Kabar6-Sebuah jembatan gantung yang sedang dibangun di Desa Suakan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak nyaris roboh. Informasi yang diperoleh, nyaris robohnya jembatan tersebut karena salah satu tali sling yang copot, pada Selasa (9/2/2021).

Relawan BPBD Bayah Gagan mendatangi lokasi jembatan untuk mengetahui apakah nyaris robohnya jembatan tersebut diakibatkan karena faktor alam.

“Waktu saya dapat informasi, saya langsung ke lokasi karena untuk memastikan apakah itu karena bencana hujan, angin atau banjir. Ternyata dari info yang saya dapat dari pekerja bukan karena bencana,” kata Gagan kepada Kabar6.com, Kamis (11/2/2021).

Salah satu tokoh masyarakat Bayah Erwin Komara Sukma berharap, pembangunan jembatan yang akan menghabiskan anggaran sebesar Rp3 miliar dari APBD Kabupaten Lebak tersebut dapat segera selesai. Jembatan gantung menghubungkan Desa Suakan dengan Desa Cimancak.

“Slingnya copot jadi yang lain ikut roboh, mungkin ada kelalaian. Harapannya bisa segera diselesaikan pembangunannya dengan tepat waktu agar bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujar Erwin.

**Baca juga: Proyek Galian yang Pekerjanya Tertimbun Longsor Dekat Balong Ranca Lentah Pernah Ditegur Satpol PP

Sementara itu, Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Lebak, Hamdan belum bisa memberikan penjelasan banyak mengenai hal itu.

“Kalau melihat dari visualnya seperti itu (Sling copot). Sekarang PPTK dan kejari mau ke lokasi,” katanya.(Nda)

Kabar6-Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Bambang Dwitoro mengakui pihaknya telah menerima tambahan anggaran pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2002. Kucuran dana dari Kementerian Keuangan sebesar Rp3 miliar lebih diperuntukkan untuk tambahan di masa pandemi Covid-19.

“Tambahan anggaran dari pusat ini, untuk honor petugas dan APD masker, hand sanitizer dan lain-lainya itu,” katanya di Balaikota Tangsel, Jum’at (24/7/2020) kemarin.

Dia menerangkan, besaran anggaran tambahan tahapan Pilkada di masa pandemi Covid-19 di Tangsel, akan kembali ditambahkan pada pelaksanaan tahapan selanjutnya.

“Rp3 miliar lebih itu, hanya untuk tahapan pencocokan dan penelitian (coklit). Saat ini petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) kan sedang bertugas mendatangi rumah-rumah warga,” terang Bambang.

**Baca juga: Pengamat UIN Sebut Pemilih di Pilkada Tangsel 2020 Rasional.

“Maka perlu APD dan sebagainya. Untuk pelaksanaan tahapan selanjutnya, nanti ditambah lagi anggarannya. Setelah Coklit ini tahapan berarti tinggal pemungutan dan perhitunga suara, ini nanti akan diberikan kembali tambahannya,” tambahnya.(yud)

Kabar6-DPRD Banten mendorong agar realisasi penyerapan anggaran bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19 bisa cepat dilaksanakan. Sebab lembaga eksekutif terlihat lamban dalam mendistribusikan.

“Karena setelah kita kros cek dilapang, yang sudah menerima bantuan itu baru mencapai 10.639 Kepala Keluarga,” terang Ketua DPRD Banten, Andra Soni kepada Wartawan, Kamis (30/4/2020).

“Itu artinya masih jauh. Dari anggaran yang disediakan mencapai Rp 900 miliar lebih itu ternyata baru tersalur Rp 6,3 miliarnya saja,” tambahnya.

Kondisi itu menjadi sebuah catatan penting bagi DPRD Banten untuk mendorong upaya percepatan penyaluran Bansos. Tujuan demi bisa meringankan beban masyarakat yang terkena terdampak Covid-19.

