Kabar6-Kepala Sektor Polisi Cikupa Komisaris Suamedi mengatakan akan menindaklanjuti informasi adanya indikasi pelanggaran dalam kebakaran gudang Alfamidi di kawasan industri Bunder, Cikupa. “Kami tindaklanjuti,” ujar Sumaedi, Rabu 18 September 2019.

Pernyataan Suamedi ini disampaikan menanggapi temuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang yang menemukan sejumlah indikasi pelanggaran dalam peristiwa terbakarnya gudang utama penyimpanan barang milik perusahaan retail Alfamart group itu.

Menurut Suamedi informasi tersebut akan menjadi bahan petunjuk penyidik dalam mengungkap penyebab kebakaran tersebut. “Saat ini penyidikan sedang berjalan,” katanya.

Diberitakan Kabar6.com sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang Agus Suryana mengatakan penyebab kebakaran gudang Alfamidi di Desa Bunder, Kecamatan Cikupa diduga dari arus pendek listrik. “Api berawal dari percikan api boks kontrol listrik sebelah kanan gedung, “ujarnya (Selasa, 17/9/2019).

Masalahnya, kata Agus, percikan api itu akan mudah diatasi cukup dengan semprotan tabung gas pemadam kebakaran. Masalahnya, kata Agus, gudang itu tidak dilengkapi dengan hydran dan tabung gas pemadam yang memadai.

Berdasarkan hasil temuan BPBD, menurut Agus, gudang utama Alfamidi seluas 10 ribu meter itu tidak dilengkapi hydran dan hanya tersedia satu tabung gas pemadam berukuran 6 kilogram. “Semestinya minimal 3 tabung beurkuran 25 kilogram dan hydran terpasang setiap 10 meter,” Agus menjelaskan.

Tidak adanya hydran inilah, kata Agus, yang menyebabkan api cepat membesar dan sulit untuk dipadamkan.**Baca juga: Terungkap, ini Pemicu Kebakaran Gudang Alfamidi Cikupa.

Menurut Agus, dengan adanya alat proteksi pemadam kebakaran itu, sejatinya kebakaran dapat dicegah merembet dan membesar. “Sehingga dampak yang ditimbulkan semakin kecil.”

Peristiwa kebakaran gudang Alfamidi itu terjadi pada Senin pagi kemarin, 16/9/2019.(GFM)

Kabar6-Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten, Entis Basari Ilyas mengatakan jumlah penerima bantuan penerima bantuan rehab rumah korban gempa di Pandeglang berkurang.

“Dari usulan Bupati Pandeglang 801 unit, setelah verifikasi dan validasi data yang perlu atau berhak mendapatkan bantuan itu hanya 744 unit rumah,” kata Entis kepada Kabar6.com, Jumat (6/9/2019).

Menurut Entis, 744 unit rumah yang akan dibantu terdiri dari tiga kategori yaitu rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Saat ditanya berapa rinciannya, dirinya mengaku tidak hafal.

Berkurangnya jumlah penerima bantuan rehab rumah berdasarkan hasil data ulang tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten, Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Banten dan Dinas Sosial (Dinsos) Banten.

Menurut Entis, hasil verifikasi data terbaru sudah dirapatkan dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Banten. “Nah dari TAPD nanti diusulkan untuk dibuatkan surat keputusan (SK). Entah itu SK kepala dinas atau bisa juga SK Pak Sekda. Dan baru setelah itu dikucurkan dananya,” ia menjelaskan.

**Baca juga: PDIP Berharap Koalisi Pilpres Kembali Berlanjut di Pilkada Pandeglang.

Untuk anggaran bantuan, kata Entis, akan menggunakan dana bantuan sosial (Bansos) yang ada di Dinsos Banten.

“Jadi leading sektornya itu Dinsos, kalau BPBD cuma menyediakan data saja. Kalau untuk pencairan bantuan nanti akan melalui rekening Bank Banten. Dan waktu tim turun ke lapangan juga kita bawa orang Bank Banten.” (Den)

Kabar6-Sampai saat ini, korban bencana gempa Kabupaten Pandeglang belum juga mendapatkan bantuan keuangan dari Pemprov Banten, seperti yang sebelumnya pernah dijanjikan, agar para korban bisa mendapatkan bantuan mulai dari Rp5 juta sampai Rp25 juta.

