Kabar6-Good Corporate Governance dan Pemetaan Mitigasi Risiko menjadi target yang akan diwujudkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja atau Perumdam TKR Kabupaten Tangerang.

Untuk mewujudkan hal tersebut, jajaran direksi Perumdam TKR Kabupaten Tangerang telah melakukan kunjungan konsultasi ke Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta, 27 Februari 2024 lalu.

Hadir dalam kunjungan itu, Direktur Utama Perumdam TKR, Sofyan Sapar; Direktur Umum Perumdam TKR, Sani Tora Wicaksono; dan Direktur Teknik Perumdam TKR, Yadi Treviyadi

**Baca Juga:Pj Bupati Tangerang Puji Perumdam TKR soal Predikat Kinerja Terbaik dari BPKP

Kedatangan mereka disambut langsung Kepala BPKP Provinsi Banten, Suryasih Fifi Herwati bersama Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara, Sri Gratikana. Suryasih diketahui baru saja dilantik pada Januari 2024 lalu.

“(Kunjungan) ini dalam rangka membina hubungan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), juga untuk konsutasi terkait Good Corporate Governance dan Pemetaan Mitigasi Risiko,” kata Sofyan Sapar.

Menurut Sofyan, Good Corporate Governance dan Pemetaan Mitigasi Risiko menjadi target yang akan diwujudkan Perumdam TKR Kabupaten Tangerang saat ini.

“Kunjungan ini juga konsultasi terkait Good Corporate Governence (GCG) dan pemetaan mitigasi resiko untuk pencapaian target ke depan,” jelasnya dikutip, Sabtu (30/3/2024)

Pada kunjungan tersebut, jajaran Direksi Perumdam TKR Kabupaten Tangerang berkesempatan mengulas mengenai capaian perusahaan.

Dalam waktu dekat, rencananya Perumdam TKR Kabupaten Tangerang akan menggelar pertemuan lanjutan untuk membahas produk-produk BPKP yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Perumdam TKR. (Red)

Kabar6-Direktur Utama Perumdam TKR, Sofyan Sapar menyampaikan bahwa dengan adanya penilaian dari BPKP dan dilakukannya audit secara terus menerus memberikan motivasi bagi pegawai untuk semakin meningkatkan kinerjanya.

Perdikat sehat tersebut melihat dari angka peningkatan kinerja dari penilaian berdasarkan indikator BPPSPAM kementrian PUPR dan indikator Keputusan Menteri dalam Negeri (Kepmendagri) no. 47 tahun 1999.

Perumdam TKR juga menerapkan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Tak hanya itu, Sofyan juga menyampaikan bahwa pengukuran indeks korupsi sudah dilakukan asistensi bersama dengan BPKP.

**Baca Juga: Pj Bupati Tangerang Puji Perumdam TKR soal Predikat Kinerja Terbaik dari BPKP

“Kami juga sudah melakukan management resiko dan menjalankan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Tidak hanya itu, perusahaan kami juga mencoba menerapkan ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System atau yang dikenal sebagai SMAP (Sistem Manajemen Anti Suap),” ungkap Sofyan, dikutip dalam keterangan, Senin (18/3/2024).

Ia mengatakan Perumdam TKR akan terus berkomitmen dan berupaya dalam peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Tangerang. Upaya, komitmen dan kerja sama semua pihak terus dibutuhkan untuk memberikan maafaat kepada seluruh masyarakat.

Diharapkan dengan mendapatkannya predikat ini, Perumdam TKR kedepannya bisa lebih efektif dan maksimal dalam memberikan pelayanan air bersih pada masyarakat. (Oke)

Kabar6-Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (Perumdam TKR) Kabupaten Tangerang kembali meraih predikat kinerja terbaik dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Untuk Pelanggan Berjumlah 100.000 Keatas.

Penilaian tersebut berdasarkan indikator Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI) tahun 2023 untuk tahun buku 2022.

Hasil evaluasi kinerja Perumdam TKR tahun buku 2022 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten sebesar 4,43 dengan kategori sehat dan sebesar 72,40 dengan kategori Baik.

**Baca juga:Waspada, Potensi Cuaca Ekstrem di Banten Sepekan Kedepan

Raihan tersebut langsung di apresiasi oleh Penjabat Bupati Tangerang, Bapak Andi Ony yang hadir dalam Workshop tentang Tata Kelola BUMD Air Minum Bersama BPKP Provinsi Banten, Rabu (6/3/2024) lalu yang diselenggarakan di Aula Utama Kantor Pusat Perumdam TKR.

Penjabat Bupati Tangerang, Andi Ony mengungkapkan bahwa dengan telah diraihnya predikat yang telah diberikan oleh BPKP, diharapkan untuk seluruh pegawai harus memiliki kompetensi dasar yang kuat terkait dengan PERUMDAM TKR seperti pelayanan, pengetahuan dan sikap.

“Bapak Ibu merupakan unsur dari perusahaan, maka harus konsisten dalam menjalankan tugasnya dan terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” ujar Pj Bupati Tangerang Andi Ony, dikutip, Senin (18/3/2024).

