Kabar6-Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang meminta kepada masyarakat yang resah dan khawatir terhadap keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dapat melapor ke pihaknya. Mereka pun telah memiliki Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk penanganan ODGJ.

Kasie Rehabilitasi Eks Penyakit Sosial dan Tuna Sosial Dinsos Kota Tangerang, Jajat Jafar mengatakan, bila warga menemukan ODGJ bisa melapor ke Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) setempat.

“Biar nanti TRC tindak lanjuti atas laporan tersebut. Bisa juga ada masyarakat yang langsung laporan langsung ke TRC,” ujar Jajat kepada wartawan, Rabu (7/4/2021).

Melalui TRC itu, kata Jajat, pihaknya langsung menjemput ODGJ. Sehingga dalam penanganannya ODGJ akan dibawa dan tubuhnya dibersihkan. Kemudian, TRC akan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ).

“Kita telepon RSJ. Dibawa ke RSJ. Kurang lebih dua minggu diobati. Kalau sudah dibawa pulang, RSJ hubungi kita lagi. Kalau ada keluarga, ODGJ-nya kita kasih,” katanya.

**Baca juga: Wakil Walikota Tangerang: FKUB Jadi Wadah Pencegahan Konflik Umat Beragama

Saat ini ada lima ODGJ yang berada di Rumah Singgah Dinsos Kota Tangerang yang tengah menunggu keberadaan keluarganya.

“Mereka di Rumah Singgah ini diajak ngobrol. Diawasi tetap, karena takutnya kabur. Dikasih obat juga. Nggak boleh putus obatnya,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Ada banyak cara untuk menyelamatkan bumi, salah satunya adalah dengan ikut serta dalam Earth Hour.

Gerakan publik yang diinisiasi oleh World Wide Fund for Nature (WWF) ini menyatukan masyarakat dari seluruh dunia untuk berkomitmen bergaya hidup hemat energi dengan cara mematikan lampu dan alat elektronik yang sedang tidak dipakai selama satu jam.

“Berpartisipasi dalam Earth Hour bisa memberikan dampak positif bagi keberlangsungan hidup bumi,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat pada Sabtu (27/3/2021).

Dinas Sosial, kata Ujat, juga turut serta dalam gerakan publik Earth Hour dengan aktif mengampanyekan dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Sosialisasi ini juga bagian dari menaati Surat Edaran (SE) Bupati Tangerang tentang Himbauan Kampanye Earth Hour 2021.

**Baca juga: Terbengkalai, Bangunan Pasar Modern di Jambe di Kritik ALTAR

Dalam SE tersebut, demi keselamatan serta kesehatan seluruh mahluk hidup terhadap perubahan iklim global, maka diminta untuk:

1. Mensosialisasikan gerakan Earth Hour 2021 dengan terus menggerakkan praktik-praktik gaya hidup ramah lingkungan serta berkelanjutan.

2. Berpartisipasi dalam Earth Hour 2021 dengan mematikan lampu pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 selama 60 (enam puluh) menit, yaitu pukul 20.30 – 21.30 WIB.(Han)

Kabar6-Dinas Sosial Kabupaten Tangerang memaparkan rencana untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Paparan tersebut dilakukan oleh Kepala Dinsos Ujat Sudrajat saat rapat evaluasi dengan DPRD Kabupaten Tangerang pada Senin (8/3/2021).

“DTKS merupakan kunci untuk penyaluran bantuan, mulai dari subsidi listrik, PBI hingga PKH/BPNT (Program Keluarga Harapan/Bantuan Pangan Non Tunai),” kata Ujat di Cengkareng.

Pemaparan usulan ini menindaklanjuti tanggapan dari DPRD Kabupaten Tangerang mengenai masalah bantuan sosial yang dianggap belum merata dan tidak tepat sasaran. Salah satu Anggota Komisi II yang menyoroti yakni Deden Umardani.

Terkait hal tersebut, Ujat mengungkapkan, Verval DTKS akan digelar dengan bekerjasama dengan Pemerintahan Desa, termasuk soal anggaran.

Adapun anggaran yang dimaksud yakni memanfaatkan dana desa untuk operasional Verval DTKS, nantinya, Desa juga akan dilibatkan Verval untuk mendatangi langsung masyarakat yang sudah ada dalam pre-list DTKS saat ini.

Verval tersebut akan menindaklanjuti pre-list DTKS, apakah penerima sudah tepat sasaran atau tidak.

Selain itu, lanjut Ujat, ada kemungkinan juga penambahan data masyarakat miskin yang masuk ke dalam DTKS hasil dari Verval tersebut.

