Kabar6-Memperkuat persatuan pemuda dan mahasiswa, serta seluruh rakyat yang tertindas dalam memperjuangkan demi terwujudnya pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada pemenuhan hak-hak demokratis rakyat, ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam AMPERA & GEBRAK melakukan orasi di jalan.

Lokasi tepatnya di Alun-alun Kota Serang, setelah sebelumnyapun melakukan aksi longmarch mulai dari Kampus Untirta menuju Alun-alun Serang, Kamis (2/5/2019).

Sambil membentangkan spanduk bertuliskan ‘wujudkan indrustri nasional, wujudkan agrarian sejati, wujudkan demokrasi pendidikan, berikan pendidikan yang ilmiah dan mengabdi kepada pemenuhan hak-hak demokrasi rakyat’, para pendemonstran itupun mulai menyuarakan aksinya di tengah jalan pusat Ibu kota Provinsi Banten.

Ketua Cabang GMNI, Arman Maulana Rachman mengatakan, kal ini aksi yang dilakukan bersama teman-temannya itu, terdiri dari kalangan mahasiswa dan pemuda di Banten, mulai dari Ampera, BEM KBM Utirta, BEM FKIP Untirta, BEM Faperta Untirta, Pepindo, DPM KBM Untirta, MPM Untirta, Sapma, NDP, Sempro, GMNI Cabang Serang, dan terakhir dari KAMMI.

Menurutnya, aksi dari mahasiswa dan pemuda tersebut menyasar lebih kepada khalayak luas, khususunya berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan keputusan pada dunia pendidikan dan persoalan buruh di negeri ini.

Dikatakannya, peringatan tanggla 1 dan 2 Mei ini, setiap tahunnya selalu di peringati oleh kelas buruh dan klas pekerja lainnya, dan kaum pemuda di Indonesia secara gegap-gempita melalui berbagai aksi protes dalam bentuk demonstrasi, seminar, rapat-rapat akbar, diskusi terbuka serta dalam berbagai ragam aktivitas lainnya yang serupa, yang secara umum tujuannya bertujuan sama, yaitu dalam upaya memperjuangkan hak-hak dasar ekonomi, sosial maupun politik yang selama ini dirampas dan dicampakkan oleh kelas penindas dan banyak rezim anti rakyat diberbagai negeri, terutama di negeri-negeri jajahan, setengah jajahan dan bergantung seperti Indonesia.

Oleh karena itu, lanjut Arman, pemuda dan mahasiswa tidak terlepas dari seluruh skema penghisapan imperialisme yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK seperti yang saat ini terjadi, pemuda dihadapkan dengan persoalan khusus sesuai sektor persebarannya.

Pemuda yang terserap dalam industri atau sektor perburuhan dihadapkan dengan pemangkasan upah yang sedemikian rupa, melalui kebijakan efisiensi produksi yang memaksakan mereka harus bekerja hingga melebihi waktu jam kerja dan merampas hasil kerjanya melalui politik upah murah.

Selain bentuk-bentuk ketertindasan tadi, lanjut Arman, ketertindasan buruh dan tani juga terjadi. Sebagai jaminan atas kelansungan hidupnya yang lebih baik, pemuda dihadapkan dengan sempitnya lapangan kerja, sehingga meskipun telah disulap dengan berbagai manipulasi angka statistik, angka pengangguran pemuda di Indonesia sebanyak 8,2 juta per Februari 2017 naik dari tahun sebelumnya, serta terus meningkat berbanding lurus dengan angka kemiskinan 21,51 juta per maret 2017, data tersebut merupakan data yang dirilis oleh BPS, bahkan akan lebih parah jika dibandingkan dengan kenyataan sebenarnya.

“Kenyataan tersebut, telah menjebak sebagian pemuda Indonesia kemudian terpaksa menjadi buruh migran (BMI atau TKI) tanpa jaminan yang jelas atas kesejahteraan dan perlindungannya,” katanya.

Sisi lain, lanjut Arman, ditengah penghisapan yang sedemikian hebat, dilapangan kebudayaan pemuda juga harus kehilangan kesempatan untuk dapat berpartisipasi penuh dalam mengembangkan kebudayaan masyarakat.