Ia menyebut bahwa Perumdam TKR merupakan bagian penting utnuk memastikan pasokan dan kualitas air minum masyarakat. “Kehadiran Perumdam TKR untuk menyelenggarakan kemnafaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa untuk hajat orang banyak,” imbuhnya.

Predikat sehat untuk Perumdam TKR ini merupakan salah satu pencapaian yang sudah di dapatkan dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan bahwa Perumdam TKR terus konsisten berupaya melakukan peningkan akan kinerja dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pada kesempatan ini, hadir juga Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Suryasih Fifi Herawati yang menjadi narasumber pada Workshop Tata Kelola BUMD Air Minum, menurutnya dengan pencapaian yang sudah ada saat ini dan meraih beberapa predikat terbaik di Indonesia bisa menjadi pemicu kinerja perusahaan untuk lebih baik lagi.

“Selain memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, tetapi juga ada tugas sosial untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah, serta menjaga kepercayaan masyarakat akan pelayanan yang diberikan”, jelas Suryasih.

Dalam hal ini, BPKP sebagai lembaga yang bertugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, juga terus berupaya dalam pengawasan dan peningkatan indeks penilaian kinerja perusahaan.

Direktur Utama Perumdam TKR, Sofyan Sapar menyampaikan bahwa dengan adanya penilaian dari BPKP dan dilakukannya audit secara terus menerus memberikan motivasi bagi pegawai untuk semakin meningkatkan kinerjanya.

Perdikat sehat tersebut melihat dari angka peningkatan kinerja dari penilaian berdasarkan indikator BPPSPAM kementrian PUPR dan indikator Keputusan Menteri dalam Negeri (Kepmendagri) no. 47 tahun 1999.

Perumdam TKR juga menerapkan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Tak hanya itu, Sofyan juga menyampaikan bahwa pengukuran indeks korupsi sudah dilakukan asistensi bersama dengan BPKP.

“Kami juga sudah melakukan management resiko dan menjalankan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Tidak hanya itu, perusahaan kami juga mencoba menerapkan ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System atau yang dikenal sebagai SMAP (Sistem Manajemen Anti Suap),” ungkap Sofyan.

Perumdam TKR akan terus berkomitmen dan berupaya dalam peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Tangerang. Upaya, komitmen dan kerja sama semua pihak terus dibutuhkan untuk memberikan maafaat kepada seluruh masyarakat.

Diharapkan dengan mendapatkannya predikat ini, Perumdam TKR kedepannya bisa lebih efektif dan maksimal dalam memberikan pelayanan air bersih pada masyarakat. (Oke)

Kabar6-Laporan pertanggungjawaban dana hibah dari alokasi APBD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kini sedang memicu persoalan serius. Seperti kasus yang menjerat ketua dan bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan kedepannya jika ada usulan dana hibah yang relatif besar mencapai Rp 3 miliar sampai Rp 10 miliar instruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah konsultasi ke Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta kejaksaan negeri setempat.

“Untuk ikut menyeleksi dari usulan-usulan yang diajukan,” katanya, Minggu (13/6/2021).

Menurutnya, pihak yang mengajukan dana hibah boleh siapa saja. Namun ia menekankan ke tim anggaran agar seleksinya lebih diperketat lagi.

Tentunya, lanjut Benyamin, seleksi dilakukan oleh teknisnya siapa yang mengajukan. Seperti KONI yang meneliti serta verivikasi adalah dinas pemuda dan olahraga.

Ia pun menyerahkan otoritas sepenuhnya kepada KONI yang sedang menghadapi musibah. “Saya sudah panggil kepala dispora untuk melakukan pembinaan. Kalau perlu sosialisasi cara melaporkan pertanggungjawaban dana hibah,” ujar Benyamin.

**Baca juga: Dinas PU Tangsel dan BBWS Ciliwing-Cisadane Kerahkan Alat Berat Penanganan Darurat Longsor Kali Ciputat Ditargetkan 3 Hari Selesai

Diketahui, Kejaksaan Negeri Tangsel menetapkan Ketua Umum KONI Rita Juwita bersama Bendahara Umum Suharyo sebagai tersangka. Keduanya diduga menyelewengkan dana sebesar Rp 1,1 miliar lebih dari total Rp 7,8 miliar uang hibah.

Korps Adhyaksa sempat mengklaim masih mengembangkan kasus tersebut. “Kalau korupsi itu kan ada penerima dan pemberi,” ujar Kasie Pidana Khusus Kejari Tangsel, Ate Quesyini Ilyas kepada kabar6.com.(yud)

Kabar6-Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten Muhammad Maskur meminta kepala desa dapat menganalisis anggaran. Dana Desa pada saat pandemi ini difokuskan untuk penanganan dampak dari covid 19 diantaranya Bantuan Sosial Tunai (BST).

Untuk itu, Maskur mengingatkan kepada para pengelola Dana Desa harus dapat menganalisa resiko yang kerap terjadi sehingga tidak menyalahi aturan. Prediksi dan memetakan dalam pelaksanaan dana desa itu sangat penting, sebab kata dia, pengolahan dana desa ditengah pandemi ini penuh resiko.

