Kabar6-Pelabuhan Merak di Kota Cilegon, Banten, tidak lagi melayani penumpang pejalan kaki, roda dua, roda empat pribadi hingga angkutan umum yang menyebrang menuju Bakauheni, Lampung. Penutupan ini akan berlaku hingga 31 Mei 2020 mendatang.

“Diputuskan angkutan penyebrangan kendaraan dan orang dihentikan, hanya angkutan logistik (yang diperbolehkan). Untuk angkutan orang walaupun tidak diperkenankan menyebrang, pasti ada pengecualian, itupun harus melalui persetujuan kepolisian,” kata Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII, Nur Hadi Unggul Wibowo, ditemui di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Rabu (29/04/2020).

Penjualan tiket pun ditiadakan, baik secara manual maupun online. Sistem pemesanan tiket secara online sudah di matikan sementara waktu, hingga pelarangan mudik dicabut kembali oleh pemerintah. Pembelian tiket hanya akan melayani kendaraan logistik dan sembako saja.

“Jadi menurut GM ASDP pun secara sistem ditiadakan penjualan tiket, baik secara online,” terangnya.

Selama pelarangan arus mudik hingga 31 Mei 2020, hanya ada 18 kapal yang beroperasi dan hanya empat dermaga yang dibuka, yakni Dermaga I, II, III dan VI yang melayani sandar kapal.

**Baca juga: Larangan Mudik, Pelabuhan Merak Hanya Layani Angkutan Barang dan Logistik.

Sedangkan Dermaga Eksekutif yang melayani perjalanan hanya dua jam, ditutup total dan tidak beroperasi hingga 31 Mei 2020 mendatang.

“Kapal yang di operasikan juga hanya 18, artinya sudah turun. Dermaga dari enam jadi empat. Insha Allah masih bisa mengcover kendaraan yang menyebrang melalui Pelabuhan Merak. Dermaga eksekutif tadi sudah disepakati close. Jadi semua dermaga pintu masuknya dari pintu masuk reguler,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6- Jumlah orang yang dinyatakan positif Corona di Kabupaten Pandeglang bertambah menjadi dua orang. Pasien asal kecamatan Carita yang baru itu merupakan masih satu keluarga dengan pasien dalam pengawasan (PDP) yang dinyatakan positif yang sempat melakukan kontak pisik.

Tim Juru bicara penanganan Corona COVID-19 di Kabupaten Ahmad Sulaeman mengungkapkan, dengan kejadian tersebut telah terjadi transmisi lokal penyebaran Corona di Pandeglang.

“Dari kejadian ini kita ketahui bahwa transmisi lokal telah terjadi di kabupaten kita,” kata Sulaeman Selasa (28/4/2020).

Adanya kasus baru yang bertambah menjadi dua orang di Pandeglang, diungkapkan Sulaeman setelah tim gugus tugas Penanganan COVID-19 kabupaten Pandeglang dan kecamatan Carita mengambil sempel swab terhadap 9 keluarga pasien PDP seminggu lalu, hasilnya satu orang tersebut diketahui positif. Kini pasien tersebut sudah dirujuk RSUD Banten. Namun Sulaeman tak menyebutkan jenis kelamin dan usia pasien tersebut.

**Baca juga: Remaja ODP Corona di Pandeglang Meninggal.

“Dari sembilan anggota keluarga yang kita lakukan pemeriksaan swab baru satu yang hasilnya telah kita ketahui dan hasil adalah positif setelah dilakukan pemantauan beberapa hari ternyata terlihat ada gejala yang mencurigakan ke arah COVID-19 karena itu Tim gugus memutuskan untuk merujuk pasien tersebut ke rumah sakit umum Banten,”katanya.

Diketahui sebelumnya, satu pasien dalam pengawasan (PDP) berjenis kelamin perempuan berusia 40 dinyatakan positif virus Coron. ia bekerja di sebuah konveksi di daerah Cipondoh, Kota Tangerang. Namun karena sakit ia memilih pulang kampung di kecamatan Carita. Pasien itu sempat dirawat di salah satu klinik di Pandeglang selama dua hari satu malam, lalu dirawat di RSUD Berkah Pandeglang dan akhirnya di rujuk ke RSUD Banten dan meninggal dunia pada 4 April.(Aep)

Kabar6-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar memastikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Tangerang diperpanjang pada 2 Mei mendatang.