Situasi tersebut akibat dari mahalnya biaya pendidikan yang terus meningkat, terbatasnya kuota penerimaan peserta didik disetiap jenjang pendidikan serta, berbagai bentuk diskriminasi dalam penerimaan peserta didik.

Dalam kenyataannya, lanjut Arman, sesuai data yang dirilis oleh BPS 2017, dari 258 juta jiwa penduduk Indonesia, terdapat 62,4 juta jiwa adalah pemuda (Usia 16-35 Tahun), 35 juta dari mereka yang usia kuliah (18-25 tahun) yang terserap kedalam jenjang pendidikan tinggi, tidak lebih dari 4,8 juta.

Selain bentuk-bentuk diskriminasi yang terjadi di sektor pendidikan ternyata salah satu faktor merosotnya penyerapan pemuda Indonesia masuk kedalam jenjang pendidikan juga di karenakan alokasi APBN yang masih belum mencukupi kebutuhan pendidikan Indonesia, pada tahun 2016 Rp 150,1 triliun, pada tahun 2017 Rp 416,1 triliun, pada tahun 2018 Rp 444,1 triliun dan pada tahun 2019 Rp 492,5 triliun.

Menyongsong revolusi indrustri 4.0 hari ini perhatian pemerintah daerah pun dari tingkat provinsi dan kabupaten kota tidak berubah, revolusi indrustri 4.0 yg menghapus kan tenaga kerja non ahli ( tingkat SMA/SMK), sedang kan angka putus sekolah dari SMA/SMK cukup besar.

Tidak ada tindakan serius di lihat hari ini, tidak ada beasiswa yang di sediakan oleh Pemprov atau pemda maupun jaminan untuk anak-anak buruh dan petani yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Banten yang cukup mahal.

Kita pun ketahui sendiri bahwa UMR Banten yang jadi gaji buruh dan nilai tukar petani yang di Provinsi Banten yang rendah tidak akan mampu bayar uang kuliah.

“Maka dari itu, kami dari Ampera dan Gebrak, menuntut untuk segera dilakukannya, perwujudan industri nasional, wujudkan reforma agrarian sejati, terakhir wujudkan demokratisasi pendidikan yang ilmiah dan mengabdi kepada rakyat,” tandasnya.**Baca juga: Empat Kategori Santunan Bagi KPPS Meninggal, Ini Besarannya.

Seolah tidak ada habisnya, aksi yang dimulai sejak pukul 10:00 WIB itupun baru akhirnya barus selesai pada sore harinya sekitar 17:00 WIB.(Den)

Kabar6-Mengantisipasi terjadinya tindakan curang dari para peserta Pemilu 2019 kemarin, petugas Bawaslu Banten mengaku sampai-sampai terpaksa harus mengenakan pakaian daster dan kopiah butut untuk menghilangkan rasa kecurigaan dari para pelakunya.

“Kemarin itu, kita (Bawaslu Banten,red), sampai sampai harus mengenakan daster dan kopiah butut, biar tidak diketahui orang lain,” kata Komisioner Bawaslu Banten, Ali Faisal, saat menggelar acara sharing komunikadi dan dialog antara Bawaslu Banten dengan Media, di Kantor Bawaslu Banten, Kelapa Dua, Kota Serang, Kamis (2/5/2019).

Khususnya pada masa tenang, menjelang hari H pencoblosan, lanjut Ali, hal itu sengaja dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya praktik money politik, atau biasa dikenal serangan fajar dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan oranf lain.

“Itu subuh-subuh, kita menyebar kesetiap daerah, dengan mengenakan pakaian daster dan kopyah butut tadi,” katanya.

Meski begitu, lanjut Ali, hingga berakhirnya masa tenang pada tahapan Pemilu kemarin, pihaknya mengaku tidak mendapatkan pelaku atau tetsangka money politik, terlebih yang tertangkap tangan oleh Bawaslu Banten.**Baca juga: Serapan Bankeu TA 2018 Kepada Kabupaten Kota Capai 97,38 Persen.

Adapun hanya isu-isu yang beredar dan tidak cukup bukti, sehingga kasusnya terpaksa harus dihentikan.(Den)

Kabar6-Pemprov Banten mencatat realisasi atau serapan Bantuan Keuangan (Bankeu) ke kabupaten dan kota untuk tahun anggaran (TA) 2018 mencapai 97,38 persen. Enam dari delapan daerah yang diberi bantuan mampu menyerap hingga 100 persen.

