Kabar6 – Apresiasi kerja Kepala Kepolisian Daerah Banten (Kapolda Banten), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Sofyan A Djalil mengunjungi Kepolisian Daerah Banten (Polda Banten) pada Jumat (26/3/2021) siang.

Didampingi Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Hary Sudwijanto, Tenaga Ahli Menteri ATR)/Kepala BPN Bidang Hukum dan Litigasi Iin Sodikin dan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Raden Bagus Agus Widjayanto, Sofyan A Djalil mengapresiasi sekaligus memberikan dukungan kepada Kapolda Banten untuk terus lakukan pemberantasan mafia tanah.

Sofyan A Djalil diterima langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Banten (Kapolda Banten) Rudy Heriyanto Adi Nugroho serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Andi Tenri Abeng beserta jajaran.

Dalam kunjungannya, Sofyan A Djalil ingin mengetahui secara langsung modus operasi dan barang bukti yang disita dari para tersangka.

Dalam konferensi pers terbatas yang digelar oleh Polda Banten, Kepala Subdirektorat 2 Harda Ditreskrimum Polda Banten Dedy Darmawansyah menjelaskan modus yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan lakukan pemalsuan girik. Dari kasus ini telah ditetapkan 4 (empat) orang tersangka dan setidaknya, ada 26 lembar blangko girik kosong, 109 lembar blangko C desa kosong, hingga 116 barang bukti lainnya yang menguatkan pemalsuan girik. Pelaku utama, MRH (55) yang merupakan pensiunan honorer KPP Pratama Serang, dikenai Pasal 263 ayat 1, dengan ancaman pidana enam tahun kurungan penjara.

“Saya bersama Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN mengapresiasi Kapolda Banten dan jajaran yang telah membongkar kasus pemalsuan girik. Pemalsuan girik adalah salah satu hulu permasalahan pertanahan karena dengan girik palsu orang bisa mendapatkan sertipikat tanah,” tutur Sofyan A Djalil.

Sofyan A Djalil juga menyampaikan program pemerintah ingin memerangi mafia tanah adalah dengan menata sistem pertanahan menjadi lebih baik, mafia tanah adalah hilirnya, hulunya kita perbaiki dengan mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia, yaitu dengan lakukan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh negeri. “Kalau seluruh tanah disertipikatkan maka girik seperti ini tidak akan ada lagi manfaatnya” ujarnya.

**Baca juga: Ibu di Adiyasa Solear Keluhkan Anaknya Mendapat Kekerasan Fisik Dalam Tahanan Jambe

Lebih lanjut Sofyan A Djalil menyampaikan, jika ada pegawai BPN yang terlibat, “Kami akan lakukan pemeriksaan, kami mengedepankan asas praduga tidak bersalah, dan akan melakukan tindakan administrasi yang keras jika terbukti terlibat,” ujarnya.

Dalam organisasi besar pasti ada satu orang atau dua yang tidak baik, namun secara keseluruhan kinerja jajaran ATR/BPN sudah sangat baik, Kita sudah mendaftarkan 30 juta lebih bidang tanah dan itu dikerjakan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN. (TimK6)

Kabar6-Polresta Tangerang membantah Gubernur dan Kapolda Banten menghadiri Haul Syekh Abdul Qodir Jaelani di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Istiqlaliyyah, Kampung Cilongok, Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Minggu kemarin (29/11/2020).

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, kegiatan haul itu dipantau Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tangerang. Hal itu agar memastikan protokol kesehatan dilaksanakan oleh jamaah yang hadir.

“Pada kegiatan itu dipastikan juga tidak dihadiri Gubernur dan Kapolda Banten. Keberadaan Satgas Penanganan Covid-19 pun justru untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan,” kata Ade Ary dalam jumpa pers di Tangerang, Senin, 30/11/2020).