“Resiko itu bisa saja terjadi di tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan. Karena hal ini banyak terjadi di desa-desa seluruh Indonesia,” kata dalam kegiatan Workshop, monitoring, dan evalusi, penyaluran dan penggunaan dana desa Kabupaten Pandeglang, Kamis (22/10/2020).

Menurutnya, kondisi saat ini yang menjadi kelemahan di beberapa desa adalah masalah data , sehingga kata Maskur, saat penyaluran bansos terjadi double data.

“Disinilah pentingnya setiap pemimpin itu harus menganalisa resiko, sehingga bantuan bisa tepat sasaran dan sesuai kriteria,” pungkasnya.

Sementara Pelaksana Jabatan Sementara (Pjs) Bupati Pandeglang Gunawan Rusminto mengatakan, dirinya berharap para kepala desa dapat mengelola dana desa ini mengedepankan transparansi dan dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangannya.

**Baca juga: Sidak Penyaluran Bantuan UMKM, Sekda Pandeglang Tegur Warga Tetap Pakai Masker.

“Saya tekan kan kepada camat harus melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan dan monitoring evaluasi. Lakukan hal ini dengan penuh tanggungjawab guna kemaslahatan umat,” tandasnya. (Aep)

Kabar6- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten membenarkan adanya persoalan terkait bantuan sosial penanganan percepatan covid-19 di temukan suatu permasalahan yakni kesalahan data, ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

“Faktor yang pertama kemungkinan besar data tersebut tidak di update, dan faktor yang kedua mungkin data awal hanya sekedar memenuhi saja, tidak berdasarkan validasi dari bawah, sehingga begitu kita cek di lapangan ternyata banyak data yang tumpang tindih, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan lain sebagainya, “tutur Kepala Perwakilan BPKP Banten Muhammad Masykur di pendopo Bupati Pandeglang, Rabu (10/6/2020).

Terkait persoalan itu, Menurutnya, Pemerintah Pusat akan membentuk Big data yang sebagai acuan, tentunya membentuk Big data yang bisa dijadikan kunci untuk BPKP untuk terjun ke lapangan dalam rangka memastikan kebenaran data tersebut. Dalam kesempatan tersebut BPKP akan melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan terhadap bantuan sosial covid-19 di Provinsi Banten.

“Karena begitu kita ambil data dari pemerintah pusat dan di bandingkan dengan data dari Pemerintah daerah banyak di temukan double data, ini permasalahan yang terjadi saat ini. Oleh karena itu kami ingin memastikan dan meyakinkan bahwa data dari pemerintah pusat dan daerah itu betul-betul sinkron, sehingga penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 tepat sasaran”, terangnya.

**Baca juga: Demokrat Belum Tentukan Arah Dukungan di Pilkada Pandeglang.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita sangat mengapresiasi BPKP, karena berkat kinerja BPKP, Pemerintah daerah merasa sangat terbantu dalam pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan transparan.

“hal ini terbukti Pemerintah Kabupaten Pandeglang meraih opini Wajib Tanpa Pengecualian (WTP) tiga kali berturut turut, itu berkat bimbingan pengawalan, asistensi dari BPKP Banten, “katanya.(Aep)

Kabar6-Direktur Investigasi II Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wasis Prabowo mengatakan, kerugian negara yang ditimbulkan oleh kegiatan pemerintah, buka hanya karena disebabkan oleh permasalahan korupsi saja.

Namun, yang oaling besar, kata Wasis, karena disebkan oleh tidak selarasnya program pembangunan antar OPD, antar intansi, baik oleh pemerintah pusat dengan di daerah, daerah dengan daerah, karena program pembangunannya yang tidak sinkron alias tidak nyambung.

“Bukan karena korupsi. Tapi karena proram yang gak nyambung,” kata Wasis, di Pendopo Gubernur Banten, Kamis (28/11/2019).

Dirinya menemukan pernah ada kejadian paket pekerjaan pengadaan pakan ikan yang terpaksa akhirnya dibuang karena pada program keramba ikan sebelumnya gagal, akhirnya pengadaan pakan ikan tadi terpaksa dibuang.

“Kegiatan keramba gagal, akhirnya makan ikan tadi dibuang,” katanya.

Wasis mengibaratkan, jangan sampai seperti kegiatan pembangunan saluran irigasi untuk menggenangi persawahan warga yang airnya mengalir sampai jauh, sementara sawahnya dimana, hal itu karena disebabkan program sebelumnya tidak dikoordinasikan terlebih dahulu sehingga outputnya capaiannya menjadi tidak selaras.

**Baca juga: Percepat Lelang Banten, Tim ULP Diterjunkan ke OPD.

Menurutnya, suatu capaian pemerintah bisa terwujud jika dilakukan bersama-sama dengan terus meningkatkan koordinasi masing-masing pihak, termasuk menghilangkan perasaan ego sentral.

“Jadi kalu lagi ada Musrenbang, agar saling tanya. Program kamu nyambung kemana?dan kamu nyambungnya kemana,” tandasnya.(Den)