Hal tersebut terungkap dalam sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Bankeu.

Sosialisasi digelar di Aula Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (2/5/2019).

Pelaksana tugas (Plt) BPKAD Provinsi Banten, Dwi Sahara mengatakan, Bankeu merupakan dana yang diberikan daerah kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.

Bankeu yang disalurkan harus dipertanggungjawabkan dan untuk realisasi Bankeu yang telah disalurkan pada TA 2018 sendiri terbilang sangat baik.

“Belanja bantuan keuangan harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal. Membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah. Adapun serapan Bankeu untuk TA 2018 mencapai 97,38 persen,” ujarnya.

Ia menuturkan, dari delapan kabupaten/kota yang mendapatkan bankeu, enam diantaranya memiliki serapan mencapai 100 persen.

Keenamnya adalah Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. “Sementara untuk Kota Tangerang dan Serang serapannya mencapai 80 persen,” katanya.

Untuk pemberian Bankeu di TA 2019, kata dia, bersifat umum dan bersifat khusus. Bankeu yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiscal. Adapun formulanya dengan menggunakan formula antara lain variabel pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah.

Sedangkan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program kinerja prioritas pemerintah daerah penerima bantuan.

“Pergub Nomor 8 Tahun 2019 ini mencakup semua proses pengelolaan bankeu. Baik itu dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan evaluasi serta pelaporan dan pertanggungjawaban,” ungkapnya.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Anggaran BPKAD Provinsi Banten, Agus Setiadi mengatakan, pada TA 2019 Pemprov Banten total mengalokasikan bankeu senilai Rp432 miliar. Itu terdiri atas bankeu kepada kabupaten/kota Rp365 miliar.**Baca juga: Tingkatkan Produktifitas Pertanian, Pemprov Banten Lahirkan Perda Pertanian.

“Kemudian bankeu kepada pemerintah desa sejumlah Rp61 miliar dan kepada partai politik sejumlah Rp5,7 miliar,” tuturnya.(Den)

Kabar6-Peraturan daerah (Perda) Penyelenggaraan Pembangunan Pertanian diharapkan dapat meningkatkan produktifitas hasil pertanian.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernue Banten, Andika Hazrumy, usai menghadiri paripurna Raperda Pertanian menjadi Perda di DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (2/5/2019).

Dikatakan Andika, Perda tersebut akan menjadi dasar hukum dalam membuat kebijakan Pemprov Banten. Khsusnya di bidang pertanian.

“Ini bentuk komitmen Pemprov Banten dalam memajukan dan mensejahterakan petani di Banten. Ke depan kota juga berharap Perda ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam perencanaan dan sinergitas kebijakan untuk pembangunan pertanian berkelanjutan, serta untuk meningkatkan produksi dan produktivitas,” kata Andika.

Terkait pelaksanaan Peraturan Daerah ini, lanjut Andika, akan disusun masterplan kawasan pertanian yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengembangan kawasan komoditas unggulan pertanian dengan konsep pengembangan yang lebih terarah dan fokus sehingga dapat membuka peluang pasar dan minat investor.

Menurut Andika, peraturan daerah ini juga akan selaras dengan kebijakan lainnya seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang, Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, dan Peraturan Daerah Nomor nomor 2 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pangan.

“Saat ini, kami juga terus fokus dan mengoptimalkan pembangunan sektor pertanian, menyusun program skala prioritas pertanian agar dapat maksimal menghasilkan peningkatan terhadap produksi pertanian dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi para petani,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M Tauchid mengatakan, Perda yang baru disahkan tersebut akan menjangkau pengembangan sektor pertanian di Banten yang selama ini belum masuk ke dalam kebijakan strategis Pemprov Banten di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

“Misal, dalam RPJMD concern kita itu di bidang tanaman pangan hanya padi, jagung dan kedelai. Dengan adanya perda ini, komoditas di luar itu akan juga memiliki payung hukum untuk digarap Pemprov secara serius sepanjang dinilai memili potensi,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Banten Nuraeni mengatakan, perda tersebut hadir dalam rangka meningkatkan peoduktifitas pertanian. Selain itu, aturan itu nantinya juga dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Intinya sih stok pangan bisa terpenuhi dan bisa ditingkatkan. Dan dapat menjaga stabilitas harga,” kat Nuraeni saat ditemui di ruang kerjanya.**Baca juga: Di Serang, 5 Anggota KPPS Berpotensi Jadi Tersangka.

