Kabar6-Wanita paruh baya ditemukan bersimbah darah di dalam rumah toko (ruko) miliknya.

Ceceran darah bahkan sampai keluar ruko miliknya, di Perumahan Pondok Cilegon Indah (PCI), Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten.

Kondisi korban belum diketahui apakah masih bernyawa atau sudah meninggal dunia. Lantaran pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan belum mendapatkan kabar dari tim medis, yang membawa wanita paruh baya itu ke rumah sakit terdekat.

“Dapet kabar dari Pak Lurah, disuruh ngecek toko Budi. Namanya (korban) Ratna Simanjuntak,” kata Catur Suroso, staff Kelurahan Cibeber, ditemui dilokasi kejadian, Selasa (27/08/2019).

Catur bercerita, bila dirinya mendapatkan informasi awal itu sekitar pukul 10.00 WIB. Kemudian menghubungi pihak kepolisian. Tak lama, Tim Polres Cilegon sudah tiba dilokasi kejadian dan membawa korban ke rumah sakit.**Baca juga: Minggu Kedua, DPRD Lebak Bahas AKD.

“Ada (tinggal sama) anaknya 2, Brian sama Veronica, ada juga adiknya, Arta Simanjuntak. Toko sembako, kerja sebagai rentenir (juga),” terangnya.(Dhi)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum Banten menetapkan 85 anggota DPRD Provinsi Banten hasil Pemilihan Umum 2019 di Hotel Royal Krakatau Cilegon, Senin (12/8/2019). Partai Gerindra menjadi pemenang Pemilu 2019 di Banten dengan memperoleh 16 kursi.

“Perolehan kursi di Provinsi Banten gerindra itu sebanyak 16 kursi kemudian diikuti oleh PDIP 13 kursi,” kata Ketua KPU Banten Wahyul Furqon usai menetapkan Caleg kepada wartawan usai Pleno.

Berdasarkan data yang dihimpun Kabar6.com, terdapat 12 dari 16 parpol peserta pemilu 2019 yang mendapatkan kursi di DPRD Banten, yakni partai Gerindra mendapatkan 16 kursi, disusul PDIP dengan perolehan 13 kursi DPRD Banten. Sisanya terdiri dari Golkar dan PKS masing-masing 11 kursi, Demokrat 9 kursi, PKB 7 kursi, PAN 6 kursi, PPP 5 kursi, Nasdem 4 kursi, PSI, Hanura dan Berkarya masing-masing mendapatkan satu kursi.

Partai Gerindra menjadi partai pemenang pemilu di Provinsi Banten untuk tahun ini, menggeser PDIP perjuangan, partai pemenang Pemilu tahun 2014 lalu. Di tahun itu PDIP mendapatkan 15 kursi dengan perolehan 842.690 suara disusul Golkar mendapatkan 15 kursi dengan perolehan 808.920 suara. Sisanya Gerindra 10 kursi, Demokrat, PPP dan PKS masing-masing 8 kursi, PKB 7 kursi, Hanuri 6 kursi, Nasdem 5 kursi dan PAN 3 kursi.

Sementara, lanjut Wahyul, untuk partai Garuda, Perindo, PBB dan PKPI gagal mengirimkan kadernya untuk duduk di legislatif Banten. Dua partai baru PSI dan Berkarya yang berhasil mengirimkan kadernya duduk di kursi DPRD.

**Baca juga: 85 Anggota DPRD Banten Yang Baru, ini Daftarnya.

Selanjutnya, KPU Banten akan mengirimkan berkas administrasi hasil putusan ke Pemprov Banten dan salinan putusan ke KPU RI dan Bawaslu. Syarat administratif untuk pelaksanaan pelantikan DPRD Banten periode 2019-2024.

“Kami akan sampaikan salinan ke pimpinan KPU dan Bawaslu serta Pemprov,” ujarnya.(Den)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum Banten menetapkan 85 anggota DPRD Provinsi Banten hasil Pemilihan Umum 2019 di Hotel Royal Krakatau Cilegon, Senin (12/8/2019).

“Secara keseluruhan di Banten 85 kursi ada 4 parpol yang tidak memiliki kursi,” kata Ketua KPU Banten Wahyul Furqon.

Penetapan anggota parlemen Banten ini melalui rapat pleno KPY yang dihadiri oleh KPU Banten, Bawaslu Banten, perwakilan 16 partai politik peserta pemilu 2019, Plt Asda I Pemprov Banten Samsir dan perwakilan TNI/Polri.

