengan para ulama, para kiai, para habaib. Pesantren-pesantren itu bukan baru-baru kemarin datangi pesantren tapi sudah puluhan tahun yang lalu nih,” kata Fadli  Zon.

Ia mengungkapkan, Prabowo bersilaturahmi dengan para kiai, ulama, hingga habaib ini sudah dilakukannya sejak aktif sebagai tentara. Selain itu, kedekatan Prabowo dengan tokoh agama Islam juga tidak hanya di lingkup nasional, tetapi di tingkat internasional.

“Dari puluhan tahun ketika beliau masih berpangkat letnan kolonel bahkan mayor sudah datang kepada para kiai, ulama, tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU), dari Muhammadiyah, dari Dewan Dakwah, dari Persis, dari Tarbiah, dari mana-mana, jadi maksudnya beliau datang sowan,” ucap dia.

“Dekat sama Gus Dur, deket dengan banyak kiai-kiai, bahkan bukan hanya di level nasional, bahkan internasional,” tambah Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini.

Dia mencontohkan salah satu tokoh agama tingkat internasional yang juga disebut pernah dekat dengan Prabowo adalah Raja Abdullah dari Arab Saudi. Fadli kembali menekankan, Prabowo sudah sejak lama dekat dengan para kiai hingga ulama.

“Karena beliau deket sekali waktu itu dengan Pangeran Abdullah yang kemudian menjadi Raja Abdullah. Jadi bukan kemarin sore tapi sudah lama dan bekerja sama,” ucap Ketua BKSAP DPR ini.

Fadli juga menyebut Prabowo memiliki komitmen yang kuat terkait situasi di Palestina. Menurutnya, komitmen itu ditunjukkan dengan aksi Prabowo memberikan sumbangan serta bantuan kepada masyarakat di Palestina.

“Komitmen kepada Palestina mungkin orang bisa bicara-bicara tapi beliau diam-diam langsung menyumbang, ya kemarin menyumbang Rp 5 miliar rupiah langsung tanpa ba, bi, bu, konkret lah,” kata Fadli.

“Kemudian juga mengirim kapal, membangun rumah sakit dan juga menerima siswa beasiswa dari Palestina mungkin yang akan datang lebih banyak lagi untuk dididik di Unhan dan lain-lain,” imbuh dia.

Wakili Aspirasi Umat

Sedangkan politisi dan akademisi Prof Dr Ali Masykur Musa mengatakan, berpolitik dalam pandangan hukum agama itu adalah bagian dari maqashidus syari’ah, dimana aspirasi umat bisa terwakili dalam pengambilan keputusan di negara

“Karena menegakkan, menjalankan nilai-nilai agama di dalam proses penyelenggaraan negara adalah yang wajib, maka berpolitik adalah wajib. Maka umat, harus memikirkan siapa yang harus menjadi pemimpin negeri ini,” ujar Ali Masykur Musa.

Mantan politisi PKB ini menilai pendekatan Prabowo Subianto kepada umat Islam sejak Pilpres 2014 dan 2019 sangat luar biasa, bahkan pada Pilpres 2024. Sehingga umat Islam bisa menyampaikan aspirasinya kepada Prabowo.

“Prabowo menjadi titik temu aspirasi umat Islam dalam berpolitik menurut agama, yang jumlahnya, menurut saya ada 30 persen plus. Prinsip berpolitik menurut agama itu, telah diterjemakan Pak Prabowo dan Mas Gibran, diantaranya adalah tugas negara akan memberi makan rakyat yang dipersiapkan sejak anak-anak hingga pertumbuhan yang akan mempunyai brain, pemikiran, IQ tinggi dan seterusnya,” katanya.

**Baca Juga: APK Caleg Gelora Dirusak, Pengamat : Pelakunya Harus Segera Ditangkap

Prinsip keumatan kedua yang dijalankan Prabowo, kata Ali Masykur, adalah memberikan rasa aman dari ketakukan-ketakutan, dimana ketakutan tidak hanya masalah ekonomi, tetapi juga keamanan sosial, ideologi dan sesuatu yang membahayakan republik ini.