Ia menilai, potensi pertanian di Banten cukup besar. “Potensi ini harus kita tingkatkan kita dorong dengan perlindungan bagi para petani. Bukan hanya bagi petani tapi lahan pertanian juga harus dijaga agar tidak beralih dari lahan pertanian ke lahan industri,” ujarnya.(Den)

Kabar6-Kasus pencoblosan surat suara yang bukan haknya pada Pemilu 2019 di Kota dan Kabupaten Serang mulai masuk tahap penyidikan.

Terdapat lima anggota Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara (KPPS) yang diperiksa secara intens dan berpotensi menjadi tersangka.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten Badrul Munir mengatakan, dalam pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pemilu pihaknya mencatat ada 136 dugaan pelanggaran.

Dari jumlah tersebut terdapat tiga kasus pidana pemilu yang ditangani Bawaslu Banten dan kini dalam proses penindakan.

“Tiga kasus itu sudah ada satu tersangka dan lima orang sedang diperiksa secara intens,” ujarnya saat menggelar ekspos hasil pengawasan Pemilu 2019 di Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten, Kamis (2/5/2019).

Pria yang berlatar belakang sebagai advokat itu menuturkan, satu tersangka yang telah ditetapkan berasal dari kasus dugaan kampanye di tempat ibadah di Kabupaten Serang berinisial AG.

Tersangka merupakan caleg untuk DPRD Kabaupaten Serang dan penanganan kasusunya kini tinggal menunggu proses sidang. Sementara lima orang yang diperiksa berasal dari dua kasus di Kota dan Kabupaten Serang.

“Di (kasus) TPS (tempat pemungutan suara) Ciloang, Kota Serang ada empat yang diperiksa intens berinisial BD, SF, MT dan DR. Sementara di TPS Tunjungteja, Kabupaten Serang satu orang. Belum bisa kami ungkapkan karena suatu dan lain hal, jadi kami sebut Mr X. Sudah masuk tahap penyidikan di Polres Serang dan Serang Kota tapi belum ada tersangka,” katanya.

Seperti diketahui, dua TPS tersebut masuk dalam 76 TPS di Banten yang dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) dan pemungutan suara lanjutan (PSL).

Kasus TPS Ciloang tepatnya terjadi di TPS 24 Ciloang, Kecamatan Serang dengan alasan anggota KPPS mencoblos 15 surat suara dan dimasukan ke kotak suara untuk semua tingkatan.

Sementara kasus TPS Tunjungeja terjadi di TPS 8 Kemuning, Kecamatan Tunjungteja, Kabupaten Serang. Saat itu salah seorang anggota KPPS membuka kotak suara sebelum proses pemungutan suara tanpa diketahui pengawas TPS dan saksi. Kemudian juga terdapat surat suara yang tercoblos. PSU untuk kedua TPS itu telah digelar pada Minggu (21/4/2019).

Mereka yang melakukan pidana pemilu terancam dengan hukuman kurungan penjara sebagai mana tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Khusus untuk kasus AG, lantaran seorang caleg berpotensi untuk didikualifikasi dari pencalonannya jika telah divonis bersalah.

“Masing-masing ancamannya minimal 1,5 tahun (bui). (Soal kasus AG) ada beberapa aturan yang bisa didiskualifikasi atau memang ada ketentuan lain. Di beberapa pasal mencantumkan syarat untuk dicoret terpidana tersebut itu selain caleg dia harus terdaftar sebagai pelaksana kampanye,” ungkapnya.

Komisioner Bawaslu Provinsi Banten lainnya Ali Faisal mengatakan, sebagai pengawas pemilu pihaknya akan senantiasa menjalankan fungsinya dengan seoptimal mungkin. Dia juga meminta peran aktif masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan.**Baca juga: Didemo Mahasiswa Saat Peringatan Hardiknas, Gubernur Tanggapi Dengan Senyum.

