Kabar6-Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan  melakukan klarifikasi terkait Berita Viral Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir (Kejari OKI) yang meminta pembuatan banner kepada beberapa Kepala Sekolah  di Kabupaten OKI.

Kepala Seksi Penerangan Hukum, Vanny Yulia Eka Sari, SH., MH menyampaikan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah melakukan klarifikasi ke Kejari OKI serta beberapa Kepala Sekolah di Kabupaten OKI

**Baca Juga: Atasi Dampak El Nino, Polres Pandeglang Bangun Sumur Bor

“Bersama ini kami sampaikan hasil klarifikasinya sebagai berikut:  bahwa tidak benar adanya permintaan banner dari Kejari OKI kepada beberapa Kepala Sekolah di Kabupaten OKI,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum, Vanny Yulia Eka Sari, SH., MH, Kamis (31/82023).

Lebih lanjut Vanny mengatakan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri OKI hanya meminta untuk menyebarluaskan informasi penerimaan CASN di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia TA 2023 ke seluruh masyarakat khususnya Kabupaten OKI. Sehingga ke depannya putra-putri terbaik Republik Indonesia terutama dari Kabupaten Ogan Komering Ilir ini dapat bergabung di Institusi Kejaksaan Republik Indonesia tanpa dipungut biaya apapun.(Red)

Kabar6-Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Abdul Qadir menanggapi akreditasi 10 SMP negeri sudah habis masa berlakunya atau kadaluarsa. Ia menilai kelalaian dari para kepala sekolah.

“Biasanya faktor karena adanya 10 sekolah yang akreditasi nya kadaluwarsa lantaran kelalaian dari kepala sekolah sibuk mengurus berbagai kesibukan,” ungkapnya menjawab pertanyaan kabar6.com di Tigaraksa, Senin (24/7/2023).

Abdul mengatakan, mengenai adanya puluhan SMPN yang akreditasi kedaluwarsa itu kewenangan di pusat. Pihaknya hanya bertugas sebagai pengawasan.

“Biasanya asesor yang mengawasi, biasanya jauh-jauh hari sudah ditegur oleh asesor yang tugasnya mengawasi sekolah, namun untuk prosesnya itu di pusat,” kata Abdul.

Ia menyatakan, baru dua SMPN yang sudah mengajukan perpanjangan kadaluwarsa akreditasi. Keduanya adalah SMPN 1 Balaraja, dan SMPN 1 Kelapa Dua.

**Baca Juga: Garuda Perluas Penerbangan Umrah dari 5 Kota Besar

“Keduanya saat ini sedang diproses. Untuk 10 yang sudah masa tenggang atau kadaluarsa tersebut sudah mulai diproses. Kalau prosesnya itu tidak lama dan tidak sampai berbulan-bulan,” ucapnya.

Abdul menjelaskan, dengan adanya akreditasi kedaluarsa berdampak terhadap anak murid yang ingin masuk SMAN tidak bisa lantaran akreditasi sekolah yang dulu diduduki dimasa SMPN. Juga dampaknya penilaian terhadap sekolah atau keakuan sekolah tersebut.

Sampai saat ini ia mengaku belum memiliki data identitas SMPN yang kadaluarsa tersebut. Namun, ia mengaku semua SMPN di kabupaten Tangerang yang kadaluarsa tersebut sudah dicatat dan akan terlihat jika akreditasi sekolah tersebut belum diperpanjang.

“Dampaknya terhadap anak murid dan penilaian keakuan tempat belajar anak. Yaa kami catat, semuanya akan terlihat jika akreditasi sekolah itu tidak diperpanjang,” tegas Abdul.(Rez)

Kabar6-Sekitar 900 orang Kepala Sekolah Negeri jenjang SD dan SMP berkumpul di GSG Puspemkab Tigaraksa bersama Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional, Selasa (2/5/2023).

Bupati Zaki  dalam sambutannya mengatakan moment Hardiknas kali ini merupakan moment yang istimewa dan baru kali ini terjadi.

“Moment peringatan Hardiknas kali ini merupakan moment yang istimewa karena dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Tangerang, Ketua DPRD dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra yang mewakili Pak Sekda,” kata Bupati Zaki yang disambut meriah seluruh kepala sekolah.