Zaki menegaskan, pada PSBB sesi kedua ini akan ditekankan penindakan hukum yang humanis untuk memberi efek jera bagi masyarakat yang melanggar. “Karena pada PSBB sesi pertama lebih kepada edukasi, sosialiasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat,” ujar Zaki, Selasa 28/4/2020.

Selain itu, kata Zaki, perlu peningkatan dan optimalisasi terhadap chek point terutama di jalan tol Jakarta-Merak dan beberapa pintu tol. Zaki juga akan mengevaluasi beberapa titik chek point di sejumlah wilayah selama PSBB sesi pertama

**Baca juga: Polsek Panongan Jaring Pengendara Tak Pakai Masker.

“Untuk PSBB sesi ke dua ini di harapkan lebih ketat lagi dan membuat masyarakat lebih di siplin lagi dalam penerapan PSBB” tegas Zaki.

Hal itu disampaikan Zaki setelah menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PSBB penangsnan Covid-19 di Kabupaten TangerangPeserta rapat evaluasi PSBB dari Forkopimda, Wakil Bupati Tangerang Sekretaris Daerah, para Asisten Daerah dan Seluruh Camat Kabupaten Tangerang, Rapat di gelar melalui Video Conference (Vidcon) di tempat kerja masing. (Tim K6)

Kabar6 – Polisi Sektor (Polsek) Panongan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melaksanakan penegakan hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Selasa (28/4/2020).

Dalam kegiatan penegakan hukum PSBB ini masih didapati puluhan pengendara sepeda motor yang tidak mengindahkan peraturan PSBB. Dimana mereka keluar tanpa mengenakan masker.

Kapolsek Panongan AKP Nana Supriatna mengatakan mayoritas pengendara yang tidak mengenakan masker adalah warga sekitar yang sedang malakukan kegiatan ngabuburit menunggu waktu buka puasa.

“Kebanyakan adalah anak muda yang sedang ngabuburit dan ketika di periksa identitasnya, mereka adalah warga Kecamatan Panongan,” kata Nana kepada Kabar6.com, Selasa (28/4/2020).

Selain memberikan imbauan agar menggunakan masker saat bepergian keluar rumah, Polsek Panongan juga memberikan masker secara gratis kepada puluhan pelanggar peratuan PSBB tersebut.

“Tadi sudah diberikan imbauan mengenai pentingnya mengenakan masker saat di luar rumah dan kami juga bagikan masker secara gratis kepada mereka dengan harapan agar mereka tidak lagi melanggar peraturan PSBB,” ujarnya.

**Baca juga: Ciputra Residence Serahkan 1.250 Paket Sembako ke Pemkab Tangerang.

Nana berharap, dengan adanya kegiatan ini dapat membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran dan penularan virus corona atau covid-19 yang saat ini sedang melanda Indonesia.

“Semoga dengan kegiatan ini masyarakat dapat patuh dengan peraturan PSBB yang dibuat oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona,” harapnya. (Vee)

Kabar6-PT ASDP Indonesia Ferry menegaskan hanya akan melayani angkutan logistik dan sembako saja selama larangan mudik di masa pandemi covid-19.

ASDP akan mentaati Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 hingga tanggal 31 Mei 2020, ASDP menghentikan sementara seluruh layanan penyeberangan bagi penumpang dan kendaraan, kecuali layanan angkutan logistik, kendaraan pengangkut alat medis.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan Kakorlantas Polri bersama jajaran Polda Banten dan telah diputuskan bahwa kapal-kapal angkutan penyeberangan Merak-Bakauheni dilarang mengangkut penumpang pejalan kaki, sepeda motor, kendaraan angkutan orang, baik pribadi maupun umum. Namun, untuk pengecualian bagi mobil angkutan barang atau logistik,” kata Dirut ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspa Dewi, dalam siaran pers, Selasa (28/04/2020).

**Baca juga: Bus Kepergok Angkut Penumpang Dipaksa Putar Balik di Cilegon.

Bagi para pengguna jasa angkutan pelayaran yang telah membeli tiket penyeberangan pada periode 27 April – 31 Mei 2020 maka dapat melakukan pengembalian tiket atau refund 100 persen dengan proses pengembalian maksimal 30 hari.