Plt BPBD Banten, E. Kusmayadi mengatakan, dari 800 rumah yang terkena dampak gempa pada 2 Agustus kemarin, tidak semuanya akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Banten, seperti yang pernah diajukan oleh Pemkab pandeglang sebelumnya.

“Dari 800 korban yang terkena dampak, tidak semuanya mendapatkan,” aku Kusmayadi, kepada kabar6.com, Selasa (3/9/2019).

Menurutnya, hal itu berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, agar penerimanya menjadi lebih dikerucutkan lagi, sesuai yang membutuhkan.

Ditanya berapa jumlah penerima yang akan mendapatkannya, Kusmayadi belum bisa menjawab. “Mau infonya sekarang atau besok?, kalu begitu nanti saya persiapkan dulu datanya,” terang Kusmayadi.

Lejih jauh Kusmayadi mengatakan, pada hari Rabu (4/9/2019) besok, pihaknya akan menggelar rapat pleno hasil verifikasi, disusul pada hari Kamisnya (5/9/2019) akan dilakukan rapat bersama tim TAPD Banten, sebelum nantinya SK pencairannya diterbitkan.

“Mudah-mudahan minggu depan lah sudah bisa cair,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, warga Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang mempertanyakan bantuan gempa bumi yang terjadi pada 2 Agustus lalu ke Gubernur Banten yang tak kunjung turun.

“Sampai saat gak ada kabar dan belum ada kepastian kapan bantuan tersebut turun,” kata korban Gempa di Kampung Karoya, Desa Panjang Jaya, Ust Sawiri dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (2/9/2019).

Padahal penyerahan secara simbolis telah dilakukan sejak sepekan pasca bencana. Menurutnya, setelah penyerahan simbolis, warga di minta datang ke Kantor Kecamatan Mandalawangi untuk membereskan persyaratan karena bantuan tersebut dikucurkan melakukan Bank BJB.

“Katanya besok ke kecamatan yah ibu-ibu, untuk buat buku tabungan. Setelah ke kecamatan, pihak kecamatan juga pada gak tahu. Jadi gimana yah, ko membingungkan kami gini, seperti dipermainkan begitu,” sesalnya.

Warga meminta kepastian kapan bantuan tersebut turun, sebab warga kadung dijanjikan Pemprov bakal mendapat bantuan sehingga para korban gempa rela menghutang bahan material untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak setelah digoyang gempa.

“Warga disini bela-belain ngehutang ke matrial, karena (pemerintah) sudah menjanjikan. Bahkan yang ngomong (pejabat) langsung ke sini. Sehingga masyarakat langsung pada percaya,” beber Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Hidayah ini yang rumahnya rusak parah setelah diterjang gempa.

Lantaran bantuan tak kunjung turun, ia merasa tak enak kepada korban gempa lainnya. Sebab saat penyerahan simbolis ia diminta untuk testimoni mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Banten yang telah memberikan bantuan tersebut.

“Sedangkan (korban) yang lain itu tanya ke ke sini aja. Karena (pejabat) datangnya juga sering ke sini. Bagi warga yang terkena dampak yang sudah dicatat, minimal ada kepastian. Sudah mah lagi terkenal musibah malah di gini-gini,” desaknya.

Dalam dokumentasi saat penyerahan simbolis, ada 4 warga yang mendapatkan bantuan dengan nominal yang berbeda mulai dari Rp10 juta hingga Rp25 juta bantuan dari Gubernur Banten yang dihadiri oleh Plt Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten Kusmyadi.