Selanjutnya, Bupati memberikan arahan kepada seluruh kepala sekolah SD dan SMP agar seluruh kepala sekolah bisa menjaga fasilitas dan sarana pendidikan yang telah dibangun pemerintah sehingga dapat tercipta lingkungan sekolah yang nyaman.

“Saya juga berpesan kepada seluruh kepala sekolah SD dan SMP Negeri untuk menjaga, merawat fasilitas dan sarana pendidikan yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rangka terus meningkatkan kualitas pendidikan,” pesannya.

Bupati juga menandaskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk terus memaksimalkan infrastruktur untuk mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tangerang terutama di sektor pendidikan.

**Baca Juga: Pascalibur Lebaran Bupati Zaki Sidak, Begini Hasilnya

“Ini sangat penting karena kita tahu bersama bahwa wilayah Kabupaten Tangerang yang sangat luas dengan jumlah populasi yang cukup padat dan peningkatannya juga luar biasa jumlah penduduknya. Semoga hasil dari dikumpulkan seluruh kepala sekolah ini ada roadmap atau peta jalan pembangunan pendidikan berkelanjutan di Kabupaten Tangerang,” harapnya.

Bupati juga menambahkan bahwa Pemkab Tangerang telah menggulirkan program-program khususnya di bidang pendidikan, seperti sanitasi sekolah, program gerakan sekolah menyenangkan, program kehati dandan juga program Kurangi Sampah Sekolah Kita (Kurasaki).

Menurutnya, program-program tersebut tidak akan berjalan maksimal dan bermanfaat apabila tidak didukung oleh sekolah, mitra dan seluruh warga sekolah.

“Ini merupakan tanggung jawab kita semua khususnya kepala sekolah SD dan SMP di Kabupaten Tangerang , begitu juga dukungan mitra-mitra sekolah dan yayasan. Ini yang sangat penting karena kolaborasi ini bisa membangun dunia pendidikan di Kabupaten Tangerang bisa lebih baik lagi,” tuturnya. (Red)

Kabar6-Banyak kepala sekolah tingkat SD dan SMP di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih berstatus pelaksana tugas (PLT). Otomatis kewenangan mereka punya kebijakan terbatas.

Demikian diungkapkan Sekjen Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Tangsel, Suryani Nian kepada kabar6.com, Rabu (5/10/2022). “Itu hasil temuan kami,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, dinas pendidikan Kota Tangsel harus segera mengangkat kepala sekolah definitif. Status pelaksana tugas berpengaruh terhadap tata kelola manajemen pendidikan.

“Kewenangan Plt terbatas. Tidak bisa menggunakan anggaran, menunjuk tenaga pendidikan serta tata usaha di sekolah dan atau mengatur sistem kegiatan belajar mengajar,” tegas Suryadi.

Dikonfirmasi kabar6.com secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel, Deden Deni membantah ada banyak kepala sekolah masih berstatus Plt. “Enggak, enggak banyak kok. Di bawah 10,” terangnya ditemui di Rawa Buntu, Kecamatan Serpong.

**Baca juga: Tragedi Kanjuruhan, Besok Digelar Doa Bersama di Cilenggang Serpong

Menurutnya, sudah banyak kepala sekolah yang definitif dari hasil pelantikan beberapa bulan lalu. Kalau sekarang kan pengangkatan kepala sekolah itu harus dari guru penggerak.

Harus seleksi dulu. Terus ada Diklat guru penggerak hingga punya sertifikat lalu bisa diangkat menjadi kepala sekolah. “Tahun depan ada beberapa yang pensiun. SMP Negeri 14, 17 pensiun juga,” ujar Deden Deni.(yud)

Kabar6-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang gelar Literasi Media untuk guru dan Kepala Sekolah SLTA di Kabupaten Tangerang. Sebanyak 100 orang guru dan kepala sekolah negeri hingga swasta mengikuti literasi itu.

Ketua PWI Kabupaten Tangerang, Sangki Wahyudin dalam pembukaan mengatakan tugas fungsi wartawan yakni menyampaikan informasi kepada publik. Sangki menerangkan kepada para guru dan kepala sekolah, tugas dan fungsi wartawan yakni sebagai edukasi, hiburan, kontrol sosial dan juga terdapat fungsi ekonomi. Dalam menyampaikan informasi tersebut haruslah berimbang.