“Yang bisa melakukan itu, menurut saya adalah Pak Prabowo. dengan dua jaminan itu, memberi makan dan rasa aman. Ini yang harus dibranding dan diyakinkan kepada publik, bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran yang bisa menjawab itu,” katanya.

Dalam visi pendidikan misalnya, Ali Masykur berpandangan, Prabowo tidak membedakan antara pendidikan umum di sekolah dan pendidikan agama di pesantren.

Sebab, hal itu hanya sekedar masalah penyebutan saja, di sekolah disebut murid, sementara di pesantren disebut santri, karena murid dan santri adalah sama-sama anak bangsa yang mempunyai hak untuk mempersiapkan diri.

“Dengan tiga hal itu, menurut saya sudah bisa mengatributkan bahwa kepentingan umat bisa disalurkan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, karena action langkah-langkah bersama dengan umat. Selain itu beliau juga berkomitmen ada Dana Abadi Pesantren, ekonomi keumatan dan ekonomi syariah,” katanya.

Ali Masykur menegaskan, takzimnya Prabowo kepada para kiai dan pesantren itu sangat luar biasa, sehingga tidak salah apabila mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyebut Prbowo sebagai orang yang paling ikhlas.

“Dalam konteks geopolitik Islam Pak Prabowo juga memiliki hubungan internasional yang baik. Hubungan Pak Prabowo dengan pemimpin negara lain tidak hanya negara Islam, tapi negara di dunia sangat baik. Ini diperlukan untuk jalan diplomasi yang obyektif, sehingga Pak Prabowo bisa menjadi jembatan massal umat, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia,” kata Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran ini.

Atas dasar hal itu, Katib ‘Aam PB Jam’iyyah Ahli Thoriqah Mu’tabarah Indonesia KH. Miftahul Huda meminta umat Islam tidak ragu memilih pasangan nomor 2 Prabowo Gibran di Pilpres 2024. KH Miftahul Huda menilai Prabowo adalah contoh pemimpin yang harus mendapatkan dukungan penuh dari umat Islam.

“Pak Prabowo memiliki komitmen terhadap umat Islam, hal itu bisa dilihat dari langkah beliau yang kalah terus maju, itu pasti adalah dia seorang pemimpin. Dia punya komitmen terhadap umat, hingga apa yang jadi aspirasi umat kepada dirinya bisa diperjuangkan. Saya kira pasangan Prabowo-Gibran tidak perlu diragukan lagi oleh umat,” kata KH Miftahul Huda.(Tim K6)

Kabar6 – Tidak lama setelah Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman Sohibul Iman mengkritik ‘gemoy’, justru beredar poster iklan kampanye PKS memakai figur anak gemoy.

Menanggapi temuan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz sidik menyebut PKS plin-plan.

“Apa yang diomongin dengan apa yang dijalanin beda terus. Nggak jelas,” kata Mahfuz dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).

Dalam poster iklan kampanye PKS itu, anak gemoy terlihat tengah mengendarai motor, menggunakan helm dan jaket orange bertuliskan angka 8 dan logo PKS

Sementara di kanan-kirinya, anak gemoy tersebut tengah membawa kantong belanjaan berisi bahan pangan. Sedangkan di plat nomor bertuliskan PKS Menang: Pangan Murah, Kerja Gampang, Sehat Muda.

Sebagai mantan kader PKS, Mahfuz mengetahui betul kalau PKS sering mengeluarkan janji-janji bombastis yang hampa. Dimana sejak awal sudah mengetahui, bahwa janji tersebut tidak dapat diperjuangkan dari awal, tapi tetap dijanjikan.

“Seperti janji SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor (STNK) dalam Pemilu 2019 yang disampaikan oleh Mardani Ali Sera. Itu sejak awal memang sudah tahu tidak diperjuangkan dengan undang-undang, tapi tetap dijanjikan demi meraup suara,” katanya.

Menurut Mahfuz, masalah SIM dan STNK itu, memang tidak bisa ditetapkan dengan undang-undang, karena merupakan kewenangan dengan pemerintah daerah.

Sebab, berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor. Sehingga aturan SIM seumur hidup dan bebas STNK itu ditetapkan Peraturan Daerah (Perda).