“Proses refund dapat dilakukan lewat pengajuan melalui www.ferizy.com atau menghubungi contact center ASDP di 08111-021-191 dan cs@indonesiaferry.co.id,” jelasnya. (Dhi)

Kabar6-Bulan suci Ramadan menjadi kesempatan emas bagi kaum manusia gerobak mencari peruntungan. Keberadaan mereka banyak dijumpai di kawasan Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

“Alhamdullilah, ada saja yang ngasih beras, gula, mie, telor, minyak,” kata Kasiah, 63 tahun, Selasa (28/4/2020).

Ia mengaku tak mengenal istilah pembatasan sosial berskala besar atau (PSBB) Covid-19. Baginya hal terpenting bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk keluarganya.

Kasiah duduk-duduk di samping gerobak bersama suami serta anak-anaknya. Ia sudah 10 hari berkelana demi mendapatkan bantuan dari warga ekonomi menengah ke atas yang melintas di kawasan Bintaro.

Gerobak usang yang dibawa keluarganya sudah terisi banyak paket sembako. “Pulang dijemput, pergi dianterin sama anak, naik motor. Rumah saya di lapak pemulung Kebantenan,” jelasnya.

**Baca juga: Menteri Yasonna Serahkan 1000 Paket Sembako untuk Warga Tangsel.

Awalnya, Kasiah tidak mau duduk-duduk di pinggir jalan. Namun, karena banyak komplek yang ditutup, membuat dirinya tidak bisa mulung. Apalagi, dia juga melihat banyak dari teman-temannya dapat sembako dari duduk.

“Tadinya mah diam aja di rumah, cuma liat orang-orang pada dapet, ya ikutan. Biasanya mah 4-5 hari mau Lebaran, tapi ini mah karena Corona ya dari sekarang,” ujar Kasiah.(yud)

Kabar6-Walikota Serang Safrudin mengeluhkan hingga kini bantuan sosial dari Pemrov Banten untuk masyarakat terdampak Corona di Kota Serang belum juga tersalurkan. Besaran bantuan Rp 500 per kepala keluarga.

Selain dana bansos itu, anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) Banten tahun 2020 kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Rp 45 miliar yang peruntukannya  juga semuanya untuk penanganan covid-19 belum juga terealisasi. “Belum pada ngucur. Jangan ngomong aja lah, pusing,” kata Safrudin, kepada Kabar6.com, Selasa (28/4/2020).

Berdasarkan hasil pendataan, kata Safrudin, sebanyak 16 ribu Kepala Keluarga (KK) di Kota Serang akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Banten Rp 500 ribu tiap bulannya. Namun sampai saat ini, bantuan tersebut belum kunjung cair dari Pemprov.

Akibat belum tersalurkannya bantuan dari pemprov Banten kepada masyarakat tersebut, sambung Safrudin, banyak masyarakat Kota Serang bertanya. “Mereka teriak menanyakan bantuan kapan bisa cair, melihat kondisi sekarang, masyarakat saat ini kondisinya sedang membutuhkan,” katanya.

Diduga ‘macet’ nya anggaran ini dampak pergeseran rekening kas umum daerah (RKUD) Provinsi Banten dari Bank Banten untuk dipindah di Bank BJB.

**Baca juga: Literasi Kesehatan Covid-19 di Provinsi Banten Dinilai Kurang.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, proses merger atau penggabungan antara Bank Banten dengan BJB rampung dikerjakan tiga bulan kedepan. Berbeda tanggapan dari OJK, yang memperkirakan proses merger akan rampung dalam dua bulan kedepan.

Hingga berita ini diturunkan Sekertaris Daerah (Sekda) Banten, Al Muktabar dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti belum bisa dimintai keterangan. Saat dihubungi telepon seluler keduanya tidak direspon.(Den)

Kabar6-Komunitas Print TriDi rela menghentikan bisnis usahanya dengan beralih membuat face shield (pelindung wajah) sejak virus corona mewabah di Indonesia.

Wakil Ketua Komunitas Print TriDi Jabodetabek Gunawan Syarifuddin mengatakan, pembuatan pelindung wajah itu berawal ada keluarga yang menjadi dokter untuk meminta desain pelindung wajah 10 buah untuk dijadikan sample.