“Dalam kontrol sosial ini kita bisa mengontrol kerja bapak ibu jika ada hal-hal yang perlu kami tanyakan,” ujar Sangki di Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Kabupaten Tangerang, Selasa (13/9/2022.

Sangki juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada UMN yang telah memfasilitasi kegiatan literasi media.

Direktur LPPM UMN, Winarno mengatakan dalam industri media saat ini telah bergeser. Dari media lama beralih ke media baru. Misalnya media lama yakni media cetak berupa koran, majalah, tabloid dan sebagainya. Lalu pada elektronik yakni radio dan televisi.

Namun, saat ini new media atau media baru internet sudah berada dalam genggaman masyarakat. “Sekarang media baru ada di genggaman bapak ibu semua. Sudah mengcover media lama menjadi satu di gadget,” katanya.

“Dari sinilah kita memandang perlu penyegaran dalam new media dan itu kita abadikan sebagai tower bernama new media tower,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Muhammad Bayuni mengapresiasi kepada PWI Kabupaten Tangerang terkait literasi media untuk guru dan kepala sekolah.

“Saya menyambut baik kepada PWI Kabupaten Tangerang yang melakukan literasi media untuk memberikan pencerahan dan juga edukasi kepada guru, bagaimana menyikapi ketika ada permasalahan terhadap media,” katanya.

Bayuni mengungkapkan misalnya pada saat datang anggota atau perwakilan dari wartawan ke sekolah yang selama ini kadang sekolah suka merasa risih dan juga kekhawatiran.

**Baca juga: Uang Pungli di Pasar Curug Tangerang Sebulan Disebut Ratusan Juta

Ia juga berharap betul bisa menyelesaikan permasalahan yang ada terlebih berhadapan media.

“Ini diikuti SMA dan SMK serta SKH ya, harapan ke depan bisa mendapatkan pencerahan dan juga informasi yang baru untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Total yang diikuti 100 guru dan kepala sekolah swasta dan negeri,” tandasnya. (Rez)

Kabar6-Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Asda I) Provinsi Banten, Komarudin, berharap semua sekolah SMK/SMA di Kabupaten Tangerang melakukan penguatan program Usaha Kesehatan Siswa (UKS).

Hal tersebut dipandang penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat siswa, terlebih di masa pemulihan pasca pandemi Covid-19.

“Saya berharap UKS diarahkan untuk membentuk perilaku hidup sehat bagi siswa sebagai upaya promotif dan preventif kesehatan,” kata Komar dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Sekolah SMK (negeri maupun swasta) se-Kabupaten Tangerang, di SMKN 1, Panongan, Rabu (24/8/2022).

Komarudin menerangkan, upaya promotif dan preventif dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pelaksanaan trias UKS di sekolah.

Trias UKS yang dimaksud meliputi pelaksanaan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat.

“Kita usahakan semua indikator pada kelompok stratifikasi UKS terpenuhi, kita review apa saja yang perlu diperbaiki dan tingkatkan ke depan,” terangnya.

Selain soal program UKS, pada kesempatan itu Komar juga bicara mengenai revitalisasi sekolah swasta dalam sistem pendidikan.

Menurutnya, sekolah swasta akan lebih menjanjikan peluang dan harapan jika mampu memberi sesuatu yang berbeda dengan sekolah negeri.

“Sekolah swasta jangan bersaing dengan sekolah negeri, tapi mengisi segmentasi pengguna jasa pendidikan yang berbeda dengan sekolah negeri,” tegasnya.

**Baca juga: Warga Keluhkan PJU di Wilayah Curug Tak Berfungsi

Karena itu, ia mendorong agar sekolah swasta terus berenovasi serta mengembangkan segala potensi dan kualitas yang dimiliki.

“Karena kebutuhan pengguna jasa pendidikan itu beda-beda, maka menjawab segmentasi kebutuhan itu sangat penting,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang saat ini sedang menyeleksi calon kepala sekolah. Pasalnya, sejumlah sekolah yang tidak mempunyai kepala sekolah, sehingga agenda dalam pemilihan kepala sekolah dilakukan.

