Kabar6-Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo mengatakan dana belanja tidak terduga (BTT) sebanyak Rp47 miliar di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan untuk bantuan sosial Corona Virus Disease 2019 (Covid19) kini sudah dialihkan ke kas daerah untuk kegiatan pada tahun 2021.

“BTT itu kita langsung masuk kegiatan di 2021, sudah tidak di dinsos lagi yang 47 M itu,” ujarnya, Senin (21/9/2020).

Menurutnya, dipindahkannya dana BTT itu karena semua bantuan sosial sudah terpenuhi baik itu dari pusat maupun dari Provinsi Banten. **Baca juga: Pilkada Tangsel, KPU Batasi hanya 15 Orang Saat Pengambilan Nomor Urut Calon.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman menjelaskan, parkirnya anggaran itu sudah lama dipindahkan ke kas daerah. “Anggaran tetap disiagakan, hanya pindah rekening untuk tertib APBD,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Data penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) antara Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan ada selisih sekitar 235 Kartu Keluarga (KK), Minggu 7 Juni 2020.

Dari data yang berhasil dihimpun, Pemerintah Provinsi Banten menyalurkan bansos kepada 22.258 KK ke Kota Tangsel, sementara data di Kota Tangsel sendiri hanya 22.023 KK yang akan menerima JPS.

Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, Wahyunoto Lukman menerangkan, hal itu terjadi karena deadline, dan Kota Tangsel baru mengirim data sebanyak 22.023 KK yang sesuai kriteria dan valid.

“Maka setelah cut off tidak bisa mengajukan lagi, karena proses berikutnya juga terikat dengan jadwal dan waktu,” ujarnya, Minggu (7/6/2020).

**Baca juga: Bantuan Pemprov Banten Baru 6.000 KK, Bansos APBD Tangsel?.

Dengan begitu, Wahyu menjelaskan, sisa kuota yang ada tidak bisa diambil lagi, karena deadline pengajuan data penerima.

Diberitakan sebelumnya, bantuan JPS Provinsi Banten baru teralurkan kepada 6000 KK di Kota Tangael dengan seluruh kelurahan merata, yang berarti baru 30 persen dari jumlah yang diajukan.(eka)

Kabar6-Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemerintah Provinsi Banten ke masyarakat Kota Tangerang Selatan baru mencapai 30 persen dari total usulan 22.023 KK. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang Selatan, Wahyunoto Lukman.

“Sampai hari ini baru mencapai 6000 KK. Rata setiap kelurahan,” ungkapnya, saat dikonfirmasi oleh kabar6.com, Minggu (7/6/2020).

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Banten Andra Soni, menilai penyaluran JPS untuk 421.177 KK terdampak Covid19 dari Pemprov Banten sangat lamban.

**Baca juga: Proyek Revitalisasi Pasar Ciputat Ditarget Mulai Juli 2020.

“Karena sampai bulan Juni ini, realisasi JPS masih minim. Bahkan, masih baru beberapa persen dari penyaluran tahap pertama yang sebelumnya direncanakan April lalu,” terangnya, Jumat (5/6/2020).

Padahal, kata dia, anggaran refocusing sebesar Rp 709 miliar untuk JPS sudah disiapkan. Namun, hingga kini untuk penyaluran bulan pertama tak kunjung selesai.(eka)

Kabar6-Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah memasuki tahap keempat, namun hingga kini anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) berupa Bantuan Sosial pada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang Selatan yang bersumber dari APBD 2020 untuk masyarakat terdampak Covid-19 belum juga digunakan.

Kepala Dinsos Tangsel, Wahyunoto Lukman mengaku, belum dipergunakan nya anggaran tersebut hingga PSBB kali ini karena masih belum tahu akan direalisasikan pada siapa Bansos tersebut.

“Semua keluarga rentan yang perlu diberi Bansos usulan RT, RW, Lurah, dan Camat sudah tercover oleh Bansos presiden melalui Kementerian Sosial, dan Bansos dari Pemerintah Provinsi Banten, tidak boleh duplikasi atau diintervensi lagi dengan Bansos dari APBD Tangsel. Untuk Bansos dari APBD, direalisasikan kepada siapa?, semua sudah tercover,” ujarnya, melalui aplikasi pesan singkat, Kamis (4/6/2020).

