Kabar6-Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya bersama Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) Awen Supranata menandatangani kerja sama terkait pembangunan dan peningkatan jalan penghubung daerah terisolir, Rabu (9/10/2019).

Kerja sama antara Pemkab Lebak-TNGHS bertujuan mendorong terwujudnya keutuhan, kelestarian
dan manfaat TNGHS, serta meminimalkan dampak negatif baik sebagai akibat kegiatan pembangunan jalan dalam kawasan tersebut.

Iti menjelaskan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah terisolir yang terdapat di dalam kawasan TNGHS dapat dilakukan secara optimal.

“Penandatanganan kerja sama dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya yang berada dalam kawasan TNGHS untuk melangsungkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di daerah terisolir di dalam kawasan TNGHS,” terang Iti.

Ruang lingkup kerja sama meliputi pembangunan ruas jalan Cikumpay-Cigobang sepanjang 9,3 Km dalam kawasan TNGHS, penguatan pelembagaan TNGHS, perlindungan kawasan TNGHS, pengawetan flora dan fauna TNGHS, pemulihan ekosistem TNGHS, pengembangan wisata alam TNGHS dan pemberdayaan masyarakat dalam dan luar kawasan TNGHS.

**Baca juga: KS Rangkasbitung Sebut KAI Tak Ada Kaitan dengan Persoalan PT CKS-PKL.

Awen menjelaskan, kerja sama telah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Nantinya dalam kerja sama tersebut akan dilaksanakan pelaksanaan program yang kemudian disusul dalam rencana kerja tahunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

“Kerja sama ini akan memberikan akses kepada Pemda Lebak agar dapaf menghubungkan daerah-daerah terisolir, sehingga roda perekonomian masyarakat dapat meningkat. Dan, antara TNGHS dan pemda bersama-sama menjaga kelestarian TNGHS,” jelas Awen.(Nda)

Kabar6-Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya meminta masyarakat untuk menjaga pembangunan yang dilakukan di wilayahnya. Salah satunya, hasil pembangunan program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang tahun ini dilakukan di Kecamatan Cileles.

“Ada TMMD masyarakat harus guyub bersama-sama mendukung dan berterima kasih kepada TNI yang sudah mau membantu kita,” kata Iti seusai upacara pembukaan TMMD ke-106, di Cileles, Rabu (2/10/2019).

Pasalnya kata Iti, hasil pembangunan TMMD akan dinikmati oleh masyarakat bukan oleh TNI.

“TNI setelah melaksanakan TMMD akan kembali ke kesatuannya kembali menjaga NKRI. Yang merasakannya ya masyarakat, makanya hasil pembangunannya harus dijaga dipelihara,” pesan Iti.

Sementara itu, Danrem 064/MY Kolonel Inf. Windiyatno mengatakan, pembangunan jalan yang menjadi salah satu sasaran TMMD merupakan hasil evaluasi pantauan.

“Berdasarkan evaluasi kami mana yang lebih utama. Ternyata di sini ada salah satu kampung yang terisolir. Kalau (anak-anak) sekolah harus menembus hutan karet dan melingkarnya terlalu jauh, maka dari itu kami putuskan untuk melaksanakan TMMD di sini,” katanya.

Windiyatno berharap, dengan pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Cipadang-Pasindangan membuka akses warga yang terisolir.

**Baca juga: Dandim Lebak Pastikan Persiapan TMMD Berjalan Baik.

“Masyarakat bisa beraktivitas dengan masyarakat lain, khususnya anak-anak sekolah yang tadinya memutar bisa lebih singkat sekarang, dan tidak kalah penting hasil bumi bisa terjual dengan ongkos yang lebih murah,” paparnya.(Nda)

Kabar6-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar membuka pelaksanaan MTQ serentak tingkat kecamatan se-Kabupaten Tangerang di Mauk, Sabtu (28/9/2019).