Jauh-jauh hari, kata Ade Ary, Satgas Penanggulangan Covid-19 beserta unsur lain sudah mengimbau jemaah untuk tidak datang langsung. Sebab, kegiatan itu juga dapat disaksikan atau diikuti melalui media sosial dan stasiun televisi.

**Baca juga: Kapolresta Tangerang Bersama Dandim dan Pemkab Bubarkan Kerumunan Acara Haul

Namun demikian, tingginya minta masyarakat membuat kegiatan tetap didatangi. Meski begitu, Satgas Penanggulangan Covid-19 tetap berusaha memonitor kegiatan agar protokol kesehatan yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan tetap berjalan.

“Satgas Penanggulangan Covid-19 juga beberapa kali membubarkan atau menegur jemaah yang berkerumun. Kami imbau mereka untuk jaga jarak,” pungkasnya. (vee)

Kabar6- Ditaksir 14 ribu buruh yang berada di wilayah Tangerang melakukan aksi mogok kerja dengan berada di depan pabrik sebagai bentuk protes rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law menjadi UU Cipta Kerja.

Residium Aliansi Buruh Banten Bersatu Jayadi mengatakan, selain melakukan mogok kerja, para buruh pun nantinya akan melakukan konvoi ke Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten.

“Di Tangerang ada 14 ribuan buruh yang melakukan aksi mogok. Cuma kalau keseluruhan, atau seluruh Banten bisa lebih jumlahnya. Kita lanjut ke KP3B untuk menyuarakan aspirasi kita. Di sana kita akan melakukan konvoi bersama rekan yang lain,” kata Jayadi saat ditemui di kawasan Industri Cikupa Mas, Selasa, (6/9/2020).

Sebelum menuju ke KP3B, para buruh akan melakukan aksi dulu di kawasan Tol Bitung, Curug, Tangerang untuk menjemput rekan buruh lainnya yang berada di kawasan Kota Tangerang.

Kapolda Banten Irjen Pol Fiandar yang memantau lokasi aksi buruh di kawasan Cikupa mengimbau agar para massa aksi mampu menjaga protokol kesehatan Covid-19, selama menyuarakan aspirasinya. “Kita minta para rekan bisa memerhatikan protokol kesehatan salah satunya jaga jarak dan tetap menggunakan masker,” ungkapnya.

**Baca juga: Ribuan Buruh Pabrik Sepatu di Cikupa Pilih Pulang, Lainnya Mogok Kerja di Depan Pabrik.

Diberitakan sebelumnya, seribu massa aksi buruh dari sejumlah aliansi di wilayah Tangerang kembali menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Lampu Merah Kedaton Cikupa, Kabupaten Tangerang, tepatnya yang mengarah ke Tol Cikupa. (vee)

Kabar6- Kapolda Banten, Irjen Pol Fiandar mengatakan antisipasi kerawanan dan pengamanan di lokasi KPU saat pendaftaran pasangan calon (Paslon), sudah cukup bagus dan mengikuti standar Covid-19.

“KPU cukup bagus, sinkronisasi KPU sebagai penyelenggara dengan Polres selaku mengamankan cukup bagus, esensi ancamannya sudah di antisipasi,” kata Irjen Pol Fiandar, ditemui di KPU Cilegon, Jumat (04/09/2020).

Jenderal bintang dua ini mengaku dari tiga daerah yang menyelenggarakan pilkada di wilayah hukum (wilkum) Polda Banten, tidak ada yang benar-benar aman. Sehingga harus di antisipasi oleh pihak kepolisian di tingkat Polres.

“Semua akan kita antisipasi, tidak ada yang sangat aman tidak, karena nanti kita lalai. Tapi serem-serem banget juga tidak. Tergantung warganya sini, warganya baik kok, mudah-mudahan aman,” terangnya.

Pihak kepolisian mengaku terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan TNI untuk mengantisipasi terjadinya penularan covid-19 yang ditimbulkan dari kerumunan massa, selama proses pendaftaran, kampanye hingga pencoblosan pada 09 Desember 2020 mendatang.

