Oleh: Achmad Nur Hidayat MPP, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

Kabar6-Jalan Desa Bukan Prestasi Presiden Jokowi Namun Prestasi Desa Melalui Musyawarah Desa

TGB seharusnya memuji kepala desa diseluruh Indonesia bukan Presiden Jokowi karena merekalah yang mengunakan dana desa untuk keperluan jalan desa. Kepala desa tersebut berhak dikasih apresiasi setinggi-tingginya karena mereka berusaha melalui jalan desa mengurangi ketimpangan desa dan menciptakan keadilan sosial.

TGB tidak memahami konteks dan definisi pembangunan jalan desa, bahwa jalan desa itu sebagai bagian kebijakan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang diambil dari dana desa. Sedangkan penguatan dana desa dikeluarkan melalui UU No. 6 Tahun 2014 di zaman SBY.

Jelas, Jalan desa itu kewenangan kepala desa diputuskan oleh Musdes dan merupakan otoritas desa tidak ada ada kaitan dengan kebijakan diskresi Presiden

Dana Desa itu sendiri adalah tuntutan UU No 06/2014 lahir Era SBY dan diimplementasikan di Era Jokowi.

Oleh karena itu, klaim Jalan desa adalah bagian dari performa kepemimpinan nasional sangat dipaksakan.

**Baca Juga: Data BPS Lebih Akurat Daripada Data TGB Soal Jalan Nasional dan Jalan Desa (Part 1 of 2)

TGB Beri Kredit Ke Presiden JOKOWI Tidak Tepat dan MISLEADING

Meski demikian TGB berjasa mengangkat isu jalan desa tersebut, hanya saja memberikan kredit prestasi kepada Jokowi tidak tepat.

Prestasi seharusnya diberikan kepada perangkat desa yang berhasil melakukan permufakatan dalam Musdes (musyawarah desa) untuk membangun jalan desa tersebut dan kredit itu seharusnya diberikan kepada seluruh perangkat desa tersebut secara nasional.

Langkah TGB memasukan jalan desa sebagai prestasi presiden Jokowi tidak terlepas dari manuver politik selalu ketua harian partai Perindo.

Perindo berharap dapat tambahan kursi kabinet menggantikan Menkominfo Johhny G Plate yang telah menjadi tersangka kasus BTS Bakti.

Namun jangan memaksakan prestasi para kepala desa tersebut menjadi prestasi Presiden ya TGB.

Oleh: Achmad Nur Hidayat MPP, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

Kabar6-Akhir-akhir ini muncul polemik seputar data jalan nasional.

Polemik tersebut muncul karena kritik Anies Baswedan yang mengatakan bahwa Pembangunan jalan Nasional era Jokowi masih kalah dengan era SBY.

Anies menggunakan data BPS yang menyebutkan benar bahwa SBY membangun jalan nasional lebih panjang daripada Jokowi.

Bila menggunakan data BPJT PUPR yaitu data yang dipaparkan jalan tol berbayar maka Jokowi lebih banyak membangun jalan TOL Berbayar daripada Era SBY.

Data BPS Sebut Jalan Nasional Era SBY lebih Banyak Dibangun Daripada Era JOKOWI, Terbukti!

Dikutip dari BPS disebutkan bahwa Jalan nasional per tahun 2004 (tahun pertama SBY) ada 372.928 kilometer jalan nasional. Terdiri dari jalan negara sepanjang 34.628 kilometer, jalan provinsi 40.125 kilometer, dan jalan kabupaten/kota sepanjang 298.175 kilometer.

per 2024 (sepuluh tahun kemudian) jumlah jalan nasional bertambah menjadi 517.753 kilometer. Terdiri dari jalan negara sepanjang 46.432 kilometer, jalan provinsi 53.528 kilometer, dan jalan kabupaten/kota sepanjang 417.793 kilometer.

Hal ini artinya SBY menambah total jalan nasional sebanyak 144.825 kilometer. Bila dirata-rata per tahunnya ada sekitar 14.482 kilometer jalan nasional yang berhasil dibangun SBY.

Sementara Data BPS sampai tahun 2021 jalan nasional bertambah menjadi 546.116 kilometer. Jalan negara menjadi sepanjang 47.017 kilometer, jalan provinsi menjadi sepanjang 54.551 kilometer, dan jalan kabupaten/kota sepanjang 444.548 kilometer.