Tetapi faktanya, hal itu tidak terbukti, hanya sekedar janji-janji PKS untuk meraup suara di Pemilu saja.

“Kan waktu itu, ada tiga yang jadi gubernur dari PKS. Ada DKI yang sekarang jadi calon presiden (Anies Baswedan), NTB (Zulkiflimansyah), Sumbar Irwan Prayitno, belum lagi yang wali kota. Kenapa SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan tidak diperjuangkan di wilayah itu,” katanya.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, lanjut Mahfuz, dimana gubernurnya yang merupakan kader PKS justru menjadikan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan tertinggi daerah.

“Jangankan membebaskan pajak bermotor, faktanya Zulkiflimansyah selama menjadi Gubernur NTB tiap tahun justru menaikkan pajak motor,” katanya.

Jika PKS serius terhadap janji memperjuangkan SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor (STNK) seperti yang disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera pada Pemilu 2019 lalu, bisa dijalankan oleh kadernya yang menjadi kepala daerah.

“Sekali kebijakan Samsat adalah kebijakan gubernur, bukan kebijakan pusat. Harusnya program kampanye PKS bisa dilaksanakan di daerah yang kadernya menjadi kepala daerah. Bukan malah sebaliknya, gubernur justru tiap tahun menaikkan pajak motor,” ungkapnya.

**Baca Juga: Selama 80 Tahun Hilang, Pilot Perang Dunia II AS Ditemukan Kembali

Artinya, untuk merealisasikan janji-janji bombastis PKS yang hampa itu, kata Mahfuz, tidak perlu menunggu berkuasa di tingkat pusat terlebih dahulu, misalkan menjadi partai mayoritas di DPR atau menjadi Presiden.

“Tapi PKS bisa menjalankan program kampanyenya di daerah daerah yang PKS menjadi kepala daerah. Itu dengan catatan kalau PKS tidak plin-plan,” tegas Mahfuz.

Sekjen Partai Gelora ini juga menyindir soal perbedaan sikap capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, yang didukung PKS dan Sekjen PKS Aboebakar Alhabsyi soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur.

“Capresnya menolak IKN dan ingin tetap Ibu Kota tetap di Jakarta, sementara Sekjen PKS mendukung pemindahan IKN. Jadi yang bener ini yang mana, apakah yang disampaikan capresnya atau partai pendukung capresnya,” pungkas Mahfuz.(red)

Kabar6-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik bereaksi keras menanggapi pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman yang menyidir penggunaan gimik ‘gemoy’ oleh calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk meraup suara pada Pemilu 2024.

“Saya menduga, PKS ini sepertinya lupa ingatan, kalau mengkritik Pak Prabowo. Padahal di setiap Pemilu, PKS-lah yang paling sering main gimik. Gimik-gimik Itu dibuat langsung secara resmi oleh PKS sebagai partai,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Selasa (28/11/2023).

**Baca Juga: Fahri Hamzah: Politik Aliran Tak Ada Untungnya, Harus Diakhiri!

Menurut Mahfuz, salah satu gimik yang dibuat PKS adalah program SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor (STNK) dalam Pemilu 2019 lalu. Gimik ini telah menaikkan suara PKS pada Pemilu Legislatif 2019.

“Mana buktinya, kan nggak ada sampai sekarang. Itu berarti soal SIM seumur hidup itu gimik saja dalam kampanye. Kalau soal gimik, PKS itu ahlinya, bukan Prabowo,” katanya.

Mahfuz juga mengingatkan agar PKS tidak lupa ingatan, bahwa pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 lalu, PKS mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Ketika itu, yang mengarahkan dukungan adalah Sohibul Iman selaku Presiden PKS.

“Jadi kalau PKS sekarang mengkritik Prabowo dibilang tidak punya ide atau gagasan, padahal Pemilu 2014 dan 2019 mengusung calon presiden Prabowo Subianto. Kalau Prabowo tidak punya ide, ngapain didukung dulu sama PKS,” kilahnya.