Tahapan yang dilakukan oleh panitia dalam pemilihan kepala sekolah, sudah ada beberapa yang terpilih, dan sampai saat ini masih ada sebagian yang masih ikut dalam seleksi.

Ketua Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Tangerang, Prasetyo mengatakan bahwa langkah yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan sudah baik dan berjalan sesuai dengan prosedur.

“langkah yang sampai saat ini masih terus dilakukan adalah hal baik, karena apabila pemilihan ini tidak dijalankan, maka sekolah-sekolah banyak yang tidak memiliki kepala sekolah, sehingga nantinya berdampak kepada sistem di sekolah tersebut,” ujarnya, Kamis (9/6/2022).

Pemilihan yang masih terus dijalankan, sudah mengikuti prosedural yang berlaku, karena tahapan-tahapan dilakukan dengan baik dan tersistematis.

**Baca juga: Harga Cabai Rawit di Kabupaten Tangerang Tembus Rp 100 Ribu

“KBM akan terus mengawal hal-hal baik yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, kita juga sebagai mahasiswa harus bijak dan objektif dalam menilai sesuatu, karena apabila pemerintah sudah baik maka jangan kita sebut hal tersebut salah,” katanya.

Pemilihan kepala sekolah yang ada di Kabupaten Tangerang semoga bisa cepat selesai, sehingga sistem di sekolah-sekolah bisa berjalan lebih baik dengan adanya kepala sekolah. (Oke)

Kabar6-Sebuah pesan beredar di media perpesanan WhatsApp (WA) berisi imbauan kepada staf, guru dan kepala sekolah di jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri di Lebak untuk sedekah dalam rangka HUT ke-21 Provinsi Banten.

Dalam pesan tersebut, sumbangan sedekah berupa paket dengan nilai per paket Rp100 ribu. Untuk staf dan guru PNS dikenakan jatah 1 paket kemudian untuk pengawas 2 paket dan kepala sekolah sebanyak 5 paket.

Imbauan agar memberikan sumbangan sedekah paket juga berlaku bagi pejabat esselon II, III dan IV dengan jumlah paket 5 sampai 15 paket untuk esselon IV.

Ketua MKKS SMK Lebak, Falati membenarkan adanya pesan berisi imbauan tersebut. Dia mengatakan, sedekah yang terkumpul dari para ASN untuk membantu masyarakat.

“Hanya imbauan untuk ASN untuk bersedekah untuk masyarakat yang membutuhkan dampak pandemi Covid dalam rangkaian HUT Banten,” kata Falati kepada Kabar6.com, Kamis (23/9/2021).

Falati mengatakan, imbauan tersebut bersifat tidak memaksa. Jadi tidak ada sanksi bagi ASN yang tidak ikut menyumbang.

**Baca juga: Dinkes Lebak Catat 1.175 Kasus TBC Sepanjang 2021

“Iya imbauan, tidak ada (Sanksi) karena sifatnya sukarela,” kata Kepala SMKN 1 Rangkasbitung, Lebak.

Sementara itu, Kepala KCD Lebak Asep Ubaidillah belum juga merespon pesan WhatsApp yang dikirim Kabar6.com untuk mengkonfirmasi hal itu.(Nda)

Kabar6- Pelaksanaan rapid tes bagi guru dan tenaga pengajar pendidikan anak usia dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan SMP di Kota Serang, pada Jumat (14/8/2020) hanya diikuti 94 tenaga pengajar terdiri dari guru dan kepala sekolah. Hasil tes ini sebagai prasyarat guru PAUD, SD dan SMP di Kota Serang untuk bisa mengajar pada sekolah tatap muka yang akan dilaksanakan pada 18 Agustus 2020.

Hingga Pukul 11.30 WIB, 106 tenaga pengajar yang dijadwalkan mengikuti rapid menolak datang dengan alasan takut.

Dari 94 kepala sekolah dan guru yang menjalani rapid tes, seluruhnya non reaktif atau negatif covid-19.

“Berdasarkan data, baru datang sebanyak 94 orang. Berstatus kepala sekolah dan guru SD dan SMP, yang diinstruksikan oleh Dindik. Hasilnya non reaktif semua,” kata Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes Kota Serang, Ratu Ani Nuraeni, dilokasi rapid test, Jumat (24/08/2020).

