Kabar6-Jalan panjang yang harus dilalui oleh DPD KNPI Kota Tangerang versi Ali Hanafiah. Musyawarah Daerah (Musda) yang rencananya digelar hari ini, Rabu (22/3/2022) dibilangan Cipondoh, Kota Tangerang, harus diundur pada 26-27 mendatang dikawasan Anyer, Serang, Banten.

Diundur dan dipindahkan lokasi Musda tersebut dinilai untuk menjaga kondusifitas di Kota Tangerang. Mereka pun menegaskan tidak ada intervensi dari pelbagai pihak manapun.

“Tidak ada, tidak ada. Ini demi menjaga kondusifitas. Karena isu yang berkembang akan ada pengerahan massa, kita akan dibubarkan isu-isu beredar, itu sudah berkembang,” ujar Ketua Caretaker DPD KNPI Kota Tangerang, Rian Erlangga dalam jumpa pers di Kota Tangerang, Rabu (22/3/2022).

“Ini isu yang saya sampaikan, bahwa hasil diskusi kita dengan pihak-pihak berwajib, semalam kita juga berkomunikasi alangkah baik coba dipikirkan matang-matang, kemudian kita rapatkan secara bersamaan sampai jam 2 malam. Akhirnya putuskan untuk dipindahkan,” tambahnya.

Rian menjelaskan, berdasarkan jadwal pihaknya hari ini malaksanakan Musda di Five Hotel Kota Tangerang. Namun hasil dari komunikasi dan koordinasi dan lain sebaginya.

“Maka demi menjaga kondusifitas di Kota Tangerang menunda kegiatan ini dan kita akan melaksanakan di luar Kota Tangerang. Sehingga gelaran Musda akan dilaksanakan pada 26-27 di Anyer Banten,” jelasnya.

Rian mengatakan, secara persiapan sudah maksimal. Terdapat 25 OKP siap mengikuti Musda DPD KNPI versi Ali Hanafiah di Kota Tangerang.

“Kita tidak sebatas mengklaim tapi juga membawa bukti-bukti faktual bahwa teman-teman siap mengikuti Musda yang diketuai oleh saya sebagai caretaker. Kami dari DPD KNPI memohon maaf kepada berbagai pihak yang sudah memberikan support dan kami meminta maaf atas dibatalkan hotel kepada pihak hotel,” katanya.

Sementara itu, Ketua Forum OKP Kota Tangerang, Maryasin menambahkan forum OKP Kota Tangerang telah sepakat dan siap untuk digelar Musda KNPI Kota Tangerang versi Ali Hanafiah. Didalam forum OKP tersebut tergabung sebanyak 22 OKP yang telah terbentuk pada 15 Desember 2021 lalu.

**Baca juga: Jelang Pemilu, PKS Kota Tangerang Konsolidasi Pemenangan 2024

Ketua Caretaker DPD KNPI Kota Tangerang Rian Erlangga dilaporkan oleh Forum Organisasi Kepemudaan se – Kota Tangerang ke Polres Metro Tangerang Kota pada 24 Februari lalu yang diketuai oleh Ridwan Ilyas Setiawan. Setelah ditelusuri, kata Maryasin, tidak ditemukan orang tersebut.

“Kami dari Forum OKP tidak Terima atas pelaporan ini. Akan adanya Musda di Kota Tangerang ini keinginan teman-teman OKP. Ada 25 OKP ini bukti Musda KNPI Ali Hanafiah sudah siap mengikuti,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Juanda Dipanegara terpilih sebagai Ketua DPD-KNPI Kabupaten Tangerang periode 2021-2024.

Kader Gerakan Mahasiswa (Gema) Kosgoro ini unggul telak dengan perolehan suara sebanyak 61 suara dalam Musyawarah Daerah (Musda) XV DPD KNPI Kabupaten Tangerang yang digelar 29-30 Oktober 2021 di kawasan Cianjur, Jawa Barat.