Dengan dua hal itu, Mahfuz kembali menegaskan, bahwa PKS dan Sohibul Iman lupa ingatan. Ia menilai Sohibul sengaja menebar gimik untuk melakukan serangan secara pribadi kepada Prabowo Subianto, yang dinilai memiliki ide lebih baik dan punya narasi besar dibandingkan capres yang didukungnya.

“Pak Prabowo itu justru capres yang punya ide dan gagasan, dibandingkan capres lainnya. Itu sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan sejak dulu. Dalam kampanye juga sudah ada 17 program prioritas Prabowo dan 8 program cepat Prabowo. Itu semua program dan ide, bukan gimik,” katanya.

Sekjen Partai Gelora menegaskan, bahwa gimik ‘gemoy’ tersebut bukan berasal dari Prabowo maupun tim kampanyenya, tetapi merupakan penyebutan dari nitizen yang merasa gemas melihat sosok Menteri Pertahanan itu

“Jadi gemoy itu bukan ide Pak Prabowo, juga bukan dari TKN, itu dari nitizen. Kalau PKS mau marah , silahkan ke nitizen. Kalau marah, marah ke nitizen, nggak perlu buat gimik-gimik, kita tahu siapa PKS,” pungkas Mahfuz Sidik.

Sepertu diketahui, dalam acara ‘Kick Off Kampanye Nasional PKS: Road to Final 2024’ di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023) lalu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman menyindir pihak yang menggunakan gimik ‘gemoy’ dan ‘santuy’ untuk meraup suara pada pemilu 2024 dan tak mau beradu gagasan.

“Sekarang ada istilah gemoy, santuy, seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy atau santuy ini tentu sesuatu yang tidak sehat,” kata Sohibul.(red)

Kabar6-Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu menginisiasi pembentukan Satuan Gugus Tugas Khusus Keamanan Informasi Pemilu 2024.

Hal ini pelu dilakukan untuk menjaga keamanan informasi pemilu dari serangan cyber terhadap proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Nampaknya penyelenggara pemilu dalam hal ini, KPU dan Bawaslu perlu menginisiasi terbentuknya satu gugus khusus, yaitu Gugus Tugas Keamanan Informasi Pemilu. Gugus tugas ini tidak hanya untuk mengantisipasi hoaks, framing ujaran kebencian, tetapi dalam pengertian yang luas, yaitu menjaga keamanan informasi pemilu,” kata Mahfuz dalam keterangannya, Jumat (3/11/2023).

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam diskusi ‘Dialektika Demokrasi dengan tema “Bersama Mencegah Hoaks dan Kampanye Hitam Jelang Pilpres 2024” di Media Center, Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2023) sore.

Menurut Mahfuz, gugus tugas ini nantinya bisa melibatkan Dewan Pers, KPI, BSSN, Polri dan pihak terkait lainnya untuk melakukan patroli cyber dalam rangka melakukan penegakkan hukum (Gakkum) terhadap disinformasi Pemilu 2024.

“Saya khawatir banyaknya hoaks-hoaks sekarang ini akan menjadi gangguan besar pada pemilu 2024. Dan yang lebih penting kita bersama punya tanggung jawab sosial memberikan literasi kepada masyarakat. Jangan sampai kita ikut membodohi masyarakat dengan disinformasi di media sosial,” katanya.

Mahfuz menegaskan, gugus tugas tersebut diperlukan, karena regulasi kita yang mengatur dunia digital saat ini sudah tertinggal 10 tahun.

“Dunia digital ini sudah berjalan di tengah-tengah kita, dan merangsek ke semua aspek kehidupan termasuk dalam kehidupan politik dalam 10 tahun terakhir secara sangat progresif,” ujarnya.

Mantan Ketua Komisi I DPR ini berpandangan bahwa, regulasi penyiaran Indonesia tidak mampu menjangkau penyebaran-penyebaran hoaks yang dilakukan oleh televisi (TV) berbasis internet.

“Sekarang ini banyak TV-TV yang platformnya internet. Ketika dia menyebarkan hoaks, siapa stakholder atau pemangku kepentingan yang bisa menegakkan regulasi, apakah Dewan Pers atau KPI, kan nggak ada sekarang,” ujar Mahfuz.