Dikatakannya, hari ini 29 Kecamatan Kabupaten Tangerang menggelar MTQ tahun 2019 serentak. Kemeriahan dan juga perayaan pelaksanaan MTQ kali ini sangat meriah sekali dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi dan semangat untuk masyarakat di seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang untuk sama-sama mensukseskan MTQ tingkat kecamatan.

“Saya mengucapkan selamat semoga sukses penyelenggaraan MTQ nya pada kali ini dan semoga bisa menghasilkan aset-aset Kecamatan Mauk yang terbaik nantinya dan mudah-mudahan bisa mewakili Kabupaten Tangerang di MTQ provinsi maupun MTQ Nasional nanti untuk memberikan kebanggaan bagi kita semua,” terang Zaki.

Zaki menitipkan pesan, agar kegiatan kegiatan syiar Islam ini bisa terus ditumbuhkembangkan di masa-masa yang akan datang kemudian juga melibatkan masyarakat sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya agar masyarakat kecamatan Mauk nanti bisa merasakan bersama-sama perkembangan pendidikan agama di kecamatan Mauk.

Sementara itu Arif Rahman Hakim selaku Camat Mauk mengungkapkan bahwa pelaksanaan MTQ di Mauk dimulai dari 28 sampai 29 September dengan 261 peserta dari 12 desa dan 1 Kelurahan dengan 8 cabang yang diperlombakan.

**Baca juga: Hotel Berdampingan Sekolah, Pengamat: Kurang Pantas.

“Mudah-mudahan pelaksanaan MTQ ini bisa memberikan edukasi ataupun pendidikan kepada masyarakat, silahkan masyarakat ikut menghadiri dan menyaksikan para kader kader aset Kecamatan Mauk qori-qoriah kita berlomba dan kita doakan agar nantinya mereka bisa mewakili Kab. Tangerang di MTQ yang lebih tinggi,” kata Arif.

Dalam kesempatan tersebut Arif mengucapakan rasa syukur dan terimakasih kepada Bupati Tangerang. “Atas nama warga masyarakat kecamatan Mauk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Tangerang atas dedikasinya pembangunan pembangunan infrastruktur maupun yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang,” Ungkap Arif.(fit/hms)

Kabar6-Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya meminta pelajar tidak ikut-ikutan berunjuk rasa ke Jakarta.

“Ya pastilah, dilarang lah pelajar. Beda ya kalau mahasiswa, kalau pelajar ya kan ada aturannya,” kata Iti, Jum’at (27/9/2019).

Meski melarang, namun Iti mengaku tak bisa membatasi jika pelajar tetap berangkat ke Jakarta setelah pulang sekolah.

“Ya tidak bisa kami batasi, karena setelah mereka pulang sekolah kami tidak bisa menghalau itu kan,” ujarnya.

Terkait dengan unjuk rasa mahasiswa menolak RUU KPK dan KUHP, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten ini menilai bahwa menyampaikan aspirasi merupakan hal yang wajar.

**Baca juga: PT Bantam-Pemkab Lebak Bahas Rekomendasi Perpanjangan HGU.

“Biasa saja, saya juga dulu ikut terlibat dalam aspirasi masyatakat terutama mahasiswa. Kita berharap semua sinergis ya, menyampaikan pendapat dengan tepat, begitu juga dengan pengamanan jangan sampai menimbulkan hal tidak baik,” tutur Iti.

“Kalau dengan berdemo ke Jakarta itu bisa tersampaikan pesannya ya silahkan, kalau tidak ya lebih baik kita merenung dan mengkaji bagaimana kita membangun daerah,” tambahnya.(Nda)

Kabar6-Bupati Pandeglang Irna Narulita menyebutkan Kabupaten Pandeglang memiliki segudang potensi untuk dikembangkan para investor. Dengan begitu menjamin kenyamanan para investor di Pandeglang.