Sementara kedua rivalnya Amalul Arifin S serta Siti Nursa”adiah hanya mampu meraih suara masing- masing sebanyak 32 suara dan 15 suara dari total 110 peserta yang menyalurkan hak pilihnya dalam kegiatan tersebut.

“Alhamdulillah, secara pribadi saya sampaikan ucapan terima kasih setinggi- tingginya kepada seluruh pemuda dan pihak- pihak yang telah membantu, sehingga kegiatan ini berjalan sukses dan lancar. Insya Allah amanah ini akan saya jalankan sesuai dengan visi- misi dan ruh KNPI,” ungkap Bung Joe, sapaan karib pria kelahiran Bangka Belitung yang juga kader GMNI ini, usai ditetapkan sebagai ketua terpilih.

Menurut Joe, sebagai ketua terpilih sekaligus ketua tim formatur, pihaknya akan fokus pada penyusunan dewan pengurus untuk menjalankan roda organisasi.

**Baca juga: Kader Gema Kosgoro Pimpin DPD KNPI Kabupaten Tangerang Periode 2021-2024.(ist)Mad Romli Buka Musda Ke-XV DPD KNPI Kabupaten Tangerang

Setelah itu, pria yang berprofesi sebagai Jurnalis ini juga akan segera menggelar rapat kerja guna merancang program- program kerja sebagai pedoman dalam membangun organisasi.

“Saya optimis KNPI kedepannya bisa lebih maju dan semakin gemilang. Untuk mewujudkan cita- cita itu pemuda harus bangkit dan kerja,” tegasnya.(Tim K6)

Kabar6-Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) periode 2020-2023 resmi dilantik di Ruang Blandongan, Pusat Pemerintah Kota Tangsel, Ciputat pada Rabu 27 Oktober 2021.

Dalam pelantikan itu, DPD KNPI Tangsel dipimpin oleh Syaefudin yang ditemani oleh Sekretaris Bahdini Rosyada Elka, dan Bendahara Masmudin, serta Wakil Ketua dari berbagai bidang didalam organisasi KNPI Kota Tangsel.

Dalam sambutannya, Syaefudin atau yang akrab disapa Sae memastikan bahwa DPD KNPI Tangsel memiliki 3 Surat Keterangan (SK) untuk 1 struktur organisadi KNPi.

Hal itu, menurutnya, sebagai bukti bahwa di DPD KNPI Kota Tangsel dalam kepengurusannya tidak ada perpecahan yang diketahui bahwa ada 3 versi kepengurusan KNPI.

“Kami memiliki dan sudah diakui itu komitmen kami untuk Kota Tangerang Selatan, tidak ingin terpecah belah karena kondisi di pusat maupun provinsi, makannya kami mengambil tema ‘Pemuda Bersatu Tangsel Maju’,” ujarnya di lokasi.

Sae melihat saat ini ada sekitar 30 sampai 34 persen jumlah pendudik di Kota Tangsel masuk kedalam kategori mida yaitu umur 16 hingga 30 tahun. Hal itu dimaknainya bahwa Kota Tangsek memiliki sebuah potensi dan kekuatan yang luar biasa.

Lanjutnya, jika pemuda kedepan bisa dikelola dengan baik dan kekuaatan potensi pemuda dibina dengan oleh KNPI, maka pihaknya yakin Kota Tangsel bisa menjadi kota terbaik di Indonesia.

“Kalau kemudian ini bisa kita manage dengan baik, kalau kemudian kekuatan potensi pemuda kita bina dengan baik, maka kami yakin Kota Tangsel dibawah kepemimpinan Pak Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan menjadi kota yang terbaik di Indonesia,” terangnya.

Makannya, Sae menerangkan, komitmennya di kepengerusuan DPD KNPI di periode 2020-2023 adalah kepengurusan KNPI dibawah kepemimpinannya ingin menjadi mitra strategis bagi pemerintah Kota Tangsel

Kenapa ingin menjadi mitra yang baik untuk Kota Tangsel? “Karena kita tidak bisa melakukan apa-apa, KNPI tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak disupport kalau tidak didukung oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan,” tuturnya.