Baik paslon hingga massa pendukung harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak hingga rajin mencuci tangan atau 3M.

**Baca juga: Dukung Inchumbent Ratu Tatu, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Serang Dicopot.

“Kita dengan Pemda, dengn TNI, sama-sama mengingatkan masyarakat, disini dikasih filter, sama-sama antisipasi covid, pola duduk, termasuk kampanye akan mengantisipasi itu. Kampanye jalan, visinya sampai ke masyarakat, tetapi penyebaran covid tidak terjadi atau diminamilisir. Semua komponen masyarakat harus sadar kita masih ada ancaman covid, yang penting 3M,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Kapolda Banten, Irjen Fiandar mengatakan, bukan hal mudah menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. Seluruh pemangku kepentingan mesti aktif mencegah polarisasi demi menghindari terjadinya cluster baru serta gangguan kondusifitas daerah.

“Kita sedang susah karena ada covid, kedepan ada perhelatan pilkada. Polarisasi masyarakat pasti tinggi, karena namanya pilkada, gitu kan orang akan mengidolakan, fanatisme orang terhadap pilihannya tinggi,” katanya ditemui di Kota Cilegon, Rabu (29/07/2020).

Menurutnya, tentu dibutuhkan kondisi ekonomi dan kantibmas yang bagus, agar pilkada bisa berjalan lancar dan bagus.

Setali tiga uang, pemerintah selain menyelesaikan dampak Covid-19 dengan pemulihan ekonomi, jiwa kenegarawanan dan tidak mengedepankan ego menjadi kunci kelancaran dan keamanan pilkada serentak.

Selain membangun kembali perekonomian Indonesia karena hantaman covid-19, warga Banten juga diharapkan lebih meningkatkan kesetiakawanan sosial dan perduli terhadap lingkungannya.

“Supaya bisa minimalisir dampak covid ini, peran serta masyarakat. Kesetiakawanan sosial, masyarakat saling bantu, yang susah dibantu yang mampu. Di dukung para calon dan pendukung nya dengan jiwa kenegarawanan, jangan menghalalkan segala cara,” terangnya.

Khusus bagi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jauh, terpencil, hingga rawan, maka pengamanan akan diperkuat oleh personil TNI-Polri. Meski menurut pihak kepolisian belum memprediksi adanya tingkat kerawanan yang menonjol.

Namun mereka mengklaim sudah mempersiapkan penanganan dengan kondisi terburuk dalam pelaksanaan Pilkada di Banten.

**Baca juga: Mayoritas Fraksi DPRD Banten Soroti Target PAD Turun.

“Semua daerah kita waspadai, semua kita tangani secara merata, tidak ada eskalasi paling tinggi juga tidak, under estimate juga enggak boleh kita. Kita tetap memperkirakan kemungkinan terburuk. Pengamanan berbeda-beda, misalkan geografis jauh, maka diperkuat,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Kapolda Banten, Irjen Sabar Agung Santoso mengecek strategis dan tingkat keamanan PLTU Suralaya.

“Suralaya merupakan Obvitnas yang mana kami dari pihak Kepolisian Daerah (Polda) Banten dan jajarannya, memiliki kewajiban dalam melakukan upaya pengamanan,” kata Sabar Agung Santoso, melalui siaran persnya, Rabu (19/02/2020).

Jika ada kekurangan dalam penjagaan, Kapolda berjanji akan memperbaiki dan meningkatkannya. Penjagaan pun tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian, namun juga dilakukan bersama petugas security dan personil dari institusi lainnya.

“Kami melakukan audit system keamanan, terkait operasional yang dilakukan oleh pihak perusahaan,” jelasnya.