Adapun untuk caleg terpilih yang ditetapkan yaitu, dari daerah pemilihan (dapil) Banten 1 atau Kota Serang adalah Encop Sopia (Gerindra), Teguh Ista’al (Golkar), Juheni Mohamad (PKS), Furtasan Ali Yusuf (NasDem) dan Agus Efendi (PPP).

Banten 2 atau Kabupaten Serang ada Sopwan (Gerindra), Fahmi Hakim (Golkar), Madsuri (PDIP), Gembong R Sumedi (PKS), Ubaidillah (PPP), Heri Handoko (Demokrat), Ishak Sidik (PAN), Dedi Haryadi (Berkarya), Umar Bin Barmawi (PKB), Tati Nurcahyana (Gerindra), Muhsinin (Golkar) dan Ida Rosida (PDIP).

Banten 3 atau Kabupaten Tangerang A terdiri atas Muhlis (PDIP), Moh Bahri (Gerindra), M Faizal (Golkar), Miptahudin (PKS), Dedi Sutardi (Demokrat), M Nur Kholis (PKB), Indah Rusmiati (PDIP), Tb Luay Sofhani (PAN), Agus Supriyatna (Gerindra) dan Martua Nainggolan (Hanura).

Banten 4 atau Kabupaten Tangerang B adalah Bahrum (PDIP), A Jaini (Golkar), Ade Awaludin (Gerindra), Rahmat (PKB), M Nawa Said Dimyati (Demokrat), Asnin Syafiuiddin (PKS), Achmad Farisi (PAN), Jamin (PDIP), Mujakkir Zuhri (Golkar), Ali Nurdin Abdul Ghani (NasDem) dan Dahlan Hasyim (Gerindra).

Banten 5 atau Kota Tangerang A terdiri atas Sri Hartati (PDIP), M Nizar (Gerindra), Hilmi Fuad (PKS), Kuswara (Golkar), Ahmad Fuadi (PKB), Asep Hidayat (Demokrat), Sugianto (PDIP) dan Iskandar (PPP).

Banten 6 Kota Tangerang B ada Yeremia Mendrofa (PDIP), Andra Soni (Gerindra), M Bonnie Mufidjar (PKS), Jazuli Abdillah (Demokrat), Desy Yusandi (Golkar) dan Ella Silvia (PAN).

Banten 7 atau Kota Tangerang Selatan terdiri atas Anita Indah Wati (PDIP), Budi Prajogo (PKS), Yudi Budi Wibowo (Gerindra), Syihabudin Hasyim (Golkar), Rommy Adhie Santoso (Demokrat), Meretta Dian Arthanti (PSI), Toha (PDIP), Ria Mahdia Fitri (NasDem), Ahmad Fauzi (PKB), A Cut Muthia Ahmad M (PKS) dan Zaid Elhabib (Gerindra).

**Baca juga: Rapat Dinas di Hotel Masih Dibatasi, Pelaku Pariwisata di Banten Makin Menjerit.

Banten 8 atau Kabupaten Lebak ada Ade Hidayat (Gerindra), Imanudin Sudirman Karis (Demokrat), Ade Suryana (PDIP), Saefullah (PKB) Suparman (Golkar), Iip Makmur (PKS), Neng Siti Julaeha (PPP), Oong Syahroni (Gerindra) dan Mahpudin (Demokrat).

Banten 9 atau Kabupaten Pandeglang terdiri atas Kuswandi (Gerindra) Fitron Nur Ikhsan (Golkar), Eri Suhaeri (PDIP), Nurul Wasiah (PKS), Nawawi Nurhadi (PKB) , Yoyon Sujana (Demokrat), Ida Ating (PPP), Beni Sudrajat (NasDem), Hadi Mawardi (PAN) dan Anda Suhanda (Gerindra).

Sementara untuk Banten 10 atau Kota Cilegon ada Syihabudin Sidik (Gerindra), Dede Rohana Putra (PAN) dan Shinta Wishnu Wardhani (PKS). (Den)

Kabar6-Usai padam dan masih mengepulkan asap dengan ketebalan 1 meter, TPSA Bagendung di Kota Cilegon, Banten, kembali terbakar malam tadi, Senin 05 Agustus 2019.

