Kabar6 – Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban meminta kepada para Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun program kerja sesuai dengan visi misi dirinya.

Hal itu disampaikan Tanto diacara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Musrembang RPJMD itu awal dari pelaksanaan RPJMD periode kedua Bupati Irna Narulita dan Wabup Tanto Warsono Arban. Menurut Wakil Bupati Pandeglang
“Saya harap pemangku kebijakan di OPD dalam membentuk program harus merupakan turunan dari visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD, sehingga nanti outputnya akan terlihat,” kata Tanto, Kamis (12/8/2021).

Pada pelaksanaan RPJMD saat ini tantangannya sangat besar, sebab kata Tanto, bukan hanya melaksakan program pembangunan namun harus fokus juga pada penanganan covid 19.
“Tantangannya berat, inilah kenyataan, solusinya kita harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membuka daerah ekonomi baru misalkan kawasan industri itu yang harus dilakukan,” ungkapnya.

Diungkapkan Tanto, pada periode kedua ini visi misi dirinya bersama Bupati Irna Narulita adalah Pandeglang Berkah, Berdaya Saing, dan Sejahtera. Hal ini menurutnya harus tercapai selama lima tahun kedepan hingga 2026.

“Semua turunan nya mengarah kesana, Pandeglang berdaya saing, masyarakat sejahtera tidak keluar dari visi dan misi,” ungkapnya.

**Baca juga: Tiga Kali Ditunda, Pemkab Pandeglang Kembali Jadwal Pilkades Digelar 17 Oktober 2021

Salah satu turunan dari visi itu adalah, Jaka Mantul (Jalan Kabupaten Mantaf Betul), hal ini menurut Tanto akan menjadi fokus pembangunan pada periode keduanya.

“Kita maksimalkan khususnya jalan Kabupaten, dan sebetulnya ini terus kita lakukan dari tahun sebelumnya,” pungkasnya.(aep)

Kabar6- Jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kunjungi semua kantor partai politik yang ada di Kabupaten Pandeglang. Silaturahmi tersebut Berlangsung sejak 26 Mei 2021 kemarin dan akan berakhir pada 20 Juni 2021 ini.

Ketua DPD PKS Pandeglang TB Asep Rafiudin mengatakan bahwa kegiatan mendatangi kantor-kantor Parpol tersebut untuk mempererat antar anggota partai dan saling mengenal satu sama lainnya.

“Dalam rangka menguatkan dan mengokohkan tali persaudaraan sesama anak bangsa,” kata Asep Rafiudin, Sabtu (5 Juni 2021).

Bukan hanya saja itu, dalam acara silaturahmi tersebut pun bertujuan untuk mengawal dan mengevaluasi pembngunan di Kabupaten Pandeglang selama kepemimpinan Irna – Tanto yang akan berlangsung selama 5 tahun ke depan.

“Koalisi mengawal dan mengevaluasi pembangunan yang ada di Pandeglang oleh kepala daerah yang diusung dan di dukung bersama-sama,” bebernya.

**Baca juga: Selundupkan Ribuan Benih Lobster, Dua Warga Pandeglang Ditangkap Polisi

Adapun partai yang sudah di datangi oleh DPD PKS Pandeglang yakni, Partai Gerindra lalu PKB, PDIP, Demokrat, Nasdem, beserta Golkar. Adapun partai yang belum di datangi akan dilakukan pada pekan depan.

“Rencana selanjutnya akan ke kantor PAN dan PPP, insyallah acara ini akan berlangsung sampai 20 Juni 2021 ini,” tutupnya.(aep)

Kabar6- Buntut pernyataan Dinas Kesehatan dan Kabag Humas dan Protokol Setda Pandeglang pasca adanya peristiwa ibu hamil harus ditandu untuk mendapatkan persalinan ke Puskesmas di Sindangresmi, alih-alih memperbaiki situasi, malah menimbulkan polemik dan mendapat kecaman.