**Baca juga: Laksanakan Vaksin di Tangsel, BIN Banten: Cegah Lonjakan Covid-19

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menjelaskan, sebenarnya pelantikan ini harusnya sudah dilakukan sejak tahun lalu.

Sayangnya, dikarenakan pandemi yang membuat pemerintah harus menerapkan PSBB dan PPKM, maka pelantikan baru bisa dilakukan sekarang. ”Sekarang sudah dilantik, agar bisa melakukan tugasnya dengan baik,” tutupnya.(eka)

Kabar6 – Paska Bupati Lebak sekaligus Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Octavia Jayabaya positif covid-19, pengurus partai mercy itu beramai-ramai melakukan tes swab dikantornya, Cipocok, Kota Serang, Kamis sore, 24 Juni 2021.

“Sekedar antisipasi, karena ketua kami positif hari ini, padahal beliau sangat patuh terhadap prokes disetiap kegiatan-kegiatannya. Jadi ya kami di tes semua,” kata Sekretaris DPD Demokrat Banten, Eko Susilo, Kamis (24/06/2021).

Kantor parpol berwarna biru itu juga akan di semprot disinfektan, sebagai antisipasi penularan virus covid-19.

Hingga keluar hasil tes swab, seluruh pengurus Demokrat Banten wajib melakukan isolasi mandiri (isoman), menghindari hal yang tak di inginkan.

“Kalau (kantor) ditutup sementara, kita tunggu hasilnya dulu.
Kalau ada, nanti kita sterilisasi dan kita tutup sementara,” terangnya.

Eko sendiri mengaku tidak ada yang kontak langsung dengan Iti Octavia Jayabaya dalam beberapa hari terakhir. Pemeriksaan swab dilakukan sebagai langkah antisipasi.

**Baca juga: Bupati Lebak Positif Covid-19, Ini Gejala yang Dirasakan

Terlebih, Eko mengaku sedang merasakan flu pada tubuhnya. Namun dia berharap itu karena kondisi cuaca yang kerap berubah-ubah.

“parno (rasa takut) mah ada, apalagi saya sedang flu. Dan flu juga sama gejalanya kayak covid kan, demam, batuk, itu kan sama dengan (gejala) covid,” jelasnya.(dhi)

Kabar6-Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Abdul Rasyid mengaku selama ini lembaganya tidak pernah membicarakan soal pembagian kursi komisaris maupun direksi Badan Usaha Milik Daerah. Kini ada 10 orang pelamar yang lolos administrasi pendaftaran.

“Harapan besar saya itu. Kompetensi, inovasi arahnya ke sana,” kata Ocil, sapaan akrab Rasyid, Selasa (6/4/2021).

Legislator yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Tangsel itu juga mengklaim bahwa penunjukan calon komisaris dan direksi tidak ada korelasi dengan Pilkada 2020 kemarin.

Ocil bilang, dirinya ingin PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PT) selaku induk perusahaan atau holding company bisa berkontribusi terhadap daerah.

**Baca juga: Hak Pejalan Kaki dan Pesepeda di Rawa Buntu Terampas Parkiran Mobil

“Simpel saja, itu lowongan terbuka. Ada tim panitia seleksi maka masyarakat dan media berhak mengawasi prosesnya,” jelas Ocil.(yud)

Kabar6 – Delapan DPC dan satu DPD Demokrat Banten, mensahkan kesetiaan mereka ke AHY, dengan mendaftarkannya ke notaris, agar memiliki kekuatan hukum. Mereka meyakini kepempimpinan AHY hasil Kongres ke V tahun 2020 lah hang sah, dan bukanlah KLB 2021.

“Dalam akta itu tertulis akan tetap setia dan patuh kepada hasil kongres ke V Partai Demokrat, yang di selenggarakan pada tahun 2020 yang telah menetapkan AHY sebagai Ketua Umum (Ketum),” kata Iti Octavia Jayabaya, Ketua DPD Demokrat Banten, dalam rilis resminya, Sabtu (13/03/2021).