Akibatnya, Pemkot Cilegon meminta bantuan petugas pemadam kebakaran (Damkar) dari industri dan Pemkab Serang.

“Sebanyak 9 (mobil) pemadam kebakaran dan 7 truck pensuplay (air) tangki, kita dapat bantuan dari industri, Pemkab Serang,” kata Edi Ariadi, Walikota Cilegon, saat ditemui di Kodim 0623/Cilegon, Selasa (6/8/2019).

Pagi tadi, saat hari sudah terang, para petugas Damkar mulai memadamkan api dari bagian paling bawah tumpukan sampah yang terbakar, hingga ke puncak timbunan sampah.

Menurut Edi, tidak mudah memadamkan tumpukan sampah yang terbakar dan luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 6 ribu meter persegi, dari luas total TPSA 5 hektare.

“Tadi pagi dimulai gerakannya dengan menyisir, mulai dari bawah sampai ke atas. Jadi kita modelnya disisir,” terangnya.

Edi mengistilahkam pemadaman tumpukan sampah seperti memadamkan api dalam sekam, aehingga sulit dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.**Baca juga: Kapolda Banten Resmi Buka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri TA 2019.

“Itu kan plastik segala macem, (sampah) organik anorganik disatukan, terus kan tebel banget tuh. Jadi seperti api dalam sekam. (Yang terkena ISPA) belum ada yang kena ISPA,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Cilegon akan melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) ke VI (enam) pada tanggal 8 Agustus mendatang.

Sebagai langkah regenerasi organisasi BPC HIPMI Cilegon membuka pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum periode 2019-2022 dimulai Senin (5/8/1019) sampai besok Selasa (6/8/1019).

Ketua Steering Comittee (SC) Musda BPC HIPMI Cilegon Maulana Rizki mengatakan, dalam mekanisme organisasi HIPMI Cilegon membuka pendaftaran kepada seluruh pengusaha muda yang ada di Kota Cilegon untuk mengikuti Muscab HIPMI Kota Cilegon.

“Agar HIPMI ini kebersamaan Potensi kebesarannya dirasakan dan ruang nya di buka untuk kepentingan bersama. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 5 sampai 6 Agustus dengan batas akhir pukul 24.00 WIB,” ujarnya kepada awak media, Senin (5/8/1019).

Dikatakan Rizki, dalam tahapannya nanti untuk dapat menjadi bakal calon ketua umum harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi.

“Untuk mendaftar jadi bacalon ketum Hipmi, kandidat sekurang- kurangnya harus mendapatkan surat rekomendasi dari pengurus HIPMI Cilegon dengan melampirkan KTA, dan memiliki bidang usaha jelas,” ujarnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta pada setiap kandidat untuk bisa segera mempersiapkan diri memenuhi syarat yang harus dipenuhi sampai dengan hari selasa 6 Agustus besok.

**Baca juga: Gruduk Kantor Mendagri, Pemprov Banten Dinilai Tidak Serius Urus Pengangkatan Honorer.

Sampai saat ini, Sudah ada tiga calon yang mengambil Formulir yakni Rizki Khoirul Ikhwan, Enan Nova Solihin dan Muhammad Vande Wiguna.

“Kalau pengambilan formulir semua bisa siapapun tapi bakal caketum harus mengembalikan berkas dan administrasi persyaratan yang sudah ditentukan oleh panitia,” ujarnya.

Dalam proses Muscab ini, dirinya berharap dengan adanya muscab ini jadi lebih baik, lagi jika hari ini sudah baik, sudah dikenal di Kota Cilegon maka ke depan akan lebih baik lagi.

“Karena kepentingan HIPMI kan bagaimana HIPMI membangun proses kaderisasi pengusaha muda di Kota Cilegon kemudian membangkitkan potensi yang dimiliki Kota Cilegon,” tukasnya.(Den)

Kabar6-PT Krakatau Steel (KS) Cilegon hanya mempertahankan 200 buruhnya, dari total 2.600 buruh yang mereka pekerjakan. Sisanya, akan tetap diberhentikan pada ahir Agustus 2019.

Buruh yang tetap dipertahankan bekerja berasal dari vendor power suplay atau penyalur tenaga kerja dari PT Purna Sentana Baja (PSB), CCP dan Swadec. Buruh yang dipertahankan merupakan pegawai kasar di bagian kebersihan hingga security.