Kecaman itu terkait pernyataan Dinas Kesehatan menyebutkan kegiatan menandu adalah budaya gotong royong yang perlu dilestarikan yang dianggap melakukan hati warga. termasuk juga pernyataan Kabag Humas dan Protokol Setda jika jalan setapak yang dilalui saat memandu Enah statusnya milik PT Perkebunan Nusantara, sehingga jalan itu tidak bisa dibangun oleh Pemkab, padahal berdasarkan keterangan warga jalan itu milik warga setempat.

Adanya polemik tersebut, Irna Narulita – Tanto Warsono Arban disebut dipermalukan oleh jajarannya alias anak buahnya sendiri. Padahal keduanya belum sebulan menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Pandeglang di periode keduanya. Peristiwa itu juga sebagai bentuk tamparan keras untuk Irna-Tanto atas kinerja pada periode sebelumnya.

“Akibat kinerja anaknya kurang baik dalam menanggapi peristiwa Ibu Enah, saya rasa tindakan jajarannya sudah mempermalukan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang yang belum se bulan menjabat di periode keduanya,” kata Muhtadin warga Sindangresmi kepada kabar6.com, Jumat (7/5/2021).

“Bupati pernah bilang saat setelah dilantik semua SKPD nya harus respon medsos postingan keluhan masyarakat. Ini malah dilemahkan dan dipusingkan,” sambungnya.

Dalam situasi seperti itu, kata Muhtadin harusnya pemerintah daerah mencermati sebab akibat dari peristiwa itu, sehingga langkah yang diambil dapat menghasilkan solusi yang baik, bukan mencari pembenaran dirinya masing-masing dan terkesan enggan disalahkan.

“Harusnya tanggap, langkah pertama hal emergensi, kemudian mencermati sebab akibat kejadian, koordinasi masif antar lembaga. Dan yang utama tanya langsung kepada sumber atau masyarakat. Sepertinya anak buah bupati dari pemda, camat sampai desa itu hanya bela diri merasa benar tidak ada yang salah,”cetusnya.

Senada Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pandeglang Elien Robiki menegaskan, kejadian seorang ibu hamil ditandu demi mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai bentuk tamparan keras Bupati Pandeglang, karena hal itu ditenggarai akibat infrastruktur jalan yang buruk.

“Tentu ini tamparan keras bagi bupati Pandeglang dimasa periode yang kedua kalinya, (periode pertama) belum ada afek atas kinerjanya untuk masyarakat,” tegas Elien.

Elien bahkan menyinggung pernyataan yang kerap disampaikan Bupati Pandeglang jika jalan Kabupaten dalam kondisi mantap belum (Jakamantul). Realitanya mantap betul dalam kondisi rusak.

**Baca juga: Pemkab Pandeglang Dihadiahi Lumpur Buntut Ibu Hamil Ditandu

“Dimana bupati sering mengatakan jalan kabupaten mantap betul (Jakamantul) memang betul-betul mantap. Mantap dengan rusaknya realita jalan hari ini,mantap betul dengan akses jalan yang belum sama sekali disentuh terutama jalan yang dilalui oleh ibu Enah saat di tandu,”ujar Elien dengan penuh kesal.

Elien berpendapat, peristiwa tersebut telah membuktikan kegagalan bupati dalam merealisasikan janji kampanye sendiri. ‘Janji-janji bupati ketika kampanye dulu hanyalah tinggal janji, yang tak pernah ada bukti dan ini jelas bupati telah mengkonfirmasi dirinya sendiri atas kegagalannya di periode pertamanya,”tutupnya.(aep)

Kabar6 – Sejumlah aktivis Kabupaten Pandeglang mengatakan periode kedua Irna Narulita – Tanto Warsono Arban tidak hanya bisa berjanji tapi harus membayar janji kampanyenya dan merealisaikanya khsusunya kebutuhan warga Pandeglang. Untuk itu mahasiswa membeberkan sejumlah persoalan di daerah yang di nahkodai Irna-Tanto.

Irna-Tanto baru saja dilantik oleh Gubernur Banten Wahidin Halim setelah menenangkan Pilkada pada 2020 lalu pada Senin (26/4/2021).

Aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Isalam Indonesia (PMII) Pandeglang Samsul Hadi mengatakan terpilihnya Irna – Tanto sebagai Bupati Pandeglang kembali ini merupakan amanah yang kedua kalinya dari masyarakat Pandeglang karena itu Bupati dan wakilnya jangan hanya ngomong janji dan janji. Tapi harus merealisasikannya.

“Dipriode pertama juga masih banyak janji yang belum terpenuhi sekarang menjabat yang kedua jelas jangan hanya janji. Tapi bagimana bisa merealisasikannya.”kata Samsul.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) TB M Afandi mengatakan terpilihnya Irna Tanto kembali adalah untuk bagimana melanjutkan pembangunan yang tertunda. Dan harus bisa merealisasikan janji bupati dan wakilnya. Jangan sampai setelah terpilih bupati dan wakilnya tidak bisa menepati janji malah nambah janji.

“Tidak ada alasan lain Irna Tanto untuk tidak merealisasikan janjinya, tinggal bagimana ketegasan dari Bupatinya sendiri dalam mengambil kebijakan daerah khususnya untuk kepentingan warga,”jelasnya.

Senada disampaikan Ketua HMI Hadi Setiawan, menyoal tentang masih buruknya pelayanan sosial karena dimana melihat bahwa masih banyak masyarakat Pandeglang yang masih belum sejahtera.

“Kami melihat dalam aspek sosial angka kemiskinan di kabupaten Pandeglang masih tertinggi di wilayah propinsi Banten di bandingkan daerah lain,dari data BPS provinsi bahwa mencapi 9,92 persen angka kemiskinan yang ada di kabupaten Pandeglang,”ujarnya.

“Ini akibat tidak adanya upaya-upaya yang signifikan oleh pemkab Pandeglang dalam mengatasi kemiskinan tersebut, bahwa kita nilai ini salah satu ketidak berhasilan pemerintah kabupaten Pandeglang dalam periode sebelum. Padahal pemerintah mampu menggerakkan atau mengelola potensi yang ada di Pandeglang yang mana pariwisata dan pertanian memang itu bisa di berdayakan oleh masyarakat di bidang ekonomi,”sambungnya.

Dibidang kesehatan juga disoroti oleh Ketua IMM Robiqi Pandeglang. Menurutnya masih lemahnya dan kurang optimalnya pelayanan kesehatan, buktinya masih orang sakit jauh dari akses kesehatan dikarenakan akses jalan juga yang masih buruk.

**Baca juga: Usai Dilantik Janji Irna-Tanto Infrastruktur Dasar Jadi Prioritas

“Pernyataan sikap Ikatan mahasiswa Muhammadiyah kabupaten pandeglang terkait kesehatan yang tak kunjung membaik padahal (PAD) pandeglang di sumbangkan kepada rumah sakit terutama di area parkirnya,”bebernya.(Aep)

Kabar6- Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban resmi dilantik oleh Gubernur Banten Wahidin Halim menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Periode 2021-2026, Senin (26/4/2021) di Pendopo Gubernur Banten KP3B.

Setelah dilantik oleh Gubernur Banten, Irna mengatakan dirinya bersama Tanto W Arban akan langsung tancap gas, sebab masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan diperiode pertamanya.

“Infrastruktur dasar yang diharapkan masyarakat Pandeglang akan jadi prioritas,” kata Irna usai pelantikan.

Irna juga berharap, di periodenya kedua ini Semua elemen ikut membantu dalam mendorong pembangunan di Pandeglang. “Kita bersama dengan DPRD, forkopimda, masyarakat dan unsur lainnya bersama membangun pandeglang,” ujarnya.

Irna meyakini pada periode kedua ini iklim investasi di pandeglang akan tumbuh, kata Irna, hal ini yang dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan PAD meningkat akan ada kemandirian fiskal di pandeglang sehingga sejajar dengan daerah lainnya di Banten, dan pandeglang tidak akan terus ditopang oleh pusat,” imbuhnya.

Senada dengan Bupati Irna, Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengatakan periode kedua ini masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, kendati demikian, harus dapat ditempuh kurang lebih dalam kurun waktu 3,5 tahun.

