Kabar6 – Meski Pilgub Banten kurang dari tiga tahun lagi, PKS sudah mulai memanasi mesin dengan menjajaki koalisi. Jika sebelumnya bertemu dengan Golkar, kali ini mereka menemui Demokrat.

PKS, Golkar dan Demokrat sebenarnya masih berkoalisi mengusung Wahidin Halim-Andhika Hazrumy pada Pilgub 2017 lalu hingga saat ini. PKS menginginkan koalisi tetap berlanjut pada 2024 mendatang.

PKS mengakui tidak bisa sendiri membangun Banten. Kedua partai itu diakui Gembong, tengah menyamakan persepsi untuk memajukan Banten di periode selanjutnya.

“Koalisi yang sudah dibangun dengan Demokrat di periode kemarin, bisa kita bangun lagi di 2024,” kata Ketua DPW PKS Banten, Gembong R Sumedi, dikantor DPD Demokrat Banten, Rabu (26/05/2021).

Iti Octavia Jayabaya, Bupati Lebak saat ini, sekaligus Ketua DPD Demokrat Banten mengaku belum berfikir maju dalam helatan Pilgub Banten 2024 mendatang. Dia memilik fokus menyelesaikan periode keduanya di Kabupaten Lebak.

Jika partai Demokrat memerintahkan dan masyarakat menghendaki Iti Octavia maju, dia mengaku akan mengikutinya.

**Baca juga: Kejati Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Masker Dinkes Banten

“Saya juga harus menuntaskan dua tahun lagi di Lebak. Politik itu dinamis, itu bisa saja terjadi, tapi sampai saat ini saya belum ada niatan kesana (ikut pilgub), saya mau menuntaskan dulu amanah masyarakat Lebak di Kabupaten Lebak,” kata Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Octavia Jayabaya, ditempat yang sama, Rabu (26/05/2021).(Dhi)

Kabar6- Bakal calon Bupati petahana Irna Narulita enggan terburu-buru menggelar deklarasi terkait pencalonannya di Pilkada serentak di Pandeglang tahun 2020. Ia masih mengumpulkan kekuatan hingga benar-benar penuh.

Irna menyatakan, masih mencari waktu yang tepat dan tak mau terburu-buru melakukan deklarasi pencalonan. Sebab menurutnya, politik itu dinamis yang memungkinkan setiap detiknya bisa terjadi perubahan.

“Jadi ibu cari waktu yang tepat, kan gak usah terburu-buru juga (deklarasi). Tunggu sebelum H-1 atau H-2 untuk deklarasi, masih ada waktu,” kata Irna, Kamis (27/8/2020).

Selain menunggu waktu yang tepat, ternyata bakal calon petahana ini mengaku sedang fokus mengumpulkan kekuatan dari partai politik (Parpol). Hingga saat ini, setidaknya 7 Parpol sudah ada digenggaman tangan. Namun saat ini masih ada parpol yang tersisa belum memberikan dukungannya.

“Kami masih menunggu ada sinyal-sinyal yang bisa menambah kekuatan hingga benar-benar full (penuh). Kami harus memaksimalkan koordinasi dan silaturahmi politik, semoga saja. Kami mohon doanya agar dilancarkan,” harapannya.

**Baca juga: 4 Rumah di Keroncong Pandeglang Terbakar, Dugaan Konsleting Listrik.

Wanita berkerudung ini juga belum bisa memastikan tanggal berapa dirinya bakal daftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang. Tapi dipastikannya, tidak bakal keluar dari jadwal yang sudah ditetapkan KPU.

“Pada tanggal empat atau lima dan bisa jadi hari terakhir (tanggal enam) ibu daftarnya. Intinya, kami bakal ikuti tahapan Pilkada ini sesuai aturan dan ketetapan KPU Kabupaten Pandeglang,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Beredar informasi Drajat Sumarsono bakal disandingkan dengan keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, untuk diusung Pilkada serentak 2020 di. Kedua partai yakni Gerindra dan PDI Perjuangan akan berkoalisi.

“Komunikasi dengan beberapa petinggi PDIP, kita sudah komunikasi. Untuk mengarah ke pak Drajat sama bu Sarah (Rahayu Saraswati-red), itu masih belum. Tapi, ya kalau memang itu untuk kebaikan, ngak jadi masalah sih kita,” kata Sekretaris DPC partai Gerindra Kota Tangsel, Yudi Budi Wibowo, Kamis (2/7/2020).