“200 dipekerjakan, tenaga security, damkar, dan petugas kebersihan. Selain dari PSB ada juga yang dari Swadec, CCP. Pekerjaannya ada, kan (security) yang jaga pabrik kita, petugas keamanan kita kan mereka, sama juga dengan petugas kebersihan,” kata Direktur SDM PT KS, Rahmat Hidayat, saat ditemui dikantor Walikota Cilegon, Senin (05/08/2019).

PT KS mengaku siap di audit secara terbuka oleh para buruh, jika kebijakannya terdapat kesalahan dalam membuat kebijakan tidak memperpanjang kontrak para buruh kontrak tersebut.

“Memang dari sisi jumlah arus kita review (lihat kembali). Kontraknya tidak individu tapi ini kan (kontrak berdasarkan) volume (jumlah) pekerjaan. (Buruh minta di uji publik kebijakan) silahkan, tidak masalah,” jelasnya.

Menurut Rahmat, para vendor power suplay itu tengah melakukan Bipartit atau perundingan antara pihak industri atau pengusaha dengan tenaga kerja.
Bipartit menurut Undang-undang (UU) nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI), berlangsung selama 30 hari sejak dimulainya perundingan tersebut.

Jika salah satu pihak tidak mau berunding atau tidak menemui kesepakatan, maka Bipartit di anggap gagal.

Guna mempercepat penyelesaian Bipartit, vendor dan PT KS telah bertemu dengan Walikota Cilegon, Disnaker Provinsi Banten dan Disnaker Kota Cilegon.

“Vendor ini sudah melakukan Bipartit dengan PUK (Pimpinan Unit Kerja) yang ada diburuh. Sekarang masuk ke tahap mediasi,” terangnya.

Sebelumnya sempat diberitakan bahwa PT KS akan melakukan perampingan dan mengurangi pengeluaran keuangan mereka. Akibatnya, sebanyak 2.600 butuh akan di PHK massal oleh perusahaan plat merah tersebut.**Baca juga: Saat Mati Lampu, SMPN 10 Cilegon Malah Terbakar.

Buruh pun melakukan demonstrasi menolak rencana perusahaan penghasil baja yang di dirikan oleh Presiden Soekarno itu.(dhi)

Kabar6-Asap tebal dari TPSA Bagendung di Kota Cilegon yang terbakar mulai mencemari udara Cilegon, Senin siang (5/8/2019).

Ketebalan asap hingga 1 meter ini dan menyebar hingga radius 10 kilometer mengganggu arak pandang dan berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar.

“Ketebalan (asap) nya 1 meter. ISPA ada pasti. Jarak (asap menyebar) nya radius sampai 10km, sudah terasa bau sampahnya sampai kota,” Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kota Cilegon, Ujang Iing, saat ditemui di TPSA Bagendung, Senin (5/8/2019).

DLHK Kota Cilegon dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPSA Bagendung mengaku sedang melakukan identifikasi, penyebab pasti terbakarnya lokasi pembuangan sampah tersebut.

“Dugaan sementara belum tahu, sedang di dientifikasi oleh UPT dan teman-teman kantor. Belum mengikutsertakan kepolisian,” ujarnya.

Luasan area sampah yang terbakar mencapai 6.000 meter persegi, dari luas TPSA mencapai 5 hektare. Setiap harinya, sebanyak 800 kubik sampah dibuang ke TPSA Bagendung.

Api besar terlihat pada Sabtu malam, 03 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wib. Api berhasil dipadamkan pukul 01.00 wib Minggu dini hari, 04 Agustus 2019. Namun api kembali berkobar pada Minggu pagi setelah angin besar berhembus di TPSA Bagendung.

“Dari malam Minggu, kejadian nya malam ada api nya. Di padamin sama Damkar (pemadam kebakaran). Jam 01.00 wib malam padam, pagi nyala lagi apinya,” terangnya.**Baca juga: Update Terkini Dampak Gempa Banten: 430 Bangunan Rusak, 5 Meninggal.

Sebanyak 36 Kepala Keluarga (KK) sempat diungsikan ke sebuah pondok pesantren (ponpes), namun mereka sudah kembali lagi ke rumahnya. Masyarakat telah dihimbau untuk mengurangi aktifitas diluar ruangan dan memakai masker yang telah dibagikan oleh Dinkes Kota Cilegon.