Artinya, sejak tahun 2014, Jokowi hanya berhasil menambah jalan nasional sepanjang 28.363 kilometer. Artinya, per tahunnya Jokowi hanya mampu menambah sekitar 3.545 kilometer jalan nasional saja.

SBY membangun 14,482 km/tahun dan Jokowi membangun 3,545 km/tahun. Rasio membangun jalan gratis rakyat SBY dibandingkan Jokowi adalah 4 kali per tahun.

**Baca juga: Penyelundup Sabu di Kemaluan, Ditangkap BNN dan Petugas Gabungan

Era Jokowi Gemar Bangun Tol Berbayar, Datanya Tepat!

Data tol diambil dari data BPJT PUPR. Era Jokowi per Oktober 2014-Maret 2023 membangun jalan tol 1.848,1 km dan pemerintahan SBY kurun 2004-2014 Tol berbayar hanya 212 km.

Ini menunjukan bahwa Jokowi lebih senang membangun jalan berbayar daripada jalan nasional yang gratis.

Sungguh tepat yang dikritik oleh Anies Baswedan bahwa Zaman SBY lebih banyak jalan nasional yang gratis yang dibangun daripada Zaman Jokowi.

Data TGB Soal Jalan Desa Bukan Diskresi Jokowi Namun Kepala Desa

Sementara itu, Tuan Guru Bajang (TGB), Ketua Harian Nasional Partai Perindo mengatakan bahwa bila digabung dengan jalan desa maka Era Jokowi lebih banyak membangun jalan nasional daripada era SBY.

Pernyataan TGB ini keliru sesungguhnya jalan desa bukan diskresi (pilihan kebijakan) Presiden Jokowi.

Pemerintah Jokowi memberikan dana desa yang kemudian kepala desa menggunakan sebagian saja untuk jalan desa, sebagian lain untuk membantu pemulihan ekonomi dan penanganan COVID di desa.

Pilihan membangun jalan desa tergantung kepada kepala desanya termasuk juga berapa panjangnya dan berapa lebarnya.

Jelas total panjang jalan desa tidak bisa dinilai sebagai diskresi Jokowi namun prestasi para kepala desa secara nasional. Bersambung…

Kabar6-Opini ini ditulis oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute. Bisakah Perbaikan Jalan Mudik Tidak ABADI direnovasi?

Jalan nasional Pantai Utara Jawa alias jalur Pantura selalu direnovasi setiap tahunnya.

Media memberitakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan untuk perbaikan jalur Pantura di 2023 ini mencapai Rp 1,33 triliun.

Adapun rinciannya dijelaskan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian yakni wilayah Banten sebesar Rp 137 miliar, atau naik dari 2022 sebesar Rp 109 miliar. Jawa Barat turun dari Rp 331 miliar menjadi Rp 302 miliar, Jawa Tengah dari Rp 203 miliar naik menjadi Rp 543 miliar, dan Jawa Timur dari Rp 365 miliar turun menjadi Rp 348 miliar.

Menurutnya, secara keseluruhan panjang jalan nasional lintas utara atau biasa disebut jalan Pantura dari wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sepanjang 1.219,43 km dengan kemantapan 96,15 persen. Dengan kata lain masih ada sekitar 4 persen atau 60-70 km dalam kondisi kurang mantap. Menurut Hedy kondisi tersebut disebabkan karena terjadi penurunan kemantapan jalan, khususnya di Pantura wilayah Jawa Tengah dari 97,45 persen (2020) menjadi 89,36 persen (2023).

Yang menjadi persoalan adalah kenapa perbaikan setiap tahun ini menjadi sebuah keniscayaan?

**Baca Juga: Sidang PT Krakatau Steel di Pengadilan Tipikor Serang

Jika alasannya bahwa jalur ini banyak dilintasi oleh kendaraan-kendaraan bermuatan berat maka tentunya harus dicari jalan keluar dengan menggunakan bahan yang high grade quality yang bisa tahan lama, bukan kualitas standar yang biasa-biasa saja. Jika tidak maka perbaikan jalur Pantura ini akan menjadi proyek Laten yang terus berulang-ulang selama bertahun-tahun.

Harus ada inovasi sehingga jalur Pantura bisa tahan lebih lama sehingga tidak menghamburkan banyak biaya.

Hal ini sudah berlangsung sangat lama sehingga publik mempertanyakan apakah ini sengaja dipelihara agar selalu ada proyek yang bisa dijadikan bahan bancakan.