Iti menjelaskan notrais yang dipercaya membuat akte kesetiaan pada AHY dibawah kepemimpinan Bronto Hartanto, dengan saksi yang bisa dipercaya.

**Baca juga: Cap Darah Kader Demokrat, Bukti Setia Pada AHY

Dalam akte tersebut, delapan DPC dan satu DPD juga menolak hasil KLB Demokrat di Sibolangit, Sumut, yang menetapkan Moeldoko sebagai ketuanya.

“Tetap setia dan patuh terhadap hasil kongres ke V Partai Demokrat 2020 di Jakarta. Kami menolak KLB, KLB itu bodong tidak penuhi syarat,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pendamping Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kota Cilegon menyerahkan surat keputusan kepengurusan DPC JPKP Kecamatan Ciwandan.

Penyerahan SK kepengurusan ini dilakukan langsung oleh Ketua DPD JPKP Cilegon Muhammad Hasikin, Dewan Pembina JPKP, Marito Sitompul di Perumahan Metro Cilegon Grand Cendana N7 No.8, Rabu (15/1/20). Nampak hadir seluruh pengurus DPC JPKP dan DPD JPKP Cilegon.

Muhammad Hasikin berharap masyarakat memahami aturan di bidang kesehatan, dan pendidikan serta anggaran dana desa.”Karena visi misi untuk JPKP Cilegon harus terealisasi langsung ke masyarakat,”katanya.

**Baca juga: Banyak Patok Sawah Hilang Terendam Lumpur, BPN Banten Cuma Nunggu.

Pengurus DPC JPKP Ciwandan Kota Cilegon, Hasikin mengatakan akan mendampingi masyarakat ataupun aparatur Kelurahan untuk memberdayakan anggaran APBD dengan tepat sasaran. “Kami akan melayangkan surat audiensi untuk acara deklarasi, agar aparat pemerintah mengetahui keberadaan JPKP kota Cilegon,” kata Hasikin.(Ris/Tim K6)

Kabar6-Pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) Provinsi Banten menggelar makan dan santunan bersama dengan ratusan anak yatim di Kantor DPD IPHI Banten di Jalan Sudirman Ruko Modernland, Cipondoh, Kota Tangerang, Minggu (8/12/2019).

Ketua DPD IPHI Banten Raidin Anom mengatakan, makan barsama dan santunan anak yatim tersebut agenda baru pertama kali dijalankan. Namun, ia mengatakan agenda tersebut akan dilaksanakan secara reguler setiap bulannya guna berbagi antar sesama.

“Kami punya program internal DPD IPHI supaya kegiatan ini menjadi kegiatan rutin. Ya kami akan sisihkan nanti rezeki jelas dari 2,5 persen untuk membantu dan berbagi mengajak anak-anak itu semua untuk sama- sama kita berbagi rasa berbagi nikmat dari allah SWT,” ujar Raidin

Ia menegaskan, santunan dan makan bersama anak yatim tersebut yang nantinya akan diteruskan ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Provinsi Banten. Kendati demikian, agar merubah mandset pengacara yang terkesan profesional dan finansial yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan kepedulian yang tinggi terhadap sesama dan anak yatim.

“Pertama ya kami ingin sedikit berbicara tentang suri teladan nabi muhammad untuk kembali kepada anak yatim. Kedua memang itu bagian daripada rasa syukur kita kehadirat Allah SWT agar kita kita harus membuka diri untuk supaya nanti ke depan dapat memberikan motivasi-motivasi, membuka ruang untuk dialog lalu kemudian nanti bicara pendidikan mencerdaskan mereka (anak yatim) membangun jati diri mereka untuk menjadi harapan pemimpin bangsa,” tegasnya.