“Pengawasan kami lakukan untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Pengawasan juga dilakukan di berbagai tingkatan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi,” tutur mantan komisioner KPU Kota Serang ini. (Den)

Kabar6-Menanggapi aksi dari sejumlah mahasiswa dan organisasi di Banten, dalam peringatan Hardiknas yang jatuh pada hari ini, Kamis (2/4/2019), Gubernur Banteb, Wahidin Halim menanggapinya hanya dengan tersenyum dan menyatakan bahwa pihaknya menerima segala jenis kritikan, masukan dan saran dalam penyelenggaraan program pendidikan di Provinsi Banten.

Meski begitu, kata WH, kritikan yang disampaikan tentunya harus tetap memiliki substansi yang lebih baik untuk tujuan kedepan.

Dirinya berharap agar aspirasi yang disampaikan berbau fitnah dan penghinaan bersifat subyektif.

Namun, apabila fitnah tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka, lanjut WH, pihaknha akan menyerahkannya kepada unsur berwajib agar tidak menjadi informasi dan pendidikan menyesatkan bagi masyarakat Banten.

“Jika itu fitnah, saya tidak akan biarkan. Karena fitnah hanya memberikan pendidikan yang buruk pada generasi sekarang,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengatakan bahwa Gubernur bersama Wakil Gubernur telah berupaya optimal untuk memberikan pendidikan berkualitas namun terjangkau bagi masyarakat Banten yakni melalui program pendidikan gratis bagi SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Provinsi Banten.**Baca juga: Gubernur Banten Minta Perguruan Tinggi Berinovasi Cetak Lulusan Siap Pakai.

“Termasuk pada infrastruktur pendidikannya yakni sarana prasarana bangunan yang memadai. Saat meninjau UNBK kemarin, saya lihat sudah lebih baik. Dan saya sudah sampaikan kepada Kepala Dindikbud agar pada tahun ini maksimalkan lagi yang menjadi prioritas sektor pendidikannya,” tuturnya.(Den)

Kabar6-Memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada Kamis, 2 Mei 2019, Gubernur Banten Wahidin, Halim meminta seluruh lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi di Banten agar terus mengembangkan inovasi dan kreatifitas pada sistem pendidikannya guna mencetak lulusan-lulusan yang siap pakai dan mampu bersaing.

“Hal ini perlu dilakukan untuk menjawab tantangan zaman khususnya kebutuhan akan SDM yang terampil, kreatif dan berdaya saing,” ujar Gubernur pada Kamis (2/5/2019).

Gubernur mengatakan, peran perguruan tinggi terhadap perkembangan dunia pendidikan sangatlah besar. Hal ini dikarenakan, potensi SDM perguruan tinggi di Banten sangatlah besar, namun masih perlu ditingkatkan khususnya pada aspek penerapan ilmu pengetahuan yang didapat selama mengenyam pendidikan.

“Jika perguruan tinggi lulusannya siap pakai, maka pembangunan manusia di Banten juga akan semakin meningkat. Karena perguruan tinggi inikan memang kompetensinya secara empiris dan praktek sudah jelas, hanya tinggal salurkan kepada sektor industri yang membutuhkannya,” terangnya.

Mantan Walikota Tangerang dua periode itu juga mengingatkan kembali tentang posisi Banten yang berdekatan dengan DKI Jakarta dan Bandara Soekarno Hatta (Soetta), sehingga mampu menjadi daya tarik para investor menanamkan modalnya dan industri semakin berkembang.

Akan tetapi, kata WH, hal itu harus sejalan dengan kemajuan daerah termasuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan penyerapan tenaga kerja asli daerah yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Dan kita tidak bisa mencegah SDM dari luar berdatangan, sehingga SDM lokal harus siap dan mampu bersaing. Saya juga sudah meminta Dindikbud Banten agar mampu mencetak lulusan SMK yang dibutuhkan industri saat ini, begitupun dengan peningkatan peran BLKI agar lebih banyak lagi melakukan pelatihan,” jelasnya.

Gubernur menjelaskan, segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Banten bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu langkah yang dilakukan diantaranya adalah membangun SDM berkualitas masyarakat berusia muda dan dewasa untuk memiliki pengetahuan dan skill yang relevan, termasuk technical and vocational skills, agar mampu mendapat pekerjaan layak dan memiliki jiwa kewirausahaan.**Baca juga: Ketua PKK: Gubernur Miliki Komitmen Kuat Dalam Membangunan Keluarga Sejahtera di Banten.