“Kenapa kami mengajak Desa, karena Desa adalah ujung tombak dari DTKS. Sebab, Desa yang nantinya akan menentukan data masyarakat miskin melalui musyawarah desa (Musdes),” kata Ujat.

Adapun hasil Musdes tersebut akan diusulkan ke Kemensos RI untuk masuk ke dalam DTKS.

**Baca juga: Rusak di Desa Margasari DBMSDA Kabupaten Tangerang Langsung Perbaiki

“Perlu ditekankan, Kemensos RI tidak akan menerima jika usulan data baru tidak menyertakan Musdes,” tegas Ujat.

Sementara itu, Deden mengungkapkan, DPRD Kabupaten Tangerang siap mendukung rencana Verval DTKS di Kabupaten Tangerang. Hal itu dinilai bisa membenahi permasalahan data masyarakat miskin yang selama ini masih terjadi.(Han)

Kabar6-Kepala UPTD Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Sugiyono terus menata lingkungan UPTD demi meningkatkan pelayanan rehabilitasi PMKS di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Minggu (28/2/2021).

Kepala UPTD Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Sugiyono menjelaskan, Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

“Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi,” ucap Sugiyono pria pencinta giat sosial ini.

Menurutnya, penanganan PMKS harus benar benar menjadi salah satu program prioritas Pemerintah bekerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat. Sebab, lanjut dia, jika tidak ditangani secara serius, persoalan kemiskinan akan tetap ada. Para PMKS harus diberdayakan dan dilatih untuk bisa hidup mandiri secara ekonomi.

“Setiap hari setelah bangun tidur seluruh petugas dan penghuni panti melaksanakan kegiatan olahraga dan senam pagi, membersihkan kamar dan tempat tidur, serta lingkungan, sarapan bersama, dan melaksanakan bimbingan mental spiritual dari para petugas panti untuk seluruh penghuni panti,” ungkapnya.

Perlu diketahui, tahun ini kami telah menerima bantuan hibah rumah korban bencana, dan rumah ini adalah rumah percontohan anti gempa, untuk kedepannya akan dibangun beberapa titik rumah anti gempa di wilayah Kabupaten Tangerang.

“Dengan mengisi kekosongan waktu dan melaksanakan tugas layanan, agar para penghuni panti memiliki kegiatan, aktivitas dan rutinitas, kami juga sudah melaksanakan perbaikan rehab tembok yang mulai rapuh, serta mengecat seluruh tembok gedung yang ada dilingkungan panti agar terlihat lebih indah untuk di pandang,” pungkasnya.

Untuk saat ini UPTD sudah melayani 12 PMKS, Lansia terlantar, bayi terlantar, orang terlantar, penyandang penyakit kronis, disabilitas, gelandangan, pengemis, dan KDRT.

**Baca juga: Kasus Mafia Tanah di Kabupaten Tangerang Kembali Disorot

Namun, Kurangnya sarana dan prasarana pendukung, seperti akses jalan lansia, ruangan isolasi (ruang karantina), karena untuk penghuni panti yang baru masuk harus dikarantina terlebih dahulu, agar bisa mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan barunya, membutuhkan kendaraan operasional mobil (ambulan) khusus untuk akses pengiriman penghuni panti ke rumah sakit.

“Dan untuk saat ini kurangnya tenaga sumber daya manusia (SDM), karena hanya ada 3 PNS yang ada panti, dibantu dengan 18 tenaga operasional, asesmen, administrasi, dan petugas kebersihan serta penjaga taman, karena tugas dari penanganan dan pendampingan untuk penghuni panti harus sesuai dengan bidangnya, maka dari itu untuk saat ini sangat dibutuhkan para tenaga SDM yang sesuai di bidang sosial,” pungkas Sugiyono.(Han)

Kabar6-Dinas Sosial Kabupaten Tangerang siap menampung serta membina pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di wilayah Kabupaten Tangerang.

Demikian dikatakan Kadinsos Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat saat meninjau Unit Pelayanan Teknis (UPT) Rehabilitasi PMKS Kabupaten Tangerang di Kecamatan Jayanti.

“Kami meninjau kesiapan fasilitas di rehabilitas PMKS, salah satunya kamar. Tercatat ada 24 kamar dengan daya tampung 48 orang,” kata Ujat yang didampingi Kepala UPT Rehabilitasi PMKS Kecamtan Jayanti Sugiyono pada Rabu 27/1/2021).