Menurut Yudi, selama dua periode Drajat Sumarsono menjabat anggota DPRD Kota Tangsel, tentunya masyarakat punya penilaian tersendiri mengenai politisi senior PDI Perjuangan Kota Tangsel .

“Beliau sudah dua kali jadi anggota DPRD, tentunya punya basis massa. Penilaian masyarakat terhadap beliau juga positif. Jadi saya pikir, beliau punya track record yang bagus,” terangnya.

Sementara, pengamat sosial politik nasional, Tamil Selvan, menilai jika benar nantinya Drajat-Saras jadi diusung oleh PDIP dan Gerindra, maka Pasangan Calon (Paslon) calon tersebut bukan merupakan pasangan asal-asalan alias kaleng-kaleng.

**Baca juga: Alasan Hanura dan PSI Usung Muhamad-Azmi di Pilkada Tangsel.

“Secara logika saja mudah dibaca, mereka bersua merupakan kader internal partai masing-masing, sehingga akan membuat mesin partai bekerja dengan maksimal nantinya. Selanjutnya, Drajat sendiri merupakan wakil rakyat di daerah, sudah pasti punya masa tersendiri. Jadi kalau Drajat-Saras yang akan di usung, pasangan ini bukan pasangan sembarangan, bukan asal-asalan alias kaleng-kaleng,” terangnya.(eka)

Kabar6-Sekertaris DPD PDIP Banten, Asep Rahmatullah mengaku, sedari awal telah mempercayakan kepada seluruh anggotanya yang duduk dikursi DPRD Banten, sekaligus sebagai kepanjangan tangan dari partainya melalui fraksi PDIP DPRD Banten yang ada.

Hal itu menyusul kemelut yang terjadi belakang di DPRD Banten atas perbedaan yang terjadi, terdapat sejumlah anggota DPRD Banten yang mendukung agar pengambilan hak interpelasi tersebut agar bisa dilakukan secepatnya. Namun, ada juga yang menolak karena dinilai belum terlalu penting.

Sementara, publik berhak tahu melalui wakilnya yang ada di DPRD Banten, atas kondisi sebenarnya yang dialami oleh Bank Banten, sehingga harus dilakukannya pemindahan RKUD.

Atas hal tersebut, lanjut Asep, pihaknya telah mempercayakan sepenuhnya, kearena menurutnya, segala yang diambil oleh anggota DPRD Banten dari partai PDIP pasti lebih tahu dengan situasinya sehingga harus dilakukannya pengambilan hak interpelasi tersebut agar selanjutnya Gubernur bisa dipanggil dan dimintai keterangannya atas atas upaya pemindahan RKUD tersenbut.

Dengan tetap menghormati pendapat dari anggota DPRD Banten yang lain, meski tidak ikut ambil bagian dalam pengambilan hak interpelasi RKUD Bank Banten.

“Hanya saja kenapa DPD PDIP menyetujui terhadap langkah fraksi ini juga memang Bank Banten ini lahir bukan keinginan perorangan, tapi amanat RPJMD dan Perda. Nah ini yang perlu dipertanyakan,” terang Mantan Ketua DPRD Banten Periode 2014-2019 itu, kepada wartawan, Kamis (4/6/2020). Dengan begitu, dirinya mengaku sangat paham betul dengan kondisi Bank Banten hingga sekarang.

Lebih jauh dirinya menilai, atas kondisi dialami Bank Banten saat ini pastinya ada sesuatu hal yang melatar belakanginya, entah apakah itu karena adanya laporan dari pihak direksi atau atas adanya laporan dari pihak OJK, sehingga harus dilakukannya pemindahan RKUD seperti yang dilakukan kemarin, ini lah yang harus dicari tahu agar publik menjadi tahu penyebab RKUD dipindah dan satu-satunya bank yang menjadi kebanggannya masyarakat di Provinsi Banten ini harus ditinggal oleh pemiliknya sendiri.

Disisi lain, Pemprov Banten sendiri telah diamanahkan Perda dan RPJMD sebelumnya, agar bisa memiliki bank sendiri. Namun kenyataannya RKUD pemprov Banten justeru dipindah ke bank lain, hal ini lah yang harus dicari tahu dan yang menjadi dasar agar dilakukannya pengambilan hak interpelasi, khususnya dari fraksi PDIP.

Melihat amanah dari Perda pembentukan Bank Banten sendiri, Pemprov Banten masih memiliki kewajiban untuk mengucurkan suntikan dananya sebesar Rp 300 miliar lagi. Namun, sampai saat ini hal tersebut belum dilakukan, menambah kondisi Bank Banten semakin terpuruk, ditambah RKUD Pemprov banten saat ini dipindah, membuat Bank Banten kesulitan untuk terus tumbuh.