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Aderah (BPKAD) Kota Tangsel, Warman Syanudin menyampaikan, mengenai serapan BTT penanganan Covid-19 Pemerintah Kota, hingga kini anggaran BTT yang diusulkan seluruh OPD Pemkot Tangsel telah mencapai Rp42 milyar, dari total 151 milyar.

“Dinas Kesehatan Rp7 milyar, Dinas Perumahan dan Permukiman Rp2,5 milyar, Dinas Lingkungan Hidup Rp900 juta, Satuan Kepolisian Pamong Praja Rp2 milyar, per Kecamatan sekitar Rp200 jutaan, Dinas Perhubungan Rp1,5. Nah terkait dengan itu kan, ada PSBB perpanjangan sampai 14 Juni,” tuturnya, pads Selasa (2/6/2020).

Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangsel yang berperan dalam pendampingan penggunaan anggaran BTT untuk penanganan Covid19 oleh Pemkot Tangsel, menyampaikan bahwa hanya ada lima OPD yang mengusulkan pendampingan penggunaan anggaran BTT.

**Baca juga: Masjid di Tangsel Dibuka, Ini Aturannya.

Khusus BTT Bansos pada Dinsos Tangsel, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Seksi Datun), Siti Barokah membenarkan bahwa BTT Bansos memang belum dipergunakan sama sekali.

“Dinsos, dari anggaran yang diajuin Rp26 miliyar belum di apa-apain, kenapa belum di apa-apain?, karena Tangsel sendiri Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS masih tercover Kemensos dan Pemprov. Jadi sampai sekarang untuk anggaran di Dinsos belum digunakan, masih 0 persen. Mungkin nanti setelah selesai dari Kemensos atau Pemprov dipake,” tutupnya saat ditemui beberapa waktu lalu di Kantor Kejari Tangsel, Jalan Promoter BSD City, Serpong.(Eka)

Kabar6-Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah memasuki gelombang kedua, Bantuan Sosial (Bansos) untuk warga terdampak kebijakan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) pun mulai gencar di distribusikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Namun, terdapat keanehan dalam penyaluran Bansos tersebut. Mulai dari data penerima yang terkesan tidak transparan, hingga adanya sebagian warga yang belum menerima bantuan dibeberapa wilayah Kelurahan.

Salah satu contoh viral beberapa hari lalu di Kelurahan Serua, salah seorang warga RT 004 RW 004, Paijo (65), tidak mendapatkan Bansos yang berasal dari Provinsi Banten, padahal pihak Kelurahan sudah membagikan kepada warga yang berada di satu wilayah dengan Paijo.

Anehnya, setelah persoalan tersebut menjadi sorotan, Paijo pun langsung mendapat bantuan berupa Sembako dari pihak Keurahan atas dasar inisiatif.

Lurah Serua, Cecep mengklaim, nama yang bersangkutan sudah terdaftar pada Bansos tahap dua.

“Pak Paijo itu namanya sudah terdaftar dari awal, cuman belum turun aja, dia masuknya mendapat bantuan Provinsi yang sembako. Usulan ini semuanya bareng, pertama kita ngusulin 250, yang kedua sekian-sekian, sampai semuanya 1500 orang yang didata oleh RT dan RW, jadi pak Paijo itu masuk didalam data 1500 itu, cuman belum turun,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kelurahan Serua, Jalan Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Jum’at (8/4/2020).

Mengenai data penerima Bansos, kepala Dinsos Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman mengaku tidak memegang Surat Keputusan (SK) data penetapan penerima Bansos.

Wahyu mengatakan, pendistribusian Bansos saat ini mengacu data yang diusulkan oleh Pemkot Tangsel, baik Bansos dari Provinsi Banten, maupun Bansos yang berasal dari Kemensos.