Dijelaskan Ujat, adapun saat ini UPT Rehabilitasi PMKS ditempati oleh 11 PPKS yang terdiri dari lansia, anak hingga korban pekerja migran.

Menurutnya, selain kamar, kesiapan lain di UPT Rehabilitas PMKS seperti makanan hingga aula untuk assesment PPKS juga tidak ada masalah.

“Prinsipnya kita tidak mengenal siapa dan dari mana. Ketika PPKS membutuhkan bantuan, harus siap,” tegas Ujat.

Selain meninjau PPKS, Ujat juga memeriksa rumah tahan gempa yang akan dihibahkan dari BPPT Kabupaten Tangerang.

Rumah tahan gempa tersebut akan diperuntukkan sebagai rumah aman di UPT Rehabilitasi PMKS.

**Baca juga: BPC HIPMI Kabupaten Tangerang Dilantik, Siap Bersinergi Pemulihan Ekonomi

“Kami sudah lihat ini aman nyaman dan bagus kalau untuk dijadikan rumah aman ke depan,” pungkas Ujat.

Kadinsos Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat berpesan kepada UPT Rehabilitas PMKS untuk bekerja dan siap melayani PPKS dari mana pun.(Han)

Kabar6-Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang ikut serta dalam Apel Kesiapan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tangerang Tahun 2021. Apel digelar di Lapangan Maulana Yudha di kawasan Puspemkab Tangerang, Jumat (22/1/2021).

Apel yang diinisiasi oleh Polres Tangerang Kota itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Moch. Maesyal Rasyid.

Dalam Apel Kesiapan ini, Dinsos Kabupaten Tangerang menurunkan lebih dari 40 Tagana (Taruna Siaga Bencana) dan satu mobil dapur umum.

Sekda mengungkapkan, memasuki awal tahun 2021, bencana alam terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Bencana tersebut tidak sedikit memberikan dampak sosial ekonomi hingga sampai memakan korban jiwa.

“Dengan kondisi cuaca saat ini yang sulit untuk bisa diprediksi, sudah menjadi keharusan bagi kita semua untuk mendapat perhatian khusus serta perlu mengambil langkah cepat guna meningkatkan kewaspadaan penanggulangan bencana ini,” kata Sekda Moch. Maesyal Rasyid.

Adapun Dinsos Kabupaten Tangerang merupakan salah satu yang menjadi garda terdepan untuk penanggulangan bencana.

**Baca juga: Jajaran Polresta Tangerang Ikuti Apel Siaga Penanggulangan Bencana

Kepala Dinsos Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat mengungkapkan, pihaknya sudah siap untuk penanggulangan dengan sejumlah sumber daya, seperti Tagana dan mobil dapur umum.

“Mereka (Tagana) sudah terbiasa diminta bantuan penanggulangan di mana pun, bahkan ke luar Kabupaten Tangerang pun mereka siap jika diperintah dan diperlukan,” pungkas Ujat.(Han)

Kabar6-Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat meninjau langsung buffer stock paket Sembako di UPT BPKAD Aset Kabupaten Tangerang pada Kamis (21/1/2021).

Peninjauan itu untuk memastikan paket sembako yang dimiliki Kabupaten Tangerang dapat memenuhi kebutuhan jika terjadi bencana alam. Paket sembako juga disiapkan untuk penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Tangerang.

“Ada 3.352 paket sembako yang tersedia sekarang, dan nanti ada tambahan lagi dari CSR perusahaan lain,” kata Ujat di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Saat ini, lanjut Ujat, paket sembako tersebut dari beberapa perusahaan di Kabupaten Tangerang, seperti Summarecon, BJB, BTN, PT So Good, Ciputra Residence dan lain-lain.

Adapun isi dari paket sembako berupa kebutuhan pokok, yakni beras, minyak hingga makanan kaleng seperti sarden.

“Hari ini kami juga kirim ke kecamatan untuk buffer stock kecamatan bencana alam dan penanggulangan COVID-19,” kata Ujat

Kadinsos Ujat Sudrajat juga mengimbau agar masyarakat Kabupaten Tangerang tetap waspada dengan bencana alam.

“Masyarakat tetap jaga kewaspadaan. Sebab, menurut informasi BMKG, bulan ini cukup rawan terjadi bencana alam,” ujarnya.

**Baca juga: WBP Rutan Kelas I Tangerang Dibimbing Bercocok Tanam

Ujat memastikan Dinsos Kabupaten Tangerang berada di garda terdepan jika terjadi bencana alam di wilayahnya.