“Inilah yang menjadi fungsi kontrol kita, jangan sampai Bank Banten dan Pemprov lost , kalau ini tidak diingatkan,” katanya.

Lebih jauh Asep menegaskan, upaya pengambilan hak interpelasi sperti yang dilakukan oleh anggota fraksi PDIP bersama dua anggota DPRD Banten yang lain itu lebih kepada kepentingan masyarakat, jauh dari kepentingan politik.

**Baca juga: Berkarya-PKS Siap Hadapi Inchumbent Di Pilkada Kota Cilegon.

“Karena marwah kedaerahannya yang harus kita bangun. Banten itu punya sejarah dulu Banten punya mata uang dan Bank sendiri. Itulah makanya RPJMD dan Perda mengamanatkannya,” katanya.

Hingga akhirnya diputuskan sebelumnya, agar Pemprov Banten bisa memiliki bank sendiri lagi, melalui proses kuisi sebelumnya yang diambil.(Den)

Kabar6-Partai Berkarya membuka pintu ke seluruh partai politik (parpol) untuk bergabung bersama-sama dalam Pilkada empat daerah di Banten, yakni Kota Tangsel, Kota Cilegon, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.

Asalkan, memiliki visi dan misi yang sama dengan partai besutan Tommy Soeharto itu.

“Kalau menurut saya kita terbuka secara umum, pilpres kan sudah selesai. Tinggal bagaimana Pilkada di Kota Cilegon, pada prinsipnya bagaimana Partai Berkarya di Kota Cilegon yang kursinya masih kurang (bisa bersama-sama), empat kursi lagi kan minimal,” kata Ketua DPW Berkarya, Heldy Agustian, ditemui di Hotel Horison Ultima Ratu Kota Serang, Banten, Sabtu (29/02/2020).

Khusus di Kota Cilegon, Banten, Berkarya berharap bisa bekerjasama dengan Demokrat dan PKS. Karena itulah, Helldy yang juga akan maju dalam Pilkada Cilegon, mengikuti berbagai penjaringan partai politik (parpol). Termasuk memaparkan visi misi dirinya di Partai berlambang mercy tersebut.

Helldy pun memiliki slogan ‘Wes Wayahe Cilegon Lebih Baik’ atau dalam artian Sudah Saatnya Cilegon Lebih Baik lagi itu memiliki program salah satunya memajukan pendidikan di Kota Baja.

“Kalau bisa bergabung dengan Demokrat satu lagi, denga PKS begitu kan, ya insha Allah. Penjajakan ya kita lihat yang satu visi dan misi untuk melakukan wes wayahe Cilegon jadi lebih baik,” terangnya.

Dia menawarkan sistem gotong royong dan memajukan UMKM untuk empat kabupaten dan kota di Banten yang akan melakukan Pilkada serentak 2020. Sehingga bisa memajukan perekonomian masyarakat, terutama dilapisan bawah.

**Baca juga: 85 Anggota DPRD Banten Siapkan Reses Pertama di Tahun 2020.

Dia pun sudah berkomunikasi dengan banyak calon kepala daerah dan parpol untuk bekerjasama di Pilkada 2020 nanti. Namun proses pencalonan melalui jalur Parpol masih membutuhkan banyak waktu dan tenaga hingga Juni nanti.

“Bagaimana menghidupkan kembali gotong-royong, sehingga lebih banyak meningkatkan UMKM diberbagai daerah di Banten, sehingga peningkatan UMKM ini masyarakat, kalau kita kembangkan bisa maju,” jelasnya. (Dhi)

Kabar6- Partai Gerindra memberikan sinyal untuk bergabung dengan PAN mengahadapi pilkada serentak 2020 di Banten. Dari empat daerah yang menggelar pilkada, dua diantaranya Kabupaten Serang dan Kota Cilegon sudah mulai mengerucut untuk membangunkoalisi.

“Insya Allah. Kita pernah bersama-sama dengan PAN dan semangat bersama itu kami ingin lanjutkan dalam pilkada ini. Dari empat pilkada, Gerindra dan PAN sudah membangun komunikasi untuk bersama sama,” terang Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Provinsi Banten Andra Soni, kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya, dari keempat daerah yang dikomunikasikan terdapat tiga daerah yang berpeluang terjalin koalisi. Dari tiga daerah dua diantaranya sudah menemui kesepakatan untuk berkolaborasi.