“Kita sudah kerjasama dengan Dinkes, PMI, BPBD sudah kita beri masker. Terutama anak-anak sudah kita bawa ke tempat yang lebih aman,” jelasnya. (Dhi)

Kabar6-Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), melantik Ati Marliyati sebagai Wakil Walikota Cilegon, di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang.

Ati akan menjabat sebagai Wakil Walikota untuk menghabiskan masa jabatan 2016-2021. Dia menggantikan Edi Ariyadi, yang kini menjabat sebagai Walikota Cilegon, setelah Tb Iman Ariyadi menjadi tersangka di KPK akibat menerima suap perijinan pusat perbelanjaan di Kota Baja.

“Bersyukur, perjalanan panjang di dalam memperjuangkan terkait dengan kepentingan masyarakat Kota Cilegon,” kata Wakil Walikota Cilegon, Ati Marliyati, yang ditemui usai pelantikannya di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Rabu (31/7/2019).

Sebelum menjabat sebagai Wakil Walikota Cilegon, Ati merupakan Kepala Bappeda di Kota Baja tersebut. Hingga akhirnya dia mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2 April 2019. Kemudian dia mengikuti proses seleksi wakil walikota dari Partai Golkar pada tanggal 12 April 2019.

Ati Marliyati menerangkan sebagai pendamping Edi Ariyadi, hanya akan membantu kinerja Walikota Cilegon menyelesaikan RPJMD hingga tahun 2021 mendatang. Termasuk menata Kota Baja dengan berbagai macam jenis industri nya, agar lebih hijau dan rapih.

Wakil Walikota wanita di Provinsi Banten ini pun meyakinkan dirinya dan Pemkot Cilegon akan bekerjasama dengan KPK, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, seperti yang menimpa adiknya, Tb Iman Ariyadi dan orangtuanya, Tb Aat Syafaat.

“Kita sejak awal, sebelum menjabat sebagai wakil walikota, program itu sudah dilakukan oleh Kota Cilegon. Jadi itu tinggal terus dilakukan, kita mendukung itu semua. Bukan hanya sewaktu Ibu (Ati Marliyati) dilantik jadi wakil walikota, tapi sewaktu Ibu sebagai kepala Bappeda juga ikut di dalam tim Korpsugah (KPK) di Kota Cilegon,” jelasnya.

Meski baru dilantik sebagai Walikota Cilegon, Ati mengaku sudah memikirkan untuk maju kembali sebagai calon walikota di pilkada tahun 2020 mendatang.

“Insha Allah bahwa kita sebagai pejabat publik maupun politik tentu harus memikirkan kedepan, mulai kita fikirkan. Yang terpenting sekarang ini kita menjalankan tupoksi dulu sebagai seorang wakil walikota, persiapan 2020 kita lihat perkembangan kedepan,” ujarnya.

Perlu diketahui orang tua Ati Marliyati bernama (Alm) Tb Aat Syafaat, mantan Walikota Cilegon periode 2000-2010.**Baca juga: WH: Benahi Wajah Kota Cilegon Agar Secantik Wakil Walikotanya.

Aat pernah menjadi pesakitan di KPK karena terbukti membuat negara rugi sebesar Rp11,5 miliar dalam kasus korupsi project pembangunan dermaga Pelabuhan Kubangsari. Aat di vonis oleh pengadilan Tipikor selama 3,5 tahun kurungan penjara pada Maret 2013.

Kemudian adiknya, Tb Iman Ariyadi, sekaligus mantan Walikota Cilegon meneruskan kedigdayaan bapaknya sebagai pemimpin di Kota Baja semenjak tahun 2010, hingga ditahun 2017 ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus suap sebesar Rp 1,5 miliar. Imam di vonis 6 tahun kurungan penjara, subsider 3 bulan, dan denda Rp250 juta, pada Rabu 06 Mei 2018.(Dhi)

Kabar6-Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) melantik Wakil Walikota Cilegon sisa Masa Jabatan 2016-2021 Rt. Ati Marliati, MM di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang pada Rabu (31/7/2019).

Dalam sambutannya, Gubernur berpesan agar Wakil Walikota mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi khususnya dalam pembenahan perbatasan dan pintu masuk tol serta keindahan dan kebersihan kota.

“Segera membenahi perbatasan dan pintu masuk tol. Agar begitu memasuki kota Cilegon, wajah kotanya secantik ibu wakil walikotanya,” kata WH.