Diketahui, pada anggaran refocusing tahap II sumber dari APBD Provinsi Banten tahun 2020 sebesar Rp 1,22 triliun. Sebanyak Rp 900 miliar diantaranya rencananya akan disalurkan kepada masyarakat untuk kurun waktu selama tiga bulan kedepan.

Jumlah calon penerimanya mencapai 421.177 KK, dari sebelumnya yang pernah direncanakan untuk diberikan kepada 670 KK calon penerimanya.

**Baca juga: Pandemi Covid-19 ASDP Ogah Rugi, Tarif Pelabuhan Merak Naik.

Bantuan tersebut rencananya akan diberikan secara berkelanjutan. Masing-masing penerima ada yang mendapatkan Rp 600 ribu setiap bulannya, ada juga yang mendapat Rp 500 ribu.

Bergantung lokasinya, untuk Tangerang Raya setiap bulan per KK mendapatkan Rp 600 ribu per KK. Sedangkan untuk lima kabupaten/kota lainnya di Banten hanya mendapatkan Rp 500 ribu.(Den)

Kabar6-Sekertaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, Dwi Sahara mengatakan, saat ini Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Banten, yang tersisa berjumlah Rp 3,036 miliar dari total sebesar Rp 45 miliar.

“Dari keseluruhanya Rp 45 miliar ini, kita sudah keluarkan Rp 41,964 miliar. Jadi masih ada tersisa Rp 3,036 miliar yang masih bisa digunakan untuk kebutuhan bencana,” terang Dwi, saat rapat koordinasi (rakor) bersama Komisi V DPRD Banyen dalam menghadapi penanggulangan virus covid-19 di Provinsi Banten, Rabu (18/3/2020).

Dwi mengatakan dana BTT tersedot untuk keperluan penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Banten, sebesar Rp 2,44 miliar padan awal tahun lalu. Untuk pembangunan jembatan yang mengalami putus sebesar Rp 29,4 miliar, meski belum cair.

Dan baru-baru ini, kembali BPKAD Banten telah menggelontorkan anggaran kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten untuk penanganan pencegahan dan penularan virus Vorona di Banten yang mencapai Rp 10,065 miliar. Peruntukannya belanja langsung sarana dan prasarana (sarpras) dan insentif bagi tenaga media yang diterjunkan.

Dengan begitu, pihaknya berharap agar tidak ada lagi benca yang dapat melanda Provinsi Banten kedepan nantinya.

“Tapi kalau untuk penanganan covid-19 ini masih diperlukan. Andaikan status KLB ini diperpanjang, mungkin kita akan melakukan pergeseran anggaran untuk yang urgen dulu, dari Dinkes kita alihkan dulu kedepan,” katanya.

Ketua DPRD Banten, M. Nizar menyebutkan, dengan hadirnya Mendagri ke Banten pada hari Kamis (19/3/2020) besok, diharapkan ada sebuah titik temu dalam upaya penhgeseran anggaran yang akan dilakukan Pemprov Banten dalam menghadapi kemungkinan terburuk mengenai penularan wabah corona di provinsi Banten, agar tidak semakin meluas dan bisa terus ditekan sedari awal.

**Baca juga: BPBD Banten Tak Miliki Anggaran Penanganan Bencana Covid-19.

“Besok akan datang Mendagri kemari, mudah-mudahan dengan status ini (darurat corona oleh BNPB), ini kan bukan hanya Banten, tapi sudah mendunia, jadi saya fikir ini bisa dilakukan pergeseran ini, untuk menyelamatkan banyak orang. Harus sebelum perubahan (APBD-P),” tegasnya.

Saat disinggung berapa biaya dana yang dibutuhkan, dalam menghadapi kemungkinan terburuk dari penularan wabah corona di Banten, pihaknya akan mendukung penuh segala upaya yang akan dilakukan oleh Pemprov Banten dalam menjaga keselamatan masyarakat Provinsi Banten.(Den)