Akibat regulasi penyiaran yang tertinggal 10 tahun itu, kata Mahfuz, membuat banyaknya sampah-sampah digital, yang bisa ‘digoreng’ menjadi isu hoaks dan ujaran kebencian menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

“Ini sekarang yang menjadi rumit dan menjadi ruwet, karena memang basis regulasinya yang memang tidak lengkap,” katanya.

Dengan banyak hoaks dan ujaran kevencian bertebaran di dunia maya, menurut Mahfuz, KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara akan kesulitan untuk melaksanakan pesta demokrasi ini secara riang gembira.

“Apalagi kalau lihat diksi tentang pemilu sekarang yang telah bergeser dari pesta menjadi kompetisi atau kontestasi. Jadi dua kata diksi ini, yang selalu akrab di telinga kita saat ini” katanya.

Sehingga ketika kata diksi kompetisi dan kontestasi itu, menjadi persepsi besar tentang pemilu, maka faktor yang akan menentukan adalah seberapa kuat dan kerasnya kompetisi dan kontestasi itu, akan berlangsung di lapangan.

“Apa faktornya, menurut saya, adalah adanya power struggle (perebutan kekuasaan) yang ikut pertarungan kekuasaan di Pilpres 2024. Bobot pertarungannya akan semakin sengit, apabila dari satu kekuatan politik itu, adu power strategi. Misalnya kalau saya baca di media ada pertarungan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi,” katanya.

Pertarungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo ini, katanya, merupakan satu kompetisi atau kontestasi power struggle.

“Pertarungan tersebut semakin keras dalam ruang digital, maka rasanya serangan pertarungan di dunia digital ini, menjadi tidak bisa terelakan,” ujarnya.

Karena itu, tidak mengherankan apabila ada peningkatan jumlah hoaksi selama Periode Januari 2023 hingga Oktober 2024 seperti dilaporkan Kementerian Kominfo dan Mabes Polri.

“Saya prediksi pertarungan cyber melalui hoaks, ujaran kebencian akan terjadi lompatan yang sangat tajam dalam perang di dunia digital pada bulan November ini. Saya kira disinilah pentingya kita memahami, menyadari dan memitigasi, karena apa konsekuensi, resiko atau cost yang harus kita bayar secara secara kolektif bisa seperti Pemilu 2019, yakni pembelahan sosial dan polarisasi,” katanya.

**Baca Juga: Neno Warisman Gabung ke Partai Gelora dan Dukung Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

Jika melihat tren kenaikan hoaks dan ujaran kebencian saat ini, ada beberapa hal yang melatarbelakangi. Antara lain adanya pemilih di kalangan generasi Z dan milenial yang mencapai 55 persen lebih, yang sehari-hari tidak bisa lepas media sosial atau gadget.

Sementara mereka menjadi target bidikan suara dari para calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif dan partai politik, serta para tim sukses.

“Mereka ini akan disuguhi disinformasi melalui media sosial mengenai power struggle, pertarungan yang keras untuk menggaet pemilih yang 50% dari generasi Z dan milenial ini,” katanya.

Ia melihat penyedia jasa hoaks dan ujaran kebencian menjelang Pemilu 2024 ini akan hidup lagi, meskipun mereka telah pecah kongsi.

“Kita perlu hati-hati menyikapi hal ini, karena mulai ada narasi yang dikembangkan mengenai potensi kecurangan, terlepas dari situasi dan kontroversi proses politik sekarang. Ini akan menjadi opini umum, akan menjadi bumbu yang paling sedap untuk proses disinformasi di dunia digital,” katanya.

Ia mengingatkan disinformasi digital saat ini telah melibatkan kemajuan kecerdasan buatan atau artificial Intelligence (AI) seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, ketika ada informasi tiba-tiba Presiden Jokowi mahir berbahasa Mandarin.

“Ketika hal ini didengar saudara-saudara saya di majelis taklim di masjid, kalau Presiden Jokowi ngomong Bahas Mandarin, persepsinya bisa berbeda. Tun kan bener, dia sangat dekat dengan China, dengan Tiongkok. Tetapi beberapa hari kemudian kita lihat ternyata Presiden Jokowi juga sangat mahir Bahasa Arab, jadi bingung lagi kita,” katanya.