PLTU Suralaya sebagai pemasok listrik wilayah Jawa-Bali, mampu menghasilkan listrik sebesar 4.000 Mega Watt (MW). Pembangunannya dibagi kedalam beberapa tahap, yakni Tahap I memiliki kapasitas listrik 2×400 MW yang beroperasi tahun 1984.

Kemudian Tahap II berkapasitas 2×400 MW hang beropetsi tahun 1989, selanjutnya tahap III berkapasitas 3×600 MW beropetaso tahun 1997, Tahap IV berkapasitas listrik 1×625 MW yang beroperasi tahun 2011. Di lahan seluas 240 hektare itu, kini sedang dibangun PLTU Unit 7 dan Unit 8.

Dia pun memeriksa dan mengecek pola keamanan di salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia tersebut. Agar pasokan listrik di Pulau Jawa dan Bali terus terjamin dan lampu tetap menyala. Terutama Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) sebagai pusat pemerintahan di Indonesia.

**Baca juga: Pengerah PRT Ilegal ke Arab Diringkus di Bandara Soetta.

Jenderal bintang dua ini berharap dengan berdirinya PLTU Suralaya yang sudah puluhan tahun bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Banten, terutama disekitar lokasi pembangkit listrik.

“Suralaya sangat bermanfaat dan memberikan hasil yang positif bagi masyarakat, khususnya warga Banten,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Bos besar, pemodal dan pembacking atau beking tambang emas ilegal dan ilegal loging di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang masuk ke dalam.wilayah hukum Polda Banten, akan ikut di usut oleh Kapolda Banten, Irjen Agung Sabar Santoso.

“Siapapun yang terbukti, (ada) fakta hukum melakukan illegal mining, melakukan, memasuki taman nasional tanpa hak, tanpa ijin, kita proses,” kata Kapolda Banten, Irjen Pol Agung Sabar Santoso, ditemui usai bersilaturahmi dengan Kepala Ombudsman Banten, di Kota Serang, Banten, Senin (13/01/2020).

Penindakan tegas ini sesuai instruksi dari Presiden Jokowi dan Kabareskim, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, yang meninjau lokasi bencana beberapa waktu lalu.

Tim gabungan dari Mabes Polri dan TNI telah merazia sejumlah lubang dan mesin pengolah emas yang biasa disebut gulundung oleh warga sekitar, pada Sabtu 11 Agustus 2020 lalu. Garis polisi pun telah dipasangi dilokasi penambangan emas ilegal tersebut.

“Sudah kita Police line yang akan kita tindak lanjuti. Kita juga sudah koordinasi dengan lintas sektoral bagaimana (penindakan) kedepannya,” terangnya.

Namun saat di razia dan dipasangi garis polisi, tidak ditemukan aktifitas pertambangan dan pengolahan bebatuan menjadi bongkahan emas.

“Kemarin kita melaksanakan patroli sebagaimana perintah Presiden, apakah masih ada penambang liar? Disana memang sudah tidak ada penambangan rakyat,” jelasnya.

**Baca juga: Inventarisasi Tambang Emas Ilegal Lebak, Pemprov Banten Bakal Gelar Operasi.

Menurut data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Banten, tercatat lebih dari 100 lubang tambang emas di atas Taman Nasional tersebut. Menurut Eko Palmadi, selaku Kadis ESDM Banten, tidak hanya aktifitas pertambangan liar yang ada, namun juga ilegal loging. Eko mengaku kesulitan untuk menertibkan para penambang liar.

Pengurus TNGHS seksi Kabupaten Lebak, Siswoyo menyatakan berdasarkan catatan di tahun 2018, tercatat untuk resort Cibedug ada 70 tambang emas, lalu resort Panggarangan ada 107, Gunung Bedil 16, dan Cisoka 121 lubang. Kemudian di tahun 2019, lubang tambang emas yang beroperasi untuk resort Cibedug 70, Panggarangan 40, Gunung Bedil 7, dan Cisoka 78. Luasan Arela pertambangannya mencapai 161 hektare.(Dhi)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menerima kunjungan Kapolda Banten Irjen Pol Agung Sabar Santoso di gedung DPRD Banten, Kamis, (09/01/2020).⁣

Kunjungan Kapolda tersebut diterima langsung oleh ketua DPRD Banten Provinsi Banten Andra Soni beserta wakil dan Sekretaris DPRD Provinsi Banten E.A Deni Hermawan.