“Komunikasi kita lakukan untuk empat daerah. Kemungkinan tiga daerah kita bisa sama-sama. Serang dan cilegon kita sudah siap bersama-sama,” katanya.

Disinggung apakah itu artinya Gerindra juga akan mendukung sosok yang sudah diusung PAN untuk kedua daerah itu, dia mengaku belum sampai ke arah sana. Komunikasi yang terjalin adalah lebih kepda membangun koalisi.

“Bukan itu artinya (pendukung sosok yang diusung PAN). Artinya kami membangun komunikasi untuk membangun koalisi. Soal figur nanti dimatangkan bersama-sama,” ungkapnya.

Soal kapan partai besutan Prabowo Subianto itu akan secara resmi berkoalisi dengan PAN, Andra meminta semua untuk menunggu. Menurutnya, dalam urusan Pilkada wujud bergabungnya beberapa partai politik cerminannya akan terlihat dari rekomendasi resmi partai terhadap pasangan calon.

Dia juga menegaskan, bergabungnya Gerindra dan PAN karena memiliki kesepakatan yaitu untuk menantang petahana. “Saat ini kesepakatannya adalah sepakat mengusung figur alternatif dan itu sedang dirembukan,” tuturnya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Banten Masrori membenarkan, Gerindra akan bergabung dengan partai pimpinannya terutama untuk pilkada Kabupaten Serang. Dia juga mengaku sudah berkomuikasi secara langsung dengan Ketua DPD Gerindra Provinsi Banten Desmond J Mahesa terkait hal tersebut.

“Termasuk Gerindra akan bergabung. Saya sudah komunikasi dengan Bang Desmond. Insya Allah koalisi itu Gerindra akan bersama,” ujarnya.

Mantan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang itu juga mengklaim, bukan hanya Gerindra. Terdapat satu lagi parpol yang akan bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Kabupaten Serang adil dan makmur. “Ada dua parpol yang akan bergabung, termasuk Gerindra,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, empat parpol yaitu PKS, PAN, Hanura dan Berkarya sepakat untuk membangun koalisi menghadapi Pilkada Kabupaten Serang 2020, Selasa (18/2). Mereka melabeli sebagai koalisi perubahan untuk Kabupaten Serang adil dan makmur. Kerja sama itu juga dibentuk guna menantang petahana.

**Baca juga: DPRD Banten Nilai Pengelolaan Pajak Air Permukaan Belum Maksimal.

Sementara itu, PAN juga telah secara resmi memberikan rekomensasi pengusungan calon kepala daerah. Untuk Kabupaten Serang pilihan jatuh ke Masrori. Lalu di pilkada Kota Cilegon mandat diberikan kepada Iye Iman Rohiman, seorang pengusaha asal Cilegon. Sementara untuk Kabupaten Serang pilihan jatuh ke bakal calon petahana Irna Narulita.

Di saat hampir bersamaan, PDIP juga telah mengeluarkan rekomendasinya. Dari empat daerah baru dua diantaranya yang diumumkan dan semua jatuh pada paket bakal calon petahana. Pasangan Ratu Tatu Chasanag-Pandji Tirtayasa untuk Kabupaten Serang dan Irna Narulita-Tanto Warsono Arban untuk Kabupaten Pandeglang. (Den)

Kabar6-Melihat total perolehan kursi di DPRD Kota Cilegon, antara PKS dan Berkarya harus membangun koalisi agar bisa mendapatkan tiket untuk bisa maju sebagai calon Walikota dan Wakil.

Keduanya juga tidak bisa mengambil dari kalangan birokrat agar bisa disandingkan dengan kader internal partai, melihat total perolehan kursi yang ada berjumlah empat orang, dari yang diharuskan minimal berjumlah 8 orang.

Balon Walikota Cilegon, Helldy Agustian mengaku, komunikasi antara partai Berkarya dan PKS sudah semakin intens. Bahkan, hingga ke DPP.

Keduanya telah sepakat akan mengusung balon Walikota dan Wakil dari partai Berkarya dan PKS pada gelaran Pilkada di Kota Cilegon kedepan nanti.

Tidak luput pihaknya juga mengucapkan banyak terimakasih kepada PKS yang telah mempercayakan amanahnya, agar bisa mengusung Helldy sebagai Balon Walikota Cilegon bersama Partai Berkarya dan PKS kedepan nanti.