**Baca juga: Merasa Dipermainkan, Korban Gempa Bumi di Pandeglang Pertanyaan Bantuan dari Gubernur Banten.

Hal yang sama juga disampaikan Camat Mandalawangi Entus Bakti. Pihaknya mengaku tidak tahu kapan bantuan untuk korban gempa khusus di Mandalawangi turun. “Belum ada informasi, kapan turunnya, ke Kecamatan juga belum ada informasi kapan realisasinya,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Banten, Wahidin Halim menyatakan agar lenanganan korban gempa harus segera.(Den)

Kabar6-Pasca beredarnya pemberitaan kekeringan di Kabupaten Tangerang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang bereaksi cepat dengan upaya pengiriman bantuan air bersih kepada warga di lokasi terdampak.

Hal tersebut dikatakan Kosrudin, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang melalui sambungan telepon, Rabu (21/8/2019).

“Tentu kami siap membantu masyarat yang kesulitan air bersih karena kekeringan yang melanda sejumlah wilayah beberapa bulan ini,” katanya kepada Kabar6.com.

Setiap harinya, lanjut Kosrudin, pihaknya selalu menerima permintaan air bersih dari sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang seperti, Kecamatan Tigaraksa, Solear, Curug, Legok dan Kresek.

“Kami mengirimkan beberapa tangki bermuatan air bersih untuk memasok kebutuhan air warga sehari-hari,” ujarnya.**Baca juga: Bahas Penyerahan Aset, Zaki dan Arief Kembali Bertemu.

Kosrudin menjelaskan, dalm sehari BPBD Kabupaten Kabupaten Tangerang mengirimkan sebanyak dua tangki air bersih dengan kapasitas per tangki dapat mengangkut 5.000 liter air bersih.

“Kita kirim secara bergantian ke desa-desa 10.000 liter per hari,” pungkasnya.(Vee)

Kabar6-Bupati Pandeglang Irna Narulita meminta kepada BPBD untuk segera membuat surat keputusan (SK) tanggap darurat.

“Saya minta kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) tanggap darurat untuk mengakomodir bantuan korban bencana,” kata Irna saat Rapat Koordinasi (Rakor) OPD di Oproom Setda, Senin (5/8/2019).

Menurutnya, bencana bisa terjadi kapan saja apalagi dengan adanya gempa yang terjadi kemarin yang diakibatkan adanya pergerakan lempeng Indo-Australia. Karena ini, kata Irna, mitigasi bencana harus terus dilakukan.

“Shelter tsunami harus diperdayakan, masyarakat saat ini masih belum femiliar dengah shelter tsunami. Pasang baliho besar agar masyarakat tau, agar tempat tersebut bisa dijadikan sebagai tempat evakuasi sementara jika terjadi bencana,” ujarnya.

Sementara, Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warosno Arban menyebutkan kini total rumah rusak menjadi sebanyak 402 mulai kategori rusak berat, ringan dan sedang. Namun jumlah tersebut bisa saja bertambah.**Baca juga: Masa Karantina, Mayoritas Capaska Tangsel Ogah Dilatih PPI.

“Untuk rusak ringan sebanyak 99 rumah, penanganan sudah dilakukan kepala desa dibantu pihak kecamatan untuk bergotong royong. Rusak sedang sebanyak 88 rumah, dan total rusak berat 105,” kata Tanto saat meninjau kondisi rumah warga di Kecamatan Munjul, Senin (5/8/2019).

Terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) Deni Kurnia mengatakan, dirinya saat ini sudah membuat surat pengajuan tanggap darurat kebencanaan.

“Suratnya sudah kami buat, tinggal kita serahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti,”ungkap Deni.(Aep)

Kabar6-Gempa Magnitudo 7,4 yang kemudian dimutakhirkan BMKG menjadi 6,9 berpusat di Sumur, Pandeglang menyebabkan puluhan rumah di Kabupaten Lebak rusak, Jum’at (2/8/2019).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak menyebut, dari data sementara tercatat 23 rumah mengalami kerusakan.

**Baca juga: BMKG Cabut Peringatan Dini Tsunami, BPBD Lebak: Tetap Waspada.

“Update per 3 Agustus 2019 pukul 07.00 WIB, 22 rumah rusak ringan, 1 rusak sedang,” kata Komandan Tanggap Darurat BPBD Lebak, Budi Santoso, Sabtu (3/8/2019).