“Saya akan membuat nyaman bapak ibu semua, yang penting ada keselarasan,” kata Irna saat menyampaikan pemaparan di hadapan para investor di ruang Garuda Pendopo Bupati, Kamis (26/9/2019).

Irna juga memastikan, jika pihak Pemda Pandeglang saat ini sudah membuat tim Satuan Tugas (Satgas) percepatan berusaha.

“Perizinan harus murah, cepat, mudah dan tidak berbelit. Kami tidak dapat mentolerasi jika ada pejabat yang menyulitkan untuk investasi,” tegas Irna.

Irna percaya jika investor akan mendatangkan kemajuan daerah, terutama penyerapan tenaga kerja. Namun Irna menyesalkan jika ada investor yang hendak berinvestasi namun mendapatkan penolakan, salah satu contohnya pembangunan pabrik air minum kemasan Mayor grup di kecamatan Cadasari beberapa tahun lalu.

Revisi Rencana Tataruang dan Rencana Wilayah (RTRW) yang diajukan Pemda Pandeglang kepada Kementerian Agraria Tataruang Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) akan segera rampung. Hal ini kata Irna, akan memperjelas wilayah yang tepat untuk berinvestasi.

“Tapi saya juga meminta kepada para investor harus bisa bekerjasama dengan kami terkait penyerapan tenaga kerja, untuk RTRW persetujuannya insya Allah diakhir tahun,” jelasnya.

Sementara, Sekretaris DPMPTSP Pandeglang Joyce Irmawanti membeberkan supaya para para investor diterima ditengah masyarakat dan tanpa adanya penolakan.

Menurut mantan Kepala Administrator KEK Tanjung Lesung ini, perlunya adanya pendekatan dan pemahaman yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat jika disalah satu lokasi bakal dibangun salah satu tempat usaha.

“Jadikan mereka butuh difasilitasi oleh pemerintah, disambungkan dengan kecamatan, disambungkan dengan tokoh masyarakat. Diberikan info bahwa di daerah tersebut hanya dibolehkan usaha ini, dan dikasih semacam pemahaman apa yang harus diwaspadai atau di handel dengan lebih baik. Saya pikir silaturahmi model begitu yang diperlukan pada tahap penjajakan sebelum masa konstruksi dilakukan,” paparnya.

Ia juga menyebutkan dari 35 Kecamatan di Pandeglang ada sejumlah kecamatan yang belum mendapatkan investasi.

Namun Joyce tak menyebutkan kecamatan mana yang belum mendapatkan investasi. Kendati demikian, pihaknya tengah mengulik potensi apa saja yang bisa dijual ke para investor terutama bagi kecamatan yang belum mendapatkan investasi.

“Memang ada beberapa kecamatan yang belum mendapatkan investasi, itu menjadi perhatian makanya kecamatan itu harus segara di ulik potensinya, supaya bisa dijual dan menjual agar bisa menarik investor,” ucapnya.

**Baca juga: Ikut Pilkada Pandeglang, Nabil JB dan Aap Aptadi Daftar ke Nasdem.

Menurutnya, setelah potensi ditemukan promosi termasuk kesiapan infrastrukturnya diberbagai bidang. Pasalnya bakal datang jika semua aksesibilitasnya memadai.

“Caranya dengan promosi, memastikan jaringan insfrastruktur terutama jalan bisa terkoneksi. Bagaimana pun usaha itu sensitif dengan aksesibilitasnya ada tidak, air, listriknya ada tidak dan juga tenaga kerja tersedia atau tidak,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Kemarau panjang melanda sejumlah daerah mengakibatkan kekeringan di sejumlah daerah di Pandeglang. Upaya dari pemerintah untuk menanggulangi krisis air bersih terkesan minim.

Dengan demikian, Bupati Pandeglang Irna Narulita harus peka terhadap persoalan yang dihadapi oleh warga yang kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Buat apa punya Bupati yang tidak peka terhadap persoalan mendasar yang dibutuhkan masyarakat,” kata pengasuh Asrama putra Pondok Pesantren (Pon-Pes) Salafiyyah Darul Bayan Gus Bakhit Maftuhin di Kampung Gembong, Desa Mekarjaya, kecamatan Panimbang dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/9/2019).