“Tidak hanya tugas pemerintah dan lembaga pendidikan, tapi juga swasta/industri, serta masyarakat dan media memiliki peran penting dalam pengembangan mutu pendidikan di Banten. Maka saya ajak seluruh unsur tadi untuk bekerjasama secara berkesinambungan,”tuturnya.(Den)

Kabar6-Badan koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (badko HMI) Jabodetabeka menilai Gubernur Banten, Wahidin Halim tidak mampu dalam menjalankan reformasi birokrasi dimasa kepemimpinannya selama ini dengan baik.

Kepemimpinan Gubernur Banten, sejak dilantik pada tanun 2017 lalu dinilai belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan daerah, khususnya di Provinsi Banten sendiri, mulai dari pendidikan dan kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur jalan, hingga penanganan pengangguran yang ada.

Ketua HMI Cabang Pandeglang, Fikri Anidzar dalam orasinya mencontohkan seperti penerapan program pendidikan dan kesehatan gratis yang digaungkan selama ini.
Namun, pada kenyataannya, kata dia, masih banyak masyarakat Banten yang belum bisa mengenyam pendidikan dan kesehatan gratis, seperti yang pernah dijanjikan oleh Wahidin Halim saat kampanyenya, sebelum menjabat sebagai Gubernur Banten seperti saat ini.

Progran pendidikan dan kesehatan gratis yang disebutkan, dinilai hanya selogan belaka dalam meraup hati masyarakat agar mau memilih.

Tidak hanya itu, kata Fikri, penanganan infrastruktur jalan oleh Pemprov Banten juga terkesan asal. Pembangunan yang dikerjakan kerap mengalami kerusakan meski baru dibangun.

Pihanya menduga adanya pungutan arau setoran sehungga pembangunan infrastruktur di Provinsi tidak dapat berjalan dengan mulus.

“Dia boleh saja berhasil di Tangerang, tapi ini Banten, banyak kegagalan terjadi seperti di Kabupaten Pandeglang, lebak, Cilegon,” katanya.

Pada sisi lain, lanjut Fikri, bantuan progran yang diluncurkan oleh pemerintah dengan pemberian sembako berupa beras, hal itu bukan menjadi solusi tepat dalam menjawab semua permasalahan yang dialami masyarakat.

Menurutnya, Pemprov Banten harusnya bisa mencarikan jalan lain, yang dapat memberikan berdampak signifikan terhadap kemajuan hidup masyarakat Banten, seperti pendidikan dan kesehatan gratis, bukan berbentuj bantuan beras murah seperti yang selama ini kerap diluncurkan.

Tidak puas lantaran aksinya tidak mendapatkan sambutan dari pemerintah, puluhan mahasiswa itu akhirnya mulai membakar sejumlah kertas dan plastik sebagai bentuk kekecewaan mereka.**Baca juga: Hardiknas Momentum Pererat Hubungan Pendidikan dan Kebudayaan.

Usai menyampaikan orasinya di depan pintu masuk Kawasan Pusat Lemerintahan Provinsi Banten (KP3B), puluhan mahasiswa yang tergabung badko HMI Jabodetabeka itu akhirnya mulai membubarkan diri. Aksi demonstrasi akhirnya berjalan tertib tanpa ada kericuhan yang terjadi.(Den)

Kabar6-Timbangan pedagang di enam pasar di Kabupaten Serang, Banten, di Tera ulang.

Beberapa pasar yang di tera ulang oleh Disperindag Kabupaten Serang ada di Pasar Baros, Pasar Cikande, Pasar Tirtayasa, Pasar Padarincang, Pasar Ciomas, dan Pasar Anyer.

“Karena pembeli meragukan timbangan di pasar akhirnya kita melakukan pengecekan,” kata Abdul Wahid, Kepala Disperindag Kabupaten Serang, Banten, Kamis (02/05/2019).

Timbangan yang sudah uzur milik pedagang di Tera Ulang keakuratannya. Guna melindungi hak konsumen.

“Ada beberapa timbangan yang kita perbaiki karena umur timbanganya sudah lama,” terangnya.