Dalam kesepatan tersebut, Agus menyampaikan, bahwa silahturahmi yang dilakukan oleh pihaknya tersebut sebagai langkah untuk membangun sinergitas polisional dan memperkuat kemitraan antara polri dan instansi disamping guna memelihara Kamtibmasyarakat.

Selain itu, kunjungannya itu dimaksudkan untuk melanjutkan koordinasi, komunikasi dan hubungan yang harmonis selama ini antara DPRD Banten dan Polda Banten untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif diwilayah Provinsi Banten.

“Penting dibangunnya silaturahmi untuk menjalin hubungan yang harmonis. Komunikasi yang baik, terjalin kerja sama serta terbangun kebersamaan, untuk menjaga keamanan ditengah masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengucapkan selamat bertugas kepada Kapolda baru Irjen Pol Agung Sabar Santoso sebagai Kapolda Banten yang baru.

Pihaknya berharap dengan hadirnya Kapolda baru dapat menjalin sinergitas lebih baik lagi antara kepolisian dengan legislatif.

“Selamat datang dan selamat bertugas saya ucapkan kepada bapak Agung Sabar Santoso, semoga kedepan sinergitas antara Polda dan DPRD Banten lebih baik lagi,” harapnya.

**Baca juga: PU Banten Bantah Ada Esek-esek Dibalik Lelang 14 Paket Yang Disatukan.

Dalam kesempatan tersebut Andra Soni juga menyampaikan, bahwa belum lama ini DPRD Banten telah melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang penanganan masalah Hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Pembentukan Produk Hukum. Andra juga berharap upaya-upaya baik yang telah berjalan dapat dilanjutkan dalam upaya memperkuat sinergitas antara DPRD Banten dan Polda Banten.

“Belum lama ini kita juga telah melakukan MUI tentang penanganan masalah hukum semoga kedepan hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan dengan Polda dapat ditindaklanjuti dalam rangka memperkuat sinergitas,” tandasnya. (Den)

Kabar6-Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali merotasi perwira tinggi menengah. Sejumlah Kapolda diganti, termasuk Polda Banten.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram nomor: ST/3331/XIII/KEP./2019 ter tanggal 20 Desember 2019. Surat Telegram tersebut ditandatangani oleh As SDM Kapolri Irjen Eko Indra Heri.

Dalam surat tersebut dijelaskan Irjen Pol Nana Swana yang sebelumnya menjabat Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) diangkat sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Gatot Eddy Pramono yang promosi menjadi Wakapolri.

Sebagai penggantinya Polri menunjuk Irjen Pol Tomsi Tohir yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Banten menjadi Kapolda NTB.

**Baca juga: PKS Banten: Demi Keadilan Masyarakat Pajak Motor Agar Dihapus.

Sementara untuk jabatan Kapolda Banten akan diisi oleh Irjen Pol Agung Sabar Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Asrena Kapolri.

Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edy Sumardi, membenarkan rotasi pejabat dilingkungan Polri tersebut.” Iya betul,” katanya, kepada kabar6.com, Sabtu (21/12/2019).(Den)

Kabar6-Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir selaku Pembina Bhayangkari Daerah Banten melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-67 ke Polres Serang, di Jalan Bhayangkara Kawasan Puspemkab Serang, Rabu (14/8/2019).