Dia mendapatkan informasi kalau guru dan kepala sekolah yang tidak mengikuti rapid test, dikarenakan takut dan khawatir akan hasilnya jika reaktif covid-19.

Sedangkan salah satu syarat digelarnya pembelajaran tatap muka, guru dan kepala sekolah harus ikut rapid tes dengan hasilnya non reaktif.

“Tadi saya mendengar dari rekan-rekan yang datang, (alasannya) takut di rapid. Bingung juga kita, kalau gurunya takut gimana muridnya. Sementara kegiatan belajar tatap muka, kita harus jamin gurunya itu sehat dulu,” jelasnya.

**Baca juga: PAUD dan SMP di Kota Serang Belajar Tatap Muka 18 Agustus.

Ratu Ani menjelaskan, idealnya pelaksanaan rapid tes untuk seluruh guru di Kota Serang selama satu pekan. Namun Dinkes hanya bisa mengikuti arahan dari Dindik.

“Harusnya satu mingguan, karena ada ribuan guru. Tapi kami hanya diinstruksikan Dindik 200 orang,” terangnya.(Dhi)

Kabar6-Ketua komisi V DPRD Banten M. Nizar mengatakan, salah satu agenda yang akan dikerjakan bersama antara DPRD Banten dengan dewan pendidikan dalam waktu dekat ini adalah soal banyaknya kepala sekolah SMA dan SMK negeri di Provinsi Banten yang rangkap jabatan.

“SK-kan segera, devinitifkan segera. Kalau sudah ada regulasinya, untuk apa lagi ditunggu-tunggu,” katanya saat menerima sejumlah anggota Dewan Pendidikan Provinsi Banten di gedung DPRD Banten, Rabu (22/1/2020).

Menurut Nizar keberadaan kepsek SMA dan SMK negeri definitif diyakini akan sangat berpengaruh pada arah capain dunia pendidikan yang lebih baik lagi.

Soal banyaknya kepala sekolah yang rangkap jabatan ini adalah salah satu poin yang dibahas bersama dalam pertemuan itu.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Banten, Dadang Setiawan berharap kerjasama dengan DPRD ini adanya sinkronisasi terkait tugas dewan pendidikan dengan tugas fungsi DPRD. “Sehingga kami bisa bekerjasama dalam memajukan dan menganalisis persoalan pendidikan di Provinsi Banten,” katanya.

Dadang mengatakan sejumlah sektor pendidikan di Provinsi Banten masih terus harus dibangun, mulai dari persoal anggaran, sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidikan. Semua itu perlu pengawasan bersama demi terwujudnya dunia pendidikan di Provinsi Banten lebih baik lagi.

Dia memastikan, dewan pendidikan berada pada posisi netral dalam menyikapi setiap persoalan yang dihadapi dilapangan, khususnya pada sektor pendidikan di Provinsi Banten.

Ketua DPRD Banten, Andra Soni mengapresiasi positif langkah yang diambil pihak dewan pendidikan tersebut.

Menurutnya, point penting yang digaris bawahi dari hasil kunjungan dari dewan pendidikan ke gedung DPRD Banten tersebut adalah, soal rekomendasi dari Dewan Pendidikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yang rencananya akan ditembuskan juga kepada pihak DPRD Banten.

**Baca juga: Dewan Pendidikan dan DPRD Soroti Rangkap Jabatan Kepala Sekolah di Banten.

Dengan begitu diharapkan nantinya, setiap rekomendasi yang diberikan pihak dewan pendidikan kepada Pemprov, bisa diketahui juga oleh pihak DPRD Banten, dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil oleh Gubernur dan Wagub.

Termasuk dalam mencarikan jalan keluarnya, dalam menghadapi permasalan yang terjadi dilapangan agar bisa clear, antara pihak dewan pendidikan dengan DPRD Banten.

“Sehingga dewan pendidikan juga perlu untuk menyampaikan rekomendasinya kepada kami (DPRD Banten), terkait kebijakan yang ada di Provinsi Banten, khususnya dunia pendidikan,” terang Andra. (Den)