Terkait kenaikan harga bumbu dapur di Kabupaten Serang, harga bawang putih yang tadinya mencapai Rp50 ribu, telah turun menajadi Rp48 ribu per kilogram setelah dilakukan operasi pasar oleh Disperindag Provinsi Banten.

“Menjelang ramadan dan hari raya (Idul Fitri) nanti, akan bekerjasama dengan Bulog mengadakan operasi pasar untuk menystabilkan harga, untuk mengantisipasi adanya lonjakan (harga),” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Gubernur Banten, Wahidin Halim atas nama Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten, ingin menjadikan peringatan Hari Buruh atau May Day tahun 2019 sebagai moment membangkitkan wisata pantai di Banten.

Oleh karenanya, Gubernur mengajak para buruh turut serta membangkitkan wisata pantai di Banten dengan mengikuti acara peringatan di Pantai Anyer, Kabupaten Serang dan Pantai Carita Kabupaten Pandeglang yang digelar Pemprov Banten.

“Hal itu sebagai upaya membangkitkan sektor wisata pantai di Banten pasca bencana tsunami, maka puncak peringatan Hari Buruh dilaksanakan di kawasan wisata. Diharapkan buruh bisa ikut berkontribusi dalam upaya tersebut,” kata WH, Rabu (1/5/2019).

Menurutnya, dengan jumlah 14 ribu industri yang ada di Banten, secara otomatis buruh berperan penting dalam kontribusinya pada pembangunan Banten khususnya dan umumnya bagi Indonesia.

Oleh karenanya, Gubernur berharap buruh dapat terus menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif dalam dunia kerja sehingga dapat meningkatkan perekonomian buruh dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Alhamidi mengatakan, berdasarkan hasil rapat kordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehubungan dengan rencana pelaksanaan Hari Buruh Internasional tahun 2019, peringatan May Day 2019 di delapan kabupaten/kota tahun ini, terdapat sejumlah perbedaan dengan tahun sebelumnya untuk lokasi kegiatan.

“Jika tahun sebelumnya peringatan di Kabupaten Serang dipusatkan di Kawasan Industri Modern Cikande, tahun ini dipusatkan di Pantai Anyer. Begitu juga di Kabupaten Pandeglang dilaksanakan di Pantai Carita. Ini dalam upaya mendukung bangkitnya kembali sektor pariwisata di Banten pasca tsunami. Untuk daerah lainnya masih dilakukan di lokasi yang sama,” jelas Alhamidi.

Pemprov Banten turut serta berpartisipasi memberikan dukungan kepada kabupaten/ kota yang menyelenggarakan Peringatan Hari Buruh.

Peringatan dilaksanakan di delapan kabupaten/ kota di Provinsi Banten. Peringatan ini diisi dengan berbagai kegiatan. Di antaranya bhakti sosial, perlombaan-perlombaan, dan panggung hiburan di masing-masing daerah.

“Pemerintah Provinsi Banten turut serta berpartisipasi memberikan support kepada kabupaten/ kota yang menyelenggarakannya. Ada bhakti sosial, jalan sehat, dan lomba mancing di Sungai Cisadane Tangerang,” kata Alhamidi.

Bhakti sosial yang bakal digelar antara lain donor darah, sunatan massal, pengobatan gratis, dan berbagai perlombaan.

Dijelaskan, bentuk partisipasi yang diberikan Pemprov Banten untuk kegiatan ‘May Day’ tersebut antara lain bantuan hadiah doorprize berupa sepeda motor, televisi, kulkas, dan sepeda gunung, serta hadiah hiburan lainnya.

“Sebenarnya rangkaian kegiatannya sudah diIakukan sejak sebulan lalu. Namun puncaknya hari ini,” jelas Alhamidi.

Alhamidi juga mengimbau kepada para buruh agar melaksanakan peringatan “May day’ tersebut dengan kondusif. Jangan sampai terprovokasi, terlebih saat ini usai melaksanakan pemilihan umum.**Baca juga: Pemkab Serang Apresiasi Buruh Bangkitkan Pariwisata Banten Usai Tsunami

“Kalau ingin menyampaikan aspirasi dan tuntutan para buruh silahkan saja, kan nanti ada panggungnya di lokasi kegiatan. Intinya kita juga mendorong agar kesejahteraan buruh lebih baik,” pungkasnya.(Den)