“Lama kelamaan ada permintaan dari RS. Sekarang total permintaan ada 300.218 pcs seluruh Indonesia,” ujarnya saat ditemui lokasi RT 005 RW 02 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Selasa (28/4/2020).

Dengan modal sendiri dan memanfaatkan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, Gunawan mengatakan saat ini Print TriDi mampu menghasilkan sekitar 100 buah per hari. Saat ini jumlah relawan yang tergabung berjumlah 44 orang maupun komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Dalam satu bulan terakhir, sudah sekitar 74 ribu pelindung wajah yang telah disebar ke rumah sakit di seluruh Indonesia,” katanya.

**Baca juga: SPSI: 5.902 Pekerja di Kota Tangerang Kena PHK.

Pendistribusian alat tersebut dari wilayah Tangerang, Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Saat ini jumlah rumah sakit yang mengajukan permintaan kepada pihaknya sejumlah 1400 RS seluruh Indonesia.

Untuk satu buah pelindung wajah itu, kata dia, menghabiskan waktu produksi selama satu jam. Dalam memproduksi itu menggunakan 8 sampai 10 mesin dan hampir 24 jam produksi.  (Oke)

Kabar6-Sampai saat ini, penyaluran jaring pengaman sosial (JPS) bagi masyarakat Banten yang bersumber dari APBD Provinsi Banten tahun 2020, khususnya melalui jasa Bank Banten, belum juga kunjung tersalurkan kepada masyarakat penerimanya masing-masing.

Termasuk Bantuan Provinsi (Banprov) kepada Kabupaten/kota, juga masih terganjal.

Hal itu menyusul rencana penggabungan dua perusahaan antara Bank Banten dengan BJB agar bisa dimerger atau dilebur menjadi satu perusahaan kedepan.

Sebelumnya, Gubernur Banten, Wahidin Halim telah mengeluarkan surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 580/Kep144.Huk/2020 tentang penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) kantor Cabang khusus Banten sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Selasa (21/4/2020) kemarin, karena khawatir akan menimbulkan dampak luas kepada masyarakat, khususnya kepada konsumen Bank Banten.

Pro dan kontra atas keputusan tersebut terus bergulir, ada yang menganggap keputusan tersebut sudah tepat. Namun, ada juga yang menilai Gubernur WH terlalu buru-buru dalam mengambil keputusan tanpa merundingkannya dengan pihak dewan dan dapat mengancam simbol Bank Banten kedepan pasca bergabungnya kedua perusahaan tersebut menjadi satu kesatuan.

Gubernur Banten, Wahidin Halim mengaku, keputusan yang diambilnya tersebut semata untuk menyelamatkan keberlangsungan Bank Banten kedepan. Termasuk untuk percepatan penyaluran anggaran terdampak covid-19 agar bisa segera tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, diperlukan Rp 2,8 triliun lebih jika Pemprov Banten terus berupaya untuk mengupayakan Bank Banten agar tetap bisa berdiri sendiri melalui suntikan dana yang digulirkan, sementara pada sisi lain, Pemprov Banten saat ini membutuhkan banyak anggaran untuk penangaan covid-19, sehingga terpaksa harus dimerger denga BJB.

Untuk diketahui, bantuan kepada masyarakt terdamapak Covid-19 dari APBD Banten untuk Kabupaten Serang, mendapatkan alokasi sebanyak 56.100 Kepala Keluarga (Kk). Dimana, masing-masing KK mendapatkan Rp 500 ribu selama tiga bulan kedepan, totalnya mencapai Rp 84 miliar lebih.

Sedangkan untuk Kota Serang mendapatkan jatah 30.200 KK. Dimana, per KK mendapatkan bantuan Rp 500 ribu selama tiga bulan kedepan, total keseluruhan mencapai Rp 45 miliar lebih.

Terakhir, Kota Cilegon memendapatkan jatah 20.375 KK. Dimana, per KK mendapatkan bantuan Rp 500 ribu selama tiga bulan kedepan, total keseluruhan mencapai Rp 30 miliar lebih.

Termasuk alokasi anggaran Banprov Banten kepada 8 Kabupaten/kota yang sampai saat ini masih terhambat. Dimana, Gubernur juga telah mempersilahkan agar Banprov sepenuhnya bisa digunakan untuk penanganan covid-19, dengan total keseluruhan mencapau Rp 440 miliar lebih. Semuanya itu sampai saat inu masih terhambat.