Dirinya juga meminta agar Kota Cilegon dapat dirawat kebersihan dan keindahannya. Karena, menurutnya, kehadiran kota ditandai dengan seberapa bersih dan indahnya kawasan ditengah padatnya jumlah penduduk.

“Disanalah pemerintah harus hadir, disamping permasalahan-permasalahan lain yang kerap muncul di wilayah perkotaan,” tuturnya.

Untuk diketahui, pelantikan Wakil Walikota Cilegon didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia(Mendagri) Nomor 132.36-2922 Tahun 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Wakil Walikota Cilegon sisa masa jabatan 2016-2021.

Lanjut WH, dirinya juga mengingatkan bahwa sumpah yang telah diucapkan kepala Daerah dan wakilnya mengatur tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, tanggung jawab menyelamatkan pancasila dan UUD45 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.

“Saya percaya bahwa saudari dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Selamat telah dilantik dan segera lakukan koordinasi bahwa sesungguhnya pembangunan yang ada di Cilegon harus berproses dan dilakukan secara bersama-sama,” imbuh Gubernur WH.

Sementara itu Wakil Walikota yang baru dilantik Rt Ati Marliati menuturkan, bersyukur dan berterima kasih kepada komponen masyarakat Kota Cilegon yang telah mendoakan sehingga prosesi pelantikan ini berjalan dengan lancar.

**Baca juga: 13 Oktober Sah menjadi Hari Jadi Kabupaten Tangerang.

Sebagai tugas jangka pendek, ia akan dengan sekuat tenaga mendampingi Walikota untuk menyelesaikan target-target yang belum tercapai.

“Sebagai mana yg sudah dipesakan oleh Pak Gubernur, kebersihan, keindahan dan mempercantik diri terkait dengan Kota Cilegon tentu akan menjadi prioritas yang utama,” ungkapnya.(Den)

Kabar6-Presidium Koalisi Nelayan Banten (KNB) Daddy Hartadi menilai pembuatan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang saat ini sedang dikerjakan Pemerintah Provinsi Banten, kontradiktif.

“Antara pasal satu dengan pasal lainnya saling bertentangan,” ujar Daddy, kepada Kabar6.com, Kamis (25/7/2019).

Dia mencontohkan, seperti pada pasal 21 Raperda RZWP3K yang menyabutkan akan dibuatkannya zona kawasan pengerukan tambang pasir dasar laut di Pulau Ampel dan pulau Tirtayasa Kabupaten Serang, serta Pulo Merak, Kota Cilegon.

Sementara disisi lain, terdapat pasal mengenai upaya peningkatan budidaya dan ekosistem dasar laut, serta konservasi-konservasi di laut lainnya.

Menurut Daddy, pemanfatan budidaya dan konservasi itu akan hancur dan percuma ketika ada ruang untuk tambang pasir. “Sisi lain dibangun tapi sisi lain dihancurkan,” katanya.

Sehingga, kata Daddy, terkesan percuma dilakukan peningkatan lingkungan dengan konsevasi dan rehabilitasi, tapi disatu sisi ada ruang tambang yang justru mendestruksi atau menghancurkan itu semua. “Ini kan kebijakan yang sangat kontradiktif.”

Untuk itu, Daddy meminta agar Pansus pembentukan Raperda RZWP3K tidak buru-buru mengesahkannya dan agar melihat dampak yang ditimbulkan selanjutnya dari hasil eksploitasi penambangan pasir di bawah laut Banten kedepan.

Presidium juga menduga sampai saat ini Raperda RZWP3K juga belum memiliki kajian lingkungan hidup strategis dan peta serta analisis resiko bencana seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No.23 Tahun 2016 sebagai pedoman merumuskan Raperda akibat yang ditimbulkan dari pengerukan pasir di bawah laut, sehingga diperlukannya kehati-hatian atar semua pihak.

**Baca juga: Pasir Laut Akan Dikeruk Pemprov Banten, Nelayan Ngadu Ke KPK.

“Pada dasarnya kami tidak melarang Raperda RZWP3K ini. Tapi itu masalahnya da pada pasal 21 mengenai zona untuk ditetapkannya kawasan tambang pasir,” katanya.

Sebelumnya, KNB juga mengendus adanya dugaan kepentingan pemodal yang memaksa disahkannya Raperda RZWP3K yang mengarah pada leluang tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi dalam proses pembuatan Raperda RZWP3K yang cukup terbuka lebar.(Den)