“Kami sudah siap TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan), Tagana (Taruna Siaga Bencana) hingga PSM (Pekerja Sosial Masyarakat),” tegas Ujat (Han)

Kabar6-Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan menyebut data kemiskinan pada akhir tahun 2020 berjumlah 40.990 jiwa di Kota Tangsel.

Hal itu diungkapkan oleh Statistisi Muda BPS Kota Tangsel Vivi Frizalda saat dihubungi oleh wartawan Rabu 13 Januari 2021.

“Jumlah penduduk miskin di Tangsel 40.990. Metode kemiskinan BPS, menggunakan konsep basic needs approach (kemampuan memenuhi kebutuhan dasar),” ungkapnya

Vivi menjelaskan, penduduk miskin menurut BPS yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. “Garis kemiskinan di Tangsel Rp643.083 per kapita per bulan,” terangnya.

Vivi memaparkan, 40.990 warga miskin tersebut, merupakan data makro hasil survey yang dilakukan di 54 kelurahan di Kota Tangsel.

“Kalau dari BPS, indikator kemiskinannya makro hasil dari survei. Ya, itu data 2020. Itu data penduduk miskin di Tangsel, dari 54 kelurahan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tangsel Wahyunoto Lukman menyebut bahwa warga miskin di Tangsel dari data Dinsos sebanyak 56 ribu keluarga.

**Baca juga: Dimulai 15 Januari, Warga di Tangsel Dapat Memilih Dimana Akan Divaksin

“Kondisi sampai dengan akhir tahun 2020, terverifikasi ada 56 ribu keluarga miskin,” paparnya.

Menurutnya, hal itu berdasarkan hasil survey dinas sosial kepada masyarakat dalam menentukan apakah termasuk kategori miskin atau tidak.

“Sensusnya berdasarkan verifikasi dan validasi data tahun 2020 ke masyarakat,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Wahyunoto Lukman menyatakan angka kemiskinan di Tangerang Selatan meningkat dari sebelumnya akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Wahyu mengatakan, jika ditotal angka kemiskinan mengalami kenaikan kurang lebih sembilan persen.

“Sebelumnya angka kemiskinan di Tangsel berjumlah 36.162 orang dan menjadi sekitar 42.000 orang kata Kadinsos Tangsel tersebut,” ujarnya, ditulis Jumat (8/1/2021).

Wahyu menyampaikan, data tersebut didapat dari data-data penerima bantuan sosial yang berdasarkan usulan RT RW dan sudah diverifikasi secara langsung oleh Dinsos Tangsel.

“Itu data-data yang kemaren penerima bantuan sosial yang usulan RT dan RW, memang kita verifikasi ke lapangan, kriterianya dia masuk keluarga miskin, kriterianya masuk keluarga miskin,” ungkapnya.

Kenaikan itu terjadi, Wahyu menjelaskan, karena dampak pandemi Covid-19 dan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa berjualan atau dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

“Contohnya sekarang ketika pandemi ada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang biasa berdagang tidak berdagang, ada juga yang bekerja di pabrik karyawan dirumahkan,” pungkasnya.

Karena hal tersebut Wahyu katakan masyarakat menjadi tidak bisa membayar kontrakan dan berkriteria warga miskin. ** Baca juga: Fraksi PDIP Dukung Kebijakan Pemkot Tangerang Atasi Pendemi Covid-19

“Jadi mereka juga gak bisa bayar kontrakan dan lain-lain, jadi mereka ini yang kriteria warga miskin,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Tangerang Selatan, Wahyunoto Lukman menerangkan, pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp300 ribu mulai disalurkan pertengahan Januari 2021.

BST sendiri akan diberikan sebanyak 92.747 KK di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021.

Menurut Wahyu, bansos sembako diganti dengan BST itu kebijakan dari pusat dan sama seperti daerah Kabupaten dan Kotan lain di luar Jabodetabek.

“Dulu paket sembako pertimbangannya kalau dikasih uang bisa dipake mudik, mangkanya dikasih paket sembako. Ternyata banyak laporan, pengaduan, banyak resikolah namanya barang,” ujarnya kepada Kabar6.com, Senin (4/1/2021).

Menurut Wahyu, kebijakan BST sudah sangat baik karena sudah tidak bisa berbagi.**Baca juga: Disalurkan Lewat PT Pos, Penerima BST Kemensos di Tangsel Naik 9.201 KK

“Nah nanti setelah gak pake sembako kan bingung, kalo uang, udah nerima gak bakalan mau dia ngasih ngebagi, gak bakalan mau,” tutupnya.(eka)