“Kalau yang saat ini penerima bansos, itu sumbernya dari Kemensos dan Provinsi Banten, SK penetepannya oleh Kemensos dan Gubernur. Kita mengusulkan calon penerima sesuai hasil verifikasi validasi kita yang diusulkan RT, RW, Lurah, Camat secara berjenjang. Tapi saya belum pegang SK, boro-boro ngasih SK, targetnya tuntas baru yang Kemensos 39 Kelurahan,” ungkapnya melalui sambungan Aplikasi WhatsApp, Minggu (10/5/2020).

Wahyu menjelaskan, di Tangsel, untuk Bansos dari Kemensos berupa paket sembako seharga Rp600 ribu, dan Bansos dari Provinsi Banten berupa uang tunai sebesar Rp600 ribu, dimana saat ini bantuan tetap disalurkan meski dirinya belum memegang SK penetapan penerima.

**Baca juga: Aliansi Pemuda Aceh Desak Pelaku Pengeroyokan di Serpong Ditangkap.

“Kan data dari kita, pokoknya enggak ada koreksian dari Kemensos, enggak ada koreksi dari Pemerintah Provinsi, udah itu (Data usulan Pemkot Tangsel, red) yang kita bagiin ke Lurah, Rt dan Rw. Prinsipnya Rt dan Rw jangan membagikan data dari dia karena usulan dari dia kita verifikasi. Datanya nanti di upload, pake website, lagi diupayakan di Kominfo nanti semua orang bisa melototin di website,” terangnya.

Diketahui, ada tiga Bansos bagi terdampak kebijakan penanganan Covid19 di Tangsel yaitu Bansos dari Kementrian Sosial (Kemensos) berupa paket Sembako untuk 75.916 Kepala Keluarga (KK), Bansos dari Provinsi Banten berupa uang tunai berjumlah 600 ribu rupiah untuk 22.508 KK, dan Bansos dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel yang sumber anggarannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum dipergunakan.(eka)

Kabar6-Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Wahyunoto mengaku terus mengawal penyaluran bantuan sosial (Bansos) untuk warga sekitar yang terdampak pandemi Covid-19.

Bansos dari Pemerintah Provinsi Banten berupa uang tunai, sedangkan Kementerian Sosial RI berbentuk paket sembako.

“Hingga Kamis 30 April kemarin penerima bansos yang sudah terdata dan menunggu proses pencairan sebanyak 5.300 Kepala Keluarga,” ungkap lewat siaran pers, Sabtu (2/5/2020) malam.

Ia mengutarakan, sambil menunggu jadwal pengambilan bansos tersebut Dinsos Kota Tangsel bekerjasama dengan Baznas menyalurkan paket sembako yang disalurkan melalui kecamatan.

Bansos dari provinsi senilai Rp600 ribu per KK disalurkan melalui Bank Jabar Banten Syariah senilai Rp 600 ribu/KK, pengambilan uang ini dijadwalkan oleh Bank Jabar Banten Syariah.

**Baca juga: 4.099 Orang di Tangsel Telah Ikuti Rapid Test Covid-19.

Pengambilan uang bisa lewat kantor cabang maupun unit kas di kelurahan masing-masing.

“Dan warga terdampak Covid-19 penerima bansos yang diusulkan oleh RT/RW, lurah dan camat mulai Senin (besok) kembali menerima jadwal untuk pengambilan bansos tersebut,” utara Wahyunoto.(yud)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan berjanji akan menerbitkan daftar penerima bantuan sosial di website lawan Covid19.

Kepala Dinas Sosial Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman mengatakan hal tersebut harus dilakukan demi menjaga transparansi penyaluran bansos di Kota Tangsel. “Daftar penerima segera akan diumumkan di website lawan Covid19 Tangerang Selatan,” kata Wahyu. Kamis (30/4/2020).

Menurutnya, semua usulan penerima bansos yang sudah masuk sampai dengan hari senin total 70ribu KK. Sudah disampaikan ke Kemensos 60ribu KK dan ke Provinsi Banten 10ribu KK.

“Karena kita penuhi kuota sesuai diminta mereka yang melewati batas waktu sesuai ketentuan mereka, untuk usulan data penerima selanjutnya kalau masih ada dari kelurahan atau kecamatan,” terangnya.