Pagi ini kata Budi, seluruh camat dan jajaran beserta relawan BPBD mendata kerusakan pasca-gempa.

“Karena semalam fokus pada keselamatan jiwa,” ujarnya.(Nda)

Kabar6-Alarm Rumah Sakit (RS) Misi tiba-tiba berbunyi. Tenaga medis dibantu petugas BPBD bergegas masuk ke ruang perawatan pasien untuk mengevakuasi di tengah gempa bumi Magnitudo 7,5 mengguncang Kabupaten Lebak, Kamis (25/7/2019).

Satu per satu pasien yang berada di lantai 4 dan 3 rumah sakit dievakuasi menggunakan peralatan BPBD melalui tangga darurat. Pasien yang sudah dievakuasi dikumpulkan ke titik evakuasi halaman rumah sakit.

Kejadian itu bukan sebenarnya, melainkan skenario dari simulasi gempa bumi yang dilakukan rumah sakit bekerja sama dengan BPBD.

“Kita tahu daerah Lebak ini fokus ancamannya adalah gempa. Karena jika terjadi gempa mereka tidak panik. Semua yang ada di rumah sakit harus aman,” kata Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Kaprawi.

Latihan kesiapsiagaan bencana harus sering dilakukan agar para tenaga medis terbiasa.

“Simulasi ini harus berlanjut. Tujuannya membiasakan diri, latihan dan latihan. Ada beberapa ya evaluasi kami, karena saat gempa terjadi ada yang melihat, ada yang lari dan membantu, itu yang jadi bahan evaluasi kami,” paparnya.

**Baca juga: Bersama Dirut PDAM TKR, Sekda Maesal Sambang Perumahan Sudirman Indah.

Ketua Tim Tanggap Darurat Bencana RS Misi Lebak dr. Marcel Budiarsa menjelaskan, simulasi bertujuan memberikan pemahaman dan melatih tenaga medis agar lebih siap siaga jika menghadapi bencana.

“Melatih diri sehingga rumah sakit menjadi siap menghadapi bencana. Tidak panik. Termasuk mengedukasi pasien agar mereka tahu apa yang dilakukan saat terjadi bencana,” terangnya.(Nda)

Kabar6- Sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK) warga masyarakat Kecamatan Sukaresmi korban tsunami yang belum memiliki Hunian Sementara (Huntara), akan segera dibangunkan dilokasi tanah Reforma Agraria, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang.

Padahal sudah hampir enam bulan berlalu bencana tsunami melanda Pandeglang tepatnya pada 22 Desember 2018 lalu. Menurutnya, Sekda Pandeglang Peryy Hasanuddin keterlambatan ini tidak lain karena penunjukan lokasi (Penlok) yang belum mendapat kesepakatan masyarakat dan masuk kedalam zona merah.

“Awalnya akan dibangun dekat Kecamatan Sukaresmi, tapi masyarakat menolak karena terlalu jauh. Setelah itu ada di Sidamukti namun masuk zona merah, makadari itu akan kita bangunkan di tanah Reforma Agraria Desa Mekarsari,” ujar Perry.

Masih kata Pery, anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan huntara di Desa Sidamukti adalah dana dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB).

“Nanti yang mengelola Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD),” pungkasnya.

Selain dari huntara, masyarakat Desa Sidamukti juga menanyakan tentang bantuan Jaminan Hidup (Jadup) yang dijanjikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

“Masalah Jadup Pemerintah daerah terus berkoordinasi melalui Dinsos kepada Kemensos, namun hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut. Tapi kami akan terus berupaya, mohon kesabaran dari masyarakat,” tutup Sekda

Kepala Desa Sidamuksi Enjat Sujatma memgangkupan, dengan adanya informasi atau gambaran tentang akan adanya pembangunan huntara cukup membuat tenang masyarakatnya.