“Makanya kita tancap gas agar meneruskan pembangunan yang sudah direncanakan pada periode sebelumnya,” kata Tanto.

**Baca juga: Human Error Penyebab Utama Kecelakaan di Pandeglang

Selain infrastruktur dasar yang menjadi prioristas di periode kedua ini, Tanto juga mengatakan Pemda akan fokus dalam penangnan covid 19 di Pandeglang. “Ini amanat dari Bapak Gubernur, kami telah melakukan tahapannya dari penangnan, vaksinasi covid 19 hingga dampak sosial ekonomi di masyarakat,”ujarnya.(Aep)

Kabar6- Mulai hari ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pandeglang, Pery Hasanudin resmi menjabat sebagai Pelaksana Harian (PLH) Bupati. Hal itu dikarenakan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Irna Narulita dan Tanto warsono Periode 2016-2021, telah berakhir pada Selasa (23/3) kemarin.

Jabatan PLH Bupati sepertinya akan cukup lama dipegang oleh Sekda. Pasalnya, hingga saat ini kepastian kapan jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang masih menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Dari biro pemerintahan Pemprov Banten sudah menyerahkan keputusan Gubernur tentang PLH Bupati Pandeglang. Dan prosesinya penyerahan memori dari Bupati, Bu Irna ke Pak Sekda (Pery Hasanuddin) sebagai PLH Bupati Pandeglang,” jelas Asda 1 Bidang Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Ramadhani, Rabu (24/3/2021).

Akan tetapi, Ramadani tidak bisa memastikan kapan jadwal pelantikan itu akan diterima oleh Pemkab Pandeglang karena saat ini, pihaknya tengah menunggu Keputusan Mendagri.

“Arahan dari Kemendagri itu, bukan hanya pilkada-nya yang serentak, tapi proses pelantikan Kepala Daerah pun serentak dilaksanakan dan untuk pelantikan serentak yang tidak sedang bersengketa di MK kemarin dilaksanakan pada 26 Febuari 202. Nah yang kloter selanjutnya (Keputusan MK) itu, kabarnya April, namun pastinya belum tahu,” bebernya.

**Baca juga: Warga Pandeglang Dapil V Masih Idamkan Tiga Pelayanan Dasar ini

Ia menambahkan, penyerahan Memori dari Bupati dan Wakil Pandeglang periode 2016-2021 ke PLH Bupati Pandeglang sudah dilaksanakan pada Selasa (23/3/2021) kemarin dengan acara yang sederhana.

“Sudah dilakukan, setelah kegiatan Rakor dengan camat kemarin, tapi prosesi tidak secara resmi. Mungkin hanya penyerahan memori Bupati ke Pak Sekda, sebagai Bupati,” tambahnya.(Aep)

Kabar6- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang, telah melakukan pleno penetapan pasangan Irna Narulita-Tanto Warsono Arban (INTAN), sebagai Bupati Pandeglang terpilih dalam Pilkada serentak 2020, pasangan incumben itu dinyatakan sah untuk kembali memimpin Kabupaten Pandeglang.

Pleno penetapan pasangan Irna-Tanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang terpilih itu dilakukan secara terbuka, setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2020 dalam perkara perselisihan hasil Pilkada Pandeglang, tertanggal 15 Februari yang amar putusannya menyatakan dalam eksepsi termohon berkenaan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum.

Dan permohonan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, serta dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Selain itu, surat putusan panitera MK RI Nomor 14.74/PAN.MK/PSPK/02/2021 perihal penyampaian slainan putusan pada tanggal 15 Februari 2021.

Surat dinas Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 152/PY.02.1-SD/03/KPU/II/2021 tentang penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan dismissal/ketetapan tertanggal 11 Februari 2021.

Berdasarkan keputusan di atas tersebut, KPU Pandeglang menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Nomor urut 01 Irna Narulita-Tanto Warsono Arban sebagai pasangan Bupati terpilih hasil Pilkada Pandeglang 2020.

Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Sujai mengatakan, dengan digelarnya pleno terbuka penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pilkada pandeglang tahun 2020, secara otomatis tugas KPU sebagai penyelenggara pilkada telah usai.

“Tahapan selanjutnya nanti oleh pimpinan DPRD Pandeglang, melaksanakan paripurna untuk usulan pengesahan kepada Mendagri melalui Gubernur Banten,” ungkapnya usai melakukan pelno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang di Hotel Horison Altama Pandeglang, Kamis (18/2/2021).

Dalam kesempatan itu, Bupati terpilih pada pilkada Pandeglang tahun 2020, Irna Narulita mengucapkan banyak terimakasih kepada pejuang demokrasi.

“Kami ucapkan terimakasih banyak kepada KPU, Bawaslu, partai pengusung, masyarakat dan komponen lainnya yang mendukung kelancaran proses demokrasi Pilkada Pandeglang,” katanya.

**Baca juga: Tega! Hampir Tiga Tahun Kakek di Pandeglang Cabuli Cucu Tiri

Irna juga meminta maaf kepada masyarakat jika di periode pertamanya masih banyak kekurangan. Namun ia mengaku, setelah dilantiknya nanti senagai Bupati Pandeglang priode kedua, akan menyelaraskan Visi Misinya.

“Kedepan kami juga akan sinergi bersama kang Thoni-Imat, karena visi misinya bagus untuk saling menguatkan. Adapun soal pelantikan, kita menunggu pengesahan DPRD untuk pengajuan ke Mendagri melalui Gubernur Banten,” ujarnya.(aep)

Kabar6- Calon Petahana di Pilkada Pandeglang Irna Narulita Tanto Warsono Arban sudah mengajukan cuti terkait pencalonannya di Pilkada Pandeglang. Irna pamit untuk mengikuti kontestasi lima tahunan itu. Terkait pencalonannya Irna didukung sembilan partai di DPRD Pandeglang.

“Sebagai petahana saya izin pamit sementara dan menitipkan pesan untuk menyelesaikan program yang sudah berjalan,” kata Irna, Kamis (24/9/2020).

Selama  cuti, Irna yakin pembangunan di Pandeglang akan terus berjalan dan akan dilanjutkan oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh Gubernur Banten Wahidin Halim. Ia menunjuk Kepala Biro Pemerintahan Setda provinsi Banten, Gunawan Rusminto menjadi penjabat sementara (Pjs) sebagai Bupati Pandeglang.

“Saya yakin dan percaya bahwa Pjs juga bagian dari keluarga besar dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Setiap agenda yang kita telah tuangkan dalam RPJMD akan mengalir begitu saja untuk mensukseskan program-program yang sudah kami canangkan,”terangnya.

Tanto menambahkan, kedua kandidat ini yang ikut dalam kontestasi Pilkada Pandeglang merupakan putra terbaik Pandeglang yang harus mengedepankan perbaikan. Tanto tak ingin kontestasi nanti diwarnai dengan hoax.

“Kita hindari hoax, tadi kami sepakat dengan pasangan Thoni Imat untuk membangun Pilkada ini dengan nyaman dan tenang. Yang terpenting bagi kami masyarakat tidak boleh berpecah belah,”tandasnya.

**Baca juga: Pilkada Pandeglang, Irna-Tanto Nomor 1, Thoni-Miftahul Nomor 2.

Sebelumnya, KPU Pandeglang telah menggelar tahapan pengundian nomor pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. Ada dua pasangan calon (paslon) yang mengikuti pengundian nomor urut ini. Paslon Irna Narulita – Tanto Warsono Arban (Intan) meraih nomor urut 1 dan Thoni Fathoni Mukson – Miftahul Tamamy nomor urut 2. (Aep)

Kabar6- Bupati Pandeglang dan Wakil Bupati Pandeglang Irna Narulita – Tanto Warsono Arban berkomitmen untuk menekan angka penyebaran virus Corona di Pandeglang. Diketahui beberapa terakhir kasus Corona di Pandeglang mengalami peningkatan.

Upaya menekan angka penyebaran, Irna meminta kepada seluruh warga Kabupaten Pandeglang agar menerapkan 3 M (menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker).