Menurutnya, bencana kekeringan ini harus segera ditanggulangi pemerintah daerah karena akan berdampak bagi kesehatan warga.

**Baca juga: Daftar ke PDIP, Tokoh Pergerakan Pandeglang Tertarik Lawan Petahana.

Ia mengaku berterima kasih pada donatur yang telah menyumbangkan bantuan air bersih sebanyak 6500 Liter.

“Allhamdulillah Kita mendapatkan bantun ini, dan Saya kira semua orang juga mengerti bahwa air merupakan kebutuhan pokok bagi kita sebagai mahluk hidup,” ucapnya.(Aep)

Kabar6-Prajurit TNI dari Batalyon Mandala Yudha Kostrad berhasil membebaskan Bupati Lebak yang ditawan kelompok separatis di dalam pendopo kecil, Rangkasbitung, Sabtu (14/9/2019).

Delapan anggota kelompok penyerbu (Pokbu) menggunakan motor trail dengan cepat masuk ke kawasan Pendopo Bupati Lebak.

Beberapa anggota TNI kelompok pengamanan (Pokmpam) nampak berjaga di dua pintu gerbang masuk kantor pemerintahan tersebut.

Baku tembak terjadi antara anggota TNI dengan pelaku kelompok separatis bersenjata yang sudah menguasai pendopo.

Kurang dari tiga menit prajurit TNI berhasil melumpuhkan para pelaku. Sementara, beberapa anggota yang bertugas membebaskan tawanan (Pokbaswan) menggunakan mobil dengan pengawalan juga dengan cepat membebaskan bupati yang ditawan di salah satu ruangan setelah seluruh pelaku dilumpuhkan.

Setelah berhasil membebaskan tawanan, anggota kelompok penghancur (Pokcur) meledakan lokasi sebagai pertanda tempat yang sebelumnya dikuasai pelaku berhasil direbut.

Pembebasan tawanan tersebut merupakan bagian dari simulasi materi Operasi Raid pembebasan tawanan dan penghancuran yang digelar Batalyon Mandala Yudha.

“Simulasi Operasi Raid ini diumpamakan apabila pejabat pemerintah ditawan oleh kelompok separatis bersenjata, maka pasukan Batalyon Mandala Yudha siap dengan kecepatan dan ketepatan melakukan pembebasan tawanan,” kata Datim Operasi Raid, Letda Kav. Johan Adhitama.

**Baca juga: Kerugian Kebakaran di Pemukiman Badui Hampir Rp1 Miliar.

Johan mengatakan, simulasi melibatkan 32 prajurit yang dibagi menjadi empat kelompok. Mengingat bersifat urgen, kecepatan dan ketepatan sangat penting dalam operasi tersebut

“Kami selalu siap dengan terus berlatih untuk mengasah kemampuan dalam menghadapi berbagai ancaman kejahatan,” kata Johan.(Nda)

Kabar6-Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pandeglang Thoni Fathoni Mukson dan Ketua DPD Perindo Pandeglang Aap Aptadi melamar sebagai Bakal Calon (Balon) Bupati Pandeglang ke PDIP.

Thoni mengaku saat mendaftar sebagai calon bupati, namun jika keputusan PDI Perjuangan memilihnya sebagai wakil Bupati pun. Thoni siap mengambil keputusan tesebut.

“Kalau PDIP memposisikan saya di wakil itu no problem. Sesuai kepatutan dan kelayakan, kalau saya dipandang bagusnya sebagai bupati saya siap, begitu juga wakil saya siap,” ujar Thoni, Rabu (11/9/2019).