Artinya, penggunaan AI untuk memproduksi hoaks dan ujaran kebencian akan meningkat menjelang Pemilu 2024. Inilah yang membedakan antara Pemilu 2024 dengan Pemilu 2019 lalu.

“Jadi dari sisi produk yang dihasilkan sudah menggunakan Artificial Intelligence (AI). Produknya akan banyak menggunakan produk audio visual atau video yang mulai disebarkan di media sosial untuk merangsang, mestimulasi emosional masyarakat. Kita perlu memitigasi dan mewaspadai bersama, jangan mengambil keuntungan dari situasi ini. Ingat pembelahan politik pasca Pemilu 2019, itu cost yang kita tanggung,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Dalam rangka menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik, memberikan pembekalan kepada para Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) di wilayah Kabupaten Tangerang.

Kegiatan yang digelar di kantor DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Tangerang yang berada di kawasan perkantoran Bizlink CitraRaya ini bertujuan untuk mempersiapkan BCAD dalam menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks.

Dalam paparannya, Mahfuz Sidik menyampaikan pentingnya menjaga integritas, komitmen, dan kualitas kepemimpinan dalam perpolitikan.

Ia mengingatkan para BCAD tentang tanggung jawab besar yang akan mereka emban jika terpilih nanti.

Selain itu, Mahfuz juga menekankan pentingnya pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama bagi para pemimpin yang akan terpilih.

“Pembekalan ini lebih menitikberatkan pada rencana pemenangan berbasis TPS,” ungkap Mahfuz, saat menyampaikan materi kepada puluhan BCAD yang juga dihadiri Ketua DPW Gelora Banten Usman Umar dan sejumlah pengurus DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Tangerang, pada Minggu (20/08/2023).

Menurutnya, para BCAD diberikan pemahaman mendalam tentang isu-isu krusial yang tengah dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Tangerang.

Selain itu, mereka juga diajak untuk mengembangkan program-program inovatif yang dapat memberikan solusi konkret bagi permasalahan yang ada.

Dalam acara tersebut, para peserta juga diberikan wawasan tentang bagaimana meraup suara sesuai target dan menjadi pemenang di dapilnya masing-masing.

“Di tengah iklim politik yang semakin dinamis, para BCAD diingatkan untuk tetap menjaga sikap positif dan bekerjasama dan sama- sama bekerja dalam melakukan sosialisasi di akar rumput,” katanya.

Partai Gelora sendiri telah lama dikenal sebagai partai yang berkomitmen untuk memajukan demokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan memberikan pembekalan kepada para BCAD, partai ini menunjukkan komitmennya dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin berkualitas yang dapat melayani masyarakat dengan baik.

Pemilu tahun 2024 diharapkan akan menjadi momentum penting bagi masyarakat Kabupaten Tangerang untuk memilih wakilnya yang dapat membawa perubahan positif.

**Baca Juga: Gelar Deklarasi Bersama, Sukardin : Gelora Kabupaten Tangerang Siap Dukung Prabowo pada Pilpres 2024

“Dengan adanya pembekalan ini, diharapkan para BCAD akan mampu memenangkan pemilu 2024 dan minimal mendapatkan satu fraksi di DPRD Kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Terpisah Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Sukardin mengatakan, pihaknya mengaku senang dengan adanya kegiatan pembekalan bagi para BCAD tersebut.

Kegiatan ini dianggap sangat bermanfaat guna menambah wawasan dan pengetahuan para calo wakil rakyat di kota seribu industri ini.

“Alhamdulillah kehadiran Pak Sekjen di kantor DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Tangerang sangat membantu para BCAD, dimana mereka semua hampir mayoritas masih terbilang baru terjun ke kancah politik praktis. Pembekalan itu sangat berharga bagi mereka. Sebagai pengurus DPD kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya buat Pak Sekjen, semoga ilmunya bisa bermanfaat dan para BCAD bisa memenangkan pemilu di daerah ini dengan mendapatkan satu fraksi,” katanya.(Tim K6)