Dalam kunjungannya, Kapolda didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Banten Niken Tomsi beserta seluruh Pengurus Bhayangkari serta pejabat utama terkecuali Wakapolda Brigjen Pol Tomex Korniawan.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga mengingatkan kembali kepada seluruh personil Polri ubtuk tidak pernah lupa dengan cita-cita dulu sebelum menjadi personil Polri yang ingin mengabdi kepada masyarakat dan negara.

Untuk itu, dirinya menekankan perlunya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta kualitas ungkap kasus.

“Kita harus bangga dengan posisinya sebagai personil Polri. Jadi kalau tingkat kriminalitas tinggi, jangan pernah mengeluh. Kita patut bersyukur bahwa Allah SWT telah membukakan ladang ibadah dan jihadnya yang besar untuk saya dalam memberantas kriminalitas,” tegasnya.

Kunjungannya itu disambut langsung Kapolres Serang AKBP Indra Gunawan serta Ketua Pengurus Cabang Bhayangkari Serang, Widya Gunawan dengan diiringi tarian tradisional penyambutan khas adat Sunda dan atraksi debus dibawah binaan Kabag Ops Polres Serang, Kompol Kosasih.

Sementara hadir dalam penyambutan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Dandim 0602 Serang Letkol Inf Erwin Agung, Kajari Serang Azhari, Ketua DPRD Serang Muchsin, Ketua MUI KH Rahmat Fathoni serta pejabat utama Polres Serang.

Lebih jauh Tomsi juga mengatakan baik personil Polri maupun Ibu Bhayangkari agar bisa terus menjalankan tugasnya masing-masing.

Sebagai personil Polri tentunya bertanggung jawab dalam melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat.

Hal yang sama juga wajib dilakukan ibu-ibu Bhayangkari dalam mendukung tugas suami sebagai personil Polri serta menjaga dan merawat anak-anak.

“Khusus menjaga dan membesarkan anak ini harus menjadi fokus utama. Kita ketahui bersama orang tua yang beruntung adalah memiliki anak yang lebih baik dari orang tuanya, baik perilakunya, pendidikannya atau kehidupannya. Ini yang harus menjadi fokus utama dalam membina rumah tangga,” ungkap Kapolda dalam sambutannya.

Dalam kaitan orang tua beruntung, Jenderal bintang dua ini memberi contoh Kabareskrim Komjen Pol Idham Aziz adalah sosok orang tua yang beruntung. Dua putra putri Kabareskrim, kata Tomsi Tohir, meraih rangking pertama pada seleksi penerimaan Akademi Kepolisian (Akpol)

“Ini bukan karena pengaruh bapaknya, tapi memang putra putrinya ini pintar-pintar dan memang pernah mengikuti limba pada olimpade matematika dan fisika. Sekali lagi ini bukan pengaruh bapak nya tapi memang didikan orang tua. Contoh lain, banyak putra-putri dari sopir angkot, buruh tani, tukang becak lulus seleksi Bintara Polri SPN di Mandalawangi, belum lagi di universitas negeri lainnya. Semua ini harus dijadikan contoh agar kita semua menjadi orang tua beruntung,” katanya.

Kapolres Serang, AKBP Indra Gunawan menyampaikan kebanggaanya atas kunjungan Irjen Pol Tomsi Tohir, baik sebagai Kapolda Banten maupun Pembina Bhayangkari Daerah Banten dan rombongan.

**Baca juga: Ratusan Bocah SD se-Banten Ikut Pesta Siaga Pramuka.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan permohonan maaf dengan keterbatasan fasilitas sehingga belum memiliki gedung Bhayangkari.

Dalam kesempatan itu, Kapolres juga menyampaikan hasil kerja baik pengungkapan kasus kriminal umum maupun narkotika serta pelayanan terhadap masyatakat. Kapolres juga menyampaikan rencana kerja jajaran Polres Serang, diantaranya mempertahankan predikat WBK yang menuju WBBM, Inovasi Polri Untuk Masyarakat Serang (Puma’s) serta inovasi dan aplikasi Polres Serang kedepan.(Den)