Mantan anggota DPRD Provinsi Banten tiga periode ini mengucapkan terima kasih kepada PDI Perjuangan yang telah membuka pendaftaran bagi calon yang hendak membangun Pandeglang. Pihaknya akan mengikuti mekanisme yang dilakukan PDIP.

“Saya mengapresiasi temen-temen PDIP yang telah membuka pendaftaran, selanjutnya mungkin penjaringan seluas-luasnya nanti kita serahkan ke PDIP,” ucap Thoni.

Thoni tak menampik adanya memungkinan dalam Pilkada nanti PKB akan berkoalisi di PDIP, seperti hal pada Pilpres lalu yang mengusung Jokowi – Ma’ruf Amin.

“Saya kira peluang tidak hanya PKB, PDIP dan Perindo, (tapi dengan partai lain juga). Karena di politik itu meski satu detik itu bisa berubah,” terangnya.

**Baca juga: Nyalon Bupati Pandeglang, Ketua PKB dan Perindo Daftar ke PDIP.

Hal yang sama juga Ketua Perindo Aap Aptadi juga sudah mendaftar ke PDIP, ia juga tak tidak mempersoalkan posisi sebagai bupati maupun wakil bupati Pandeglang. Terpenting sebagai putra daerah ia siap membangun Pandeglang lima tahun kedepan.

“Saya tidak pantang nomor 1 atau 2. Yang terpenting kita membangun Pandeglang lima tahun kedepan,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Pemilihan Kepala Desa serentak 1 Desember 2019 mendatang di Kabupaten Tangerang harus professional dan kondusif. Hal tersebut diungkapkan Mad Romli selaku Wakil Bupati Tangerang, (Rabu, 10/9/2019).

“Para Panitia Pelaksana, diharapkan Pilkades pada 153 desa di 28 kecamatan dapat dilakukan serentak, serta berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Romli disela sambutannya saat Bimbingan Teknis (Bimtek), di Gedung Usaha Daerah (GUD), Kabupaten Tangerang.

Disamping itu, Romli juga mengingatkan kepada para panitia untuk tidak berpihak dalam perhelatan akbar yang akan digelar pada Desember mendatang tersebut.

**Baca juga: HUT Ke-74 PMI, PDAM TKR Turut Partisipasi Donor Darah.

“Jangan berpihak ke pihak manapun atau pada satu calon. Harus diselenggarakan secara demokrasi sesuai aturan yang berlaku. Mari kita awasi bersama,” paparnya.(mer)

Kabar6-Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya berharap visi misi dapat diimplementasikan dengan sinergitas antara pemerintah daerah dan anggota DPRD baru.

“Kami buat visi misi itu tidak hanya berdasarkan naluri kami, tetapi melihat wilayah di Kabupaten Lebak. Jadi kami harap, kita bisa bangun sinergitas, terutama tiga fungsi dewan: legislasi, anggaran dan pengawasan,” kata Iti seusai menghadiri pengambilan sumpah 50 anggota DPRD Lebak, di ruang paripurna DPRD Lebak, Senin (26/8/2019).

Iti mengatakan, tidak ada kendala terkait progres pembahasan anggaran meski dalam dua bulan ke depan anggota DPRD masih fokus pada pembentukan alat kelengkapan dewan.

**Baca juga: ICMI Banten Nilai Demokrasi Saat Ini Mengalami Kemunduran.

“Alhamdulillah KUA PPAS sudah selesai dengan dewan yang lama, mungkin berbeda dengan kabupaten dan kota lain, karena ada edaran Mendagri bahwa pembahasan terutama APBD Perubahan kalau melewati September tidak disetujui. Kalau kami sudah di provinsi, tinggal menunggu hasil evaluasi pembahasan APBD Perubahan 2019,” papar Iti.

“Insya Allah tidak ada hambatan. Kami sudah menganalisa, kalau dengan dewan baru dengan alat kelengkapan dewan yang baru dibentuk dua bulan, berarti belum selesai dan akan terhambat,” tambah mantan anggota DPR RI ini.(Nda)