“Saya ucapkan terima kasih sudah di percaya dan bersama-sama dengan kader terbaik dari PKS Kota Cilegon untuk membangun Cilegon. Kita ketahui bahwa Berkarya dan PKS sudah ada komitment di tinggat DPP, jadi jika ini bisa berjalan di Cilegon, saya sangat apresiasi adanya kesamaan dalam membangun Cilegon, tidak bisa sendiri jadi harus bersama-sama. Dan kita tahu, untuk tiket di Cilegon 8 kursi. Indhaa Allah sudah dapat satu tiket,” terang Helldy kepada Kabar6.com, Senin (17/2/2020).

Meski telah cukup. Namun, tidak menutup kemungkinan koalisi yang akan dibangun masih bisa terus dibangun bersama partai lainnya.

“Pokoknya kita lihat saja nanti. Masih rahasia,” tutupnya.**Baca juga: Pilkada Cilegon, Rekom PKS untuk Heldy Terbit Pekan Depan.

Sebelumnya, Ketua DPW PKS Banten, Sanuji Pentamerta memastikan surat rekomendasi dari DPP PKS akan turun kepada Helldy Agustian agar bisa dipasangkan dengan kader internal PKS pada gelaran Pilkada Kota Cilegon mendatang. Helldy sebagai Walikotanya, kader PKS sebagai wakil.

“Pekan besok (minggu ini,red), rekom sudah turun,” katanya.(Den)

Kabar6-Ketua DPD Partai Gerindra Banten Desmond J Mahesa menyatakan dalam menghadapi Pilkada serentak di sejumlah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Gerindra akan membangun koalisi partai yang berbeda pada Pemilihan Presiden 2019.

“Akan ada perubahan peta politik bersama partai lain, berbeda dengan koalisi partai saat Pilpres,” ujarnya di Serang Senin 7/10/2019.

Desmond menyebutkan jika perubahan koalisi parpol akan dilakukan secara rasional di masing-masing daerah yang akan menggelar Pilkada.”Tidak harus sesuai koalisi saat Pilpres. Kalau saya menyebutnya koalisi rasional untuk Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Tangsel,” katanya.

Salah satu yang akan dijadikan pertimbangan dalam membangun koalisi parpol, menurut Desmond, dimulai dari proses menentukan sosok yang paling tepat agar bisa diusung oleh partai untuk memimpin daerahnya masing-masing.

**Baca juga: Fitron Minta Gubernur Evaluasi Isu Pendidikan Gratis, Sesuai yang Tertulis.

Menurutnya, persaingan politik saat Pilpres kemarin telah selesai. Saatnya daerah untuk memikirkan kemajuan di wilayahnya masing-masing melalui komunikasi politik antar parpol menjelang Pilkada serentak 2020 nanti.”Kesepahaman ini lah yang sedang kita bangun,” kata dia.

Saat ini, kata Desmond, Gerindra sedang membangun komunikasi bersama partai Demokrat, PAN dan PKS dan PDI.(Den)

Kabar6-Parpol Koalisi Prabowo-Sandi di Banten, menolak gerakan People Power yang belakangan berubah nama menjadi Gerakan Kedaulatan Rakyat.

Demonstrasi itu menyasar Gedung KPU RI, pada 22 Mei 2019 lusa, dengan agenda menolak Hasil Pemilu 2019.

“PAN Banten tidak ikut memobilisasi masa ke Jakarta untuk peopel power, dan tidak ada instruksi dari DPP untuk ikut gerakan tersebut,” Jaya Dede Rohana Putra, Bendara PAN Banten, saat dikonfirmasi melalui pesan singkatnya, Senin (20/05/2019).

Begitpun Partai Demokrat Banten, sebagai salah satu parpol pengusung Prabowo-Sandi, parta berlmabnag mercy itu tidak mengirim kadernya, untuk bergabung dengan massa People Power.

**Baca juga: Sarang Walet Dan Laba-laba Warnai Gedung DPRD Banten.

Demokrat Banten meminta semua pihak, menyelesaikan sengketa pemilu melalui jalur konstitusi, bukan dengan demonstrasi.

“Jika terjadi kecurangan, laporkan ke MK dan mari kita bawa seluruh bukti-bukti (kecurangan) tersebut. Kami meyakini, MK pasti akan merespon dengan baik, Dan secara objektif, akan memutuskan sebagaimana bukti-bukti yang kita miliki,” kata Eko Susilo, Sekretaris DPD Demokrat Banten, melalui pesan singkatnya, Senin (20/05/2019). (Dhi)