**Baca juga: Bansos Pemprov Banten ke Masyarakat Tangsel Baru Tersalurkan 270 KK.

Wahyu menjelaskan, kuota yang akan dipenuhi pertama dari Kememsos maupun Provinsi Banten, jika itu semua terpenuhi maka akan dibakcup dengan APBD Tangsel.

“Prinsip yang sudah diintervensi dengan bansos Kemensos maupun Provinsi Banten tidak boleh double (ganda, red) dengan intervensi Tangsel,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany menerangkan, bantuan akan turun pada tanggal 4 Mei 2020.(eka)

Kabar6-Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan Wahyunoto Lukman menyebut, bantuan sosial yang diterima masyarakat Kota Tangsel dari Provinsi Banten baru 270 Kartu Keluarga (KK) dari 10.924 KK yang diajukan.

Menurut Wahyu, permasalahan tersebut karena penyaluran bansos Provinsi Banten menggunakan rekening Bank Jawa Barat Syariah (BJBS) yang tidak bisa sekaligus.
“Kita sudah setor 10.924 KK dari kuota yang disediakan sekitar 22 ribuan KK,” ujarnya melalui aplikasi pesan singkat. Kamis (30/4/2020).

Untuk masalah pencairan bansos, Wahyu menyerahkan sepenuhnya kepada Provinsi Banten.”Ya karena itu yang cover Provinsi,” tutupnya. **Baca juga: Gandeng Alibaba Cloud, Eka Hospital Siapkan Teknologi AI Deteksi Covid-19.

Diketahui, Kuota bansos yang disediakan Provinsi Banten untuk Pemkot Tangsel sebanyak 22.258 KK dengan nilai Rp600 ribu per KK.(eka)

Kabar6-Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan Wahyunoto Lukman menerangkan bantuan sosial (bansos) dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangsel masih dalam proses pendataan. “Karena kami benar-benar lakukan verifikasi validasi dan tak boleh ada KTP ganda,” ujarnya, Rabu 22/4/2020.

Lukman mengatakan dalam verifikasi KTP, Dinsos Tangsel akan mengabaikan NIK yang salah input satu digit dan nama tidak sama di KTP. “Maka dari itu kami imbau RT RW harus hati-hati menginput NIK karena paling gampang di validasi dengan NIK,” ujarnya.

**Baca juga: Pemprov Banten Kucurkan Rp 13,35 Miliar untuk JPS di Tangsel.

Lukman menjelaskan, bansos di Tangsel akan dibagi dalam tiga tahap dengan melihat skenario perkembangan dan efektifitas PSBB dan lain-lain.

Menurut dia, kuota dibagikan ke kelurahan dan kecamatan sebanyak 200 kk per kelurahan dengan besaran bantuan Rp 600 ribu. (eka)

Kabar6-Nilai nominal bantuan sosial masyarakat terdampak covid-19 di Provinsi Banten berbeda-beda.

Di Banten, kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, nilai bansos yang diberikan Rp 500 ribu per keluarga setiap bulannya.

“Setiap bulan akan mendapatkan Rp 500 ribu untuk masing-masing KK. Jumlahnya sebanyak 670 ribu KK di provinsi Banten akan mendapatkan,” kata Rina, kepada Kabar6.com, Jumat (10/4/2020). **Baca juga: Banten Salurkan Bantuan Sosial Langsung ke Rekening 670 Ribu Terdampak Corona.

Sementara di Tangsel nilainya lebih rendah. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, Wahyunoto Lukman mengatakan bansos Rp300 ribu per Kartu Keluarga di satu kali masa tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid19).

Penerima bansos akan merujuk berdasarkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Dinas Sosial. Menurut Lukman, bansos akan diberikan sekitar 10 persen sampai 30 persen jumlah keluarga miskin yang ada dalam DTKS. **Baca juga: Bantuan Sosial untuk Warga Tangsel Terdampak Corona Rp 300 Ribu.

Dengan merujuk DTKS Dinsos berarti ada sekitar 36.162 KK bakal menerima bantuan satu kali masa tanggap darurat Covid19.(Den)