Begitu juga semua tim tenaga kesehatan (Nakes) diminta tetap menjalankan 3 T yakni, Testing (pemeriksaan), tracking (pelacakan) dan treatment (pengobatan) dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku. Ia meminta agar seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pandeglang terus berdoa dan ikhtiar.

“Kita semua harus tetap produktif walau pandemi Covid-19 belum berlalu. Namun jangan sampai melepaskan doa dan ikhtiar. Berdoa itu harus, begitupun ikhtiar harus tetap kita lakukan, maka dari itulah saya minta semuanya tetap berdoa dan ikhtiar,” kata Irna, Senin (21/9/2020).

Wanita pertama jadi Bupati Pandeglang ini tak memungkiri, tak sedikit masyarakat masih enggan menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-harinya. Maka dari itulah Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang telah membuat Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 55 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

“Kami akan terus bekerja keras memberikan pemahaman betapa pentingnya berprilaku 3 M tersebut. Bahkan kami lakukan penindakan sesuai Perbup Nomor 55 Tahun 2020, jika ada masyarakat yang masih enggan memakai masker. Hal ini kami lakukan agar bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19,”katanya.

Menurutnya, salah satu ikhtiar yang dapat dilakukan dalam aktivitas sehari-hari harus menerapkan perilaku 3 M yakni, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Diyakininya, 3 M itu dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“3 M senjata yang mesti kita gunakan dalam memerangi virus Corona. Tidak ada larangan masyarakat melakukan aktivitas, namun wajib menerapkan perilaku 3 M tersebut, supaya dalam aktivitas kita semua bisa menjaga diri sendiri, keluarga dan sesama,” jelas wanita yang bakal kembali maju di Pilkada 2020.

Wabup Pandeglang, Tanto Warsono Arban menambahkan, untuk memutus mata rantai Covid-19 tak bisa diperangi oleh Pemerintah saja. Namun menurutnya, semua lapisan masyarakat harus bersatu padu ikut memeranginya.Selain itu lanjutnya, 3 T yakni, Testing (pemeriksaan), tracking (pelacakan) dan treatment (pengobatan) juga harus diterapkan oleh masyarakat khususnya tim Nakes dalam melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19.

**Baca juga: 4 Kali Dapat WTP, Pemkab Pandeglang Diguyur Rp 30 Miliar.

“Memerangi Covid-19 ini perlu peran semua pihak, tak bisa hanya Pemerintah saja. Maka dari itulah kami mengharapkan semua lapisan masyarakat dapat menerapkan perilaku 3 M. saya yakin jika Pemerintah terus berkerja sesuai porsinya, masyarakat menerapkan 3 M dan Nakes intens melakukan 3 T, Covid-19 bakal cepat berlalu dan ekonomi terus membaik,” tandasnya. (Aep)

Kabar6-Ketua Panwascam Pandeglang Badrudin membenarkan ada sejumlah pelanggaran protokol kesehatan di acara deklarasi pasangan inchumbent Irna Narulita-Tanto Warsono Arban di Aula Hotel S Rizky, Sabtu (5/9/2020).

Deklarasi itu dihadiri sembilan partai politik (Parpol) pengusung diduga menabrak aturan protokol kesehatan tentang pencegahan Covid-19.

Badrudin menyebutkan banyak peserta yang tidak menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak.

**Baca juga: Deklarasi Pasangan Inchumbent Irna-Tanto Diduga Abaikan Protokol Kesehatan.

“Ada beberapa  partisan yang tidak menggunakan masker karena memang itu adalah standarisasi Covid-19. Ada beberapa yang tidak jaga jarak juga ya karena memang ini suatu situasinya susah untuk dilakukan,” kata Badrudin saat ditemui di acara deklarasi.

Lebih lanjut Badrudin menambahkan termasuk adanya para siswa yang hadir dalam acara deklarasi. Pria yang akrab disapa Abeng ini akan membuat laporan hasil pengawasannya ke Bawaslu Pandeglang termasuk ke panitia acara deklarasi untuk dievaluasi.(Aep)