Indonesia tidak kekurangan orang cerdas. BRIN bisa ambil peranan untuk bisa membuat inovasi melalui risetnya. PUPR pun harus mencari bahan terbaik saat ini yang bisa bertahan lama. Semua lini yang terkait seharusnya dioptimalkan untuk diarahkan kepada solusi-solusi dalam pemeliharan jalan Pantura sehingga tidak selalu menghamburkan banyak biaya. (Red)

Kabar6-Warga pengguna kendaraan bermotor khusus roda dua harap ekstra waspada. Sejumlah ruas jalan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kondisinya berlubang akibat terkikis genangan air hujan.

Pantauan kabar6.com seperti di Jalan Raya Ciater, Serpong. Ruas jalan menuju BSD itu terdapat dua lubang besar menganga telah ditandai lingkaran cat pylox warna putih.

“Siap, sudah dijadwalkan perbaikan di malam ini,” kata Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie (11/10/2022) malam.

Menurutnya, kemarin malam tim operasi jalan dinas sumber daya air bina marga dan bina konstruksi Kota Tangsel menyelesaikan penambalan jalan di Rawa Buntu.

**Baca juga: Waspada, Nama Ketua PWI Tangsel Dicatut Orang Tak Dikenal untuk Menipu

Benyamin bilang, sambungan grinder jalan lintas atas fly over Pasar Ciputat juga sudah ditambal. Lubang pada grinder banyak terdapat pada ruas jalan menuju Pamulang.

“Daei kemarin malam udah dikerjain, walau itu jalan nasional,” jelasnya.

Sebelumnya sempat beredar informasi di media sosial bahwa lubang jalan sempat menimbulkan korban luka-luka. Pengendara motor yang melintas terjatuh.(yud)

Kabar6-Selama PPKM Darurat, yang berakhir di tanggal 20 Juli 2021, ruas jalan nasional di Kota Cilegon, Banten, ditutup sejak pukul 20.00 wib hingga 24.00 wih. Penutupan dilakukan mulai dari perempatan PCI atau dekat Gerbang Tol (GT) Cilegon Barat hingga land mark atau Simpang Tiga Cilegon.

“Kenapa sampai pukul 24.00 WIB, harapannya sudah tidak ada aktivitas. Harusnya jam 20.00 WIB, aktivitas tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang makan dan berkerumun,” kata Kasatlantas Polres Cilegon, AKP Yusuf Dwi Atmodjo, Senin (05/07/2021).

Penutupan dilakukan lantaran masih ada masyarakat yang beraktifitas di pusat Kota Cilegon, yang menyebabkan kerumunan dan rentan penularan virus covid-19. Dimana, pemberlakuan PPKM Darurat untuk menekan laju penularannya.

“Ini upaya kami dalam menerapkan PPKM darurat. Walupun sudah ada instruksi Presiden, Kemendagri dan juga Keputusan Walikota Cilegon, masih ditemukan masyarakat yang belum sadar. Padahal sudah ada aturannya, kalau ingin makan di tempat makan harus take away. Kemarin banyak yang belum sadar,” terangnya.

Ia menyatakan, meski dilakukan penutupan namun ada beberapa aktivitas yang dikecualikan. Warga yang sakit hendak ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya serta ke apotik di jalan protokol, dibolehkan.

Untuk diketahui, aturan tentang PPKM Darurat tingkat Kota Cilegon dikeluarkan dalam Keputusan Walikota Cilegon Nomor 360/Kep.157-BPBD/ 2021. Dalam aturan tersebut, beberapa kegiatan dibatasi.

Diantaranya, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya ditutup untuk sementara. Kemudian, kegiatan sosial kemasyarakatan yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan ditiadakan. Aktivitas operasional seperti pusat perbelanjaan/mal, pasar budaya dan Car Free Day sementara dihentikan.

Untuk jam operasional supermarket dibatasi mulai pukul 10.00 WIB sampai 20.00 WIB. Operasional pasar tradisional dibatasi
mulai pukul 05.00 WIB sampai 15.00 WIB. Untuk jam operasi restoran, kafe, rumah makan, warung makan dan sejenis dibatasi mulai 10.00 WIB sampai 19.00 WIB.

**Baca juga: Ini Peraturan Menyeberang di Pelabuhan Merak Selama PPKM Darurat

“Yang boleh hanya dua, pertama apotik dan yang sakit. Kita ingin merubah mindset dahulu, karena ini kan PPKM darurat. Tentu ada pro kontrak. Mestinya masyarakat di rumah, jangan keluar. Karena ini sudah darurat,” ujarnya.(Dhi)