“Diperlukan waktu tiga bulan. Merger antara Bank Banten dengan BJB ini selesai,” kata WH, saat konfrensi pers di Gedung DPRD Banten, Senin (27/4/2020).

Ketua DPRD Banten, Andra Soni menilai akan ada kendala terkait perpindahan rekening kas. Salah satunya mempengaruhi distribusi JPS di wilayah Serang-Cilegon.

“Ini kan janji, harus dipenuhi. Sekarang fakta di lapangan masyarakat ngantre di Bank Banten. Dan tadi saya juga tanyakan ke Pak WH menjawab bahwa ada jaminan dari pusat dalam hal ini presiden yang memerinrahkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk melakukan merger antara BJB dengan Bank Banten. Teknisnya 3 bulan,” kata Andra.

Pihaknya juga mempertanyakan terkait operasional Bank Banten selama proses merger.

“Dan dijawab lagi itu sudah dijamin OJK. Intinya mereka ingin menyelamatkan kas daerah. Masalahnya kalau kita diajak ngobrol mungkin ada pandangan lain. Tapi ini kan sudah terjadi.

**Baca juga: Beli Tabung Elpiji Bisa Pesan Dari Rumah, Gratis Pengiriman.

Saat ditanya terkait hasil pertemuan antara DPRD Banten dengan Pemprov Banten, Andra mengaku, hasilnya akan dikemukakan secara tertulis.

“Saya sudah perintahkan setiap fraksi untuk memberikan kesimpulan secara tertulis. Dan dalam waktu dekat ini akan kita sampaikan ke pemerintah daerah,” katanya.(Den)

Kabar6-PT. Pertamina (Persero) membuka layanan Pertamina Delivery Service kepada masyarakat yang membutuhkan tabung elpiji selama pendemi corona atau covid-19.

Jasa antar sampai ke alamat tujuan tersebut diberikan secara cuma-cuma alias gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali kepada masyarakat yang hendak membelinya.

Sales Brand Manager Region III PT Pertamina (Persero), Widhi Tri Hidayat mengtakan, selama pemberlakuan kebijakan Work From Home (WFH). Pihaknya sengaja membuka layanan berupa jasa lengiriman BBM dan gas elpiji kepada pelanggan.

Meski begitu, layanan yang diberikan mulai dari ukuran 5,5 kilogram ke atas. Sedangkan untuk BBM dari jenis pertamax, pertamax turbo dan dexlite.

“Layanan ini untuk melayani konsumen yang ingin membeli BBM dan elpiji. Tinggal telepon di call center 135, Insya allah akan dikirimkan ke rumah konsumen. Produk yang dikirim bukan merupakan produk bersubsidi. Mulai untuk elpiji ukuran 5,5 kilogram ke atas. Sedangkan untuk BBM iyu pertamax, pertamax turbo dan dexlite,” jelas Widhi saat jumpa pers di Kantor Cabang Hiswana Migas Banten, Benggala, Kota Serang, Senin (27/4/2020).

Pihaknya juga memastikan stok elpiji ukuran 3 kilogram atau ukuran melon selama Ramadhan tahun ini, khususnya selama pendemi covid-19 akan selalu tersedia dipanggalan dan agen-agen Pertamina. Bahkan, pihaknya mengaku telah membanjiri kuota pengiriman tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram melebihi dari hari biasanya.

**Baca juga: Honorer Provinsi Banten Khawatir Tidak Dapat THR.

Lebih lanjut, Widhi mengungkapkan, PT Pertamina juga telah mengintruksikan kepada seluruh pangkalan untuk beroprasi selama tujuh hari nonstop dalam satu pekannya.

Terkait harga gas 3 kilogram, Widhi memastikan, tidak ada kenaikan harga, tetap berada pada Rp 16 ribu per tabung disetiap pangkalannya.

“Untuk penjualan di pangkalan tetap tidak naik. Tetap di angka Rp 16 ribu per tabung. Meski begitu, kalau di pedagang eceran itu kita tidak bisa mengaturnya. Makanya kita menghimbau agar pembelo bisa ke pangkalan jika ingin murah,” tandasnya.(Den)