**Baca Juga:Tarif Parkir di Situs Kesultanan Banten Dikeluhkan Pengunjung.

“Kami sangat menunggu sekali bantuanya, karna warga kami yang terdampak bencana khusunya yang rumahnya ilang. Jumlah seluruhnya korban terdampak sebanyak 95, namun yang dapat huntara hanya 40 karena rumahnya ilang dan rata dengan tanah,” katanya.

“Untuk pembangunan huntara lokasinya masyarakat kami setuju, bahkan mereka sangat terimakasih jika huntara ini segera terealisasi karena zaman sekarang untuk membangun rumah itu sangat sulit,”sambungnya.

Terkait Jadup, kata Enjat masrakat Desa Sidamukti sangat manantikan sekali untuk mambantu pemenuhan kebutuhan hidupnya.

“Mereka semua para korban sudah mempersiapkan persyaratannya diantaranya pembuatan nomor rekening,” terangnya. (Aep)

Kabar6-Hazimah Dzakiyah Haibah (5) dilaporkan hilang terseret arus saat banjir melanda perumahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Kamis petang (9/5/2019).

Asep Sopandi, relawan Tim Reaksi Cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel menjelaskan, berdasarkan keterangan keluarganya korban sedang bermain dengan kembarannya, Halimah Saa’aadah Fitri.

“Korban terjatuh dan hanyut,” ungkapnya saat dikonfirmasi kabar6.com, Kamis (9/5/2019) tengah malam.

Kembaran korban bersama teman-temannya hanya terkesima melihat Halimah hanyut terbawa derasnya arus aliran air tidak berani menolong.

“Infonya ada tukang susu yang melihat korban sudah hanyut dan melambai-lambaikan tangan meminta pertolongan,” jelas Asep.

**Baca juga: Warga Pondok Benda Keluhkan Tumpukan Sampah di Jalan Salak Raya.

Menurutnya, tim SAR gabungan pun berupaya melakukan pencarian jasad Hazimah. Penyisiran lebih kurang sampai satu kilometer dari lokasi kejadian tapi hasilnya nihil.”Rencana hari ini pencarian akan dilanjutkan,” kata Asep. (yud)

Kabar6-Wakil Bupati (Wabup) Tangerang Mad Romli menyatakan siap mendorong percepatan pembentukan Badan Unit Layanan Pengadaan (BULP) di daerah itu.

Pembentukan wadah lelang yang mandiri di kota industri ini diyakini dapat meminimalisir munculnya konflik kepentingan serta mencegah terjadinya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) antara pejabat dinas dengan pihak ketiga atau penyedia barang dan jasa.

“Saya sangat setuju dan akan mendorong percepatan pembentukan BULP, supaya pejabat dinas lebih fokus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, terbentuknya BULP ini juga untuk menghindari dan mengantisipasi KKN,” ungkap Haji Ombi, sapaan karibnya, kepada Kabar6.com, Rabu (17/10/2018).

Menurutnya, pembentukan BULP ini merupakan bagian dari rencana aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana tertuang dalam surat himbauan.

Meski demikian, kata dia, pembentukan BULP ini juga bukan menjadi sebuah keharusan, karena hal itu tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang- undangan.

“Ini kan hanya himbauan KPK, bukan Undang- undang atau Peraturan Pemerintah. Jadi, boleh diikuti atau tidak, tapi kalau memang itu yang terbaik untuk menciptakan pemerintahan yang bersih ya kenapa tidak. Itu memang yang kami harapkan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Inspektur Kabupaten Tangerang Uyung Mulyardi mengatakan bahwa pembentukan BULP itu sudah bisa dilakukan selambat- lambatnya pada 2019 mendatang.

Hanya saja, jumlah personel Kelompok Kerja (Pokja) yang memiliki sertifikasi dan kompetensi fungsional masih terbilang minim.**Baca juga: LSM Pertanyakan Sikap Ngotot DTRB Garap Proyek Gedung BPBD.

“Paling lambat 2019 nanti BULP sudah bisa dibentuk, tapi sekarang personelnya masih minim, baru ada 11 orang,” tandasnya.(Tim K6)