Kabar6-Refocusing atau perubahan alokasi anggaran tahap pertama untuk penanganan Covid-19 sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak.
“Rp160,35 miliar. Sudah termasuk refocusing Bankeu,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak Dede Jaelani.
Penggunaan realokasi anggaran tersebut untuk kebutuhan 3 bulan. Jika pandemi Covid-19 masih berlanjut, maka Pemkab Lebak harus kembali melakukan refocusing tahap kedua.
Anggaran untuk penanganan pencegahan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah digunakan.
Hanya anggaran untuk jaring pengaman sosial (JPS) yang masih dalam proses verifikasi dan validasi data serta berkoordinasi dengan Kemensos. Begitu juga dengan alokasi anggaran untuk dampak ekonomi yang masih dalam proses pendataan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPBD) Lebak Budi Santoso, menguraikan, Rp160,35 miliar anggaran refocusing tahap pertama itu untuk antisipasi dan penanganan Covid-19 (Pembentukan Gugus Tugas, pengamanan pos perbatasan, APD, sarana dan prasarana di rumah sakit dan kebutuhan antisipasi dan penanganan Covid-19 lainnya sebesar Rp42.6 miliar.
“Rp10.47 miliar untuk penanganan dampak ekonomi; bantuan biaya hidup dan bantuan modal 3.741 UMKM. Lalu Rp87.95 miliar untuk JPS; bantuan biaya hidup warga terdampak untuk 3 bulan yang per bulannya Rp600.000 dan anggaran cadangan Rp19.3 miliar,” jelas Budi saat dihubungi Kabar6.com, Selasa (28/4/2020).
**Baca juga: Pemkab Lebak Segera Ajukan 2 Raperda untuk Dibahas.
Tentu saja, data tersebut masih terus berubah karena dinamika perkembangan proses pendataan di lapangan. Misalnya soal data warga terdampak, yang sampai sekarang masih ada warga yang baru pulang dari luar daerah.
Untuk itu, Kemendagri dan Kemenkeu, kata Budi menjelaskan, meminta pemda menyimpan anggaran tersebut di BTT karena perkembangan Covid-19 yang tidak dapat diprediksi
“Intinya semua kebutuhan untuk penanganan Covid-19 harus bisa dipenuhi makanya anggaranya di-BTT karena penggunaannya fleksibel. Kita berharap ini bisa berakhir maksimal di bulan Juni agar masyarakat bisa beraktifitas normal,” harap Budi.(Nda)