**Baca juga: Ingin Foto Bareng Artis Idola, Ratusan Yatim Serbu Gilbert di Tangerang.

Sekretaris DPD IPHI Banten, Gabriel Reong Radja mengatakan, agenda santunan dan makan bersama anak yatim tersebut merupakan bagian rasa syukur untuk berbagai bersama para anak yatim.

“Jadi sengaja kita undang anak-anak yatim piatu didalam hukum agama itu kan punya hak punya hak atas perolehan orang yang lebih beruntung, bukan mereka tidak beruntung tapi keberuntungan mereka itu ya Tuhan titipkan kepada kita merasa untuk berbagai,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Anggota DPD RI, TB. M. Ali Ridho menilai, kucuran dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada daerah belum sesuai dengan apa yang termuat didalam Undang-undang (UU).

Menurutnya, pengalokasian anggaran seharusnya bisa dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang ada, agar dana yang dikucurkan sesuai dengan daerah penerimanya.

“Kalau melihat Undang-undang, pengalokasian anggaran seharusnya disesuaikan dengan jumalh oenduduk,” katanya, kepada wartawan, Jumat (29/11/2019).

Ali mencontohkan, seperti pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat kepada daerah di Tangerang, yang dirasa masih belum cukup.

Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang ada di Tangerang, bisa mencerminkan besaran anggaran yang akan fiterima oleh daerah, dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya di Tangerang.

**Baca juga: Tak Ingin Kecolongan, Inspektorat Banten Akan Review HPS Pengadaan barang/jasa 2020.

“Seperti Tangerang, harusnya ditambah. Penduduknya kan banyak, itu biasanya kalau penduduknya banyak, jalananya seharusnya sudah rapih,” katanya.(Den)

Kabar6-Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Mahasiswa Mathla’ul Anwar (HIMMA) Kota Serang, Ahmad Mustopa mengkritik langkah pemerintah yang ingin menerapkan sertifikat perkawinan untuk pengantin baru.

Menurutnya, Rencana kebijakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Muhadjir Effendy, yang mewajibkan bagi para pasangan yang ingin menikah untuk mengikuti pembinaan atau pembekalan pranikah untuk mendapat sertifikat yang selanjutnya dijadikan rujukan sebagai syarat perkawinan merupakan hal yang tidak masuk akal.

Ia beranggapan bahwa kesiapan seorang manusia dalam menikah tidak bisa diukur oleh selembar kertas bertuliskan sertifikat.

“Apa iya sih orang kawin itu dikasih sertifikat ukurannya apa. Terus orang yang enggak dapat sertifikat yang di kampung-kampung itu gimana,” kata Mustofa, kepada wartawan, Rabu (27/11/2019).

Seharusnya dalam mengeluarkan kebijakan atas pemberlakukan sertifikasi pernikahan harus melalui proses kajian secara matang baik dari segi prosedur maupun substansi. Agar, dikemudian hari tidak menjadi polemik ditengah masyarakat yang berimbas pada penghalangan orang untuk menikah.

Apalagi, dikatakan Mustopa, hal tersebut dapat mempersulit jalannya proses pernikahan. Padahal, dalam aturan agama, lanjutnya, syarat pernikahan tidak mesti menggunkan sertifikat.

“Sekarang yang mau disertifikatkan oleh pemerintah itu apanya, parameternya apa, kalau menurut saya sekali lagi kalau tidak hati-hati bisa bikin gaduh juga,” ucapnya.

**Baca juga: DPRD Banten Dorong Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Serang Segera Terwujud.

Tak hanya itu, dipaparkan Mustofa, aturan tersebut telah masuk dalam ruang privasi seluruh warga negara Indonesia. Maka, dirinya menyarankan dalam mengeluarkan kebijakan harus dikaji secara matang dan ditanyakan terlebih dahulu ke publik.

“Urusan perasaan, kenyamanan pasangan yang serius kok dibatasi dengan adanya sertifikat. Kalau pasangan ikut bimbingan, ga lulus, terus gagal nikah dong? Aneh-aneh saja pemerintah,” tandasnya (Den)